Garuda - Garba Rujukan Digital

Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City: (Hukum Waris di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam dan Adat di Kec. Koto Tangah dan Nanggalo Kota Padang) Rahmadanil Rahmadanil; Rifka Zuwanda
El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 11 No. 2 (2021): el-Qist
Publisher : Islamic Economics Department, Faculty of Islamic Economics and Business, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/elqist.2021.11.2.151-163

Abstract: Inheritance, according to Minangkabau custom, is given to girls, not boys. In Islam, property inheritance is regulated by Far?i? fiqh, which gives to daughters, sons, spouses of heirs (husband or wife) and even the inheritor's parents. Property inherited from generation to generation in the Minangkabau community is called "pusaka tinggi” which means high heritage. In contrast, the legacy of the parents' livelihood is called "pusaka rendah” which means low inheritance. This article wants to answer about how the inheritance of the Minangkabau community in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City Subdistrict. The authors use a qualitative research model and an empirical juridical approach, with the data in this article obtained from interviews, observations and document studies. The result is that the distribution of the Minangkabau community's inheritance in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City Subdistrict is divided into two. "Pusaka tinggi" which is the people's property and cannot be traded, will always be inherited, controlled and owned from generation to generation from the traditional female line. While the "pusaka rendah" is individual property, the inheritance distribution follows the Heir religion; if Moslem, then Far?i? fiqh can be applied. Keywords: Inheritance Law; High Heirloom; Low Inheritance; Minangkabau custom. Abstrak: Harta peninggalan menurut adat masyarakat Minangkabau diberikan kepada anak perempuan bukan kepada anak laki-laki. Sedangkan dalam Islam, peninggalan harta diatur oleh ilmu Far?i? yang memberikan kepada anak perempuan, anak laki-laki, pasangan pewaris (suami atau istri) bahkan orang tua pewaris. Harta hasil warisan turun temurun di masyarakat Minangkabau disebut “pusaka tinggi” sedangkan peninggalan hasil pencaharian orang tua disebut “pusaka rendah”. Artikel ini ingin menjawab tentang bagaimana pembagian harta waris masyarakat Minangkabau di Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo Kota Padang. Penulis menggunakan model penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan data dalam artikel ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasilnya, bahwa pembagian harta waris masyarakat Minangkabau di Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo Kota Padang dibedakan menjadi dua. “Pusaka tinggi’ yang merupakan harta Kaum dan tidak dapat diperjualbelikan akan selalu diwarisikan, dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dari garis perempuan secara Adat. Sedangkan “pusaka rendah” yang notabennya harta individual, pembagian warisnya mengikuti agama Pewaris, jika Muslim maka ilmu Far?i? dapat diterapkan. Kata Kunci: Hukum Waris; Pusaka Tinggi; Pusaka Rendah; Adat Minangkabau.

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CUMA-CUMADI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG Rifka Zuwanda; Miko Kamal; Yetisma Saini
Journal of Social and Economics Research Vol 2 No 1 (2020): JSER, June 2020
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa tindak pidana korupsi secara cuma-cuma oleh advokat merupakan hak setiap warga negara dan advokat dalam melakukan pembelaan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Perumusan masalah: (1) apakah terdakwa tindak pidana korupsi orang yang berhak didampingi secara cuma-cuma oleh advokat, (2) bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hokum secara cuma-cuma oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah: (1) Terdakwa tindak pidana korupsi adalah orang yang berhak didamping secara cuma-cuma oleh advokat karena (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (b) asas persamaan di depan hukum, (c) dapat membantu hakim guna mencari kebenaran materil. (2) Pelaksaanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah: (a) ada secara spontan tanpa koordinasi terlebih dulu, (b) karena hubungan saling kenal, (c) karena advokat tersebut pernah mendampingi terdakwa tindak pidana korupsi secara cuma-cuma.

PERSEPSI MASYARAKAT BIDAR ALAM TENTANG PENERAPAN PERDA KABUPATEN SOLOK SELATAN NO. 1 TAHUN 2020 DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA PEMILIK HEWAN TERNAK DENGAN PEMILIK LAHAN ROMI MESRA; Rus Yandi; Rifka Zuwanda; Basrial Zuhri; Afriendi Sikumbang
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3706

Before proceeding to the process of overcoming conflict, basically a conflict can be prevented, it can be detected by the community and the local government, which are called symptoms of conflict. In general, this conflict occurs because of livestock entering the community's productive lands, such as rice fields planted with rice, gardens planted with rubber seeds, gardens planted with oil palm, and community productive lands planted with various other crops. People certainly don't want their crops to be damaged and even potentially crop failure, while those who own livestock are usually difficult to compromise. The research approach used in this study is a qualitative research approach. Data collection techniques in this study were conducted by interview and observation. Data analysis techniques in this study use data analysis techniques Miles and Hubermen, including data reduction (data reduction), data presentation (data display) and drawing conclusions and verification (conclusion drawing / verification). The results of this study are: not many people know about the regional regulation, the regional regulation has not been implemented in conflict resolution, and the community still applies the "law of the jungle".

BENTUK TINDAK TUTUR DIREKTIF PEMANDU WISATA Deri Wan Minto; Afri Yulidia; Rifka Zuwanda
Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Vol 7, No 11: NOVEMBER 2022
Publisher : Graduate School of Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/jptpp.v7i11.16095

Abstract: The number of complaints of tourist visitors who hear oblique comments from tour guides who are not friendly/polite in speaking to visitors is the basis for this important research. The aim of the research is to "analyze the forms of directive speech acts of tour guides in Pesisir Selatan, West Sumatra. This type of research is descriptive qualitative approach to descriptive analysis. Collection techniques through observation, recording. Data validation uses internal and external validity tests. Research results found 48 utterances. Based on the five non-directive speech data, the most dominant group suggested was 27 data 56.25%. Speech group that slightly prohibits 1 data 2.08%. In essence, the more restrictions, the worse the communication between the twoAbstrak: Banyaknya keluhan pengunjung wisata yang mendengar komentar miring mengenai pemandu wisata yang kurang ramah/santun dalam berbicara kepada pengunjung menjadi dasar penelitian ini penting dilakukan. Tujuan penelitian yaitu “menganalisis bentuk tindak tutur direktif pemandu wisata di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jenis penelitian kualitatif deskriptif pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan melalui observasi, perekaman. Pengabsahan data menggunakan uji validitas internal dan eksternal. Hasil Penelitian ditemukan 48 tuturan. Berdasarkan lima data tindak tutur direktif, yang paling dominan kelompok menyarankan yaitu sebanyak 27 data 56.25%. Kelompok tuturan yang sedikit melarang 1 data 2.08%. Intinya semakin banyak pelarangan semakin tidak baik komunikasi keduanya

Kepribadian Tokoh Perempuan “Kugy” Dalam Novel Perahu Kertas Karya Dewi Lestari Deri Wan Minto; Rica Azwar; Teti Indrayani; Rifka Zuwanda
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 5, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v5i2.4776

Penelitian bertujuan mendeskripsikan kepribadian tokoh perempuan “Kugy” dalam Novel Perahu Kertas Karya Dewi Lestari. Kajian ini merupakan kajian mengenai psikologi sastra khususnya kepribadian tokoh perempuan yaitu “Kugy”. Kualitatif dan metode deskriptif merupakan jenis dan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Hasil penelitian hendaknya bahan renungan bagaimana seorang perempuan memiliki kepribadian yang bisa dijadikan contoh dan panutan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan kepribadian tokoh perempuan yang ditemukan, yang paling dominan adalah gaya romantis. Paling sedikit gaya pencemas. Penelitian ini dapat diimplementasikan terhadap pendidikan melalui pelajaran apresiasi sastra di sekolah, perguruan tinggi atau masyarakat. Penelitian ini hendaknya dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan di bidang kesusasteraan dan psikologis perempuan, guna memahami bersikap, berpikir dan mendalami pola pikir yang baik.

Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia Rangga Prayitno; Rifka Zuwanda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1031

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke Nomor 24 Tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. peraturan perundang-undangan tentang penggunaan helm ber-Standar Nasional Indonesia telah diterapkan jauh-jauh hari. Hal tersebut mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya. Oleh karena itu perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga dapat mengurangi jumlah berbagai pelanggaran lalu lintas.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK Rifka Zuwanda; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2021): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2021 - April 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v2i1.977

Fraud crimes have spread to the Solok Regency area by taking advantage of people's negligence towards technology, especially electronic social media, making it very easy for perpetrators of fraud crimes to carry out their plans by doing it together. Article 5 (3) Emergency Law Number 1 of 1951 concerning temporary measures to implement a unified structure of power and civil court procedures. One of the crimes that often occurs is the crime of fraud, this is because the crime of fraud is not difficult to carry out, just by relying on a person's ability to convince other people through a series of false or fictitious words, promises or giving lures in any form. , both for things that can provide magical powers and for wealth.

PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK OLEH HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2020/PN PDP Rifka Zuwanda; Rangga Prayitno
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2022): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2022 - Oktober 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v2i2.978

A criminal conspiracy to commit a crime of narcotics abuse as an intermediary in buying and selling narcotics carried out by children is charged by the public prosecutor with Article 114 paragraph (1) with a sentence of life imprisonment or a minimum prison sentence of 5 years and a maximum prison sentence of 20 years. In a case that occurred in the jurisdiction of the Padang Panjang District Court, a child with the initials MB together with Witness Farhan Dwi Ghani carried out an attempt or an evil conspiracy to commit a criminal act of narcotics and narcotics precursors, without rights or against the law as intended in Article 127 paragraph ( 1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which in plant form weighs more than 1 Kilogram or more than 5 marijuana trees.

Analisis Bentuk Kepribadian Tokoh Wanita dalam Novel Si Parasit Lajang Karya Ayu Utami Deri Wan Minto; Ananda Putriani; Neneng Kapitri; Afri Yulidia; Rifka Zuwanda
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 5, No 4 (2023): August
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v5i4.5266

Sebuah maha karya yang mengedepankan sisi wanita yang memberikan dampak sosial yang berkelas di kehidupan masyarakat modern. Novel Si Parasit Lajang merupakan buah dari realitas kehidupan yang Ayu Utami jalani. Novel ini penuh dengan pemberontakan yang berkisah seorang wanita yang hidup ingin menyetarakan gender antara hak wanita dan laki-laki. Penelitian bertujuan secara umum menganalisis kepribadian tokoh wanita dalam novel Si Perasit Lajang Karya Ayu Utami. Penelitian yang dilakukan kualitatif disertakan oleh deskriptif analisis. Teknik keabsahan dilakukan dengan cara ketekunan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan tipe wanita yang sesungguhnya yaitu (a) tipe perfeksionis 3 data. (b) tipe prestasi 7 data. (c) tipe pengamat 24 data. (d) tipe petualang 10 data. (5) tipe pejuang 3 data. (e) tipe pendamai 3 data. Temuan ini yang paling banyak ditemukan yaitu tipe petualang dan yang paling sedikit adalah tipe perfeksionis, pejuang dan tipe pendamai. Temuan ini hendaknya dijadikan sebagai bahan renungan bagi kaum laki-laki dalam memahami kepribadian wanita

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CUMA-CUMADI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG Rifka Zuwanda; Miko Kamal; Yetisma Saini
Journal of Social and Economics Research Vol 2 No 1 (2020): JSER, June 2020
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v2i1.14

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa tindak pidana korupsi secara cuma-cuma oleh advokat merupakan hak setiap warga negara dan advokat dalam melakukan pembelaan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Perumusan masalah: (1) apakah terdakwa tindak pidana korupsi orang yang berhak didampingi secara cuma-cuma oleh advokat, (2) bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hokum secara cuma-cuma oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah: (1) Terdakwa tindak pidana korupsi adalah orang yang berhak didamping secara cuma-cuma oleh advokat karena (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (b) asas persamaan di depan hukum, (c) dapat membantu hakim guna mencari kebenaran materil. (2) Pelaksaanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah: (a) ada secara spontan tanpa koordinasi terlebih dulu, (b) karena hubungan saling kenal, (c) karena advokat tersebut pernah mendampingi terdakwa tindak pidana korupsi secara cuma-cuma.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search