Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Harmonization of Regulatory Authority between the Indonesian National Police and the National Narcotics Agency in the Use of Undercover Buy Techniques in Narcotics Crime Investigations Arie Ramadhani; Roudhotul Jannah; Vava Ardila Raharjo
SINGOSARI Vol. 3 No. 2 (2026): SINGOSARI
Publisher : CV. Sekawan Siji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63440/singosari.v3i2.146

Abstract

The illicit trafficking of narcotics constitutes an organized transnational crime that requires special investigative techniques to uncover criminal networks. One such technique is the undercover buy or controlled purchase. The problem arises because the regulation of authority concerning the use of this technique creates disharmony between the Indonesian National Police (POLRI) and the National Narcotics Agency (BNN). Law Number 35 of 2009 on Narcotics explicitly grants this authority to BNN investigators, while the authority of POLRI investigators relies more heavily on internal police regulations. This condition leads to legal uncertainty, divergent interpretations, and potential jurisdictional overlaps in investigative practice. This study aims to analyze the form of regulatory disharmony between POLRI and BNN authorities in using the undercover buy technique and to formulate a harmonization model that can strengthen legal certainty and the effectiveness of narcotics law enforcement. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis examines legislation, court decisions, legal doctrines, and relevant scientific literature. The results indicate that disharmony occurs both vertically and horizontally. Vertically, inconsistencies exist between the Narcotics Law, the Criminal Procedure Code, and the Police Law. Horizontally, the unclear relationship of authority between POLRI and BNN creates a dualism in the implementation of the undercover buy technique. Regulatory harmonization is required through norm alignment, clear delineation of authority, and the establishment of inter-agency coordination mechanisms to ensure that the implementation of special investigative techniques continues to guarantee legal certainty, justice, and the protection of human rights.
Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Menerapkan Nilai Keadilan Sosial Melalui Penyaluran Bantuan PKH di Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Anggraini Anggraini; Arie Ramadhani; Andika Ronggo Gumuruh
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12001

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam menerapkan nilai keadilan sosial melalui penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pelaksanaan penyalurannya kepada keluarga penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas Sekretaris Desa Rejosari, Ketua RT/RW Dusun Krajan dan Watu Ulo, serta masyarakat penerima bantuan PKH. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Rejosari dilakukan melalui pembaruan dan pemeriksaan data penerima secara berkala, pendampingan masyarakat, sosialisasi, serta pemantauan dan evaluasi melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan Dinas Sosial. Pelaksanaan penyaluran PKH telah mengarah pada penerapan nilai keadilan sosial Pancasila melalui ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data dengan kondisi riil, dan pemerataan bantuan sesuai kebutuhan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan data dengan kondisi masyarakat, perubahan ekonomi penerima, keterbatasan kewenangan desa dalam penetapan akhir penerima, keterlambatan pencairan, dan kecemburuan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa aktualisasi keadilan sosial dalam PKH memerlukan pembaruan data, komunikasi publik, dan koordinasi antarpihak secara berkelanjutan.
Pancasila as a Philosophical System: Pancasila as a Solution of Current Issues: Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Pancasila Sebagai Solusi Permasalahan Aktual Desi Yunita Putri Desi; Arie Ramadhani
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 10 No 1 (2026): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v10i1.7255

Abstract

This paper examines Pancasila as a philosophical system that provides solutions to current problems. Recently, numerous issues have arisen in Indonesia, such as issues related to ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA), the high rate of corruption in Indonesia, and the decline in youth morals. The research method used in this research uses a qualitative approach with a literature study method (library research) by collecting sources or information based on secondary sources in the form of literature reviews or secondary sources obtained from books, journal articles, scientific proceedings, and other academic writing. The main focus of this research is to analyze Pancasila as a solution to actual problems based on an in-depth study of Pancasila as a philosophical system. The analysis is carried out by examining actual problems in Indonesia by linking them through a study of the contents and structure of the Pancasila principles within the framework of ontology, epistemology, and axiology. The results obtained are that in resolving all existing problems, it must be returned to Pancasila as the basis of state philosophy, Pancasila must be internalized and implemented in every aspect of life. Pancasila as a philosophical system is essentially a system of knowledge in everyday life. Pancasila is used as a guideline for the Indonesian nation as a basis for humans to solve a problem with an ontological, epistemological and axiological basis
Peran Sekolah dalam Mencegah Perilaku Seks Bebas di MTS Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Novitasari; Arie Ramadhani; Roudhotul Jannah
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): October, Educational Science and Educational Management.
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/pcz67j87

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pergaulan bebas dalam kategori ringan dikalangan peserta didik di MTs Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sekolah dalam mencegah perilaku seks bebas di MTs Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung sekolah dalam mencegah perilaku seks bebas di MTs Nahdlatul Ulama Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala MTs Nahdlatul Ulama, Guru, Peserta Didik, Petugas Keamanan, dan Penjaga kantin. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekolah berperan aktif dalam mencegah adanya pergaulan bebas di kalangan peserta didik utamanya dalam perilaku seks bebas dengan melalui pendekatan keagamaan, bimbingan klasikal dan penyuluhan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pengawasan di luar sekolah, kurangnya dukungan dari pihak keluarga serta rendahnya literasi digital di kalangan orang tua, dan sikap tertutup peserta didik. Sementara itu, faktor pendukung mencakup aturan sekolah yang tegas, dukungan dari kepala MTs Nahdlatul Ulama dan keterlibatan aktif orang tua, Adanya aturan internal sekolah yang tegas, kegiatan ekstrakulikuler, keberadaan Guru BK dan Pendidik lainya
Implementasi Kebijakan Disiplin Berbasis Karakter dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa XI SMK PGRI Rogojampi Banyuwangi Siti Lailatul Nujum; Harjianto; Arie Ramadhani
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i2.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin berbasis karakter dalam meningkatkan kedisiplinan siswa kelas XI di SMK PGRI Rogojampi Banyuwangi. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan kebijakan disiplin, nilai-nilai karakter yang diintegrasikan, respons siswa terhadap implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, serta siswa sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin berbasis karakter dilaksanakan secara sistematis melalui sosialisasi tata tertib sekolah, pembiasaan budaya disiplin, pembinaan pelanggaran secara bertahap, serta keteladanan guru dalam aktivitas pembelajaran maupun kehidupan sekolah sehari-hari. Nilai karakter yang terintegrasi dalam kebijakan tersebut meliputi disiplin, tanggung jawab, religius, kejujuran, kerja keras, dan kemandirian. Sebagian besar siswa memberikan respons positif karena kebijakan tersebut mampu menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi aturan sekolah dan membentuk perilaku disiplin yang lebih baik. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya dukungan keluarga, dan rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap pentingnya disiplin. Di sisi lain, komitmen seluruh warga sekolah, konsistensi guru dalam pembinaan, serta budaya sekolah yang kondusif menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan disiplin berbasis karakter telah berlangsung secara efektif dan berkontribusi terhadap penguatan budaya disiplin serta pembentukan karakter siswa di SMK PGRI Rogojampi Banyuwangi.
Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn Siswa Kelas VII A SMPN 3 Banyuwangi Vava Ardila Raharjo; Mohammad Sabiq Irwan Hariandi; Arie Ramadhani
Jurnal Bina Ilmu Cendekia Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Bina Ilmu Cendekia
Publisher : MAN Insan Cendekia Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46838/jbic.v7i2.1337

Abstract

Internalizing Pancasila democratic values ​​through Pancasila and Civic Education (PPKn) instruction is a strategic effort to shape students into individuals who are democratic, responsible, and capable of respecting differing opinions. However, some students remain passive during lessons, meaning the process of internalizing democratic values ​​has not yet proceeded optimally. This study aims to describe the process of internalizing Pancasila democratic values ​​through PPKn instruction, identify supporting and inhibiting factors, and describe the teacher's efforts to overcome these obstacles among Class VII A students at SMPN 3 Banyuwangi. The study employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the school principal, the PPKn teacher, and Class VII A students. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the internalization of Pancasila democratic values ​​is carried out through participatory instruction that integrates discussion, deliberation, Project-Based Learning (PjBL), Problem-Based Learning (PBL), and contextual learning activities—such as educational visits to the General Elections Commission (KPU) and the Regional House of Representatives (DPRD). Supporting factors include the use of participatory teaching methods, the teacher's role as a facilitator and role model, a supportive school environment, and the cultivation of democratic habits. Inhibiting factors include low self-confidence among some students, the dominance of more active students, a lack of parental support, and the influence of social media. The teacher addresses these obstacles by implementing the "talking stick" strategy, offering appreciation to students, instilling ethics regarding expressing opinions, integrating democratic values ​​into school activities, and utilizing contextual learning. This study makes both theoretical and practical contributions by enriching the body of knowledge regarding the internalization of Pancasila democratic values ​​within PPKn instruction at the junior high school level. From a theoretical perspective, this study confirms that participatory, contextual, and student-centered learning plays a crucial role in the process of internalizing democratic values. Practically, the findings can serve as a reference for teachers, schools, and policymakers in designing more effective Civics Education (PPKn) learning strategies to sustainably strengthen the development of students' democratic character.
Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMPN 3 Banyuwangi Dilla Oktaviana; Arie Ramadhani; Desi Yunita Putri
Jurnal Bina Ilmu Cendekia Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Bina Ilmu Cendekia
Publisher : MAN Insan Cendekia Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46838/jbic.v7i2.1342

Abstract

This study aimed to determine the effectiveness of the Problem-Based Learning (PBL) model in enhancing the critical thinking skills of 9th-grade students at SMPN 3 Banyuwangi regarding the topic "The Meaning of Freedom of Expression," a study motivated by the fact that 60% (18 out of 31) of the students demonstrated low critical thinking skills. The research employed a quantitative approach with a quasi-experimental design. Hypothesis testing results showed a significance value of 0.001 (< 0.05); consequently, the null hypothesis (H0) was rejected, and the alternative hypothesis (Hα) was accepted. The experimental class showed an increase in the mean score from 75.85 (pre-test) to 87.81 (post-test), while the control class improved from 70.63 to 81.00. Students taught using the PBL model demonstrated higher levels of critical thinking achievement and more positive responses compared to the control class. Thus, the implementation of PBL proved effective in significantly enhancing students' critical thinking skills.