Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Al-Mashadir Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan
Tahali, Ahmad
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM ADAT DI DESA BINANGGA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI Tahali, Ahmad; Munarif; Sauki Alhabsyi, Muhamad; Atma R. Massi, Randy; Ananda Almahdali, Atika
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/comparativa.v6i1.200

Abstract

The application of customary law sanctions in Binangga Village plays a significant role in maintaining social harmony and resolving conflicts through a restorative approach aimed at improving relations between residents and emphasizing the importance of customary norms. Conflict resolution mechanisms that prioritize deliberation and involve traditional leaders as mediators make customary law more accepted by the community. Factors supporting its effectiveness include the level of community compliance with cultural values, the role of respected traditional leaders, and a restorative approach. However, challenges such as modernization, globalization, internal conflicts, and differences with national laws are obstacles. Therefore, synergy between indigenous peoples, government and national law is needed to maintain the relevance and effectiveness of customary law in the face of continuously developing social dynamics.
Isbat Awal Ramadan dan Syawal Tahun 2030 M/1451 H (Sistem Ephemeris Hisab Rukyat) syafaat; Tahali, Ahmad; Syarief Hidayatullah, Muhammad
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2 (2025): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ilmu falak dalam dunia Islam merupakan pencapaian besar yang sangat penting, terutama dalam menentukan waktu dan arah ibadah seperti salat, puasa, haji, dan arah kiblat. Di Indonesia, perbedaan penetapan awal Ramadan dan Syawal hampir terjadi setiap tahun, yang disebabkan oleh adanya perbedaan metode hisab dan rukyat serta perbedaan pandangan antar ormas Islam. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, digunakan sistem ephemeris hisab rukyat yang mampu memprediksi awal bulan bahkan hingga sepuluh tahun ke depan dengan tingkat ketelitian tinggi. Sistem ephemeris bekerja dengan menghitung data astronomis matahari dan bulan secara terperinci setiap jam. Sistem ini menjadi metode yang banyak digunakan, terutama karena dukungan dari Departemen Agama RI melalui program WinHisab v.20 milik Badan Hisab Rukyat. Data ephemeris ini diterbitkan setiap tahun dalam buku "Ephemeris Hisab Rukyat" dan mencakup berbagai parameter astronomis penting. Berdasarkan perhitungan dengan sistem ini, awal Ramadan tahun 2030 diperkirakan jatuh pada Sabtu, 5 Januari 2030, dan awal Syawal pada Ahad, 4 Februari 2030
EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIWILAYAH SULAWESI TENGAH Tahali, Ahmad; Said, Idrus M; Gafar Mallo, Abdul
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v4i2.114

Abstract

Pembinaan kepada narapidana korupsi adalah tujuan dari penjara adalah untuk menyadarkan manusia akan perbuatannya dan dapat diterima oleh masyarakat. (1) Efektivitas pembinaan terhadap narapidana korupsi belum berjalan dengan baik, sehingga pembinaan tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah sel yang sudah melebihi daya tampung narapidana. Kedua petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai dan pembinaan yang belum berpengalaman tidak berjalan dengan baik. Ketiga, kurangnya partisipasi warga binaan untuk mengikuti pembinaan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi petugas terhadap narapidana. (2) Model pembentukan Lembaga Pemasyarakatan meliputi: bimbingan keagamaan, pembinaan keterampilan dan pembinaan jasmani dan rohani. Pembinaan penekanan pemahaman agama kepada narapidana. Pembinaan adalah pembinaan keterampilan untuk mengembangkan bakat narapidana. Sedangkan pembinaan peremajaan jasmani dan rohani adalah dengan memberikan narapidana.
TRADISI PUNGGAHAN (MENYAMBUT BULAN RAMADHAN) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN LAMPASIO KABUPATEN TOLI-TOLI Ahmadun, Ahmadun; Tahali, Ahmad
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1 (2023): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v5i1.126

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Kebudayaan Indonesia secara sempit dapat diartikan sebagai semua kebudayaan daerah yang ada sebelum berdirinya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Semua kebudayaan daerah dari kebudayaan suku bangsa lain yang satu sama lain di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia. Adapun trasidi yang dilakukan oleh masyarakat Lampasio yakni tradisi punggahan. 1) Nilai yang terkandung dalam proses tradisi punggahan (menyambut bulan Ramadhan) yaitu: a) Nilai rasa syukur. Rasa syukur dilakukan dengan mengadakan pembacaan doa atas nikmat yang Allah SWT, berikan. b) Nilai ibadah, yaitu dengan pembacaan tahlilan untuk orang yang telah meninggal dunia. c) Nilai kearifan lokal, yaitu masyarakat senantiasa menjaga setiap tradisi yang ada yaitu dengan mengadakan acara punggahan. d) Nilai ukuwah islamiyah, yaitu untuk selalu menjalin talisilaturrahmi lewat acara punggahan. 2) Tradisi punggahan (menyambut bulan Ramadhan) dalam tinjauan hukum Islam. Secara syar’i tradisi punggahan tidak bertentang dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan tradisi ini mempunyai nilai secara Islam. Punggahan merupakan ungkapan kebahagiaan akan datangnya bulan Ramadhan dan mendoakan orang yang telah mendahului kita.
FENOMENA LGBT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Canu, Ubaidillah; Tahali, Ahmad
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 5 No. 2 (2023): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v5i2.157

Abstract

Kajian ini berupaya mendiskusikan fenomena LGBT dalan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam. Secara umum, fenomena LGBT dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi, 1) klasifikasi agama yang diwakili oleh tokoh agama dan organisasi keagamaan khususnya Islam, dan 2) aktivis Hak Asasi Manusia. LGBT merupakan problem biologis dan sosiologis. Sebagai problem biologis, LGBT adalah penyakit yang memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Adapun sebagai problem sosiologis, LGBT adalah epidemi sosial yang disebabkan oleh aspek lingkungan maupun interaksi tertentu yang menyebabkan kontaminasi. LGBT merupakan fenomena yang hadir dalam dua entitas, yaitu entitas tertutup dan terbuka. Entitas tertutup adalah keadaan seseorang yang terjangkit gangguan LGBT dan memilih menutup diri, sedangkan entitas terbuka adalah mereka yang terhimpun dalam suatu wadah gerakan terstruktur dan mengkampanyekan ide LGBT. Dalam tinjauan HAM dan hukum Islam, kaum LGBT dalam entitas tertutup harus dilindungi dan perlu diobati hingga sembuh. Adapun dalam entitas terbuka, komunitas LGBT yang terang-terangan mengkampanyekan gagasan mereka, adalah sebuah penentangan terhadap norma-norma agama dan mengganggu hak asasi manusia lainnya, maka menurut hukum Islam dan perspektif hak asasi manusia, kegiatan tersebut harus dilarang, bahkan berakibat pada tindakan pelanggaran hukum yang berlaku
Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Telaah dari Sudut Pandang Hukum Islam Tahali, Ahmad; Gafar Mallo, Abdul
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i1.177

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), bertujuan memastikan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai martabat kemanusiaan. Ini melibatkan upaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan hukum anak juga diterapkan sesuai prinsip-prinsip Islam. Aspek-aspek tersebut mencakup memberikan pengetahuan akidah untuk memperkuat iman anak, memberikan pemahaman tentang ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), serta membentuk akhlak baik melalui latihan berbuat baik, taqwa, kejujuran, pemenuhan janji, dan usaha ikhlas dalam aktivitas anak. Dengan demikian, perlindungan hukum anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek moral dan spiritual untuk mencapai perkembangan holistik sesuai nilai-nilai Islam
Wanita dalam Sistem Kewarisan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tahali, Ahmad
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol 31 No 1 (2021): Mutu Layanan Pembelajaran, Tela'ah Tafsir dan Hukum
Publisher : Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52030/attadbir.v31i1.65

Abstract

Abstrak Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum kekeluargaan, karena ruang lingkup pembahasannya menyangkut tentang proses pelaksanaan pengalihan harta benda orang yang sudah meninggal kepada anggota keluarga yang masih hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pembagian kewarisan kepada wanita dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data ini dilakukan yakni dengan membaca buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisis semua isi yang berkaitan dengan penelitian. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak mewaris anak perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan (2:1), hal ini didasarkan karena tanggung jawab anak laki-laki lebih besar dibanding tanggung jawab anak perempuan. Sementara analisis sosiologi hukum Islam terhadap kedudukan wanita dalam kewarisan. Memang terjadi problematika di kalangan masyarakat. Ada yang menggunakan pembagian dalam kaca mata agama, ada juga yang menggunakan sistem kekeluargaan (kebiasaan). Dengan demikian maka perbedaan tersebut adalah seimbang dan adil. Kata Kunci : Sistem Kewarisan Wanita, Sosiologi Hukum Islam
Co-Authors Ahmadun, Ahmadun Ananda Almahdali, Atika Atma R. Massi, Randy Canu, Ubaidillah Gafar Mallo, Abdul Munarif Said, Idrus M Sauki Alhabsyi, Muhamad Syafaat Syarief Hidayatullah, Muhammad