Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.087
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Yuridis Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pacta Sunt Servanda Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Hukum Streamer Dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui Live Streaming Tiktok Shop Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Nainggolan, Ido Pranata; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4994

Abstract

Perkembangan live streaming e-commerce melalui TikTok Shop melahirkan fenomena streamer sebagai promotor produk secara real-time. Maraknya transaksi tersebut kerap diiringi persoalan produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen. Permasalahan utamanya adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan tanggung jawab hukum streamer dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum streamer sebagai pelaku usaha serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya dalam kasus produk cacat melalui live streaming TikTok Shop. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, streamer yang beroperasi secara profesional dan komersial memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pasal 1 angka 28 PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 80 Tahun 2019. Kedua, streamer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pertanggungjawaban juga bersumber dari Pasal 19 UUPK serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban ini masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian, dan kompleksitas distribusi tanggung jawab antarpihak.
Implementation Of Articles 98 And 99 Of Law Number 32 Of 2009 On Environmental Protection And Management Against Deforestation Perpetrators Sudiantari, Kadek Yuni; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5060

Abstract

Deforestation is one of the forms of environmental damage that has a significant impact on ecosystem balance and the sustainability of natural resources. Therefore, strict legal regulations are required to address any actions that cause environmental damage. This study aims to analyze the regulation of environmental crimes in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, examine the criminal liability of deforestation perpetrators based on Articles 98 and 99, and identify the implementation and challenges in its law enforcement. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include legislation, legal literature, and relevant scientific journals. The results of the study show that Law Number 32 of 2009 has provided a clear legal basis for law enforcement against actions that cause environmental pollution and environmental damage. Criminal liability for deforestation perpetrators can be imposed when the act is committed intentionally or due to negligence, and it can be applied not only to individuals but also to corporations. However, law enforcement against deforestation perpetrators still faces several challenges, such as difficulties in the process of proof, the complexity of corporate structures, and limited supervision. Therefore, strengthening environmental law enforcement in a more effective manner is necessary.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Komersial DiKabupaten Buleleng Pranindya, Kadek Reza Ayuning; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi kahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan (das sein). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Co-Authors Adjani, Astri Asmarandani Aini, Muthia Zahra Qurraatha Ardhya, Si Ngurah Astary, Komang Trisma Berlianthi Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Fathullah, Seni Kamalia Rizki Gunawan, Komang Pebri Haura Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas Komang Febrinayanti Dantes Lestari, Nastiti M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Nainggolan, Ido Pranata Ni Ketut Sari Adnyani Pranindya, Kadek Reza Ayuning Putra, Gede Bagus Prema Cahya Sani Ratna Artha Windari Sari, Ni Komang Tia Purnama Sudiantari, Kadek Yuni Tabah, Anggeraine Wulan Aji Trisno, Alexandra Kyra Wedananta, Putu Rendra Windari , Ratna Artha