Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Ruang Hukum
IMAWANTO, IMAWANTO
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA LELISARI, LELISARI; IMAWANTO, IMAWANTO; FAHRURROZI, FAHRURROZI
GANEC SWARA Vol 13, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.68 KB) | DOI: 10.35327/gara.v13i2.86

Abstract

   Since the enactment of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PPMI Law), there is a new term as a substitute for Indonesian Labor (for the next term TKI) to become Indonesian Migrant Workers (hereinafter referred to as PMI). By carefully reading the law governing TKI or PMI, namely Law Number 18 of 2017 concerning PPMI, it is made to correct various weaknesses in Law No. 39 of 2004, in which the main objective is to improve the law. thus TKI or PMI are increasingly protected. In fact, this law also still has some weaknesses. The research objective is to analyze weaknesses in Law No. 18 of 2017 concerning PPMI. The method used is a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. From the results of the study, there are five weaknesses in the PPMI Law, namely: There is inconsistency in implementing the rules, the PPMI Law still holds potential institutional conflicts regarding the authority of Ministries and Institutions / Non-Ministerial Bodies in the management of migrant workers protection, Articles in the PPMI Law concerning coaching and supervision also has the potential to be a rubber article because it does not elaborate on what forms of supervision and supervision should be carried out. There is no specific article that affirms the specific needs of PMI protection (especially women) who work in the domestic sector. Regulations regarding legal assistance for PMI are not regulated in detail. As a suggestion to immediately revise the PPMI Law, then it must be guarded and completed 27 regulations derived from the mandate of the PPMI Law consisting of 12 Government Regulations, 11 Ministerial Regulations, 3 Agency Regulations and 1 Presidential Regulation
Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; imawanto, imawanto; Yuliani, Tin; Aminwara, Rena
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v11i2.19854

Abstract

Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Namun, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Tujuan kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan negara hukum pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian teoritis (theoretical research). Penelitian teoritis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan analisis guna memberikan perspektif kritis terhadap hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur, baik yang terkandung di dalam berbagai sistem hukum (sistem hukum adat, sistem hukum barat maupun system hukum islam) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh berdasarkan prinsip Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menegakan prinsip Negara Hukum Pancasila, maka perlu secara konsisten pemerintah mengelurkan kebijakan yang bersifat futuristik.The conception of the Indonesian legal state has characteristics based on the spirit and soul of the Indonesian nation (volkgeist), namely Pancasila. However, Indonesia underwent a fundamental change regarding its constitutional system. This literature review aims to explain the state of Pancasila law in the Indonesian constitutional system. This research uses a type of theoretical research (theoretical research). Academic research is a type of legal research used to conduct analysis to provide a critical perspective on the law. The results of this study show that the state of Pancasila law is prismatic (prismatic law). Prismatic law is a law that integrates elements contained in various legal systems (customary law system, western legal system, and Islamic legal system) so that a new and complete law is formed based on the principles of Pancasila as stated in the provisions of Article 3 Paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. To uphold the principle of the Pancasila State Law, the government must consistently produce futuristic policies. 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Saleh, Nik Salida Suhaila; Salleh, Ahmad Zaki; Wook, Izawati; Mohamad Ali, Norfadhilah; Gunardi, Setiyawan; Mohammad Ahmad, Nisar; Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim; Mohammed Hasan, Baidar Mohammed; Saffinee, Siti Syahirah; Tagoranao, Mariam Saidona; Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi; Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Amalia, Fitriani; Yuliani, Tin; Mantika, Aesthetica Fiorini; Yamin, Bahri; Hamdi, Hamdi; Mochammad Sahid, Mualimin
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Saleh, Nik Salida Suhaila; Salleh, Ahmad Zaki; Wook, Izawati; Mohamad Ali, Norfadhilah; Gunardi, Setiyawan; Ahmad, Nisar Mohammad; Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim; Mohammed Hasan, Baidar Mohammed; Saffinee, Siti Syahirah; Tagoranao, Mariam Saidona; Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi; Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin; Mochammad Sahid, Mualimin; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Amalia, Fitriani; Yuliani, Tin; Fiorini Mantika, Aesthetica; Yamin, Bahri; Hamdi, Hamdi; Sarudi, Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
SOSIALISASI TENTANG PEMILU: MELALUI PEMILU DAMAI, KITA CIPTAKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT Aminwara, Rena; Yamin, Bahri; Supryadi, Ady; Amalia, Fitriani; Imawanto, Imawanto
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi pemilu damai ini dilaksanakan di Aula Rektorat lantai tiga Universitas Muhammadiyah Mataram. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat. Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Secara Umum Peserta sangat antusias dalam kegiatan pengabdian ini, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir,Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya pemilu yang berintegritas dan damai,Peserta memahami dan mengetahui tahapan-tahapan pemilu,Peserta memahami dan mengetahui dampak negatif suap menyuap dalam pemilu perspektif agama, Peserta memahami dan mengetahui jenis-jenis tindak pidana serta apa akibat hukumnya. Pada bagian akhir sosialisasi kemudian tim pengabdian kepada masyarakat menunjukkan video simulasi cara pencolosan yang benar melalui layar monitor.
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH Yanto, Edi; Imawanto, Imawanto; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Sarudi, Sarudi; Maharani F., Nazwa; Hisan, Khairatun
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya kasus yang kerugian konsumen yang disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya. Hal ini disebabkan karena masih rendah dan minimnya tingkat pendidikan yang terbatas dan kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen sehingga banyak masyarakat selaku konsumen yang kesadarannya masih kurang terutama apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta langkah yang harus dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Kegiatan penyuluhan ini juga diikuti oleh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan perwakilan masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya masyarakat dilihat dari kehadirannya cukup memuaskan.Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, maka tingkat pemahamanan masyarakat akan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen semakin meningkat termasuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, masyarakat ingin membentuk team advokasi perlindungan konsumen di tingkat desa yang diharapkan dapat mendampingi dan mengadvokasi masyarakat ketika ada persoalan-persoalan konsumen yang dihadapi masyarakat. Serta masyarakat ingin mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar dapat membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Lombok Tengah sebagai sarana dalam mempertahankan hak-haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha.
Implications of the Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020 Toward Job Creation Law in The Mineral and Coal Mining Sector Lelisari, Lelisari; Tanjung, Ridho Aulia; Pakpahan, Zainal Abidin; Imawanto, Imawanto; Hamdi, Hamdi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1132

Abstract

This study aims to analyze and examine the juridical implications of the decision of Constitutional Court Number 91/PUU XVII/2020 on the job creation law in the mineral and coal mining sector. The research method used is a normative legal research method with approach legislation. The results illustrate that the juridical implication of the Job Creation Act in the mineral and coal mining sector is that in its decision the Constitutional Court stated that the Job Creation Act was still valid as long as the law-makers made improvements in the procedures for establishing Job Creation Law. In this case, the Constitutional Court has given two years for the legislators to revise the procedure for the formation of the Job Creation Law since the decision was pronounced. If no improvements are made, the Law can be declared unconstitutional permanently. Thus, if Law Number 11 of 2020 concerning job creation is unconstitutional, namely permanently removing coal incentive opportunities, the elimination of coal incentive opportunities must indeed be carried out due to the targets of coal utilization in Article 128A, not power optimization towards clean energy and will increase the portion of coal in the national energy mix and overall will systematically overlap with climate adaptation and mitigation targets and programs as well as the Articles in the Job Creation Act are also infiltrated by the interests of mining and dirty energy businesses.
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF EARLY MARRIAGE (MERARIQ KODEQ) IN SASAK CUSTOMS IN REVIEW OF THE MARRIAGE LAW (STUDY IN LEPAK VILLAGE, SAKRA TIMUR SUB-DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT) Adrian, Pahmi; Prima Dewi, Anies; Imawanto, Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23631

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of early marriage arrangements (merarik kodeq) based on the Marriage Law and to identify the factors that lead to the implementation of early marriage (merarik kodeq) in Sasak customs in Lepak Village, Sakra East District, East Lombok Regency. This study will serve as a basis for further research on this topic. The study employed a normative empirical research method, which entailed a review of laws and regulations and interviews with community members, village officials, religious leaders, traditional leaders, hamlet heads, and their staff. The results of the study are presented in the form of an implementation model for early marriage (merariq kodeq), which is a custom or habit of the community, especially the Sasak tribe. This practice is not common and cannot be denied, therefore the village government is unable to take any action. To prohibit it completely would be to ignore the Sasak language term "Betungkem rarely," which means that if there is a case such as early marriage, it can only be accepted with a yes, whether it is going forward or backward. In essence, this is just a mediator in this matter.
EMPOWERING WOMEN IN SEMBALUN LAWANG VILLAGE SEMBALUN, EAST LOMBOK TOWARDS ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG), CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Hussin, Syaryanti; Maemunah, Maemunah; Syahrial Haq, Hilman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Nasri, Nasri; Imawanto, Imawanto; Ramayanto, Ramayanto; Pramana, Didig; Khatimah, Khusnul
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Sembalun Lawang di Sembalun, Lombok Timur, merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam. Terletak di lereng Gunung Rinjani, desa ini menghadapi berbagai tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, perkembangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Pengabdian untuk memberdayakan perempuan di desa ini bertujuan untuk mencapai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), mitigasi perubahan iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan, mendukung kolaborasi, dan melakukan pemantauan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan positif.Masyarakat desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta risiko lingkungan seperti deforestasi dan perubahan iklim. Perempuan, sebagai bagian integral dari komunitas, memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi Online Lelisari, Lelisari; Imawanto, Imawanto; Erwin, Yulias
JATISWARA Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.396

Abstract

Sektor kerja berbasis daring saat ini menjadi salah satu alternatif dan menjadi incaran bagi para pekerja. Banyak pelaku bisnis yang merambah ke kanal online dan membuka kesempatan kerja baru. Pekerja cyber memang masih asing dan jarang digunakan dalam dunia kerja dan masih minim perlindungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja cyber pada transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach), dianalisis dengan menggunakan logika hukum, deskripsi, argumentasi, sistemasi dan eksplanasi. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang menggunakan perjanjian kerja cyber, seperti pengemudi taxi online dilindungi oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Hubungan kerja cyber yang tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan, maka segala hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan, disamping itu Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang mepunyai hubungan kerjasama cyber seperti pengemudi GOJEK dilindungi oleh KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi Adrian, Pahmi Ahmad, Nisar Mohammad Amalia, Fitriani Aminwara, Rena Ariani, Zaenafi Bahri Yamin Edi Yanto, Edi Erwin, Yulias Fahrurrozi Fahrurrozi Fiorini Mantika, Aesthetica Gunardi, Setiyawan Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Harun, Rina Rohayu Hery Widijanto Hisan, Khairatun Hussin, Syaryanti Khatimah, Khusnul LELISARI, LELISARI Lelisari, Lelisari Maharani F., Nazwa Mantika, Aesthetica Fiorini Mariam Saidona Tagoranao Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim Mochammad Imron Awalludin Mochammad Sahid, Mualimin Mohamad Ali, Norfadhilah Mohammad Ahmad, Nisar Mohammed Hasan, Baidar Mohammed Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin Munir, Usman Nasri Nasri, Nasri Nik Saleh, Nik Salida Suhaila Nur Oktaviani Nurjannah S Pramana, Didig Prima Dewi, Anies Rachman, M. Taufik Ramayanto, Ramayanto Saffinee, Siti Syahirah Sahrul, Sahrul Salleh, Ahmad Zaki Sarudi, Sarudi Supryadi, Ady Tanjung, Ridho Aulia Wook, Izawati Yuliani, Tin Zainal Abidin Pakpahan