Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Hukum Respublica Jurnal Yuridis JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Judicial Review Law Development Journal Indonesia Law Review (ILREV) Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Suyanto, Heru
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum Lathifah, Marwah Hasna; Suyanto, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4689

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian  ini ialah untuk menganalisis perubahan kebijakan struktur kepemilikan bank berkaitan dengan kebijakan single presence policy pasca diterbitkannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum serta mengkaji dampak kebijakan single presence policy atas implementasi dari POJK Konsolidasi Bank. Kebijakan single presence policy dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan perbankan terutama pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan penyelamatan. Kendati demikian kebijakan ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini sehingga menghambat upaya penyelematan bank-bank yang bermasalah. Maka dari itu POJK Konsolidasi Bank Umum penting untuk diterbitkan guna memberikan relaksasi atas kebijakan kepemilikan bank bagi para pelaku usaha untuk melakukan aksi korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum terkait penyesuaian struktur kepemilikan bank, yang mengesampingkan sigle presence policy pada peraturan-peraturan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, pasca POJK Konsolidasi Bank Umum diterbitkan sehingga banyak investor baik lokal maupun asing yang hendak mengakuisisi bank nasional guna ditransformasi menjadi bank digital. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK perlu lebih berhati-hati dalam hal kepemilikan asing pada perbankan nasional guna mencegah impilikasi negatif pada perekonomian nasional jangka panjang.  
Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Sihombing, Miranda Claudia; Suyanto, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9192

Abstract

This research investigates the transfer of the district court’s jurisdiction in the adjudication of trade secret cases to commercial courts. The study aims to comprehend the district courts' jurisdiction in resolving trade secret disputes and the competence of commercial courts if the authority to adjudicate trade secret disputes is granted. The necessity for this research arises from the dearth of efficacious protection of trade secrets in the litigation context. The protracted duration and intricate process inherent to the current system have the potential to impede the advancement of the Indonesian economic industry, as rights holders may be dissuaded from pursuing their cases in the district court. This research employs a normative juridical approach, with a particular emphasis on the analysis of juridical norms and positive legal rules. This research builds upon previous studies that have examined the settlement of trade secret disputes in general in court and through alternative non-litigation channels. It delves deeper into the authority of the district court, comparing it with that of the United States and the Netherlands, and analyses trade secret cases that have been handled by the district court. This research indicates that the authority of the district court in trying trade secret cases requires expansion, particularly concerning closed trials. Furthermore, it can be posited that the commercial court possesses greater competence than the district court in hearing trade secret disputes, particularly in terms of more effective legal representation and more qualified judicial expertise. Penelitian ini mengkaji tentang pemindahan wewenang pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang kepada pengadilan niaga. Tujuan penelitian ini ialah guna memahami kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa rahasia dagang, serta guna memahami kompetensi pengadilan niaga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah kurang optimalnya perlindungan rahasia dagang dalam penyelesaian sengketa di jalur pengadilan karena durasi yang terlalu lama dan proses yang rumit, yang tentunya akan berdampak pada kemajuan industri ekonomi Indonesia karena tidak didapatnya kepercayaan para pemilik hak untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus untuk analisis menggunakan norma yuridis dan kaidah hukum positif. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, yang hanya meninjau terkait penyelesaian sengketa rahasia dagang secara umum di pengadilan dan melalui jalur alternatif non-litigasi, dengan menganalisis lebih dalam terkait kewenangan dari pengadilan negeri, membandingkannya dengan negara Amerika dan Belanda, serta menganalisis perkara rahasia dagang yang pernah ditangani pengadilan negeri. Melalui penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang perlu diperluas, terutama terkait persidangan tertutup, serta dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi lebih baik daripada pengadilan negeri jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan, baik dari segi beracara yang lebih efektif dan kompetensi hakim yang lebih mumpuni. 
Co-Authors Agustanti, Rosalia Dika Andriyanto Adhi Nugroho Ariesti Yani, Aprillia Baehaqi Beniharmoni Harefa Daud, Edward Zeth Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Handar Subhandi Bakhtiar Harefa, Beni Heru Sugiyono Indrirarosa, Martina Lagustiani, Sri Humana Lathifah, Marwah Hasna Lutfi, Khoirur Rizal Novriani, Dasjagarni Ulinai Oktalia, Ilvana Rudi Iskandar, Rudi Sihombing, Miranda Claudia Supardi Supardi Syamsul Arifin