Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KAJIAN LIVING LAW TERHADAP MAHAR BHOKA DALAM PERNIKAHAN BEDA STRATA SOSIAL SUKU BUTON : Prespektif Hukum Islam Rismayani; Muhammad Andi Akmal; St. Halimang, , St. Halimang,; Pabbabari, Musafir; Said, Irwanti
MAQASHID Vol. 8 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v8i1.1968

Abstract

This study examines the tradition of determining the bhoka dowry in inter-social strata marriages within the Buton Tribe in Baubau City. In Buton’s customary law, society is divided into three social classes: Kaomu (nobility), Walaka (middle class), and Papara (commoners), each with different dowry values regulated by the Sultanate. Traditionally, marriages between Kaomu women and Papara men are prohibited and subject to customary fines. Using a descriptive qualitative method with an Islamic legal sociology approach—applying the theories of Living Law, Symbolic Interactionism, and ‘Urf—this research involved interviews with traditional, religious, and community leaders, as well as inter-class married couples, through snowball sampling, alongside observation and documentation. The findings reveal three main stages in determining the dowry: lukuti, pesoloi, and losa, which include a lineage tracing process (tiliki) by a spokesperson (tolowea) to decide dowry amounts and customary sanctions for inter-class unions. Community leaders’ perspectives on inter-social marriages are divided, though most view the traditional prohibitions as no longer relevant amid modern social dynamics. Furthermore, the dowry custom in inter-social marriages still functions as a living law within the Buton community, as it meets the core principles of the Living Law theory.
WUJUD IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM SIKLUS KEHIDUPAN PADA MASYARAKAT GORONTALO (STUDI PADA TRADISI PERNIKAHAN DAN TRADISI MOLONTALO (TUJUH BULANAN) Tine, Nurhayati; Pabbabari, Musafir; Susdiyanto, Susdiyanto; Ahmad, Abd. Kadir
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 3 (2017): December
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i3.7028

Abstract

Tulisan ini akan mengelaborasi tentang wujud implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kearifan lokal masyarakat Gorontalo terkait dengan siklus kehidupan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Gorontalo, dan difokuskan pada adat-istiadat yang masih berlaku di Gorontalo. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, etnografi, sosio-edukatif, dan hukum Islam. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari individu-individu yang berkompeten dalam hal tradisi dan adat-istiadat masyarakat Gorontalo baik dari lingkungan akademisi, budayawan, tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat lainnya yang masih terlibat aktif dalam berbagai pelaksanaan ritus budaya di Gorontalo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) observasi partisipasi; (2) wawancara mendalam; dan (3) penggunaan dokumen. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) instrumen utama yaitu: peneliti sendiri (human instrument); pedoman observasi; dan pedoman wawancara. Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif (deskriptif analitis) dan analisis komparatif. Untuk menarik kesimpulan, data yang dihimpun diolah melalui proses reduksi, sajian data, dan verifikasi. Wujud implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kearifan lokal masyarakat Gorontalo terkait dengan siklus kehidupan ditemukan pada beberapa makna edukatif yang diperoleh dari prosesi adat moponika/lenggota lo pohutu (pernikahan) dan molontalo (tujuh bulanan) Masing-masing dari prosesi yang terkait dengan siklus kehidupan tersebut memuat kearifan lokal berupa: 1) perlunya meninggalkan sifat-sifat tercela; 2) penyucian diri dari dosa lahir dan batin; 3) pentingnya menjaga kehalalan dari setiap harta yang dimiliki; 4) memperkuat pendirian, keimanan dan ketakwaan; 5) mempertahankan kesucian dan kehormatan diri; 6) kerendahan hati; 7) hidup hemat; 8) penataan diri mulai dari remaja sampai berumah tangga; 9) menjaga nama baik keluarga; 10) tidak meminta-minta; 11) keberkahan dan kebahagiaan hidup sebagai sasaran akhir; 12) penghargaan terhadap tamu dan kerabat; 13) serta pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan.
PENAFSIRAN-PENAFSIRAN AL-ZAMAKHSYARI TENTANG TEOLOGI DALAM TAFSIR AL-KASYSYAF Rusmin, Saifullah; Galib, M; Abubakar, Achmad; Pabbabari, Musafir
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7121

Abstract

Tulisan ini akan mengelaborasi tentang penafsiran-penafsiran al-Zamakhsyari  tentang teologi dalam  tafsir al-kasysyaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data diolah dengan mempergunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengolah data berdasarkan nilai yang terkandung dalam setiap data. Pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini tentu saja adalah pendekatan historis dan sosio-antropologi dengan melihat relevansi antara latar belakang budaya serta pemikiran yang lahir dari sejarah hidupnya dikaitkan dengan pandangan-pandangan tafsirnya. Teknik interpretasi tafsir tentu saja menjadi sarana yang digunakan untuk melihat lebih jauh ayat-ayat al-Qur’an yang ditafsirkan oleh al-Zamakhsyari pada dua kategori besar. Teknik interpretasi tersebut adalah; Pertama, Interpretasi tekstual; Kedua, Interpretasi Sistemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan-pandangan al-Zamakhsyari lewat tafsir al-Kasysyaf sangat dipengaruhi oleh konteks yang melatarbelakangi lahirnya tafsir ini. Ketika ia berbicara mengenai masalah teologi dalam tafsirnya, maka akan terlihat dengan jelas ia membela prinsip aliran Mu’tazilah, kecuali pada masalah sihir, siksa kubur dan sebuah ayat tentang prinsip posisi pelaku dosa besar di akhirat. Adanya perbedaan pada beberapa prinsip Mu’tazilah, dapat mengindikasi satu di antara dua hal; pertama, sesungguhnya al-Zamakhsyari tidaklah menguasai detil prinsip Mu’tazilah. Kedua, al-Zamakhsyari adalah seorang yang sangat idealis sehingga kemampuannya dalam menilai sebuah lafadz yang mengarahkan kepada sebuah makna,  tidak dibatasi oleh pola ideologi mazhab.
SOCIAL PROTEST MOVEMENT ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Critical Study of the Protest Phenomenon in Indonesia) Abbas, Abdul Harris; Aidid, Hasyim; Pabbabari, Musafir; Marilang, Marilang
Jurnal Diskursus Islam Vol 9 No 2 (2021): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v9i2.22596

Abstract

This study formulates three problems which include: (1) The principles of the social protest movement from the perspective of Islamic law; (2) Methods and techniques for conducting demonstrations from the perspective of Islamic law; (3) The social impact of demonstrations in Indonesia from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method (descriptive-analytic). Based on the data source is library research (library research). The approach used is the sociological approach of Islamic law and the siyasah fiqh approach. In the perspective of scientific studies, these two approaches are used to understand the phenomenon of demonstrations in Indonesia based on legal arguments contained in the Qur'an and Hadith, the opinions of fuqaha' and opinions that develop (ijitahad) at a time in life. Muslims. Meanwhile, from a methodological perspective, these two approaches are used to provide an interpretation of the methodology of Islamic law on the concept and practice of demonstrations based on social movement theory and Islamic political theory. The results of this study found that: The principles of the Islamic social protest movement are built on the doctrine of rights and obligations between the people and the rulers in an Islamic state which include: the principle of hisbah; The principle of freedom of expression; The principle of deliberation; and constitutional principles. Based on the method of carrying out the demonstration, there are 2 methods, namely the exclusive method and the inclusive method. Based on the technique of holding demonstrations, there are 3 levels, namely: (1) demonstrations with the ability and strength of the masses; (2) demonstration with verbal ability and strength; (3) protest with the ability of the heart. Through the istislahi approach, that Islamic law strongly condemns all demonstration activities that cause harm to religion, soul, mind, descendants and property. On the other hand, he strongly supports all demonstration activities that uphold the five maintenances (Maqasid al-khamsah). That demonstrations are not at all motivated by passion or personal tendencies, let alone to cause damage to the earth. It is an obligation not just an appeal for those who can afford it. The law is fardu kifayah. Turning away from that obligation is the same as carrying oneself That demonstrations are not at all motivated by passion or personal tendencies, let alone to cause damage to the earth. It is an obligation not just an appeal for those who can afford it. The law is fardu kifayah. Turning away from that obligation is the same as carrying oneself That demonstrations are not at all motivated by passion or personal tendencies, let alone to cause damage to the earth. It is an obligation not just an appeal for those who can afford it. The law is fardu kifayah. Turning away from that obligation is the same as carrying oneself.