Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.235

P-Index

This Author published in this journals

All Journal YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya ALSYS : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah Indonesian Research Journal on Education Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Kajian Ilmu Hukum

Fitriani, Hellen Last

Unknown Affiliation

Author-ID : 1572867

Religion Arts Humanities Chemistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian dan Sanksi Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) Utami, Cici; Fitriani, Hellen Last; Nurhadi, Nurhadi
ANWARUL Vol 2 No 4 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Gambling is very rampant in the Kamuyang Sungai Nagari, although there are already rules that regulate it, which is stated in the Kamuyang Sungai Nagari Regulation No. 07 of 2003 concerning Community Diseases. This gambling does not recognize age, ranging from children to adults doing gambling practices and does not recognize gender. They think that by gambling it is easy to earn money without having to work hard. The method used here is the sociological method, namely research conducted based on the understanding and interpretation of an event in the reciprocal relationship between law and social phenomena by identifying the law and how this law applies in society, gambling here is very difficult to eradicate because of the ineffectiveness of the regulations. has been created and published. even those who practice this gambling from among those who make rules regarding this gambling ban. The inhibiting factor in the implementation of overcoming gambling in Sungai Kamuyang Nagari is due to the ambiguity of the Nagari government in implementing the existing rules, where the government should implement the rules even those who participate in playing the gambling. As well as the lack of public awareness in implementing the applicable legal rules.

TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN Firmansyah, Firmansyah; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul; Fitriani, Hellen Last; Misraini, Irda
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1390

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di masa depan. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian ini dianggap sebagai bentuk proteksi preventif terhadap hak-hak pasangan suami istri, khususnya dalam konteks harta bersama dan hak-hak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada proteksi preventif yang diberikan terhadap individu dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dianggap sah dan legal dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti melindungi hak-hak individu, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga.

Tugas Ninik Mamak dalam Upaya Pencegahan Perceraian pada Keluarga Masyarakat Hukum Adat: Studi Kasus di Desa Kuntu, Kabupaten Kampar Kiri Irdamisraini , Irdamisraini; Andri, Andri; Fitriani, Hellen Last; Musrifah, Musrifah
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3580

Tidak bisa dipungkiri, Harmonis adalah tujuan dari perkawinan. Tapi tidak sedikit keluarga yang terus diterpa konflik antar pasangan, bahkan mengarah pada perpisahan. Di sinilah peran keluarga, saudara, dan tokoh adat atau ninik mamak untuk membantu penyelesaian konflik dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Melibatkan empat narasumber utama, dan data didapatkan melalui wawancara yang didukung studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran ninik mamak dalam upaya mencegah perceraian di Desa Kuntu dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek yang menjadi indikator variabel peran ninik mamak dalam mencegah perceraian dapat dijalankan oleh ninik mamak Desa Kuntu dengan baik. Ninik Mamak menjalankan peranannya dengan baik dalam pertimbangan jodoh, penasehatan perkawinan, pengawasan rumah tangga, dan sebagai mediator apabila ada konflik. Terdapat dua faktor yang menjadi faktor pendukung keberhasilan ninik mamak Desa Kuntu dalam mencegah perceraian di Desa Kuntu yakni (1) Faktor kuatnya Ninik mamak dalam menjaga struktur kekerabatan, dan (2) Faktor keharusan memutuskan perkara konflik keluarga dengan hukum adat.

Nilai Harta Curian yang Dipotong Tangan (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Imam Syafi’i): Penelitian Irdamisraini, Irdamisraini; Andri, Andri; Fitriani, Hellen Last; Musrifah, Musrifah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5988

Artikel ini membahas perbedaan mazhab Hanafi dan Imam Syafi’i dalam menetapkan nilai minimum harta curian yang dikenai hukuman potong tangan, yang berdampak besar pada pelaku. Mazhab Hanafi menetapkan satu dinar atau sepuluh dirham, sedangkan Imam Syafi’i seperempat dinar atau tiga dirham. Penelitian ini bertujuan mengetahui sebab perbedaan tersebut dengan menelaah metode istinbath hukum dan kekuatan dalil masing-masing. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan rujukan utama al-Mabsuth karya as-Sarkhasi dan al-Umm karya Imam Syafi’i, serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan disebabkan oleh penggunaan hadis yang berbeda; hadis mazhab Hanafi dinilai lemah karena periwayatnya (‘Amru bin Syu’aib) diperselisihkan, sedangkan hadis yang digunakan Imam Syafi’i berstatus shahih. Oleh karena itu, pendapat Imam Syafi’i dinilai lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum Tata Negara tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah Fitriani, Hellen Last; Nurhadi, Nurhadi
YASIN Vol 2 No 4 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

State Philosophy Officially explaining the 1945 Constitution, in general, regarding the main idea in the preamble of the 1945 Constitution, it is said that "a state that has sovereignty over the people based on democracy and deliberation of representatives". So the state will not run well without regional or autonomous administrators. Therefore, it is necessary to know what local government is, the principles, the relationship between the center and the regions, authority, council representation, systematics for forming regional and autonomous governments? Furthermore, it can be explained that according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, regional government is the implementation of government affairs by regional governments and the Regional People's Representative Council (DPRD) using the principle of autonomy and co-administration with the principle of autonomy as wide as possible in the system and principles of the State. The Unity of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The relationship between the central and local governments by Clarke and Stewart is conceptualized in three forms, namely: The Relative Autonomy Model, The Agency Model and The Interaction Model. Local government powers include: Externalities; Accountability and Efficiency. The legislation in question includes: (i) Law no. 18 of 1965 concerning the Principles of Regional Government (hereinafter referred to as Law 18/1965), (ii) Law no. 5 of 1974 concerning the Principles of Regional Government (hereinafter referred to as Law 5/1974), (iii) Law no. 22 of 1999 concerning Regional Government (hereinafter referred to as Law 22/1999), (iv) Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government (hereinafter referred to as Law 32/2004), (v) PERPPU No. 3 of 2005 concerning Amendments to Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government (hereinafter referred to as PERPPU 3/2005), (vi) Law no. 8 of 2005 concerning Stipulation as Law on PERPPU No. 3 of 2005 concerning Amendments to Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government (hereinafter referred to as Law 8/2005), and (vii) Law no. 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government (hereinafter referred to as Law 12/2008). . In the general explanation of Law Number 32 of 2004 it is stated that the formation of regions is basically intended to improve public services in order to accelerate the realization of community welfare as well as as a means of political education at the local level.

Solusi Penyelesaian Kasus KDRT bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qira’ah Mubaadalah Fitriani, Hellen Last; Nurhadi, Nurhadi
ALSYS Vol 2 No 3 (2022): MEI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

This study discusses domestic violence during the Covid-19 pandemic in families of daily workers in Pekanbaru according to the theory of Qirâ'ah Mubâdalah. Home turns out to be the most terrifying place for a family member. This problem often gives birth to new crime cases, even murder. Domestic violence affects every act of a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering. So this study examines efforts to overcome cases of domestic violence that afflict daily workers in the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City using a qirā'ah mubādalah perspective. This research is field research and the methodology used is a qualitative approach. The data related to this study were collected through interviews, observation and documentation. The data is presented by technical descriptive analysis. The results of this study are the solution for resolving domestic violence during the Covid-19 pandemic in families of daily workers in Pekanbaru According to the Qirâ'ah Mubâdalah Theory is to create feelings of mutual pleasure in life in pairs, understand the meaning of marriage, consult each other or exchange ideas, and implement a series of solutions in household problems in surah al-Nisa verse 34.

Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Fitriani, Hellen Last; Olearosa, Febby Amelia; Nurhadi, Nurhadi
ALSYS Vol 2 No 4 (2022): JULI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

The writing of this article was motivated by the Implementation of Mediation on Divorce Cases at the Bangkinang Religious Court during the Covid-19 Pandemic based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, that the divorce rate increased from before the pandemic period. Of course, the Bangkinang Religious Court in this case is the executor in carrying out the PERMA which is assisted by mediators in reconciling the litigants, especially divorce cases which continue to increase from 2020 to 2021 during the current pandemic and many mediation implementations have failed. This study discusses how to implement mediation in divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the COVID-19 pandemic based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and the inhibiting factors for the implementation of mediation for divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the covid-19 pandemic. This study uses a sociological legal research method (socio legal research), which is one type of research that goes directly to the field to adjust theory and reality in the field through observation and interviews. The sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the sampling technique with purposive sampling technique. The results of this study are that the implementation of mediation at the Bangkinang Religious Court is not optimal to reduce the divorce rate because there are still many mediations that fail and there are still obstacles faced by the Bangkinang Religious Court, namely the strong desire of the parties to divorce, because in general the failure of mediation is because the parties already have a strong desire to divorce, the defendant and the respondent do not have good intentions and there are still mediator judges who do not have a certificate as a mediator, of course, compared to a mediator who already has a certificate of ability, it must still be under his knowledge because to get a mediator certificate a lot of knowledge is gained.

Co-Authors Akbarizan Akbarizan Andri Andri Firmansyah Firmansyah Irdamisraini , Irdamisraini Irdamisraini, Irdamisraini Misraini, Irda Munir, Akmal Abdul Musrifah Musrifah, Musrifah Nurhadi Olearosa, Febby Amelia Utami, Cici

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search