Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Harmonization of Regulatory Authority between the Indonesian National Police and the National Narcotics Agency in the Use of Undercover Buy Techniques in Narcotics Crime Investigations Arie Ramadhani; Roudhotul Jannah; Vava Ardila Raharjo
SINGOSARI Vol. 3 No. 2 (2026): SINGOSARI
Publisher : CV. Sekawan Siji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63440/singosari.v3i2.146

Abstract

The illicit trafficking of narcotics constitutes an organized transnational crime that requires special investigative techniques to uncover criminal networks. One such technique is the undercover buy or controlled purchase. The problem arises because the regulation of authority concerning the use of this technique creates disharmony between the Indonesian National Police (POLRI) and the National Narcotics Agency (BNN). Law Number 35 of 2009 on Narcotics explicitly grants this authority to BNN investigators, while the authority of POLRI investigators relies more heavily on internal police regulations. This condition leads to legal uncertainty, divergent interpretations, and potential jurisdictional overlaps in investigative practice. This study aims to analyze the form of regulatory disharmony between POLRI and BNN authorities in using the undercover buy technique and to formulate a harmonization model that can strengthen legal certainty and the effectiveness of narcotics law enforcement. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis examines legislation, court decisions, legal doctrines, and relevant scientific literature. The results indicate that disharmony occurs both vertically and horizontally. Vertically, inconsistencies exist between the Narcotics Law, the Criminal Procedure Code, and the Police Law. Horizontally, the unclear relationship of authority between POLRI and BNN creates a dualism in the implementation of the undercover buy technique. Regulatory harmonization is required through norm alignment, clear delineation of authority, and the establishment of inter-agency coordination mechanisms to ensure that the implementation of special investigative techniques continues to guarantee legal certainty, justice, and the protection of human rights.
Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Menerapkan Nilai Keadilan Sosial Melalui Penyaluran Bantuan PKH di Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Anggraini Anggraini; Arie Ramadhani; Andika Ronggo Gumuruh
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12001

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam menerapkan nilai keadilan sosial melalui penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pelaksanaan penyalurannya kepada keluarga penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas Sekretaris Desa Rejosari, Ketua RT/RW Dusun Krajan dan Watu Ulo, serta masyarakat penerima bantuan PKH. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Rejosari dilakukan melalui pembaruan dan pemeriksaan data penerima secara berkala, pendampingan masyarakat, sosialisasi, serta pemantauan dan evaluasi melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan Dinas Sosial. Pelaksanaan penyaluran PKH telah mengarah pada penerapan nilai keadilan sosial Pancasila melalui ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data dengan kondisi riil, dan pemerataan bantuan sesuai kebutuhan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan data dengan kondisi masyarakat, perubahan ekonomi penerima, keterbatasan kewenangan desa dalam penetapan akhir penerima, keterlambatan pencairan, dan kecemburuan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa aktualisasi keadilan sosial dalam PKH memerlukan pembaruan data, komunikasi publik, dan koordinasi antarpihak secara berkelanjutan.
Pancasila as a Philosophical System: Pancasila as a Solution of Current Issues: Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Pancasila Sebagai Solusi Permasalahan Aktual Desi Yunita Putri Desi; Arie Ramadhani
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 10 No 1 (2026): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v10i1.7255

Abstract

This paper examines Pancasila as a philosophical system that provides solutions to current problems. Recently, numerous issues have arisen in Indonesia, such as issues related to ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA), the high rate of corruption in Indonesia, and the decline in youth morals. The research method used in this research uses a qualitative approach with a literature study method (library research) by collecting sources or information based on secondary sources in the form of literature reviews or secondary sources obtained from books, journal articles, scientific proceedings, and other academic writing. The main focus of this research is to analyze Pancasila as a solution to actual problems based on an in-depth study of Pancasila as a philosophical system. The analysis is carried out by examining actual problems in Indonesia by linking them through a study of the contents and structure of the Pancasila principles within the framework of ontology, epistemology, and axiology. The results obtained are that in resolving all existing problems, it must be returned to Pancasila as the basis of state philosophy, Pancasila must be internalized and implemented in every aspect of life. Pancasila as a philosophical system is essentially a system of knowledge in everyday life. Pancasila is used as a guideline for the Indonesian nation as a basis for humans to solve a problem with an ontological, epistemological and axiological basis
Peran Sekolah dalam Mencegah Perilaku Seks Bebas di MTS Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Novitasari; Arie Ramadhani; Roudhotul Jannah
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober-Desember, Ilmu Pendidikan dan Menegement Pendidikan.
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/pcz67j87

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pergaulan bebas dalam kategori ringan dikalangan peserta didik di MTs Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sekolah dalam mencegah perilaku seks bebas di MTs Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung sekolah dalam mencegah perilaku seks bebas di MTs Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala MTs Nahdlatul Ulama, Guru, Peserta Didik, Petugas Keamanan, dan Penjaga kantin. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekolah berperan aktif dalam mencegah adanya pergaulan bebas di kalangan peserta didik utamanya dalam perilaku seks bebas dengan melalui pendekatan keagamaan, bimbingan klasikal dan penyuluhan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pengawasan di luar sekolah, kurangnya dukungan dari pihak keluarga serta rendahnya literasi digital di kalangan orang tua, dan sikap tertutup peserta didik. Sementara itu, faktor pendukung mencakup aturan sekolah yang tegas, dukungan dari kepala MTs Nahdlatul Ulama dan keterlibatan aktif orang tua, Adanya aturan internal sekolah yang tegas, kegiatan ekstrakulikuler, keberadaan Guru BK dan Pendidik lainya