Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Yuridis

SENGKETA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN Suyanto, Heru; Suherman, Suherman
Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.741 KB) | DOI: 10.35586/.v2i1.163

Abstract

The existence of the Tax Court has affirmed in UU No. 14 of 2002 on the Tax Court has the authority to examine and decide cases on tax disputes, but the presence of some of the characteristics of the Tax Court is not synergistic with the State Administrative Court still leaves will debate the status of the existence of the Court Tax system of judicial authority in Indonesia. Basically the Tax Court does have characteristics that almost resembles the State Administrative Court seen from the types of disputes that can be examined and decided upon. On the subject of dispute there is a slight difference due to the State Administrative Court only recognizes the people and civil legal entity that can take the case to be examined. While the Tax Court also acknowledged the permanent establishment as one of the subjects may submit the case to be examined in the Tax Court. It is not appropriate for some academics so as not fitting if the Tax Courtis under the State Administrative Court.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN ASAS KEADILAN Suyanto, Heru; Nugroho, Andriyanto Adhi
Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.072 KB) | DOI: 10.35586/.v3i2.179

Abstract

Outsourcing is delegation of daily management and operations of a business process to outside parties (a provider of outsourcing services). Through delegation, then the management is no longer done by the company, but rather delegated to companies outsourcing services. Protection of workers was intended to guarantee the fundamental rights of workers and guaranteeing equality of opportunity and treatment without any discrimination on the well-being of workers and for the realization of his family by remaining attentive to the developmental progress of the business world and the interests of employers. Laws and regulations related to the protection for workers, namely law No. 13 of 2003 on labor and the implementing regulations of the legislation in the field of employment.
IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Suyanto, Heru; Sugiyono, Heru; Oktalia, Ilvana
Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2101

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari pelaksanaan suatu perjanjian diantara para pihak. Sengketa pardata dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika dalam perjanjian yang dibaut oleh para pihak tercantum klausula pilihan jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Putusan BANI harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, dan jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder seperti perundang-undangan, putusan, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata melalui BANI terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu pra persidangan, masa persidangan dan pasca persidangan. Dalam implementasinya putusan BANI memiliki kekuatan eksekutorial apabila putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Meskipun BANI merupakan lembaga arbitrase institusional namun dalam prinsipnya penetapan perintah pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena BANI bukanlah badan peradilan sehingga tidak memiliki perangkat jurusita, serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sebaiknya putusan BANI bisa dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik baik dan secara sukarela tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.