Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUKU ANAK DALAM Riswanto Bakhtiar; Sayid Anshar; Zumiarti Zumiarti; Annisa Fitri; Rangga Prayitno
UNES Law Review Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i4.128

The policy of the jambi regency provincial government regulates the ethnicity of children based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages; Permendagri No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous and Tribal Peoples; and Ministry of Social Decree Number 187 / Huk / 2018 Concerning Determination of Social Empowerment Locations for Remote Indigenous Communities in 2019. Based on these regulations the regency government has issued a program specifically for the Suku Anak Dalam (SAD), namely the Remote Welfare Development Program (PKSMT) . Where there are 5 programs that have been targeted, but of the five PKSMT programs that are running there are only 4 programs, namely: (a) Settlements, (b) Smart Houses, (c) Empowerment, (d) Health.

KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN KE DUA SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI PASAMAN BARAT Rita Faura; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2022 - April 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i1.749

Abstract: Polyandry marriages have taken place in Ranah Batahan, West Pasaman. There are 2 (two) polyandry marriages. From the two examples of polyandry marriages that the author described above, actually a valid marriage is when the husband and wife are divorced, and the wife may marry another man. However, in the case of a polyandry marriage that occurred in Ranah Batahan, West Pasaman, it was not carried out according to the proper procedure, namely through the first divorce. Proof of divorce can only be proven by a divorce certificate based on Article 8 of the Compilation of Islamic Law which states that marriage decisions other than divorce can only be proven by divorce certificates in the form of decisions of the Religious Court in the form of divorce decisions, divorce pledges, chuuk or decisions to take talak. In fact, the biggest difficulty in polyandry that causes the failure of this marriage in practice is the unknown father of the child being born, so that in this marriage model the relationship between father and child becomes uncertain. From the results of the research, the community's weak legal awareness in carrying out the second dispute after a court decision was caused by a lack of education and knowledge of the community, coupled with the customary customs of the community and the existence of economic factors, especially for polyandry couples that occurred in the Batahan West Pasaman Realm while efforts to make the community aware of having Legal decisions that remain divorced before the second marriage are carried out by understanding the existence of positive marriage law and Islamic law and providing legal sanctions against the cancellation of polyandry marriages so that this method reduces the practice of polyandry marriages in Ranah Batahan, West Pasaman. Abstrak: Pernikahan poliandri telah terjadi di Ranah Batahan, Pasaman Barat. Ada 2 (dua) pernikahan poliandri. Dari kedua contoh perkawinan poliandri yang penulis uraikan di atas, sebenarnya perkawinan yang sah adalah apabila suami istri bercerai, dan istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Namun dalam kasus perkawinan poliandri yang terjadi di Ranah Batahan, Pasaman Barat, tidak dilakukan sesuai prosedur yang semestinya, yakni melalui perceraian pertama. Pembuktian cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusan perkawinan selain cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berupa putusan Pengadilan Agama di berupa putusan cerai, ikrar cerai, chuuk atau putusan ambil talak. Padahal, kesulitan terbesar dalam poliandri yang menyebabkan gagalnya perkawinan ini dalam praktiknya adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan ayah dan anak menjadi tidak pasti. Dari hasil penelitian, lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perkawinan kedua setelah adanya putusan pengadilan disebabkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, ditambah lagi dengan kebiasaan adat masyarakat serta adanya faktor ekonomi khususnya bagi pasangan poliandri yang terjadi di Ranah Batahan Pasaman Barat sedangkan upaya menyadarkan masyarakat agar memiliki keputusan hukum yang tetap cerai sebelum perkawinan ke 2 dilakukan dengan memahami adanya hukum perkawinan positif dan Islam hukum dan memberikan sanksi hukum terhadap pembatalan perkawinan poliandri sehingga cara ini mengurangi praktek perkawinan poliandri di Ranah Batahan, Pasaman Barat.

Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia Rangga Prayitno; Rifka Zuwanda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1031

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke Nomor 24 Tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. peraturan perundang-undangan tentang penggunaan helm ber-Standar Nasional Indonesia telah diterapkan jauh-jauh hari. Hal tersebut mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya. Oleh karena itu perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga dapat mengurangi jumlah berbagai pelanggaran lalu lintas.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA Julaiddin Julaiddin; Rangga Prayitno
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.144

The value of justice is indeed abstract and can be a benchmark for the consideration of justice of each person is different. Depends on the value that bases its paradigm on justice itself. However, in practice there are still many violations and deviations from the purpose of the law itself, both intentional and unintentional. The role of law enforcement should be to carry out their duties in accordance with applicable provisions. The crime of murder in a forced defense, explaining an act of murder which is clear in the end has severe sanctions, both Indonesian criminal law. Therefore from the existence of compulsion or force impulse which is the reason for the eradication of criminal acts in bringing up a criminal act of murder, whether in the end was punished as a justification or forgiveness in Indonesian criminal law. Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK Rifka Zuwanda; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2021): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2021 - April 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v2i1.977

Fraud crimes have spread to the Solok Regency area by taking advantage of people's negligence towards technology, especially electronic social media, making it very easy for perpetrators of fraud crimes to carry out their plans by doing it together. Article 5 (3) Emergency Law Number 1 of 1951 concerning temporary measures to implement a unified structure of power and civil court procedures. One of the crimes that often occurs is the crime of fraud, this is because the crime of fraud is not difficult to carry out, just by relying on a person's ability to convince other people through a series of false or fictitious words, promises or giving lures in any form. , both for things that can provide magical powers and for wealth.

PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK OLEH HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2020/PN PDP Rifka Zuwanda; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2022 - Oktober 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v2i2.978

A criminal conspiracy to commit a crime of narcotics abuse as an intermediary in buying and selling narcotics carried out by children is charged by the public prosecutor with Article 114 paragraph (1) with a sentence of life imprisonment or a minimum prison sentence of 5 years and a maximum prison sentence of 20 years. In a case that occurred in the jurisdiction of the Padang Panjang District Court, a child with the initials MB together with Witness Farhan Dwi Ghani carried out an attempt or an evil conspiracy to commit a criminal act of narcotics and narcotics precursors, without rights or against the law as intended in Article 127 paragraph ( 1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which in plant form weighs more than 1 Kilogram or more than 5 marijuana trees.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA Julaiddin Julaiddin; Rangga Prayitno
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.144

The value of justice is indeed abstract and can be a benchmark for the consideration of justice of each person is different. Depends on the value that bases its paradigm on justice itself. However, in practice there are still many violations and deviations from the purpose of the law itself, both intentional and unintentional. The role of law enforcement should be to carry out their duties in accordance with applicable provisions. The crime of murder in a forced defense, explaining an act of murder which is clear in the end has severe sanctions, both Indonesian criminal law. Therefore from the existence of compulsion or force impulse which is the reason for the eradication of criminal acts in bringing up a criminal act of murder, whether in the end was punished as a justification or forgiveness in Indonesian criminal law. Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.

PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA : Studi Perbandingan Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg Rangga Prayitno; Iyah Faniyah; Wirna Rosmelly
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2020): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2020 - April 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v1i1.88

The crime of theft with a weight that is carried out jointly as regulated in Article 363 and Article 365 of the Criminal Code is called theft with qualifications. Theft with a weighting carried out jointly in Decision Number: 976 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg and Number 890 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg by using a comparison of the verdict where in the Decision Number: 976 / Pid. B / 2018 / Pn.Pdg, the two defendants were punished with different sentences while in Decision Number 890 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg was punished with the same sentence, even though the articles applied were the same Article 363 Paragraph (1) the 4th Criminal Code.

KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.B/2021/PN SLK Rangga Prayitno; Rifka Zuwanda; Firdaus; Rus Yandi; Basrial Zuhri
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Starting from the bad economy in Indonesia, many criminal acts of fraud began to occur which made people anxious due to the negative impact of the Covid-19 outbreak. The crime of fraud has spread to the Solok Regency area by taking advantage of people's negligence towards technology, especially electronic social media, making it very easy for perpetrators of fraud to carry out their plans by doing it together. The specifications of this research are analytical descriptive. The approach used is a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach to statutory regulations. The data used in this research is secondary data. Then the data was analyzed qualitatively and presented in descriptive form.

UPAYA MENIMBULKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI DALAM MEMBERIKAN KEAMANAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK Robert Cenedy; Rifka Zuwanda; Firdaus; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Police in law enforcement are at the forefront before prosecutors and judges. The police are a frightening specter. Not because they have weapons ready to be thrust at any party if they break the law, but also because basic police morals and ethics have disappeared in this large institution. When a police figure appears with a scary face, tough and authoritative attributes, he considers the police to be a public enforcer, a beating tool, a rigid law enforcer, and a figure who has harsh behavior, so the police are symbolized as a scary figure.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search