Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

MENGGAGAS PENGAWASAN ASIMETRIS: Pendewasaan Demokrasi Melalui Model Pengawasan Asimetris Ramadhan, Dimas; Mahuze , Agustinus; Fatin Afifah, Nurul
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 01 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i01.306

Abstract

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan yang krusial, tidak hanya berfungsi untuk menjadi mitra dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pemilihan umum (Pemilu), tetapi juga berdasarkan Undang-Undang (UU) no 17 tahun 2017 memiliki peran untuk mendorong pengawasan pemilu secara partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu pada dasarnya memiliki fungsi untuk mendorong meningkatnya kualitas demokrasi substantif di Indonesia. Artikel ini mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana, model pengawasan apa yang dapat menempatkan Bawaslu sebagai katalisator penguatan demokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan studi dokumen, temuan dalam tulisan ini menunjukkan diperlukannya cara pandang asimetris dalam hal implementasi pengawasan pada pemilu. Model asimetris ini akan memungkinkan pematangan demokrasi berjalan secara simultan dengan ruang diskresi dalam pelaksanaan yang beragam, terutama berfokus pada partisipasi aktif warga negara. Hal ini yang tidak terangkum dalam model mitigasi risiko yang tersusun dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Idealitas Demokrasi Elektoral di Indonesia: Tautan Partisipasi Memilih dan Kesadaran Politik Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta Imawan, Arga Pribadi; Ramadhan, Dimas
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i02.350

Abstract

Salah satu persoalan serius dalam demokrasi di Indonesia ada pada praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Dalam banyak hal, praktik politik uang cukup problematik. Praktik politik uang diyakini berlangsung tetapi sulit untuk dibuktikan. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan dari warga negara untuk melaporkan praktik politik uang. Di sisi yang lain, angka partisipasi pemilih di Indonesia dari waktu ke waktu cukup tinggi. Untuk menjawab paradoks tersebut, tulisan ini mencoba mengelaborasi ketertarikan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan kesadaran akan politik uang. Pertanyaan yang hendak dijawab yakni sejauh mana partisipasi memilih berpengaruh terhadap kesadaran politik uang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan Desember 2022 serta menggunakan data riset yang dilakukan oleh Research Center for Politics and Government (PolGov) pada pagelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Yogyakarta pada bulan Desember 2018. Hasil analisa menunjukkan bahwa semakin seseorang hendak berpartisipasi untuk memilih, maka semakin seseorang tersebut tidak akan melaporkan praktik politik uang. Hal ini menarik, mengingat D.I.Y merupakan salah satu provinsi dengan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi di antara provinsi. Tingginya angka IPM menunjukkan tingginya kualitas hidup di wilayah tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pula terhadap kualitas demokrasi. Pun demikian dengan telaah kualitatif menunjukkan semakin rendah level pagelaran pemilu di Indonesia, semakin kecil kemungkinan terjadinya politik uang. Kondisi ini juga didukung oleh potensi terbangun dan kuatnya tautan politik antara warga dengan organisasi masyarakat sipil. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memantik pembahasan terkait dengan politik uang. Di sisi lain, tulisan ini masih memiliki kekurangan, terutama berkaitan dengan pentingnya untuk melakukan elaborasi terkait dengan operasionalisasi politik uang, kebutuhan pengukuran menggunakan data survei dengan jumlah responden yang besar serta berskala nasional serta penguatan pembuktikan dalam riset celah penggunaan politik uang dalam skala nasional dan regional.