Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanis : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Agregasi Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Intelek Insan Cendikia
Radiansyah, Rifi Rivani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
KUALITAS PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN OLEH POS DAMKAR WILAYAH MAJALAYA DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN BANDUNG Hilman Nur Khoerudin; Radiansyah, Rifi Rivani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilatar belakangi oleh pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya dalam penanggulangan kebakaran di kabupaten Bandung yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah lima atribut model SERVQUAL menurut Tjiptono dan Gregorious (2012:232) meliputi dimensi: 1) bukti fisik, 2) kehandalan, 3) daya tanggap, 4) jaminan, dan 5) empati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi: 1) bukti fisik mencakup aspek fasilitas dan perlengkapan belum sesuai dengan standarisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018, 2) kehandalan mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan masih belum seluruhnya tersertifikasi, 3) daya tanggap mencakup aspek kemudahan dan kecepatan layanan cenderung mudah dan responsif, 4) jaminan mencakup aspek ketepatan waktu dan kepastian biaya relatif tepat waktu dan dipastikan layanan gratis, dan 5) empati mencakup aspek kepedulian untuk membantu menjaga kondisi mental korban dan meminimalisir kerugian sudah dilaksanakan sesuai batasan kewenangan tugas pokok dan fungsi. Saran yang diajukan adalah perlunya memperbaharui fasilitas, perlengkapan dan lokasi Pos Majalaya sehingga layak untuk ditempati sebagai Pos pemadam kebakaran.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH OLEH PEMERINTAH DESA SUKASARI KABUPATEN BANDUNG Radiansyah, Rifi Rivani; Budiman, Alfianur
HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 17 No 1 (2025): Januari
Publisher : LPPM UNISDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/humanis.v17i01.7887

Abstract

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Implementasi Program Penyediaan Sarana Air Bersih Oleh Pemerintah Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung” Yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan program yang di lakukan di lapangan yang di laksanakan oleh Kantor Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif “Deskriptif” dengan menggunakan teori 6 Indikator dalam pengukuran Implementasi Kebijakan menurut Van Metter Van Horn. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni Pengamatan, Wawancara, Catatan Lapangan dan Studi kepustakaan atau dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan perlu adanya sosialisasi secara rutin sebagai pengenalan program baru serta menjelaskan tujuan dan fungsi kebijakan tentang Sarana Air Bersih, perlu adanya anggaran untuk tersedianya sarana dan prasarana serta memperkirakan konsekuensi perencanaan yang lebih jauh dan matang berkenaan dengan proses pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan aspek sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, persiapan pelaku pelaksana program dan kecenderungan sikap para pelaksana yang tidak melalui perhitungan di dalam pengambilan keputusan sehingga program penyediaan saran air bersih dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan.
Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Ternak Domba Oleh Dinas Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bojongkunci Kabupaten Bandung Radiansyah, Rifi Rivani; Karnita, Karnita; Septiansyah, Bayu
Jurnal Agregasi Vol 13 No 1 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/ccf3zp49

Abstract

This research underlines the problem of the effectiveness of the Joint Business Group (KUBE) Program by the Bandung Regency social service in community empowerment efforts in Bojongkunci Village which aims to find out, analyze and to build scientific propositions regarding these research problems. the research method used is a qualitative method with a grounded theory approach. The results showed that the KUBE program has not provided effective results for related business groups or in empowering the community. The scientific findings of this research underline several important aspects that must be ensured in order for a program to run effectively to achieve the goals set by an organization, which include, understanding the program, the accuracy of program targets, the timeliness of the program, the achievement of program objectives, and real changes that can be reviewed from the existence of concrete evidence regarding community welfare, access to resources and their benefits, critical awareness, participation and social control of the community.
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) Rahayu, Yayu Sri; Bulan, Deanty Rumandang; Radiansyah, Rifi Rivani; Azis, Fadli
Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Cipta Media Harmoni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53624/kontribusi.v5i2.574

Abstract

Latar Belakang: Kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga Oktober 2023 tercatat 1.478 kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan: Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa serta tenaga pendidik terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Metode: Metode yang digunakan adalah service learning (SL), yaitu pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman yang mengintegrasikan aktivitas akademik dengan keterlibatan sosial. Hasil: Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, serta strategi pencegahan dan intervensi di sekolah. Selain itu, kegiatan ini mendorong kesadaran tenaga pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kesimpulan: Program ini berkontribusi pada pencegahan kekerasan di pendidikan, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 16 dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, serta menjadi model bagi perguruan tinggi lain dalam pengabdian masyarakat berbasis edukasi dan advokasi perlindungan anak.
Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah Radiansyah, Rifi Rivani
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v2i1.6387

Abstract

Bureaucratic reform which initially existed to support the success of regional autonomy, in practice often creates inconsistency problems which actually give birth to paradoxes. So it happened in West Bandung Regency. On the other hand, the bureaucracy improves itself through the implementation of bureaucratic reform, but on the other hand it slows down the progress of the bureaucracy with the practice of corruption. This paper aims to find out the problems of bureaucratic reform and to find out whether the implementation of bureaucratic reform has shown optimal results in West Bandung Regency. This paper review uses qualitative methods through empirical normative-juridical approach and institutional theory approach. Data collection is done by official document collection techniques. Data analysis techniques in this study were carried out using interpretive descriptive methods. The results of the study in this paper show that the bureaucratic reform carried out by the West Bandung regency government through the practice of regional autonomy has not shown signs that are more optimal in the effort to realize Good Governance. Normatively, this condition is caused by the still low quality (competency) of apparatus resources, accompanied by other things that are mimetic and coercive which also influence the apparatus mentality as a whole based on their interests such as the influence of leadership, culture and the bureaucratic environment.
Peran Dinas Lingkungan Hidup Mengenai Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Daerah Pegunungan di Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Annisa Nurkhalifah; Rifi Rivani Radiansyah
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan perumahan di daerah pewgunungan terus berkembang karena banyaknya permintaan masyarakat dengan rumah subsidi murah, sehingga pihak swasta mengupayakan berbagai cara agar terpenuhinya keinginan masyarakat. Apakah upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pembangunan di daerah pegunungan. Teori yang digunakan adalah teori menurut hendropuspito yaitu excepted roles ( Peran yang diharapkan), dan actual roles ( Peran yang disesuaikan ). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran penting selain mengawasi, dinas lingkungan hidup juga yang memberikan surat perizinan apakah suatu pembangunan di dataran tinggi memiliki kelayakan untuk di dirikan sebuah bangunan yang berjangka panjang. Dan selain itu pula sebelum dilakukannya pembangunan harus diperhatikan saluran air, sehingga bias lolos untuk perizinan pembangunan. Dan seharusnya Dinas Lingkungan Hidup biasa lebih memilih dalam perizinan pembangunan terutama di dataran tinggi yaitu pegunungan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA SEKTOR BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Radiansyah, Rifi Rivani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dioptimalkan Pemerintah Daerah. Urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang harus diselenggarakan, diantaranya; Upaya Kesehatan, SDM Kesehatan, Sediaan Farmasi/Obat, Alat kesehatan dan Makanan serta Minuman, selanjutnya Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi, tak jarang permasalahan timbul pada proses pelaksanaannya di Daerah seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat. (dalam konteks ini pelaksanaan Otonomi Daerah pada bidang Kesehatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau kembali Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah pada bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif berorientasi Grounded Theory Approach. Hal tersebut dilakukan peneliti guna memantapkan ataupun kemungkinan dapat mengembangkan/memodifikasi konstruk konsep gagasan dari kerangka teori yang sudah ada sebelumnya. Adapun hasil dari analisis penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan yang timbul pada pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; Faktor Manusia Pelaksana, Faktor Organisasi dan Manajemen serta Faktor Pendukung Kinerja Organisasi. The implementation of Regional Autonomy in the health sector is a mandatory business that must be optimized by the Regional Government. Mandatory Affairs of the Regional Government in the field of health that must be held, including; Health Efforts, Health Human Resources, Pharmaceutical / Drug Preparations, Medical Devices and Food and Beverages, then Community Empowerment. However, it is not uncommon for problems to arise in the process of implementation in the regions as well as in West Bandung Regency. (in this context the implementation of Regional Autonomy in the Health sector). This study aims to find out and review the factors that influence the implementation of Regional Autonomy in the Health sector in West Bandung Regency, by using descriptive research methods through a qualitative approach to Grounded Theory Approach. This is done by researchers to establish or possibly be able to develop/modify constructs of concept ideas from a pre-existingtheoretical framework. The results of the analysis of this study indicate that the problems that arise in the implementation of regional autonomy in the health sector of West Bandung Regency are influenced by several factors such as; Implementing Human Factors, Organizational and Management Factors and Supporting Organizational Performance Factors. Keywords: Implementation, Regional Autonomy, Health.
KONSUMERISME HINGGA HIPER-REALITAS POLITIK DI RUANG PUBLIK BARU ERA CYBERSPACE (Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia Yang Demokratis) Radiansyah , Rifi Rivani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin konsumerisnya kultural masyarakat Indonesia di dalam mengakses infromasi di media sosial-digital (ruang publik) era digital (Cyberspace) sekarang ini, semakin pula menujukan watak dan karakternya yang anomali, terutama ketika dihadapkan pada momentum pesta demokrasi di Indonesia. Banyak masyarakat yang reaktif dan mudah begitu saja mempercayai informasi-informasi yang ditampilkan baik itu di layar media sosial maupun di layar kaca televisi. Efek seperti Hiperrealitas selalu hadir ditengah budaya masyarakat sekarang ini secara tidak sadar. Tulisan ini mencoba untuk melihat, mensikapi, dan menganalisis, secara kritis fenomena-fenomena politik berikut gejala-gejala yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan yang ada dimasyarakat seperti fenomena hiperrealitas politik yang hadir ditengah budaya konsumerisme masyarakat informasi di ruang publik media sosial-digital sekarang ini. The more cultural consumerism of Indonesian people in accessing information in the digital social media (public space) (Cyberspace) today, the more it also addresses the anomalous character and character, especially when faced with the momentum of democratic parties in Indonesia. Many people are reactive and easily trust the information displayed both on social media screens and on television screens. Effects like hyperreality are always present amid the culture of today's society unconsciously.This paper tries to look at, respond to, and analyze, critically the political phenomena and symptoms related to the state and government that exist in the community such as the phenomenon of political hyperreality that is present amid the consumerism of the information society in digital social media today. Keywords: Consumerism, Political Hyper-Reality, New Public Sphere, Cyberspace
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BANDUNG: Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Rifi Rivani Radiansyah; Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu upaya dan solusi paling tepat, yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Perda No.13 tahun 2017. Namun, seiring pelaksanaannya, hingga sampai saat ini belum menunjukan dampak langsung yang cukup efektif. Terutama dalam penegakannya di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui serta memahami persoalan yang berbasis data konkret yang diharapkan dapat membangun paradigma dasar teoritis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (post-positivisme) berbasis pendekatan grounded theory .Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen resmi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dijalankan secara optimal, oleh karena, pertama, proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, kedua, ketersediaan sumber daya yang tidak efisien, efektif, dan proporsional, ketiga,sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen dan berintegritas, keempat, sistem dan mekanisme kinerja serta struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi yang tidak efektif dan efisien.
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGAL KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Radiansyah, Rifi Rivani; Sukaryo, Yoyo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran Desa Resmi Tingal setelah pemekaran desa pada tahun 2012 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik pada persoalan-persoalan pelayanan administrasi kependudukan seperti: Akta Tanah, Surat Miskin (SKTM), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Pindah, Surat Nikah, dan Surat Rekomendasi. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Desa Resmi Tingal sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.
Co-Authors Adhika Rahman Annisa Nurkhalifah Aripin Azis, Fadli Budiman, Alfianur Bulan, Deanty Rumandang Hasanah, Dera Izhar Hilman Nur Khoerudin Karnita, Karnita Sabda Syifa Sabilla Septiansyah, Bayu Sukaryo, Yoyo Widiyaningrum, Widdy Yuspita Wini Fetia Wardhiani Yayu Sri Rahayu, Yayu Sri