Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ar-Risalah

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Firman, Rendy; Sari, Dewi Arnita; Faizal, Nadya
Jurnal Ar-Risalah Vol. 3 No. 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i2.5555

Abstract

AbstractThe state financial loss returns set forth in Article 18 paragraph 2 and Article 4 of the Corruption Act state that the state financial loss return does not and abolish the criminal offender on corruption. the mechanism of the replacement payment The state's financial loss return for the amount of corruption committed by the perpetrators of corruption is specified in the law of corruption. However, in the state financial loss, law enforcement officers continue to encounter obstacles faced is that the convicted corruption prefers to go to jail rather than have to pay the replacement fee charged. Subsidiary criminal or substitute penalty is very much avoided in order to replace the replacement money for the Defendant of corruption cases that have been proven to commit a criminal act of corruption. AbstrakPengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta menghapuskan pidana pelaku pada tindak pidana korupsi. mekanismen pembayaran uang pengganti Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi telah diatur secara spesifik dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun dalam pengembalian kerugian keuangan negara para aparat penegak hukum tetap menemui Kendala yang dihadapai ialah para terpidana korupsi lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO Attas, Nasrah Hasmiati; Sari, Dewi Arnita
Jurnal Ar-Risalah Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i1.5284

Abstract

Abstract Nasrah Hasmiati Attas and Dewi Arnita Sari TITLE "JURIDICAL REVIEW OF PANAH WAYER  ACTS CONDUCTED BY CHILD IN GORONTALO CITY.This study aims to (1) To find out the rule of law against the crime of panah wayer committed by children in the city of Gorontalo (2) To find out the factors that influence the law enforcement by the municipal police resort of Gorontalo against the crime of panah wayer violence committed by children in Gorontalo city.This research is an empirical study, the type of empirical approach is used to study or analyze primary data in the form of data in the field of research, the results of direct interviews are then linked to secondary data in the form of book materials.The results of this study indicate that the rule of law that becomes a reference in the crime of panah wayer committed by children is the provisions in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code and the special rules of the child, namely undang-undang perlindungan anak and undang-undang sistem peradilan pidana anak. Apart from that, the factors that influence law enforcement by the police are legal factors, apparatus, facilities and facilities, society and cultureThe recommendation of this research is that it is suggested that the integration of existing legal instruments especially relating to children as well as encouragement so that the community can play an active role in preventing the occurrence of criminal acts, especially  the crime of panah wayer  in Gorontalo.Keywords: Crime, Panah Wayer, ChildABSTRAK Nasrah Hasmiati Attas dan Dewi Arnita Sari Judul “Tinjauan yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Panah Wayer yang Dilakukan oleh Anak di Kota Gorontalo”.Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindakan pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak di kota gorontalo (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian resor gorontalo kota terhadap tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak di kota gorontalo.Penelitian ini merupakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang menjdai rujukan dalam tindak pidana kekerasan panah wayer yang dilakukan oleh anak ialah ketentuan dalam KUHP dan KUHAP serta peraturan khusus anak, yakni undanag perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Selain daripada itu adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisisan ialah faktor hukum, aparat, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaanRekomendasi penelitian ini yakni disarankan adanya pengintegrasian instrumen hukum yang ada khususnya yang berkaitan dengan anak serta dorongan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana panah wayer dikota gorontalo.  Kata kunci : Tindak Pidana, Panah Wayer, Anak
Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sari, Dewi Arnita; Sukaldi, Sukaldi
Jurnal Ar-Risalah Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v2i2.4164

Abstract

Dewi Arnita Sari and Sukaldi, Juridical Analysis of Bank Secrecy as an Effort to Eradicate Corruption The purpose of this study are: 1. To find out the application of bank secrets to the practice of criminal acts of corruption in Gorontalo Regency, 2. To find out what are the obstacles for law enforcers in opening bank secrets as an effort to eradicate Corruption Crime               This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The research method used is a method using primary and secondary data with data collection techniques namely interviews and questionnaires. The population of this study was the entire Limbooto District Prosecutor's Office and the Society. The sample in this study was determined by 5 respondents using Purposive sampling techniques.               The results of this study indicate that (1). The application of bank secrecy in eradicating corruption by prosecutors at the District Prosecutor's Office of Limbotodi runs optimally in accordance with legislation but is still considered difficult for law enforcers because in criminal justice must obtain permission from several elements while in civil cases do not require permission anymore to open bank secrets. Not all corruption cases apply the opening of bank secrets, the opening of bank secrets is not done when the suspects admit / justify what is alleged. (2) constraints for law enforcers in the opening of bank secrets as a legal factor, namely rules that limit their authority, law enforcement factors that are law enforcement officers who are dishonest, community factors namely lack of public awareness to report as a form of caring for corruption eradication, facilities and infrastructure, legal cultural factors, namely legal culture will be accepted by the community if the laws, regulations, and policies correspond to the culture of the community.               The recommendations of this study are for requests for permits to obtain information from the bank on a criminal case that is processed at all levels outside the general court and special judiciary carried out with inter-agency coordination whose implementation refers to the applicable laws and regulations. 
SISTEM SHOPEE PAYLATER DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (Studi Di Civitas Akademik IAIN Bone) Januarti, Ira; T, Jamaluddin; Sari, Dewi Arnita
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i2.5811

Abstract

ABSTRAK                         Artikel ini membahas mengenai sistem shopee paylater ditinjau dari hukum Islam (studi Di civitas akademik IAIN Bone). Pokok permasalahannya yaitu bagaimana mekanisme akad jual beli menggunakan shopee paylater di civitas akademik IAIN Bone dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda atas keterlambatan pembayaran pada shopee payalater di civitas akademik IAIN Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu: pendekatan  yuridis empiris dan pendekatan teologis normatif.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad jual beli menggunakan shopee paylater di civitas akademik IAIN Bone dan tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan denda keterlambatan praktik menggunakan shopee paylater.            Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa syarat mengaktifkan shopee paylater adalah  harus memiliki akun shopee yang sudah tervertivikasi oleh pihak shopee dan wajib memiliki KTP setelah itu data sudah diinput, maka akan disetujui oleh pihak shopee dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis, sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya, pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomaret, alfamart, atau pembayaran lainnya, suku bunga di shopee paylater antara 0% hingga 2,95% perbulan tingkat bunga cicilan shopee paylater adalah 0% dan jadwal pembayarannya bisa 30 hari atau 1 bulan dengan bunga 0% suku bunga untuk cicilan 2-3 bulan adalah 2,95%, biaya penanganan setiap pertransaksi 1% dan ketika pengguna terlambat membayar saat jatuh tempo akan dikenakan denda sebanyak 5% jika ada keterlambatan pembayaran tagihan yang terus menerus akan berdampak pada pembatasan akses fungsi di aplikasi dan data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK.  Dimana shopee paylater hukumnya ada dua yaitu boleh dan haram dikatakan boleh karena denda tersebut termasuk hukuman denda dan dikatakan haram karena di dalam  shopee payalater menerapakan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, hal tersebut tidak sesuai ketentuan jual beli menurut pandangan hukum Islam yaitu berkaitan dengan riba karena jika mengandung denda keterlambatan maka hukumnnya riba, di dalam denda keterlambatan pada shopee paylater sudah jelas mengandung riba. Di dalam Islam denda keterlambatan dikenal dengan istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam. ABSTRACT       This article discusses the shopee paylater system in terms of Islamic law (case study in the IAIN Bone academic community). The main problem is what is the mechanism for buying and selling contracts using Shopee Paylater in the IAIN Bone academic community and how Islamic law reviews fines for late payments on Shopee Paylater in the IAIN Bone academic community. This research uses qualitative field research using 2 approaches, namely: an empirical juridical approach and a normative theological approach.         This research aims to determine the mechanism of buying and selling contracts using Shopee Paylater in the IAIN Bone academic community and review Islamic law regarding the imposition of fines for late practice using Shopee Paylater. The results of this research explain that the conditions for activating Shopee PayLater are that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and must have an ID card. After the data has been input, it will be approved by Shopee and the loan balance will appear automatically, the payment system is in 2 installments. , 3 times, 6 times, and 12 times per month, bill payments can be made via m-banking, ATM, Indomaret, Alfamart, or other payments, the interest rate on Shopee Paylater is between 0% to 2.95% per month. The interest rate for Shopee Paylater installments is 0% and the payment schedule can be 30 days or 1 month with 0% interest, the interest rate for 2-3 month installments is 2.95%, the handling fee for each transaction is 1% and if the user is late in paying when due, they will be subject to a 5% fine if Continuous delays in bill payments will result in restrictions on access to functions in the application and personal data will be reported to SLIK OJK.  Where Shopee Paylater has two laws, namely permissible and haram, it is said to be permissible because the fine includes a fine and it is said to be haram because Shopee Paylater imposes a fine if there is a delay in payment by the consumer, this is not in accordance with the provisions of buying and selling according to Islamic law, which is related to usury. because if it contains late fines then the penalty is usury, the late fines on Shopee Paylater clearly contain usury. In Islam, late fines are known as usury jahiliyah, namely usury that arises due to late payments by the borrower.Â