Garuda - Garba Rujukan Digital

SISTEM PEMBINAAN PARA NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN RESIDIVISME Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 01 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i1.247

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi di sisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh warga binaan itu, akan tetapi untuk mengayomi serta memasyarakatkan napi itu kejalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya.

RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK NAKAL Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.721

Perlindungan terhadap anak ini telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924, yang selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Jauh hari Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA Rommy Pratama; Irma Rahmayanti
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 02 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i2.748

Anak merupakan tunas penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Setiap anak yang lahir seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari orang tua yang tidak peduli terhadap anak kandungnya sendiri. Banyak sekali kasus kekerasan dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dilakukan oleh ibu kandungnya merupakan suatu tindak pidana yang tidak berperikemanusiaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian. Tipe penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil kesimpulan penulis ialah penyebab ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian karena faktor rasa malu karena mengandung dan melahirkan bayi diluar pernikahan dan rasa kesal terhadap ayah biologis korban yang tidak mau bertanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap ibu kandung bayi tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun sarannya harus adanya sex education, harus adanya hubungan yang lebih erat dengan keluarga untuk saling mengingatkan akan hal baik dan hal buruk, harus adanya kesadaran dari diri masyarakat untuk berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Siti Humulhaer; Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 01 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i01.1168

Corruption is a crime that becomes an obstacle to the development of the life of the nation and state. Especially in an effort towards the national development process. Corruption can be declared as an extra ordinary crime because it has a massive impact on the economy, so this crime must be eradicated by a structured system of laws and regulations and followed by state apparatus, especially those related to government officials in the field of law in Indonesia, law enforcement agencies. those who handle crimes of corruption include the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Justice (Corruption Crime Court). The purpose of handling problems relating to legal issues of corruption is to protect the state financial budget from being misused in its use, in the sense that institutions, organizations, institutions, regional heads who are entrusted by the state with a planned budget must be used in accordance with the allocated funds. has been approved and stipulated by the government by being absorbed in predetermined programs and must also be recorded and reported and accounted for in accordance with existing regulations. The prevailing laws and regulations include the Criminal Code (KUHP), but it must be more in accordance with the times and developments in the life of a nation in the development process which can be used as a strong legal basis for the prevention and eradication of corruption problems, in this case there must be a special law regulating corruption other than the Criminal Code with the aim of This is a legal basis for harmonization to prevent and eradicate corruption in Indonesia. This study uses a library research method by collecting sources of information through data from various references which are then used as research writing. The conclusion of this study is that the government has paid special attention to the implementation of prevention, eradication and law enforcement of corruption by publishing the products of legal regulations in every era of government. Keywords: Corruption, Extraordinary Crime, Corruption Law

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Yusmedi Yusuf; Muhammad Rizqi Fadhlillah; Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 18 No 01 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v18i01.1840

Termination of employment by companies is a dynamic of industrial relations for actors in the process of producing goods and services between workers, employers, and the government. The company has a socio economic nature in carrying out industrial relations, dealing with the juridical aspects that apply in Indonesia. The company terminates the employment relationship unilaterally, causing suffering to the workers because they lose their livelihood for their lives and their families. Labor laws and regulations in Indonesia have not been effective and have caused many problems in implementing harmonious industrial relations. Government interference as a power organization can provide protection for workers affected by termination of employment by the company. Keywords: Termination of Employment, Industrial Relations Disputes

Boosting the quality of life through additional general allocation funds for village infrastructure development Khusaini Khusaini; Asep Ferry Bastian; Hudaya Latuconsina; Rommy Pratama
International Journal of Public Health Science (IJPHS) Vol 12, No 1: March 2023
Publisher : Intelektual Pustaka Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijphs.v12i1.21860

Improving the quality of life of the community as one of the key indicators of development success is a must since it has an impact on the wellbeing of the community. This study aims to measure quality of life and analyze the effect of additional general allocation funds for village infrastructure development, education, and control variables on the quality of life of the community who lived in Tangerang. The researchers employed a sample size of 368 people. Using a cross-sectional survey approach, valid, and reliable questionnaires were distributed. The results of the multiple regression analysis showed that the general allocation funds for the village infrastructure development were proven to have a significant effect on improving the quality of life of the community. The education level variable did not have a significant effect on improving the quality of life, but it had a significant effect on the psychological health domain of quality of life. In addition to the provision and maintenance of health services, it is necessary for the government to include the construction of infiltration wells, community-based domestic wastewater management networks, light fire extinguishers, and portable fire pumps as development priorities.

Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis Komariah, Mamay; Pratama, Rommy; Adriansyah, Elvin
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p22-39

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Kejahatan menjadi salah satu permasalahan yang salah satu terfokus pada pihak kepolisian demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Akhir tahun 2019 adanya Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan adanya virus berdampak terhadap perekonomian masyarakat termasuk aspek hukum. Aspek hukum yang menjadi sorotan adalah angka kriminalitas di sebuah wilayah akibat dampak dari Pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Polres Ciamis mengungkap sejumlah perkara selama pandemic Covid-9 dinyatakan Fluktuatif. Bahwa terhitung dari bulan Maret terdapat 21 laporan tindak pidana yang di terima oleh Polres maupun Polsek, bulan april adanya penurun jumlah perkara menjadi 16 perkara, namun hingga akhir tahun 2020 ternyata angka kriminalitas di Wilayah Hukum Ciamis mengalami peningkatan dengan kasus yang berbeda-beda. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) mengetahui bagaimana dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten Ciamis. (2) mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas akibat dari dampak pandemi Corona Virus Disease (covid-19) di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap responden, yaitu Anggota satuan Polres Ciamis. Data sekunder diperoleh dari publikasi jurnal dan data dari dinas/instansi yang terkait dengan penelitian. Dampak adanya Pandemi Covid-19 terhadap kriminalitas di Kabupaten Ciamis Adanya kenaikan angka kriminalitas sebanyak 4% dengan jenis tindak pidana dengan berbagai macam jenis tindak pidana, untuk menentukan adanya kenaikan angka kriminalitas ataupun tidak tidak dapat dilihat dari banyak nya angka kriminalitas tapi cukup dilihat dari adanyakenaikan meskipun tidak ada besar. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menanggulangi kenaikan kriminalitas yakni dilakukan dengan upaya preventif dan upaya refresif derta menggunakan jalur penal atau non penal. Kata Kunci : Kriminalitas, Pandemi Covid-19.

Environmental Conservation Policy Model Based on the Protection of Indigenous Peoples in Indonesia Pangestu, Ilham Aji; Latif, Inas Sofia; Nuralifa, Chika Putri; Pratama, Rommy
SASI Volume 29 Issue 1, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i1.1274

Introduction: Indigenous peoples are an order of society that existed even before the Indonesian nation was born. The Indonesian state recognizes the existence of indigenous peoples and their rights. The legal protection of indigenous peoples is the responsibility of the state as mandated by the constitution and other relevant laws and regulations regarding the management of natural resources. However, there are still conflicts between indigenous peoples, the government, and companies that have received management permits from the government.Purposes of the Research: This study aims to review and provide a policy model formulation regarding the protection of indigenous peoples in the context of environmental conservation.Methods of the Research: Researchers use normative legal research methods that examine through a statutory approach and a case approach. Legal materials are obtained through literature studies, both primary and secondary legal materials that are relevant to the problem under study.Results of the Research: The results show that currently the arrangements that are a form of recognition and protection of indigenous peoples are still scattered in many laws and regulations. Even though it has been regulated, the arrangement is still not enough, so a policy model for the protection of indigenous peoples is needed that also firmly provides protection in the context of preserving the environment. Because in fact indigenous peoples and the environment are an inseparable part.

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN Hilal Ahyad; Rommy Pratama; Tiara Ayu Lestari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2zk17e90

Skripsi ini membahas peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif hukum dan perlindungan korban. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk Kota Tangerang, semakin meningkat, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi anak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana peran UPTD PPA dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual? 2) Apa saja tantangan yang dihadapi UPTD PPA dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Narasumber utama adalah kepala UPTD PPA Kota Tangerang, serta sumber lain yang relevan. UPTD PPA berperan penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan hukum, dan layanan psikologis untuk anak korban kekerasan seksual. Namun, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan proses hukum yang rumit. UPTD PPA menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk peningkatan anggaran, sosialisasi yang lebih luas, dan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search