Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Sumampow, Ismail
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : GOVERNANCE

 1   2 
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) Nagaring, Denny David; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya anak terlantar dan anak jalanan gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan hidup dari setiap manusia. Dimana kesejahteraan sosial diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan suasana ketentraman dalam kehidupan sekitar. Penelitian ini berlokasi di Kota Manadi khususnya di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk mengkaji mengenai peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan social di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan berfokus menggunakan teori dari Ndraha (Hum 2010:36) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: Fungsi primer atau fungsi pelayanan Fungsi dan Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan Fungsi sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengambil kebijakan yang tujuannya adalah untuk menanggulangi masalah anak terlantar di Kota Manado beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan angka bahkan membawa Kota Manado ke angka 0 untuk kasus Anak Terlantar. Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Masalah Kesejahteraan Sosial
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng Entjaurau, Jenifer Aprilia; Sumampow, Ismail; Undap, Gustaf
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat Corona Virus Desease 19 atau COVID-19 masih terus mewabah di dunia bahkan di Indonesia sampai di Sulawesi utara kabupaten minahasa sampai di Kecamatan Pineleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protocol kesehatan Covid 19 di Kecamatan Pineleng. Virus yang berasal dari Wuhan China ini ditetapkan sebagai bencana non alam. Sejak World Health Organization menetapkan pandemi Covid-19, Pemerintah merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah dan gunakan masker. Yang  kemudian diikuti penetapan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Ini diartikan penanganan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan secara terpimpin oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Covid 19
Mobilisasi Penduduk Di Wilayah Daerah Perbatasan Kota Bitung Dan Kabupaten Minahasa Utara Studi Di Kelurahan Tendeki Dan Desa Tontalete Rok-Rok Pelengkahu, Regina Hermi; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mobolisasi penduduk di daerah perbatasan kota bitung dan kabupaten minahasa utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian akan di kaji menggunakan teori mobilisasi Jary dalam Tetiani (2005 : 25). Mobilitas sosial (social mobility) ialah gerakan individu (atau kadang-kadang kelompok ) antar posisi-posisi yang berbeda dalam heirarki stratifikasi sosial (social stratificaton) dalam suatu masyarakat. Jadi fokus dalam penelitian akan dilihat pada alasan terjadi mobilisasi penduduk di perbatasan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara sehingga fokus dalam penelitian ini akan difokuskan pada mobilisasi penduduk di kelurahan tendeki dan desa tontalete rok-rok. terjadinya mobilisasi penduduk di Wilayah perbatasan Minahasa Utara dan Kota Bitung tepatnya di Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalete Rok-rok terjadi karena adanya Gerakan Mobilitas Horisontal non permanen. Alasannya karena masyarakat Kelurahan Tendeki hanya datang tetapi tidak menetap secara legalitas status kependudukan. Masyarakat datang hanya alasan bekerja sebagai petani tetapi mereka tinggal diwilayah Desa Tontalete Rok-rok sifatnya tidak pasti akan menetap atau tidak. Masyarakat memandang bahwa mereka tidak mendapatkan kesetaraan social saat berada pada wilayah Kelurahan Tendeki sehingga mereka melakukan migrasi ke Wilayah Desa Tontalete Rok-rok. Kata Kunci: Mobilisasi, Kependudukan, Perbatasan
Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sinonsayang Tewal, Gloria Franssilya; Sumampow, Ismail; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Kinerja aparat dalam pelayanan public di Kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan administrasi dan legalitas. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sinonsayang Kecamatan Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sinonsayang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN 63/KEP/M.PAN/7/2003. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Camat Sinonsayang, 3 orang Kepala Desa dan dari unsure masyarakat. Hasil penelitian dilapangan memunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah di Kecamatan Sinonsayang dalam Pelayanan Publik telah mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk melayani masyarakat menurut undang-undang yang berlaku. Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Kecamatan, Pelayanan Publik
Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastuktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud Rumegang, Gerry; Kaawoan, Johannis E; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokumen Musrembang disusun secara bertingkat dari Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, data dasar perencanaan yang diusulkan bermula dari Musrembangdes, yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan dengan hasil Musrembangdes yang berkualitas akan dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, tetapi pada pelaksanaannya hasil Musrembangdes belum mempunyai landasan perencanaan yang baik.Pembangunan dalam pandangan masyarakat desa dikonotasikan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, irigasi, sekolah, penerangan dan lain-lain. Usulan-usulan kegiatan masyarakat desa dalam Musrembangdes sebagian besar menunjukan rencana pembangunan fisik di sekitarnya yang dianggap dibutuhkan untuk dibangun. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dan peneliti memfokuskan pada pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, yakni Produksi, Efesiensi, dan kepuasaan. Dari hasil penelitian didapati ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada. Kata Kunci : Efektivitas, Musrembang, Pembangunan Infrasturuktur
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro Ponga, Ega Miranti; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan lokomatif pembangunan nasional terutama daerah pedesaan. Untuk memajukan desa dengan sarana dan prasarana yang ada di desa mengenai pembangunan infrastruktur di desa tapi di dalam semua program pembangunan masih tidak terealisasi dengan baik dan benar dengan berbagai masalah seperti masalah transparansi, ketidakpuasan masyarakat atas hasil pembangunannya, kurangnya komunikasi yang baik antara mayarakat dan aparat desa. Atasnya penelitian ini adalah melihat bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di desa minanga kecamatan tagulandang utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam segi efektivitas, semua program yang di bangun oleh pemerintah sudah berjala dengan sangat baik, namun ada beberapa program yang di bangun oleh pemerintah dalam pelaksanan ataupun pengawasannya masih kurang baik. Dalam hal efisien setiap program pembangunan infrastruktur sudah sangat baik juga semua program yang dijalankan sudah terealisasin dengan sangat tepat dan efektif, dan anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda namun semua anggaran tersebut berasal dari dana desa. Beberapa program belum terealisasi atau memenuhi kebutuhan, yakni program dari pemerintah mengenai pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan yang cukup lama belum terealisasi dengan baik. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Infrastruktur
Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon Lenak, Syalom C.M; Sumampow, Ismail; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pemerintahan di kenal e-government yang merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government juga sebuah reformasi atau paradigma baru dari pelaksanaan pemerintahan yang mengacu kepada keterbukaan informasi public yang memberi tanggung jawab kepada pemerintahan untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlangsung. Dinas Pendidikan Kota Tomohon merupakan salah satu SKPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Tomohon yang mewujudkan penerapan E-Government dalam setiap pelayanannya kepada masyarakat. Penerapan e-government dapat memudahkan pekerjaan sebuah instansi dan juga perorangan, namun pada penerapannya memiliki tantangan tersendiri baik dari internal institusi maupun segi eksternal institusi. Dimana SKPD harus menyiapkan tenaga yang handal dalam mengoperasikan setiap aplikasi terutama di setiap sekolah-sekolah dan juga bagaimana memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab setiap pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Secara keseluruhan dalam penelitian ini terlihat bahwa Dinas pendidikan kota Tomohon masih kurang dalam memproduksi program-program e-government melalui media social.Kata Kunci : Efektivitas, E-Government, Pendidikan
Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Pendong, Myhearth H; Sumampow, Ismail; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau  disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan social ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan Rumah layak huni yang ada Di Desa Lompad tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempunyai rumah yang layak. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program-program dalam pembangunan nmasyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukanan alisis kebutuhan masyarakat. Dengan alokasi BSPS yang besar, tentunya pembangunan di desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akun tabel. Pada tahun 2018, beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Lompad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada pembangunannya rumah layak huni yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Lompad sendiri. Kata Kunci : Alokasi , BSPS, Pembangunan
Perilaku Birokrasi Perangkat Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung) Kahimpong, Innes Elsaday; Sumampow, Ismail; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi menentukan keberhasilan sebuah program yang dijalankan pemerintah. Salah satunya pelayanan publik dalam kondisi pandemi Covid 19. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku birokrasi perangkat kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era pandemi Covid-19. Dalam aspek kemampuan, pegawai/staf kecamatan Ranowulu dalam menjalankan tugasnya sudah memiliki tupoksi masing-masing meskipun dari aspek kemampuan ini ada beberapa aparat yang terkesan santai dan memiliki disiplin waktu yang kurang. Aspek Kebutuhan para pegawai/staf seperti gaji dan tunjangan sudah terpenuhi meskipun tingkat kebutuhan di tengah kondisi pandemi Covid-19 cukup tinggi. Selanjutnya, untuk aspek Kepercayaan antar individu sudah terjalin dengan baik. Aspek Pengalaman, ada aparat yang telah memiliki banyak pengalaman dan juga ada yang masih minim pengalaman tetapi semuanya berusaha untuk belajar dari pengalaman. Terakhir untuk aspek Pengaharapan semuanya berpengharapan kedepan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi kota Bitung. Dari segi pelayanan publik untuk aspek Responsifitas, pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di rata-rata dapat terpenuhi atau dapat terselesaikan. Untuk aspek Responsibilitas, perangkat kecamatan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Aspek Akuntabilitas, ada beberapa pegawai yang masih berperilaku tidak sesuai prosedur yaitu hanya datang ke kantor untuk melakukan absensi lalu kembali ke rumah. Kata Kunci : Perilaku Birokrasi, Perangkat Kecamatan
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis Mamantung, Yery Yosua; Rachman, Ismail; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni pengelolaan ABPDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengelolaan APBDes tentu harus mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut Henry Mayo dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (1986), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Tabang Kecamatan Rainis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian ini berlokasi di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud. pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan prinsip demokrasi yang dirumuskan oleh Nurcholis Madjid dalam Erwin Muhammad (2011:131). Dari hasil penelitian, didapati bahwa Prinsip musyarah dalam pengelolaan APBDes di desa Tabang sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan musyawarah dusun kemudian dilakukan musyarah tingkat Desa. Kata Kunci : Demokrasi, Desa, APBDes
Co-Authors Christhna, Dwi Damapolii, Agusdisandi Daruit, Mira Yustina Entjaurau, Jenifer Aprilia Frans C. Singkoh Johny Lumolos Kaawoan, Johannis E Kahimpong, Innes Elsaday Kandati, Arlin Kembuan, Kezia Tirsa Kobogau, Juvinus Lawongo, Vetty Ester Lenak, Syalom C.M Liunsili, Herman Lumahu, Anna Plouna Mamantung, Yery Yosua Mamonto, Novan Mandey, Jurio Marthen Kimbal, Marthen Monintja, Donald K Nagaring, Denny David Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Pangemanan, Sofia Pelengkahu, Regina Hermi Pendong, Myhearth H Ponga, Ega Miranti Rachman, Ismail Raintung, Anggreyni Rantung, Wildo Sergio Rengkung, Frangky Rumambi, Joshua Rolando Rumegang, Gerry Sarah Sambiran, Sarah Siging, Reiklin Stefanus Sampe, Stefanus Tewal, Gloria Franssilya Tompodung, Jones Undap, Gustaf Walujan, Fernando Richard Waworundeng, Welly Wenda, Daibenus