Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Equality Before The Law Equality Before The Law
Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Equality Before The Law

 1 
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong Syafaat, Musdalifah Asiyatum; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Asiz, Mariya
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong di awali dengan surat permohonan dari instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya permohonan bantuan hukum tersebut dilakukan telaahan oleh jaksa pengacara negara. Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukumya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan. Selanjutnya Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Pemerintah, BUMN/BUMD kepada Jaksa Pengacara Negara dan tim Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tugas dan kewenangannya. Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong yaitu kurangnya Jaksa yang ditugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sorong kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa (klien) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum. Kata Kunci: Kejaksaan ; Jaksa Pengacara Negara ; Bantuan Hukum.
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAPBUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON SERTIFIKAT (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN SORONG) Fikri, Rizal Haedar; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i1.465

Abstract

Kepastian hukum peralihan hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tidak dapat terlepas dari eksistensi, dan peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah. Setelah diterbitkannya sertifkat maka pemegang sertifikat wajib mengelola dan mandayagunakan tanah tersebut agar tanah yang dihakinya terpelihara dan meminimalisir adanya klaim dari pihak lain atau tetangga batas, karena sistem hukum tanah di Papua sini khususnya dikabupaten sorong mensyaratkan adanya kebenaran materil dan formil dalam kepemilikan tanah, bukti materilnya adalah penguasaan fisik, sedangkan bukti formilnya adalah sertifikat tanah, sehingga terjadi kepastian hukum.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Kusmiadi, Moh Ery; Sutikno, Aldilla Yulia Wiellys; Azis, Mariya
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah dan faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah di Kabupaten BimaHasil Penelitian: Prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima masih belum optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan kesadaran hukum masyarakat serta tingkat ekonominya, dan adapun faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah adalah substansi hukum atau aturan-aturan terkait hak pakai, struktur hukum atau penegak hukum terhadap hak pakai, budaya hukum masyarakat dan aparatur pertanahan ataupun kesadaran hukum masayarakat. Rekomendasi penelitian; Perlu peningkatan sumber daya manusia dari kantor pertanahan kabupaten Bima dalam proses pendaftaran hak pakai atas tanah, Memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan mengenai pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima dan Peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Co-Authors Alim, Hijrah Nur Ambali, Wahyu Asiz, Mariya Azis, Mariya Ernawati Simatupang Fikri, Rizal Haedar Handayani, Sri Rizki Hasny Muzdalifah Kusmiadi, Moh Ery Muhamad Ali Kasri Muhammad Faizin Muhammad Muzzaki Muzakki, Muhammad Rachmadana, Satria Lintang Raharja, Endra Putra Rumlus, Muhammad Hasan Syafaat, Musdalifah Asiyatum