Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Darma Agung Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Indonesian Journal of International Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary Reformasi Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan
Sri Laksmi M.H. S.H. Anindita
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia Andi Tenri Abeng Salangketo; Sri Laksmi Anindita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2101

Abstract

Seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah memiliki hak mewaris atas harta peninggalan kedua orang tuanya, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hak mewaris atas sebidang tanah dalam hukum Indonesia sangat memperhatikan status kewarganegaraan pemiliknya, hal ini juga berlaku untuk anak sah yang lahir dalam perkawinan campuran yang telah dinyatakan sah oleh hukum. Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis status kewarganegaraan dari anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diIndonesia dan untuk menganalisis kedudukan hukum anak dari perkawinan campuran dalam hak mewaris atas tanah di Indonesia. Penyusunan penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang diterapkan dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian yaitu status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah sah, namun apabila perkawinan tersebut tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Anak yang sah dan Warga Negara Indonesia dapat mewarisi seluruh kekayaan orang tua nya, termasuk tanah. Namun apabila anak tersebut bukan Warga Negata Indonesia, tidak dapat mewarisi tanah di Indonesia
Peran Pt Pos Indonesia (Persero) dalam Implementasi Surat Tercatat sebagai Media Panggilan dan Pemberitahuan Perkara di Era Digital Anggia Debora Sitompul; Sri Laksmi Anindita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3808

Abstract

Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan para pihak mendapatkan panggilan sidang dan pemberitahuan proses persidangan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023. Jurusita Pengadilan selama ini telah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah prosedur penyampaian surat panggilan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang dilaksanakan melalui PT. POS Indonesia, prosedur penyampaian surat panggilan sidang perkara perdata melalui PT POS Indonesia dan hambatan yang ditemui dalam Praktik persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian hukum empiris (empirical law research). Dalam proses pemeriksaan persidangan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan di tingkat pertama Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Prosedur Penyampaian Surat Panggilan melalui PT Pos Indonesia Pengiriman Surat Tercatat Surat ini harus dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Penerimaan surat baik secara langsung kepada pihak bersangkutan, melalui orang serumah atau petugas keamanan dan melalui lurah atau kepala desa, Hambatan dalam praktik penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diantaranya adalah: kendala alamat tidak valid atau tidak lengkap, penerima menolak surat panggilan, keterlambatan pengiriman, kehilangan surat atau tidak tercatat, dokumentasi yang tidak memadai
AKIBAT HUKUM PENJUALAN TANAH DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN MANTAN PASANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2019/PN.BYW) Hafizh Prasetya Muslim; Sri Laksmi Anindita
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3141-3152

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah. Tidak jarang tanah yang dijual merupakan tanah atas harta bersama suami-istri yang status pernikahannya telah berakhir karena perceraian namun belum dilakukan pembagian. Jika tanah tersebut dijual tetapi tidak terdapat persetujuan dari salah satu mantan pasangan, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambar secara menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diteliti. Bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu mantan pasangan terhadap akta jual beli tanah atas harta bersama yang belum dibagi, membuat akta tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata yaitu sebab yang halal. Adanya perbuatan penjualan tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata. Sehingga nantinya Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggung jawab baik itu secara perdata, administrasi, serta kode etik karena kesalahannya tersebut.
Eksistensi Surat Izin Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Objek Sengketa Administratif Rafiqah Rana; Sri Laksmi Anindita
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1867

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the examination approval letter issued by the Notary Honorary Council (MKN) as a State Administrative Decision (KTUN) and to evaluate the procedural compliance of the notary’s summons based on Supreme Court Reconsideration Decision No. 36 PK/TUN/2020. Using a normative juridical approach and case study method, the study finds that the letter meets the criteria of a KTUN and can be subject to an administrative lawsuit. However, the Supreme Court rejected objections regarding procedural violations due to the notary's attendance at the examination. The study concludes that government administrative law is more appropriate for assessing the validity of such administrative actions, emphasizing the principles of effectiveness and protection of individual rights. These findings highlight the importance of procedural understanding for notaries and the need for adequate legal assistance when facing administrative actions.
LEGAL REMEDIES FOR THE TRANSFER OF OWNERSHIP RIGHTS OF MOVABLE AUCTIONED GOODS IN DECISION NUMBER 30/Pdt.G/2019/PN.Tte Rania Nahda Athaya; Dr. Sri Laksmi Anindita
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Auction is one of the mechanisms of trade aimed at transferring ownership of goods, particularly movable property. As evidence that the auction has complied with all procedures and has indeed been executed, an official report of the auction proceedings, known as the minutes of auction, is prepared by the auction official. The minutes of auction are categorized as an authentic deed and hold conclusive evidentiary power; therefore, if the validity of the minutes is disputed, its legal force must be challenged. This study employs a doctrinal research method and adopts a descriptive-analytical typology by utilizing secondary data through document and literature review. The findings of this study indicate that the legal force of the minutes of auction concerning movable property one example being motor vehicles possesses binding and conclusive evidentiary power, as it complies with the provisions stipulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 27/PMK.06/2016 on Auction Implementation Guidelines, the Regulation of the Indonesian National Police Number 5 of 2012 on Motor Vehicle Registration and Identification (Perpol No. 5 of 2012), and the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Consequently, there is no valid reason for the Motor Vehicle Registration Center (Samsat) to refuse processing or issuing original documents related to auctioned movable property. Should the Samsat persist in refusing to process or issue such original documents, thereby causing harm to the winning bidder, legal remedies may be pursued by filing a lawsuit in the district court on the grounds of unlawful conduct, by examining whether the elements of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code have been fulfilled.
Co-Authors Abeng Salangketo, Andi Tenri Adnan, Lazuardi Alamanda, Maria Debora Alvin Victor Pandiangan Amara Ayu Maharani Andi Tenri Abeng Salangketo Anggia Debora Sitompul Anggia Debora Sitompul Chandra, Shyerla Devina Ruth Merida Fully Handayani Hafizh Prasetya Muslim Hayati, Nayla Jessica Sim Lesmana , Marsella Mario Ari Leonard, Barus Pieter E. Latumeten Rafiqah Rana Raissa Anjani Rania Nahda Athaya Rossita Meylinda Sitanggang, Eriska Fajrinita