Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jambura Equilibrium Journal Jurnal Administrasi dan Manajemen Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Jurnal Pembangunan Nagari Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas Working Papers Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal Riset Pembangunan : Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Jurnal Kebijakan Pemerintahan JUDICIOUS: Journal of Management Jurnal Litbang Kota Pekalongan Bulletin of Community Engagement Indonesian Journal of Applied Environmental Studies IBLAM Law Review Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Transformation of Mandalika Jurnal Administrasi Publik Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Protection: Journal Of Land And Environmental Law JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Contemporary Public Administration Review (CoPAR) Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) Journal of Business, Finance, and Banking
Pambudi, Andi Setyo
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Bappenas Working Papers

 1 
Analisis Perilaku Sosial Pengguna Moda Transportasi Perkotaan: Studi Kasus Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta Pambudi, Andi Setyo; Sri Hidayati
Bappenas Working Papers Vol 3 No 2 (2020): September 2020
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v3i2.74

Abstract

After going through a long process, in March 2019, Jakarta resident have Mass Rapid Transit (MRT) as a modern mass transportation mode. The presence of the MRT planned since 1986 is expected to be one of the solution to dealing with the heavy traffic in Jakarta that seemed impossible to handle. The problems that followed is MRT passenger behaviour is not prepared with all the regulations that must be enacted in the use of MRT, so that various violations of the regulations are found. This paper attempts to find factors that cause regulatory violations and factor that lead to changes in passenger behaviour in addressing MRT presences based on literature, big data, and qualitative descriptive analysis. It is also expected to be able to provide recommendations that can be given with an emphasis on social aspects. Studies are conducted using secondary data on passenger behaviour in MRT and the facility obtained from various sources and observations. Studies describe social phenomena occurring in communities where MRT trials are caused by culture and people’s readiness to use new technologies, and the existence of the MRT since one year of operation is able to change people's behavior.
Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19 Pambudi, Andi Setyo
Bappenas Working Papers Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v4i2.96

Abstract

Sejak awal digulirkan pemerintah, dana transfer khusus telah menjadi instrumen pendanaan yang berperan signifikan dalam pembangunan daerah, termasuk pada sektor kesehatan. Implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagai salah satu bentuk dana transfer pada tahun 2020 menghadapi kenyataan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang berdampak pada tidak optimalnya proses pembangunan maupun evaluasi on going yang menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Peningkatan kebutuhan pendanaan sektor kesehatan dengan berbagai karakteristiknya juga mendorong permintaan terhadap data pelaksanaan yang tetap valid dan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung ke lapangan terkendala oleh berbagai kebijakan di awal pandemi seperti pembatasan sosial skala besar maupun kendala-kendala transportasi yang didukung oleh regulasi pemerintah membatasi ruang gerak evaluasi on going. Penggunaan big data menjadi keniscayaan yang dapat dilakukan untuk memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Kesehatan dalam rangka memberikan masukan/rekomendasi sesuai kondisi terkini. Penelitian ini berupaya mengoptimalkan big data dalam analisis evaluasi on going pembangunan daerah. Metodologi yang digunakan adalah Intelligence Media Management (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam konteks evaluasi on going. Analisis ini juga didukung dengan literature review berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini.
Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur Pambudi, Andi Setyo; Desak Made Annisa Cahya Putri
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.106

Abstract

Pariwisata adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mengaitkan aspek sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata masih menduduki peran strategis di Indonesia dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional yang mempengaruhi pendapatan penduduk dan devisa negara. Sejak tahun 2008, negara terus mendorong sektor pariwisata, termasuk upaya pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru selain Bali. Pendanaan pariwisata melibatkan anggaran APBN dan APBD, termasuk juga dana transfer khusus untuk daerah-daerah prioritas. Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional. Mengingat pentingnya DAK Fisik ini bagi pemerintah daerah, maka evaluasi terhadap implementasinya dilapangan menjadi hal yang menarik dikupas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah analisis big data, studi literatur dan kuisioner yang melibatkan pelaku pembangunan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan ada keselarasan antara prioritas nasional terkait pariwisata dan kebutuhan daerah. Sentimen publik yang cenderung netral untuk bidang ini sehingga penguatan sektor pariwisata layak terus didorong dengan dana transfer khusus untuk mempercepat target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional Pambudi, Andi Setyo; Hidayat, Rahmat
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.131

Abstract

Berkaitan dengan kehadiran negara untuk masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum memiliki tempat tersendiri dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam Program Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik, Ombudsman RI terus mendorong upaya perbaikan kualitas pelayanan publik Indonesia dengan mengembangkan hal-hal yang bersifat “mencegah” dan “menyelesaikan”. Seiring kebutuhan dan kondisi yang berkembang, Ombudsman RI mengambil peran penting dan didukung dengan oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 mengamanatkan Ombudsman RI untuk terlibat aktif mendukung Prioritas Nasional melalui output prioritas penyelesaian laporan/aduan masyarakat (external complaint handling) dan penilaian kepatuhan lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Evaluasi kinerja terhadap 2 output prioritas ini bertujuan untuk menilai capaian, kebijakan, permasalahan sehingga dapat diberikan rekomendasi dari sudut pandang perencana pembangunan. Metode analisis menggunakan metode campuran (mixed method) berbasis analisis data target dan realisasi, studi literatur dan Focus Group Discussion. Analisis dilakukan untuk tahun 2015 sampai 2021, termasuk permasalahan didalamnya yang berpengaruh pada fluktuasi target dan capaian dalam dokumen perencanaan pembangunan. Rekomendasi mengusulkan perbaikan untuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis pelaksanaan dan kewilayahan. Secara umum perkuatan peran Ombudsman dalam lima aspek tersebut menjadi isu penting penentu keberhasilan pengawasan penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia di masa depan yang profesional, adil, merata, efektif, berwibawa (dapat dipercaya) dan berkualitas.
Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten Pambudi, Andi Setyo
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.174

Abstract

Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Evaluasi on-going DID pada level kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID. Metode pengumpulan data adalah literature review, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner google form yang bertujuan menjaring masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Hasil analisis menggarisbawahi temuan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau inequality ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian DID masih didominasi kabupaten yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, secara umum pemerintah kabupaten menginginkan fleksibilitas penggunaan DID yang langsung menyentuh kebutuhan daerah, bukan kebutuhan pemerintah pusat. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal ke depan.
Implementasi dan Permasalahan Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada Tiga Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pambudi, Andi Setyo; Nurvia, Silvitia Nindia
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.223

Abstract

Dalam desentralisasi fiskal, interaksi pemerintah kota terhadap kebutuhan nasional seringkali mendapat perhatian dalam konteks evaluasi. Interaksi tersebut salah satunya terkait pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran DID juga diberikan kepada pemerintah kota yang telah membuat prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, ada 3 kota yang mendapatkan DID dari kategori ini, yaitu Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Padang. Kebijakan distribusi (penyaluran) Dana Insentif Daerah 2021 akan dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi on-going DID pada tingkat kota bertujuan untuk menggambarkan capaian/realisasi serta memotret permasalahan perencanaan dan implementasi DID tahun 2021 oleh 3 kota terbaik PPD tahun 2020. Evaluasi on-going akan ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi/saran perbaikan kepada pemerintah pusat dari sisi pemerintah daerah sebagai eksekutor dana tersebut di lapangan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan kuesioner dan diskusi terbatas sebagai verifikasi. Analisis dalam evaluasi menghasilkan rekomendasi menarik untuk dipertimbangkan di masa depan terkait DID, dimana salah satunya terkait pentingnya pengalokasiaan anggaran DID sejak awal tahun anggaran, termasuk regulasinya. Informasi pemberian DID diharapkan bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran di daerah agar DID dapat lebih tepat sasaran, selain juga sosialisasi informasi pagu indikatif dan juknis DID untuk dapat lebih awal dari yang ada saat ini. Hal lain yang juga menjadi sorotan daerah adalah pada aspek pelaksanaan, khususnya perlunya menginformasikan perolehan kinerja kepada daerah, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk mendapatkan DID sesuai bidang yang ada.
Co-Authors Bambang Pramujo Bambang Pramujo, Bambang Basjah, Alan Yazid Ali Desak Made Annisa Cahya Putri Dwita Sutjiningsih Hasan Ashari Hendra Wahanu Prabandani, Hendra Wahanu Ismawati, Isti Yuli Nurvia, Silvitia Nindia Putri, Desak Made Annisa Cahya Putri, Istiqlal Abadiyah Sukma Putro, Yudhi Rahmat Hidayat Rahmat Junaidi Raldi Hendro Koestoer, Raldi Hendro Riyanto, Rendy Rusman, Eddy SOEDARJANTO, Muchamad Saparis Sri Hidayati Yudho, Muhammad Reffo Bhawono