Articles
<![CDATA[PENYULUHAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN GENERASI MUDA PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARMA AGUNG MEDAN ]]>
<![CDATA[Ria Sintha Devi]]>;
<![CDATA[Rudolf silaban]]>;
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>
<![CDATA[ Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Bulan Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/jhm.v1i2.181
<![CDATA[The development of information and communication technology was then responded by the government by issuing a law. Media managers in Indonesia are still developing their abilities in an effort to face the new world and provide excellent programs that suit the needs of the community, especially young people. This activity will conducted through face-to-face meetings attended by students of the Faculty of Law, Darma Agung University, social media on the one hand is private. An account belonging to someone on social media, such as Facebook, is interpreted as a substitute for that person's appearance in cyberspace which contains information about the owner, such as name and photo and identity to other privacy, spreading false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and disseminating information aimed at causing hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA). Finally, a person can be punished for sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation aimed at personally]]>
<![CDATA[PENYULUHAN BAHAYA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Siregar, Gomgom T. P]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>;
<![CDATA[Sinaga, Lestari Victoria]]>
<![CDATA[ PKM Maju UDA Vol 3 No 1 (2022): Edisi Bulan APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i1.4029
<![CDATA[Narcotics and narcotics addicts after Article 1 Paragraph 6 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2415/Kemenkes/Per/XII/2011 concerning Medical Rehabilitation of Drug Addicts, Abusers and Victims of Narcotics Abuse is someone who accidentally uses narcotics because they are persuaded, deceived, deceived, forced , and/or threatened to use narcotics. Rehabilitation is here to provide protection for addicts and victims of narcotics abuse by giving them the opportunity to recover and continue their lives in society, especially narcotics abuse. The Government has made various efforts to prevent narcotics in Indonesia. This is to prevent the circulation of narcotics and narcotics addicts from becoming more devastating. Based on this, we from the Group 3 KKN Team at Darma Agung University carried out community assistance activities in an effort to formulate narcotics education on the use of narcotics. The aim of implementing this service KKN is to provide knowledge and understanding to the public about the types and dangers of narcotics as well as rehabilitation of narcotics addicts. The expected target in this Community Service Community Service Program is to increase public knowledge about narcotics abuse rehabilitation and provide information to the public about the member institutions involved.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Abadi, Heri]]>;
<![CDATA[Simamora, Widya Anjelina]]>;
<![CDATA[Hamonangan, Alusianto]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4251
<![CDATA[Dunia perdagangan dalam era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan tersebut adalah e-commerce, dimana pihak yang bersangkutan tidak perlu bertemu secara langsung di tempat untuk mengadakan perjanjian jual beli, namun tetap dapat melakukan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak perjanjian.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PAJAK TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAKUNTUK WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 ]]>
<![CDATA[Rita, Rita]]>;
<![CDATA[Usman, Usman]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1987
<![CDATA[Insentif pajak pada biasanya ialah dorongan pajak yang diserahkan pada harus pajak yang lagi hadapi kesusahan dengan tujuan supaya memudahkan bobot pajak yang ada pada Harus Pajak. Insentif pajak yang diserahkan kali ini disebabkan terdapatnya pendemi Corona Virus Disease 2019 yang berjangkit diseluruh bumi serta pula Indonesia. Buat mengalami endemi yang menggerus perekonomian teresebut hingga penguasa menghasilkan banyak kebijaksanaan. Salah satu kebijaksanaan yang dikeluarkan merupakan insentif pajak untuk Harus Pajak terdampak endemi Corona Virus Disease 2019 yang tertera dalam Peraturan Menteri Finansial No 9 atau PMK. 03 atau 2021. Permasalan yang hendak diawasi dalam Riset ini antara lain buat mengenali apa saja aspek– aspek kebijaksanaan yang diserahkan oleh penguasa atas pemberian insentif pajak pada Harus Pajak yang terdampak Endemi Covid- 19, gimana pengaturan serta aplikasi kebijaksanaan pemberian Insentif Pajak Tubuh Upaya bersumber pada Peraturan Menteri Finansial No. 9 atau PMK atau 03 atau 2021 Tipe riset yang dipakai pada Riset ini merupakan riset hukum normative( sah research) serta empiris. Metode riset yang didapat pada Riset ini merupakan dengan melaksanakan riset daftar pustaka( library research). Suatu riset yang dicoba dengan metode mengakulasi informasi yang berhubungan dengan poin riset berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior, serta tubuh hukum tersier Bisa didapat kesimpulan kalau insentif pajak COVID- 19 ini bisa jadi dorongan perekonomian nasional. Sebab COVID- 19 yang berjangkit di Indonesia mencampuradukkan situasi perekonomian Harus Pajak. Insentif pajak yang diserahkan bisa kurangi beban Harus Pajak yang terdampak dengan cara langsung ataupun tidak langsung dengan terdapatnya wabah endemi COVID- 19 ini.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN ]]>
<![CDATA[Laia, Yusmani]]>;
<![CDATA[Lubis, Rahmad Rifai]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1988
<![CDATA[Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Dalam perspektif Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, baik perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit kedudukan nasabah bank merupakan konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum.Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar.Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.Perlindungan hukum bagi nasabah seharusnya sudah dilakukan pada tahap pra-perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian.Masalah perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini.Berbagai kasus pelanggaran hak-hak konsumen yang sudah sejak lama berlangsung perlu dicermati secara kritis.Pasalnya, pelanggaran-pelanggran tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan keselamatan konsumen.Terkait akan hal itu, penulis mengambil langkah dengan melakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari buku, makalah, skripsi dan juga internet. Adapun judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999.” Rumusan masalah dalam skripsi ini pertama pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah bank berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kedua upaya yang dilakukan bank dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, ketiga penyelesaian masalah akibat berkurangnya uang dalam rekening tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Adanya permasalahan dan penyimpangan yang seringkali terjadi menimbulkan kerugian di pihak nasabah menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat dalam hal ini nasabah bank. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap segala kegiatan dan hak-hak konsumen memiliki payung hukum sebagai pelindung bagi para nasabah bank sebagai pihak konsumen jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan/penyimpangan antara bank dan pihak konsumen (nasabah). Upaya hukum yang dapat dilakukan bank dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan bagi pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenangnya yang merugikan hak-hak konsumen dengan adanya Undang-undang Perbankan.Diharapkan dengan adanya mekanisme dan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen dapat meminimalkan segala permasalahan yang timbul dan menjamin hak-hak nasabah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEMAMPUAN PERSONIL INTELIJEN POLDA SUMUT DALAM MENDETEKSI DINI TERHADAP KEJAHATAN KEAMANAN DALAM NEGARA (Gangguan Kejahatan Keamanan Negara Selama Pilkada Sumut Tahun 2020) ]]>
<![CDATA[Hulu, Andisanjaya]]>;
<![CDATA[Mendrofa, Merki Kurnia]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1986
<![CDATA[Negara melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam negeri memberikan arahan pembentukan Komuntas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah. Kewaspadaan dini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Teknis penangkalan negative di daerah itu masuk sebagai pendeteksian dini yakni kerawanan pemilu, yaitu pemilih, logistic dan media. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Peraturan Kepala BIN Polri No 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian RI, KUHP yang mengatur Kejahatan Keamanan Negara,dan UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Terhadap Kejahatan Keamanan Negara menurut Peraturan Perundang-undangan; Bagaimana Kemampuan Personil Intelijen Polda Sumut dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Keamanan dalam Negara selama Pilkada Sumut Tahun 2020; Bagaimanakah Kendala dan Penanggulangan selama Personil Intelijen Polda Sumut melaksanakan tugasnya. Hasil pembahasan adalah Uang berperan penting. Melalui uang itulah suara pemilih diperoleh, lalu dikonversi menjadi jabatan publik. money buying democracy untuk Penelitian pengaruh uang dalam pengisian jabatan public termasuk dalam Pilkada. Kebiasaan pemberian penerimaan perlu dikaji seorang Intelijen Polri, menegakkan prinsip: One man, One Vote, One Value. Untuk menentukan kalah/menangnya seorang elite dalam Pilkada.Yang menjadi persoalan adalah cara-cara (modus) melakukan praktik tersebut, namun tindakan yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks budaya local. Melalui BIN Polri, diperlukan unit Intelijen Pemilu dalam rekomendasi penelitian sindikasiPemilu dan Demokrasi (SPD) tentang Peta Jalan PencegahanPolitik Uang.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Prasetya, Imam]]>;
<![CDATA[Hombing, Florentina Br.]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1707
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui unsur materil dan unsur formil tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Riset ini ialah jenis riset yuridis normatif, dengan melaksanakan pencarian materi kepustakaan (library research) bagus yang berbentuk peraturan perundang- undangan yang resmi. Bahan hukum primer ialah Hukum No 1 Tahun 1946 mengenai Buku Hukum Hukum Kejahatan( KUHP), Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan( KUHAP), Hukum No 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi Serta Pengurusan Area Hidup. Bahan hukum sekunder adalah pangkal informasi yang mencakup buku- buku, postingan, kesusastraan rujukan, harian objektif, doktrin- doktrin, teori- teori. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 ketentuan Pidana Hukum Lingkungan diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan Delik Lingkungan di kualifikasikan dalam Delik Materiel dan Delik Formal. Rumusan Delik Materiel ini terdapat dalam Pasal 98, 99 dan 112. Sementara rumusan Delik Formil terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran lingkungan merujuk pada prinsip keberhati-hatian (precautionary principle) yaitu prinsip ke 15 dalam Deklarasi Rio sebagai dasar untuk pemecahan masalah.]]>
<![CDATA[The Role of Fingerprint-Based Forensic Laboratories in Supporting the Disclosure of Firearms Misuse Cases in the North Sumatra Regional Police Area ]]>
<![CDATA[Yudiatnis]]>;
<![CDATA[Syawal A. Siregar]]>;
<![CDATA[Rudolf Silaban]]>
<![CDATA[ International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6984
<![CDATA[The Indonesian National Police Forensic Laboratory plays a crucial role in supporting the disclosure of firearms abuse oriented towards firearm fingerprint analysis. Fingerprints on firearms are one of the most important forensic evidence in criminal investigations. In the context of firearms abuse, fingerprints found on weapons can provide critical information about who has held or used the weapon. This study aims to analyze the role of fingerprint-based forensic laboratories in supporting the disclosure of firearms abuse cases in the North Sumatra Regional Police. The research method uses a qualitative method with a normative legal approach, and data collection is done by conducting interviews with laboratory officers, as well as reviewing documents and case reports. The results of this study conclude that fingerprint analysis on firearms, bullets, and cartridges allows for the identification of perpetrators in a scientific and accurate manner. Then, there are several obstacles that affect the role of firearm fingerprint-based forensic laboratories in the North Sumatra Regional Police, namely the challenges in managing evidence that may be damaged or contaminated, as well as the need for technological and technical updates even though the facilities at the North Sumatra Regional Police Bidlabfor are complete. In addition, the lack of coordination between the forensic laboratory and the investigation unit can slow down the examination and analysis process.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA POTRET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Meliala, Elta Monica Br]]>;
<![CDATA[Purba, Andrie Ghaivany]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.2028
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi maupun moral. Hasil-hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan dimasyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut. Terkait akan hal itu, penulis mengambil langkah dengan melakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum tehadap Hak Cipta Potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah pertama perlindungan hokum terhadap hak cipta potret dalam undang-undang hak cipta, kedua pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potretnya dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring sosil, ketiga penyelesaian sengketa hak cipta. Adapun tujuan dari penelitian iini adalah untuk mengetahui perlindungan hukumt erhadap hak cipta potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta potret terdapat dua perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potret dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring social diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga atau melalui cara arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta potret dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan). Litigasi dengan mengajukan kepengadilan, sedangkan non-litigasi dengan jalan damai (kekeluargaan). Diharapkan dengan adanya perlindungan hokum terhadap hak cipta potret, semua masyarakat tidak lagi semena-mena menggunakan hasil potret orang lain untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan pribadi lainnya. Diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas potret. Apabila telah dilakukan penerapan perlindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan penyelesaian sengketa hak cipta potret secara litigasi. Diharapkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat diupayakan melalui jalan damai, yaitu melalui non-litigasi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Sembiring, Lidia Olivia Caroline]]>;
<![CDATA[Parhusip, Yonathan Hisarma]]>;
<![CDATA[Devi, Ria Sintha]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2778
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk menyelesaikan Sengketa dalam Transaksi Jual Beli secara Media Elektronik (Facebook) dan dapat ditinjau Dalam UU 19 Tahun 2016. Adapun menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ( Facebook). Hasil Penelitian yaitu sengketa menjual barang dan Jasa melalui Media Elektronik yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU 11 Tahun 2008 sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sehingga penyelesaian Transaksi Jual Beli yang dilakukan melalui Media Elektronik dapat diselesaikan menurut Hukum yang berlaku. Adapun saran penelitian ini adalah konsumen agar berhati-hati, menghindari penipuan melalui media elektronik (Facebook), dan agar pembeli dapat memilih secara bijak berbelanja lewat akun facebook yang sudah terpecaya ataupun akun facebook yang memberikan alamat penjual atau yang mempunyai resmi, Penjual selaku pelaku usaha sebelum melakukan pengiriman agar dapat di cek pada mutasi rekening bank yang Penjual miliki agar tidak tertipu pada pembeli yang belum melakukan transaksi tetapi di bilang sudah melakukan transaksi pembayaran, bagi pemerintah yaitu perlu melakukan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha agar aman untuk melakukan Transaksi Jual Beli secara online yang bertujuan untuk memantau dalam bidang perdagangan online termasuk pada media elektronik Facebook.]]>
