Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.286

P-Index

This Author published in this journals

All Journal jurnal niara Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora jurnal administrasi politik dan sosial Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Dwi Herlinda

Unknown Affiliation

Author-ID : 1735271

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Dwi Herlinda; Elly Nielwaty; Pebriana Marlinda
Bahasa Indonesia Vol 2 No 3 (2021): JAPS Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Penelitian ini tentang Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Permasalah dalam penelitian ini adalah Pengawasan dalam proses perencanaan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti terdapat beberapa kegiatan ayng tidak sesuai dengan perencanaan. Hasil dari pengawasan berupa temuan inspektorat hanya berupa teguran dan rekomendasi perbaikan dan pernyataan kepala kampung untuk meelakukan perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara semi terstruktur. Berdasarkan hasil analisis penelitian Pengawasan yang dilakukan oelah inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018. Pengawasan di lakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Tanjung Kuras. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Tanjung Kuras Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa komotmen untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang

POLA KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENJALANKANADMINISTRATIF PADA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK LEADERSHIP PATTERNS DISTRICT IN IMPLEMENTING ADMINISTRATION IN MINAS DISTRICT, SIAK REGENCY Nielwaty, Elly; Fara Merian Sari; Nurmala Boru Siregar; Dwi Herlinda; Afni.Z
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 7 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i7.4961

Abstract This research discusses the leadership pattern of sub-district heads in carrying out administrative functions in Minas District, Siak Regency. Leadership patterns are the way a leader guides, directs and motivates members of his team or organization. The phenomenon found in this research is that there is still a lack of communication coordination between sub-district leaders and the community and timely decision making is still not optimal. The aim of this research is to determine the leadership pattern of the sub-district head in Minas District, Siak Regency and to determine the obstacles faced by the sub-district leadership in carrying out administrative functions in Minas District, Siak Regency. The theory used in this research is the theory of Martoyo, S (2015: 497), the leadership patterns used are divided into six, namely, analytical and decision making abilities, motivational abilities and skills, communication and listening abilities, the ability to create a healthy work environment, the ability to delegate duties or authority, and responsibilities. This research uses qualitative methods, data collection uses interview techniques, direct observation and documentation. The results of this research are that the lack of coordination between sub- district leaders and the community is still not optimal, which causes the sub-district leadership's conveyance of aims and objectives to not be understood and in carrying out administrative functions, the connection factor is an obstacle for leaders in situations requiring leaders to make decisions. Keywords : Leadership, Leadership Pattern, Administratife Functions.

Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Aguswan; Abdul Mirad; Wasiah Sufi; Dwi Herlinda; Elly Nielwaty
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v15i3.7383

Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang Model Pengembangan wilayah kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Penelitian lanjutannya adalah Perwujudan Good governance pada pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya sebagai kecamatan yang baru dimekarkan tahun 2020, Pemekaran kecamatan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan public. Prinsip dasar yang diterapkan dalam menuju kepemerintahan baik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam dengan informent (Pemerintah, swasta dan masyarakat) sebagai tiga domain yang memberikan dukungan pelaksanaan good governance. Hasil penelitian yang dicapai yaitu perwujudan fungsi Governance pada state (negara atau Pemerintah),Private sektor (dunia usaha) dan society (masyarakat) serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perberdayaan masyarakat

Problems Of The Trust Fund For Community Empowerment Study: Activities Management Unit (UPK) Seiya Sekata Sub-District Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency Alexsander Yandra; Harsini; Sri Roserdevi Nasution; Dwi Herlinda; Eny Samiasih
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Artikel ini membahas tentang dana amanah yang bermasalah untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Seiya Sekata di kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan yang mengadopsi inovasi Rogers, yang menampilkan perkembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPK dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program SPP. Hasil mendesak bagi penerima program atau SPP kelompok untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana, sehingga program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dapat menjadi program yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang mandiri.

Bibliometric Study Of Publication Of Bureaucratic Reform Year 2017-2022 Nurpeni; Abdul Mirad; Dwi Herlinda; Trio Saputra; Erinaldi; Irawati; Ruslihardy
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.12177

Reformasi Birokrasi pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara bertahap membuat, lembaga pemerintah mulai menerapkan aturan tersebut dan telah banyak berkembang. Hal ini tidak hanya terlihat pada perkembangan unit kelembagaan tetapi juga pada jumlah kajian. Penelitian tentang Reformasi Birokrasi masih rendah. Bibliometrics digunakan untuk menghubungkan perkembangan dengan kepentingan penelitian selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian Reformasi Birokrasi mulai tahun 2017-2022. Rangkuman ini akan menjadi acuan untuk kajian-kajian selanjutnya tentang Reformasi Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis bibliometrik. Data berupa artikel terakumulasi dari metadata Crossref tahun 2017-2022. Artikel dipilih dengan menggunakan kata kunci “reformasi birokrasi” dan “reformasi birokrasi”; jurnal harus dimasukkan dalam bagian SINTA atau SCOPUS. Studi ini menemukan bahwa dari 82 artikel, hanya delapan yang masuk dalam jurnal SINTA, dan empat masuk dalam jurnal SCOPUS. Potensi penelitian selanjutnya adalah tentang implementasi Reformasi Birokrasi

Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dwi Herlinda; Elly Nielwaty; Meylina Elsi
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.8997

The implementation of social welfare policies requires accurate and up-to-date databases so that social assistance can be distributed appropriately. The Integrated Social Welfare Data (DTKS) plays a strategic role as national master data in determining the targets of social protection programs. This study aims to analyze the implementation of DTKS management in Pangkalan Baru Village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar Regency, using George C. Edward III's policy implementation model, which covers the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study uses a qualitative approach with a descriptive method. Research informants were determined purposively, including village officials, the DTKS verification team from the Kampar Regency Social Service, and Beneficiary Families (KPM). Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation, while data analysis used the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of DTKS in Pangkalan Baru Village had been carried out in accordance with national guidelines and had a clear bureaucratic structure. However, its implementation still faced obstacles in the form of limited human resources, information technology facilities, and a multi-level and relatively slow bureaucratic process. These conditions have an impact on data updates that are not yet fully optimal and have the potential to affect the accuracy of social assistance targets. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of village officials, improve cross-sector coordination, and optimize digital systems to support more effective, accurate, and sustainable DTKS management.

Co-Authors Abdul Mirad Afni.Z Aguswan Alexsander Yandra, Alexsander Elly Nielwaty, Elly Eny Samiasih Erinaldi Fara Merian Sari Harsini Irawati Meylina Elsi Nurmala Boru Siregar nurpeni Pebriana Marlinda Ruslihardy Sri roserdevi nasution Trio Saputra Wasiah Sufi

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search