Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aqlam: Journal of Islam and Plurality Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL YURIDIS UNAJA Ilmu Hukum Prima JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Humanities Education and Social Sciences International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Smart Hukum (JSH) JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pembardayaan Masyarakat)
Rona Indara
Universitas Adiwangsa Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Ilmu Hukum Prima

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius, Robin; -, Rahman; Indara, Rona; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5882

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.
URGENSI HUKUM PADA PENDERITA KELAINAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI PROVINSI JAMBI Rizki, Mutia; Indara, Rona
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5884

Abstract

untuk mengetahui Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi dan Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi, Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak perusakan hutan yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang- Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata kunci: Penegakan hukum, Pembalakan liar, sumber daya alam
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius, Robin; -, Rahman; Indara, Rona; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5882

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.
URGENSI HUKUM PADA PENDERITA KELAINAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI PROVINSI JAMBI Rizki, Mutia; Indara, Rona
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5884

Abstract

untuk mengetahui Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi dan Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi, Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak perusakan hutan yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang- Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata kunci: Penegakan hukum, Pembalakan liar, sumber daya alam
Co-Authors -, Alendra -, Rahman Albi Ternando Apolonius, Robin Aris Consina Silalahi Dwianggara, Dany Efandri Agustian Indah Mutiara Irwandi Irwandi juliani, lauri Lestari, Adria Wuri Meri Yarni Mulia Inda Purwati Orid Tatiana Prasna, Adeb Davega Rahman Mantu, Rahman Rahman Rahman Rizki Rizki Rizki, Mutia Supriyanto Laia wahyuningrum , Kartika Sasi