Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Darma Agung Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Research in Social Science and Humanities Law Development Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Yusuf, Hambali
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Disclosure Of Criminal Acts Of Fraud Using Social Engineering Mode Committed By Subdit V Cyber Directorate of Special Criminal Investigation South Sumatera Regional Police Fitriyanti, Fitriyanti; Yusuf, Hambali
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.18516

Abstract

In the current era of globalization, technological progress is progressing very rapidly. We can find out information about events in other parts of the world just by accessing news via the Internet. The research method used is an empirical juridical method. What the author studied was the obstacles faced by Sub-Directorate V Cyber Ditres Crimsus Polda South Sumatra in uncovering criminal acts of fraud using social engineering. Results: From the explanation above, it is clear that crime is influenced by the social conditions of society, which can indirectly cause or encourage crime.
The Legal Protection against Accountability for Criminal Acts of Narcotics Abuse in Indonesia Novalina, Novalina; Hayatuddin, Khalisah; Salia, Erli; Yusuf, Hambali; Is, Muhamad Sadi
Law Development Journal Vol 6, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.2.239-251

Abstract

Narcotics crimes are increasing from year to year in both quantity and quality in Indonesia. The narcotics law emphasized that the legal position of narcotics abusers was no longer seen as perpetrators but rather as victims, there was a change in the legal paradigm in legal protection for narcotics abusers. As a victim, the perpetrator must receive legal protection. Legal protection for narcotics abusers was implemented in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation which were discretionary from the types of punishment as regulated in Article 10 of the Criminal Code. The problem was how to protect the law against criminal liability for narcotics abusers and how to optimize legal protection for narcotics abusers. Normative research was used as the method in this research, and the secondary data obtained from reviewing related laws and regulations and relevant literature. The result explained that legal protection for the criminal liability of narcotics abusers was determined through a judge's decision by placing narcotics abusers in rehabilitation institutions. Then, optimizing legal protection for narcotics abusers was carried out by equalizing the perceptions of all law enforcement officials regarding the need for legal protection for crime victims as well as unifying views and providing a deep understanding of the aims and objectives of providing rehabilitation.
KAJIAN HUKUM PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG PADA PUTUSAN NOMOR 44/PID.TPK/2021/PN.PLG Permana, Hendri; Mahfuz, Abdul Latif; Yusuf, Hambali
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2743

Abstract

Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg, telah ditegakan secara penal bersifat Repressif (bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana) yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sanksi penjara pada Terdakwa I MS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II AN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Namum, sanksi pidana ini dirasakan belum optimal karena belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan dirasakan kurang tepat dan hukuman yang diberikan tergolong ringan, mengingat jumlah nominal dana yang dikorupsi cukup besar. dan 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan AparaturSipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgyaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan psikologis. Dimana, dengan Putusan nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Yatini, Kharisma; Yusuf, Hambali; Salia, Erli
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 14, No 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.9180

Abstract

Penelitain ini dilakukan di pangkalan balai Banyuasin Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk Untukmenganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagaikorban kekerasan seksual. (AnalisisPutusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb). Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yangberhubungan dengan Kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan di daerah Pangkalan Balai denganAnalisis Putusan yang ada di Pangkalan Balai, dan mengunakan Teknik Analisis Data dalam penelitian iniyaitu teknik Deskriptif Kualitatif teknik menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarunganyang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik keumum. Berdasarkan hasil penelitian, Kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mungkin slalu ad ajikakita tidak Bersama-sama memberantas kasus tersebut dengan tidak mencemoohkan korban, keluarga korban,terlebih korban adalah anak di bawah umur, serta untuk lebih menguatkan iman dan ilmu agama, karena kasuskekerasan seksual kadang pelaku adalah orang terdekatnya sendiri dan Putusan hakim terhadap vonis pidanadalam kasus ini di lihat dari hal-hal yang memberarkan kasus tersebut
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA Abadi, Abadi; Yusuf, Hambali; Mahfuz, Abdul Latif
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3239

Abstract

Kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) ditinjau dari perspektif kriminologis. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan, yaitu melalui sarana penal dan non penal dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia adalah faktor kemiskinan, pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya system pencatatan dokumen kelahiran, kejahatan korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat Yusuf, Hambali; Suatmiati, Sri; Ortega, Sega
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.829

Abstract

The restorative justice approach (restorative justice) is a breakthrough to realize legal justice that humanizes humans by using conscience which also fights the negative stigma in society, that the law is blunt upwards, but sharp downwards, so that cases that are simple and trivial or light can be resolved outside the court do not need to be submitted to the court. The research problem is how is the law enforcement of minor criminal cases with a restorative justice approach that is rejected by the victim in the Lahat Resort Police and what factors hinder the handling of minor criminal cases with a restorative justice approach at the Lahat Resort Police. The research uses an empirical juridical approach complemented by literature data and the nature of this research is descriptive analytical. The result of the research is in the handling of minor criminal cases with a restorative justice approach at Lahat Police Station carried out as usual according to the Indonesian criminal justice system, namely by preventive action using non-penal means or also repressive action with penal means. For handling tipiring cases, Lahat Police investigators prioritize and prioritize the restorative justice (RJ) approach. However, if the use of the restorative justice approach is rejected by the victim or the perpetrator after the mediation step is attempted in such a way as to be guided by the provisions of Articles 5 and 6 of the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, but still fails, then the case file is forwarded to the next stage, namely being submitted to the prosecutor's office. The obstacle factors encountered by the Lahat Police investigating officers include the weak rules regarding restorative justice that are not enough to guarantee legal certainty, because they are still in the form of regulations under the law (legal factors), the lack of understanding of investigating officers regarding restorative justice, where the police still believe that law enforcement must be in accordance with the criminal justice system and the professionalism of investigating officers is still low (apparatus factors) and the lack of understanding, knowledge and understanding of the community about the importance of using restorative justice in resolving tipiring cases (community factors).
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. Agro Muara Rupit (West) oleh Polres Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B-23/Vi/2022/Sumsel/Res.Muratara) Fernando, Ahmad Redo; Yusuf, Hambali; Pettanasse, Ismail
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.885

Abstract

Crime prevention and eradication are part of the government's duties in law enforcement. Narrowly, law enforcement is associated with the prevention and eradication of crime through the criminal justice system. The police as the front guard play a role in the investigation. The problem of this thesis is how the law enforcement against the crime of theft of oil palm fruit by PT. Agro Muara Rupit (WEST) by the Muratara Police and the inhibiting factors. This empirical legal research shows that law enforcement is carried out penally without restorative justice because it is rejected by the company. The main obstacles are the rejection of RJ, as well as factors of law enforcement, infrastructure, and community culture.
Judge's Considerations in Law Enforcement in the Case of Intermediary in Illicit Drug Trafficking with Alternative Charges (Analysis of Decision Number: 500/PID. SUS/2024/PN.PLG) Radevi, Gading; Yusuf, Hambali; Salia, Erli
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i1.267

Abstract

The problem of narcotics in Indonesia is currently a challenge for all levels of society, not only for law enforcers in terms of the police to prevent drug abuse but also a challenge for all parents in Indonesia so that their children are not involved in drug abuse, because the number of drug abuse in Indonesia always increases from year to year, as in decision Number 500 / Pid.Sus / 2024 / PN Plg. So the problem is what are the judge's considerations in passing his verdict using alternative charges against drug intermediaries in verdict Number 500/Pid.Sus/2024/PN Plg? Then what are the sanctions against drug intermediaries in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? The method used is the normative legal research method using primary and secondary legal materials. Meanwhile, the results of the study explain the Judge's Considerations in Passing His Verdict Using Alternative Charges Against Drug Intermediaries in Decision Number 500/Pid.Sus/2024/PN Plg, namely considerations from the legal aspect and considerations from the non-legal aspect so that the judge's considerations are considerations from the evidence and considerations of the elements of narcotics crimes regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the sanctions against drug intermediaries in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the sanctions for intermediaries in this law are the same as the sanctions for distributors, thus the defendant P was sentenced to 8 (eight) years in prison and a fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs), if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. And sentenced the defendant to pay court costs of Rp 5,000, - (five thousand rupiahs).
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perampokan Dikabupaten Muara Enim Analisis Putusan No 137/PID.B/2018/PN MRE Dunan, Hendri; Yusuf, Hambali; Okpirianti, Reni
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.10583

Abstract

This research was conducted in Muara Enima District, South Sumatra. This research aims to explain what causal factors are the reasons for acts of violence against women. Explaining the forms of crime that occurred in cases in the Tanjong Terang Muara Enim village area. Explain the impact felt by the victims of robbery and allowing accidents to occur. The method used in this research is the Normative Juridical research method, Data Collection Techniques in legal research using Library Research. Based on the results of the research, basically the defendant has carried out legal responsibility for the defendant's sentence, in this case the defendant was punished under Article 365, but the sentence for the defendant was too light considering Article 365 paragraphs 1 and 2 of the existence of an aggravating crime which means the defendant must be sentenced longer. again, namely more than two years and eight months according to the judge's decision. The judge's consideration in this case is only on material losses by the victim, without considering that the criminal committed two criminal acts at once, which basically does not have an alternative charge there, but can be punished with two crimes at once.   Keywords: Criminal, Criminal, Robbery.
Study Atas Putusan No 254/PID.B/2017/PN LLG Kepemilikan Senjata Tajam di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Apriansyah, Apriansyah; Romli, Romli; Yusuf, Hambali
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.12120

Abstract

This research was conducted at the Lubuk Linggau District Court, South Sumatra. This study aims to examine and analyze the legal rules on criminal acts without the right to carry sharp weapons in the Musi Rawas Lubuk Linggau area. The method used in this study is a normative legal research method that is descriptive analysis, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research. The types and sources of data used in this study are Types of data, Data sources and, data collection techniques used in this study using library research.  Based on the research results, in terms of ownership of sharp weapons, anyone without exception can be punished in this case, and when is a person declared as a perpetrator of the crime of ownership of sharp weapons as written in the rules as regulated and threatened with criminal penalties in Article 2 paragraph (1) of Law/drt/No.12 of 1951. Like the case study discussed in this case, the case of "Without the Right to Carry Sharp Weapons" is proven written in article two, it is explained that anyone who without the right brings into Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, hands over or tries to hand over, controls, carries, has a stock of it or has in his possession, stores, transports, hides, uses or removes from Indonesia a weapon for striking, stabbing, or stabbing weapon (slag, steek of stoot wapen), is punished with a maximum prison sentence of ten years. The conclusion in this case is that anyone who does not have a permit to own sharp weapons and has no relationship with his work is declared to have committed the crime of possessing sharp weapons without a permit.  .That in the case of possession of sharp weapons without a permit, it basically must be further investigated in order to fulfill the elements of justice from various parties, namely the judge's consideration must look at two sides, which in this case the consideration should no longer look at what kind of unrest is a threat to residents so that the defendant is reported, and see what caused the defendant to carry a sharp weapon on the grounds of being on guard. Because if we look at it now, the increasing number of crimes that occur makes self-protection necessary. Keywords: Sharp Weapons, Lubuk Linggau District Court
Co-Authors . Apriansyah ABADI Defriansyah*, Andrie Fernando, Ahmad Redo Fitriyanti Fitriyanti Hayatuddin, Khalisah Hendri Dunan Hendri Permana Is, Muhamad Sadi Mahfuz, Abdul Latif Mayangsari*, Riska Nasution, Sorna Nauli Novalina Novalina Okpirianti, Reni Ortega, Sega Pettanasse, Ismail Radevi, Gading Rianda, Okta Romli Romli, Romli Ruben Achmad Salia, Erli Sri Suatmiati, Sri Yatini, Kharisma