Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perbandingan Arsitektur Runtime WebAssembly dan Native Code pada Pengembangan Website Assardew, Ahmd Mufahras Li Alfazh; I Made Suartana
Journal of Informatics and Computer Science (JINACS) Vol. 7 No. 03 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Perkembangan web modern menuntut performa yang tinggi, terutama untuk aplikasi editor yang membutuhkan pengolahan gambar yang cepat. Untuk mencapai efisiensi ini terdapat beberapa teknologi arsitektur yang dapat digunakan diantaranya WebAssembly (wasm) dengan basis client side dan native code (framework Actix web) dengan basis server side. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja dari wasm dan native, dengan fokus pengujian pada waktu pemrosesan, pengaruh internet, ukuran file dan penggunaan CPU. Hasil pengujian menunjukkan implementasi wasm unggul dalam waktu pemrosesan karena tidak melakukan request dan menunggu response dari server seperti implementasi native. Kinerja wasm juga lebih stabil pada perubahan kecepatan internet dengan perbedaan waktu hanya 0.02 s pada tiap perubahan kecepatan internet, sedangkan pada implementasi native mengalami penurunan yang seharusnya bisa kurang dari 2s pada kecepatan internet 10 Mbps menjadi lebih dari 1 menit pada kecepatan internet 0.7 Mbps. Pada pengujian penggunaan CPU client implementasi native memiliki keunggulan karena proses dilakukan pada server sedangkan pada wasm memerlukan setidaknya 1 core CPU dan menyebabkan blocking UI threads. Pengujian menggunakan ukuran FHD dan 4K menunjukkan bahwa implementasi Native cukup efektif pada pengujian non-sequence namun pada pengujian sequence implementasi WASM lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan acuan bagi pengembang dalam menentukan arsitektur perangkat lunak, wasm direkomendasikan untuk beban kerja yang membutuhkan kecepatan dan stabilitas performa terlepas dari kondisi jaringan, sementara native lebih cocok untuk prioritas pada load halaman cepat dengan pemrosesan pada server. Kata Kunci— Moder web, WebAssembly, Actix web, Native, Performa, Arsitektur.
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar (Putusan No : 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps) I Made Suartana; I Made Minggu Widyantara; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2477.208-212

Abstract

The aim and purpose of this research is to analyze “the abuse of authority in official travel orders that have implications for corruption.” The legal issues arising out of this research comprises: What is the Legal Basis of Denpasar Corruption Court Judges in taking into consideration and imposing criminal sanctions under Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps, and What is the Juridical Analysis toward the Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps issued by Denpasar Corruption Court Judges. This research is a normative legal research adopting a number of approaches i.e. Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. Based on this research’s output may conclude that: 1) Crime/Corruption Offense is a crime specifically governed by Law No. 20 of 2001 of which law was enacted as an amendment to previous Law No. 31 of 1999 that also govern Eradication of Crime or Corruption; 2) By virtue of Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/Pengadilan Negeri Denpasar, Defendant was proven to have infringed Article 3 of Law No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 of 2001 on Crime/Corruption Eradication that under the decision of which all acts committed by the Defendant have been proven to infringed all elements of crime charged in the subsidiary indictment as follows: 1) Element of “Every person”; 2) Element of “The aim of benefiting themselves or other people or a corporation”; 3) The Element of “Abusing the authority, opportunity or facility provided to him/her due to his/her position or office; and 4) Element of “Probable detrimental to the State's finance or economys.”