Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Parasatya, Idea Islami; Supryadi, Ady
Jurnal Muhakkamah Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Muhakkamah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The dynamic state administration shows the relationship between law and politics in the process of dismissing the president as head of state. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a result of the amendment specifically contained the provisions concerning the dismissal of the president as head of state. Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia determine in more detail the reasons and mechanisms for the impeachment of the president as stipulated in Article 7A and Article 7B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The regulation regarding presidential impeachment in the constitution is the right thing and very in accordance with the principles of the rule of law and democracy, and is a logical consequence when wanting to realize a stable government in accordance with the practice of presidential government systems.

PENDEKATAN KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS MUBALIG DAN KHOTIB JUMAT DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) BATUYANG Mukhlishin, Mukhlishin; Malik, Abdul; Ismail, Hijril; Supryadi, Ady
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 3 (2024): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i3.25485

Abstrak: Program pendampingan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas khatib, imam, dan khotib Jum'at di PCM Batuyang melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Metode pelaksanaannya meliputi berbagai strategi seperti ceramah, diskusi kelompok, praktik langsung, dan sesi khusus penggunaan teknologi dalam dakwah dan komunikasi. Program ini berlangsung selama dua hari, dengan materi yang mencakup urgensi publik di era kontemporer, fikih Jumat, syarat-syarat khatib, retorika dakwah, public speaking, praktik mendesain khutbah dan imam, ritme pembacaan Alquran. Hasil program menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu, perbedaan kapasitas peserta, dan kesenjangan digital, strategi adaptif dan solusi kreatif yang diterapkan mampu mengatasi hambatan tersebut. Program ini efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang fleksibel, program pelatihan keagamaan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta dan masyarakat. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program serupa di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas khotbah dan pelayanan keagamaan di berbagai komunitas.Abstract: This mentoring and training program aims to increase the capacity of preachers, imams, and Friday Khotibs in PCM Batuyang through a comprehensive and sustainable approach. The implementation method includes various strategies such as lectures, group discussions, hands-on practice, and special sessions on the use of technology in da'wah and communication. The program lasted for two days, with materials covering the urgency of the public in the contemporary era, Friday fiqh, the requirements of khatib, the rhetoric of da'wah, the basics of public speaking, the practice of designing khutbahs and Imams, the rhythm of Qur'anic recitation. The program results show that despite challenges such as time constraints, disparity in participant capacity, and the digital divide, the adaptive strategies and creative solutions applied were able to overcome these obstacles. The program is effective in achieving its goals and provides a sustainable positive impact on the community. This success confirms that with careful planning and flexible implementation, religious training programs can benefit participants and the community significantly. This model is expected to be used as a reference in the implementation of similar programs in the future to improve the quality of sermons and religious services in various communities.

PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PEMBALAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI DAN KEHIDUPAN BERKELANJUTAN Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Yuliani, Tin; Ariani, Zaenafi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 4 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i4.19324

Abstrak: Masyarakat merupakan salah satu basis vital dalam pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan. Peran Masyarakat sangat penting, melalui organisasi salah satunya yaitu PDA Lombok Barat melalui Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dan Majelis Hukum dan HAM, diharapkan dapat menjadi Gerakan ecofeminism, yang peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan yang menjadi fokus dalam kegiatan PKM ini. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada anggota dan jajaran PDA Lombok Barat NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh ketua dan anggota PDA Lombok Barat sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, para peserta diberikan sosialisasi terkait regulasi terkait kehutanan, kemudian implementasi dari aturan tersebut baik dalam perspektif das sein maupun das sollen, serta peran Masyarakat. Tahap akhir kegiatan diadakan sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual dengan jumlah sebanyak 15 pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan 87% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Harapan dengan diberikannya materi, sesi diskusi, serta evaluasi kepada para perserta, penan mereka dalam organisasi kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan hidup.Abstract: The community is a vital basis for preventing forest demage and logging.The role of community is very important, through organizations, one of which is theWest Lombok PDA through the Environmental and Disarter Management Council, and the Law and Human Rights Counsil, is hoped that it can became an ecofeminism, movement, which cares abaout the environment, especcialy forest which are the focus of this PKM activity. The aim of this is to prof activity is to provide understanding to members and staff of the West Lombok NTB PDA. This activity was attended by the chairman and members of the West Lombok PDA as many as 25 people. In the initial stage of this activity, the participants were given socialization regarding regulations related to forestry, then the implementation of these regulations from both a das sein and das sollen perspective, as well as the role of the community. The final stage of the activity was a discussion and evaluation session using a manual questionnaire. The results of the activity showed that 85% of participants understood the material that had been presented. It is hoped that by providing materials, discussion sessions and evaluations to the participants, their role in community organizations will be further enhanced and they will be more concerned about the environment.

PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024 Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Yuliani, Tin
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i2.14601

Abstrak : Pesta demokrasi yang kita kenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di negera kita, diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak pemilih khususnya perempuan, yang apatis dalam penggunaan hak suaranya. Oleh karena itu tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada pemilih perempuan, pada anggota Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh anggota Yayasan sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, masyarakat perempuan diberikan trik dalam mengkualifikasikan calon yang layak untuk dipilih, tahap akhir sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual. Hasil kegiatan menunjukkan 80% peserta memahami materi yang sampaikan. Harapan dengan adanya materi, diskusi dan informasi yang diperoleh oleh pemilih perempuan dari kegiatan ini, dapat diaplikasikan untuk pemilu 2024 dan seterusnya. Abstract: Tuli The democratic party that we know as general elections (elections) in our country is held every 5 (five) years. Elections require the support of all parties, including voters because what determines the elected candidates is the people's vote/suffrage from members of the public. The current phenomenon is that there are still many voters, especially women, who are apathetic about exercising their voting rights. Therefore the purpose of this activity is to provide understanding to women voters, and members of the Empowered Women's Foundation in Lombok, NTB. This activity was attended by 25 members of the Foundation. In the early stages of this activity, women's communities were given tricks in qualifying candidates who were eligible to be elected, based on aspects of piety, integrity, track record of caring and contribution (not just material things, but also ideas and enthusiasm to build the community). The results of the activity show that women voters in Perampuan Village are still apathetic in exercising their voting rights. It is hoped that the material and information obtained by female voters from this activity, it can shift the mindset of female voters, regarding the importance of women's voices in the upcoming 2024 election.

Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; imawanto, imawanto; Yuliani, Tin; Aminwara, Rena
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v11i2.19854

Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Namun, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan negara hukum pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian teoritis (theoretical research). Penelitian teoritis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis guna memberikan perspektif kritis terhadap hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur, baik yang terkandung di dalam berbagai sistem hukum (sistem hukum adat, sistem hukum barat maupun system hukum islam) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh berdasarkan prinsip Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menegakan prinsip Negara Hukum Pancasila, maka perlu secara konsisten pemerintah mengelurkan kebijakan yang bersifat futuristik.The conception of the Indonesian legal state has characteristics based on the spirit and soul of the Indonesian nation (volkgeist), namely Pancasila. However, Indonesia underwent a fundamental change regarding its constitutional system. This literature review aims to explain the state of Pancasila law in the Indonesian constitutional system. This research uses a type of theoretical research (theoretical research). Academic research is a type of legal research used to conduct analysis to provide a critical perspective on the law. The results of this study show that the state of Pancasila law is prismatic (prismatic law). Prismatic law is a law that integrates elements contained in various legal systems (customary law system, western legal system, and Islamic legal system) so that a new and complete law is formed based on the principles of Pancasila as stated in the provisions of Article 3 Paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. To uphold the principle of the Pancasila State Law, the government must consistently produce futuristic policies.

PROGRAM PEMBINAAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA QUR’AN DENGAN ILMU TAJWID DASAR DI MASYARAKAT DAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BATUYANG Mukhlishin, Mukhlishin; Sahman, Sahman; Supryadi, Ady; Hamid, Abdul
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 8, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v8i1.28351

Abstrak: Membaca al-Qur’an dengan tajwid merupakan kewajiban utama bagi umat Islam. Namun, pemahaman masyarakat tentang bacaan yang benar sesuai dengan ilmu tajwid dasar masih menjadi kendala yang signifikan, khususnya di kalangan PCM Batuyang dan masyarakat sekitarnya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pembelajaran berkelanjutan dalam membaca al-Qur’an dengan tajwid, guna memperbaiki kualitas bacaan di kalangan komunitas masyarakat dan pimpinan cabang Muhammadiyah Batuyang, Lombok Timur. Metode yang diterapkan meliputi ceramah, diskusi kelompok, praktik langsung, sesi tanya jawab, evaluasi dan umpan balik, serta pembelajaran berbasis teknologi. Hasil dari program pembinaan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan membaca al-Qur’an dengan tajwid dasar, meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Antusiasme peserta dan pemilihan metode pengajaran yang tepat sangat berkontribusi terhadap keberhasilan program ini. Dengan strategi yang efektif, pembelajaran tajwid dapat ditingkatkan secara signifikan dalam komunitas.Abstract: Reading the Qur'an with tajweed is a major obligation for Muslims. However, the community's understanding of correct reading by basic tajweed science is still a significant obstacle, especially among PCM Batuyang and the surrounding community. This service aims to provide coaching and continuous learning in reading the Qur'an with tajweed to improve the reading quality among the community and Muhammadiyah branch leaders of Batuyang, East Lombok. The methods applied include lectures, group discussions, hands-on practice, question-and-answer sessions, evaluation and feedback, and technology-based learning. This coaching program showed a significant improvement in the ability to read the Qur'an with basic tajweed, despite some challenges faced during implementation. The enthusiasm of the participants and the selection of appropriate teaching methods greatly contributed to the success of this program. With effective strategies, tajweed learning can be significantly improved in the community.

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM ANAK DI PANTI ASUHAN ASY-SYIFA’ TERHADAP BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT: Building Legal Awareness Of Children In Asy-Syifa Orphanage' Against Bullying In The School And Community Environment Harun, Rina Rohayu; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Yuliani, Tin; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini; Ariani, Zaenafi
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v2i1.94

Cases of violations of child protection. Of the reports received, 837 cases occurred within the education unit, including: Children who were victims of bullying or harassment: 87 cases, Children victims of educational policies: 27 cases, Children victims of physical and/or psychological violence: 236 cases and Children victims of sexual violence: 487 cases. From data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. Meanwhile, the types of bullying that victims often experience are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). Meanwhile, regarding educational level, elementary school students were the most victims of bullying (26%), followed by middle school students (25%), and high school students (18.75%). The aim of this service is to provide education to participants in community service activities so that bullying does not occur at school. The method used is a socialization method carried out face to face. The results are 50%. Orphaned children do not understand the limits of bullying itself, and their rights as children and citizens, despite the social and economic disparities they have. Some of the orphanage children are still insecure about their condition of not having parents, or having incomplete parents. So they tend to tolerate what happens to them, because they are not aware of these rights and also their own condition.

Pengaturan Kewenangan Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Maritim Negara Supryadi, Ady; Aminwara, Rena
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i01.14

Background: Indonesia's strategic position as the world's maritime axis underscores its identity as an archipelagic and maritime nation, serving as a central point in the global supply chain. This positioning, however, exposes Indonesia to various threats and disruptions that can impact maritime security. In response, the government has tried to address these challenges by formulating legal frameworks to enhance the country's maritime security. Despite the development of numerous regulations applicable at sea, these laws remain largely sectoral, resulting in disharmony and overlapping authorities within maritime security. Objective: This study aims to analyze the inconsistencies and overlaps in regulations and authorities governing Indonesia's maritime security due to the existence of sectoral legal products. Additionally, it recommends a comprehensive legal framework to facilitate effective maritime law enforcement. Method: The research employs normative legal research methodologies, utilising legislative and conceptual approaches, with data analysis conducted through descriptive qualitative methods. Results: The current regulatory authority for managing and securing Indonesia's maritime territory remains fragmented, leading to overlaps in implementation. Conclusion and Recommendation: The primary recommendation is for the government, in collaboration with the DPR, to promptly harmonize existing laws and regulations related to maritime affairs. Moreover, the mechanisms for law enforcement should be clearly and firmly established within these regulations to promote order and efficacy in maritime law enforcement.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search