Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.771
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Yuridis Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pacta Sunt Servanda Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/PDT.G.S/2021/Pn Trt Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Arisan Online Adjani, Astri Asmarandani; Windari, Ratna Artha; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i5.907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik perjanjian arisan online dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt terkait wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online merupakan kontrak elektronik innominaat yang sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui media digital, seperti grup percakapan atau dokumen elektronik, diakui sebagai alat bukti sah menurut UU ITE. Pemanfaatan sarana digital tersebut tidak hanya mempermudah proses kesepakatan dan transaksi iuran, tetapi juga menghasilkan jejak digital yang berfungsi sebagai bukti jika terjadi sengketa. Namun, ketergantungan pada kepercayaan virtual dan minimnya klausul tertulis menjadikan peserta rentan mengalami wanprestasi, sehingga perlindungan hukumnya melemah. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt menegaskan kerentanan tersebut, karena tergugat dinyatakan wanprestasi berdasarkan bukti transfer dan kerugian nyata yang dialami penggugat. Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperjelas kedudukan arisan online sebagai kontrak elektronik innominaat serta menekankan kebutuhan standar perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap transaksi digital
Permohonan Pailit Terhadap Bumn Berbentuk Persero Ditinjau dari Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura Tabah, Anggeraine Wulan Aji; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7836

Abstract

Penelitian ini menelaah konstruksi hukum mengenai legal standing pemohon pailit BUMN Persero dengan menitikberatkan pada perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menjelaskan perbedaan legal standing permohonan pailit BUMN Persero menurut hukum Indonesia dan Singapura, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan legal standing dalam perkara pailit. Penelitian ini membahas perbandingan hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan pada terminologi, syarat kepailitan, serta perlakuan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian menunjukkan Hukum kepailitan Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar dalam terminologi, syarat kepailitan, dan perlakuan terhadap BUMN. Indonesia menggunakan istilah tunggal “kepailitan” dengan syarat sederhana serta membedakan BUMN Perum dan Persero, sehingga menimbulkan dualisme perlakuan. Sebaliknya, Singapura membedakan istilah bankruptcy untuk individu dan winding up untuk kepailitan perusahaan, menerapkan standar kuantitatif ketidakmampuan finansial, serta menempatkan seluruh perusahaan, termasuk BUMN, dalam rezim yang sama berdasarkan asas commercial solvency tanpa pengecualian. Singapura melalui Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) 2018 menegakkan asas persamaan di hadapan hukum, memberi legitimasi jelas kepada pihak-pihak yang dapat mengajukan winding up, dan menegaskan konsistensi berbasis rule of law.
Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Pengaturan Kriteria Kelayakan Proyek Blue Bond di Indonesia dan Republik Seychelles Aini, Muthia Zahra Qurraatha; Windari, Ratna Artha; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6738

Abstract

Blue Bond merupakan instrumen pembiayaan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan. Keberadaan instrumen ini menuntut adanya pengaturan kriteria kelayakan proyek yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi investor. Namun, POJK No. 18 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penerbitan Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan belum mengatur secara spesifik kriteria kelayakan proyek Blue Bond. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kriteria kelayakan proyek Blue Bond di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Republik Seychelles, sekaligus mengkaji bentuk kepastian hukum bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia masih bersifat umum dan belum memuat parameter substantif yang membedakan proyek berbasis kelautan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebaliknya, Republik Seychelles telah menetapkan kriteria kelayakan proyek secara lebih rinci melalui mekanisme Seychelles Climate Adaptation Trust (SeyCCAT). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen Blue Bond di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi serta penyusunan pedoman teknis yang terukur dan aplikatif bagi penerbit dan pemangku kepentingan terkait
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN Gunawan, Komang Pebri; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of modern trade practices has encouraged the widespread use of standard contracts as an efficient instrument in transactions between business actors and consumers. However, the unilateral drafting of standard clauses often results in an imbalance of bargaining power that may disadvantage consumers, particularly through the limitation or transfer of business actors’ liability. This condition raises legal issues concerning consumer protection and the limitation of the principle of freedom of contract. This study aims to analyze the regulation of standard clauses in contracts and the forms of consumer legal protection under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Consumer Protection Law provides strict limitations on the inclusion of unfair standard clauses through prohibitions on their substance, requirements of clarity and transparency, and legal consequences in the form of nullity by law. In addition, both preventive and repressive legal protections are available, including dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Body. Therefore, consumer protection against standard clauses represents a state effort to achieve justice and balance in contractual relationships.
Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4693

Abstract

Sengketa perdata yang bersumber dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia sering kali menimbulkan persoalan dalam penentuan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketidaktepatan penggunaan dasar gugatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual dan kedudukan yuridis wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian, serta menentukan dasar gugatan yang tepat dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar dari segi sumber hubungan hukum, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta akibat hukumnya. Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui wanprestasi sebagai ketentuan khusus yang tunduk pada asas pacta sunt servanda. Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual berpotensi memperberat beban pembuktian dan menimbulkan kekaburan gugatan. Dengan demikian, penentuan dasar gugatan yang tepat menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.
DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP MASYARAKAT: KRISIS SUPREMASI SIPIL DAN PERAN MILITER DALAM DINAMIKA POLITIK Fathullah, Seni Kamalia Rizki; Adnyani, Ni Ketut Sari; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang memastikan kekuasaan politik berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer berfungsi sebagai alat pertahanan yang sepenuhnya tunduk pada kontrol sipil. Penelitian ini mengeksplorasi dampak revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, terhadap supremasi sipil dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dampak sosio-psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam supremasi sipil melalui perluasan peran militer dalam 16 kementerian/lembaga sipil. Hal ini berimplikasi pada militerisasi birokrasi, melemahnya meritokrasi ASN, dan dampak psikologis berupa ketidakamanan serta disorientasi identitas sipil. Selain itu, normalisasi otoritarianisme dan degradasi empati juga muncul. Pembatasan ruang demokratis terjadi melalui operasi teritorial dan intimidasi, sementara proses legislatif menjadi tertutup dengan minim partisipasi publik. Kesimpulan penelitian menegaskan risiko regresi demokrasi akibat kaburnya batas antara domain militer dan sipil. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan, seperti evaluasi implementasi Pasal 47 dan penguatan kerangka hukum, untuk menjaga supremasi sipil.
PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA CACAT KEHENDAK DITINJAU DARI KUHPERDATA Putra, Gede Bagus Prema Cahya Sani; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemurnian kehendak sebagai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait cacat kehendak yang meliputi kekhilafan, paksaan, dan penipuan berdasarkan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 KUHPerdata. Permasalahan yang dikaji adalah bentuk-bentuk cacat kehendak dalam perjanjian serta akibat hukum pembatalannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan konsep akta, yang menelaah ketentuan KUHPerdata serta kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhilafan yang menyangkut hakikat barang, paksaan yang menimbulkan ketakutan akan kerugian besar, serta penipuan yang mengandung tipu muslihat disengaja merupakan bentuk cacat kehendak yang menyebabkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan. Akibat hukum pembatalan adalah hilangnya kekuatan mengikat perjanjian sejak semula setelah adanya putusan pembatalan, serta kewajiban para pihak untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Dengan demikian, pengaturan cacat kehendak dalam KUHPerdata berfungsi melindungi kemurnian kesepakatan dan menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual.
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN LAYANAN FINTECH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN POJK NO. 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Lestari, Nastiti; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme restrukturisasi pembiayaan layanan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai peraturan utama pelaksanaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK tidak memuat regulasi eksplisit mengenai restrukturisasi pembiayaan, tetapi hanya menegaskan kewajiban penyelenggara terkait transparansi, perlindungan konsumen, penagihan etis, dan penyampaian peringatan dalam kondisi wanprestasi. Tidak adanya norma khusus untuk restrukturisasi menciptakan ambiguitas dalam kewajiban para pihak, potensi ketidakseimbangan dalam posisi tawar dan peluang multi-interpretasi dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Penerapan kebijakan restrukturisasi di lapangan masih bersifat internal dan berbeda antar platform, sehingga efektivitasnya dalam mencegah gagal bayar dan praktik penagihan yang berlebihan tidak optimal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa POJK ini pada dasarnya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, namun masih ada kesenjangan teknis yang memerlukan harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan ketentuan umum KUHPerdata. Studi ini merekomendasikan pentingnya standar pembiayaan restrukturisasi dalam regulasi OJK, penguatan pengawasan, dan integrasi norma-norma lintas regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi peminjam dalam ekosistem Fintech P2P Lending.
NON-COMPETITION CLAUSE: BUSINESS PROTECTION OR LIMITATION OF WORKER RIGHTS Trisno, Alexandra Kyra; Windari , Ratna Artha; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness approach. Indonesia occupies a middle position, relying on general contract principles and constitutional safeguards without specific statutory regulation. The study concludes that non-competition clauses may function as legitimate business protection instruments only if drafted proportionally, with clear limitations on duration, territory, and scope, while respecting workers’ fundamental rights.
DAYA IKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TELAAH YURIDIS ATAS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN KONSEKUENSI WANPRESTASI PENJUAL Haura; Windari , Ratna Artha; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dan daya ikat perjanjian elektronik (e-contract) dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif asas pacta sunt servanda serta konsekuensi hukum wanprestasi penjual dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas pacta sunt servanda tetap berlaku dalam transaksi digital, namun penerapannya harus diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi penjual, konsumen berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam praktik e-commerce.
Co-Authors Adjani, Astri Asmarandani Aini, Muthia Zahra Qurraatha Ardhya, Si Ngurah Astary, Komang Trisma Berlianthi Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Fathullah, Seni Kamalia Rizki Gunawan, Komang Pebri Haura Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas Komang Febrinayanti Dantes Lestari, Nastiti M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Ni Ketut Sari Adnyani Putra, Gede Bagus Prema Cahya Sani Ratna Artha Windari Sari, Ni Komang Tia Purnama Tabah, Anggeraine Wulan Aji Trisno, Alexandra Kyra Wedananta, Putu Rendra Windari , Ratna Artha