Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Public Health Science (IJPHS) Jurnal Suara Hukum Supremasi Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) SASI
Pratama, Rommy
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Supremasi Hukum

 1 
SISTEM PEMBINAAN PARA NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN RESIDIVISME Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 01 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i1.247

Abstract

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi di sisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh warga binaan itu, akan tetapi untuk mengayomi serta memasyarakatkan napi itu kejalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya.
RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK NAKAL Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.721

Abstract

Perlindungan terhadap anak ini telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924, yang selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Jauh hari Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA Rommy Pratama; Irma Rahmayanti
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 02 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i2.748

Abstract

Anak merupakan tunas penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Setiap anak yang lahir seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari orang tua yang tidak peduli terhadap anak kandungnya sendiri. Banyak sekali kasus kekerasan dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dilakukan oleh ibu kandungnya merupakan suatu tindak pidana yang tidak berperikemanusiaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian. Tipe penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil kesimpulan penulis ialah penyebab ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian karena faktor rasa malu karena mengandung dan melahirkan bayi diluar pernikahan dan rasa kesal terhadap ayah biologis korban yang tidak mau bertanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap ibu kandung bayi tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun sarannya harus adanya sex education, harus adanya hubungan yang lebih erat dengan keluarga untuk saling mengingatkan akan hal baik dan hal buruk, harus adanya kesadaran dari diri masyarakat untuk berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak.
IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Siti Humulhaer; Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 01 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i01.1168

Abstract

Corruption is a crime that becomes an obstacle to the development of the life of the nation and state. Especially in an effort towards the national development process. Corruption can be declared as an extra ordinary crime because it has a massive impact on the economy, so this crime must be eradicated by a structured system of laws and regulations and followed by state apparatus, especially those related to government officials in the field of law in Indonesia, law enforcement agencies. those who handle crimes of corruption include the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Justice (Corruption Crime Court). The purpose of handling problems relating to legal issues of corruption is to protect the state financial budget from being misused in its use, in the sense that institutions, organizations, institutions, regional heads who are entrusted by the state with a planned budget must be used in accordance with the allocated funds. has been approved and stipulated by the government by being absorbed in predetermined programs and must also be recorded and reported and accounted for in accordance with existing regulations. The prevailing laws and regulations include the Criminal Code (KUHP), but it must be more in accordance with the times and developments in the life of a nation in the development process which can be used as a strong legal basis for the prevention and eradication of corruption problems, in this case there must be a special law regulating corruption other than the Criminal Code with the aim of This is a legal basis for harmonization to prevent and eradicate corruption in Indonesia. This study uses a library research method by collecting sources of information through data from various references which are then used as research writing. The conclusion of this study is that the government has paid special attention to the implementation of prevention, eradication and law enforcement of corruption by publishing the products of legal regulations in every era of government. Keywords: Corruption, Extraordinary Crime, Corruption Law
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Yusmedi Yusuf; Muhammad Rizqi Fadhlillah; Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 18 No 01 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v18i01.1840

Abstract

Termination of employment by companies is a dynamic of industrial relations for actors in the process of producing goods and services between workers, employers, and the government. The company has a socio economic nature in carrying out industrial relations, dealing with the juridical aspects that apply in Indonesia. The company terminates the employment relationship unilaterally, causing suffering to the workers because they lose their livelihood for their lives and their families. Labor laws and regulations in Indonesia have not been effective and have caused many problems in implementing harmonious industrial relations. Government interference as a power organization can provide protection for workers affected by termination of employment by the company. Keywords: Termination of Employment, Industrial Relations Disputes
Co-Authors Adriansyah, Elvin Bastian, Asep Ferry Hilal Ahyad Hudaya Latuconsina Inas Sofia Latif Irma Rahmayanti Khusaini, Khusaini Komariah, Mamay Muhammad Rizqi Fadhlillah Nuralifa, Chika Putri Pangestu, Ilham Aji Siti Humulhaer Tiara Ayu Lestari Yusuf, Yusmedi