Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) UNES Journal of Swara Justisia JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education TOFEDU: The Future of Education Journal Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Siber International Journal of Advanced Law
Prayitno, Rangga
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Kontroversi Vonis Korupsi 300 Trilliun Toni Tamsil Hanya Dihukum Ringan Zatila, Fazia; Maisyarah, Maisyarah; Prayitno, Rangga
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi vonis ringan yang dijatuhkan kepada Toni Tamsil dalam kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah, mengevaluasi aspek hukum yang mendasari keputusan pengadilan, serta mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, menggabungkan kajian literatur hukum, analisis dokumen persidangan, dan evaluasi respons publik melalui media massa dan platform digital. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan, pernyataan resmi lembaga terkait, serta tanggapan akademisi dan aktivis anti-korupsi. Analisis menunjukkan adanya disparitas signifikan antara besarnya kerugian negara dengan sanksi yang dijatuhkan, menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Vonis tersebut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam penerapan sanksi korupsi yang proporsional.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA Julaiddin, Julaiddin; Prayitno, Rangga
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.144

Abstract

The value of justice is indeed abstract and can be a benchmark for the consideration of justice of each person is different. Depends on the value that bases its paradigm on justice itself. However, in practice there are still many violations and deviations from the purpose of the law itself, both intentional and unintentional. The role of law enforcement should be to carry out their duties in accordance with applicable provisions. The crime of murder in a forced defense, explaining an act of murder which is clear in the end has severe sanctions, both Indonesian criminal law. Therefore from the existence of compulsion or force impulse which is the reason for the eradication of criminal acts in bringing up a criminal act of murder, whether in the end was punished as a justification or forgiveness in Indonesian criminal law. Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggalangan Donasi (Studi pada Kasus Agus dan Novi untuk Pengobatan Mata) Zuwanda, Rifka; Prayitno, Rangga
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46264

Abstract

Kasus Agus dan Novi mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan donasi untuk keperluan pengobatan. Artikel ini menganalisis isu-isu hukum, etika, dan sosial terkait penggalangan dana secara daring, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan pengelolaan dana sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada publik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana daring.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUKU ANAK DALAM Bakhtiar, Riswanto; Anshar, Sayid; Zumiarti, Zumiarti; Fitri, Annisa; Prayitno, Rangga
UNES Law Review Vol. 2 No. 4 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i4.128

Abstract

The policy of the jambi regency provincial government regulates the ethnicity of children based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages; Permendagri No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous and Tribal Peoples; and Ministry of Social Decree Number 187 / Huk / 2018 Concerning Determination of Social Empowerment Locations for Remote Indigenous Communities in 2019. Based on these regulations the regency government has issued a program specifically for the Suku Anak Dalam (SAD), namely the Remote Welfare Development Program (PKSMT) . Where there are 5 programs that have been targeted, but of the five PKSMT programs that are running there are only 4 programs, namely: (a) Settlements, (b) Smart Houses, (c) Empowerment, (d) Health.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia Prayitno, Rangga; Zuwanda, Rifka
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1031

Abstract

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke Nomor 24 Tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. peraturan perundang-undangan tentang penggunaan helm ber-Standar Nasional Indonesia telah diterapkan jauh-jauh hari. Hal tersebut mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya. Oleh karena itu perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga dapat mengurangi jumlah berbagai pelanggaran lalu lintas.
Kontroversi Vonis Korupsi 300 Trilliun Toni Tamsil Hanya Dihukum Ringan Zatila, Fazia; Maisyarah, Maisyarah; Prayitno, Rangga
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): JUNI 2025 JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi vonis ringan yang dijatuhkan kepada Toni Tamsil dalam kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah mengevaluasi aspek hukum yang mendasari keputusan pengadilan serta mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan Indonesia Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif menggabungkan kajian literatur hukum analisis dokumen persidangan dan evaluasi respons publik melalui media massa dan platform digital Data dikumpulkan dari putusan pengadilan pernyataan resmi lembaga terkait serta tanggapan akademisi dan aktivis anti korupsi Analisis menunjukkan adanya disparitas signifikan antara besarnya kerugian negara dengan sanksi yang dijatuhkan menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat Vonis tersebut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam penerapan sanksi korupsi yang proporsional < p>
Marketing of Illegal Cigarettes from a Legal Perspective in Indonesia Prayitno, Rangga; Agussalim M; Irwan Febrianto
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1652

Abstract

The marketing of illegal cigarettes is a growing phenomenon in Indonesia and poses serious impacts on state revenue, fair business competition, and public health protection. Illegal cigarettes are generally marketed without excise tax stamps or by using counterfeit excise stamps, both through conventional distribution channels and digital media. This article aims to analyze the legal framework governing the marketing of illegal cigarettes, the forms of marketing practices that occur in practice, and the effectiveness of law enforcement carried out by the competent authorities. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the legal regulation of excise has been comprehensively and strictly stipulated, the marketing of illegal cigarettes remains widespread due to weak supervision, economic factors, and low public legal awareness. Therefore, strengthening law enforcement and enhancing inter-agency synergy are necessary to suppress the circulation of illegal cigarettes in Indonesia.
KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.B/2021/PN SLK Rangga Prayitno; Rifka Zuwanda; Firdaus; Rus Yandi; Basrial Zuhri
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1126

Abstract

Starting from the bad economy in Indonesia, many criminal acts of fraud began to occur which made people anxious due to the negative impact of the Covid-19 outbreak. The crime of fraud has spread to the Solok Regency area by taking advantage of people's negligence towards technology, especially electronic social media, making it very easy for perpetrators of fraud to carry out their plans by doing it together. The specifications of this research are analytical descriptive. The approach used is a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach to statutory regulations. The data used in this research is secondary data. Then the data was analyzed qualitatively and presented in descriptive form.
UPAYA MENIMBULKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI DALAM MEMBERIKAN KEAMANAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK Robert Cenedy; Rifka Zuwanda; Firdaus; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1143

Abstract

Police in law enforcement are at the forefront before prosecutors and judges. The police are a frightening specter. Not because they have weapons ready to be thrust at any party if they break the law, but also because basic police morals and ethics have disappeared in this large institution. When a police figure appears with a scary face, tough and authoritative attributes, he considers the police to be a public enforcer, a beating tool, a rigid law enforcer, and a figure who has harsh behavior, so the police are symbolized as a scary figure.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Rangga Prayitno; Radiyan Rahim; Rica Azwar; April zahmi; Ade Triawan; Gustri Efendi
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pegabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i2.1313

Abstract

Violence against children and women is a serious issue that threatens welfare, security, and human rights. In Padang Pariaman Regency, particularly in Nagari Kasang, cases still occur that reflect the community's low awareness of legal protection mechanisms. This outreach activity aims to increase public understanding of legal protection for children and women in accordance with Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The implementation methods included interactive legal lectures, group discussions, educational video screenings, and case reporting simulations to the authorities. Evaluation results from pre-tests and post-tests indicated a significant improvement in participants’ legal knowledge, from an average of 58% to 87%. The community also demonstrated increased awareness in reporting violence cases to the relevant authorities. Supporting factors included the commitment of local government officials and participants’ enthusiasm, while challenges faced were patriarchal culture and limited complaint facilities. This activity proves that community-based participatory outreach is effective in promoting violence prevention and strengthening legal protection for victims.
Co-Authors Ade Triawan Agussalim M Annisa Fitri, Annisa April Zahmi Azwar, Rica Basrial Zuhri Bimas Saputra, Ebit Firdaus Gustri Efendi Irwan Febrianto Iyah Faniyah Julaiddin Julaiddin Julaiddin, Julaiddin Maisyarah Maisyarah Miekhel, J. Sam Radiyan Rahim Riswanto Bakhtiar Rita Faura Robert Cenedy Rus Yandi Sayid Anshar Wirna Rosmelly Zatila, Fazia Zumiarti Zuwanda, Rifka