Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tamaddun RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal Sosiologi Kontemporer Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Paradigma Journal of Administration
Nurkaidah, Nurkaidah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja Serang, Palerias; Bahri, Syamsul; Nurkaidah, Nurkaidah
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6419

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Toraja serta faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Metode kualitatif deskriptif diterapkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci (pejabat struktural, petugas, dan pemohon), dan kajian dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan IMB telah mencapai tingkat efektivitas signifikan, ditandai oleh ketepatan waktu penyelesaian permohonan, kecermatan verifikasi dokumen, dan gaya pelayanan profesional-ramah. Faktor determinan utama mencakup Kesadaran Masyarakat terhadap kepatuhan prosedural, Aturan yang Jelas dan transparan, Organisasi yang Terstruktur dengan koordinasi optimal, Pendapatan yang Memadai dari retribusi untuk pengembangan sarana, serta Kemampuan dan Keterampilan Petugas yang mumpuni. Pemanfaatan teknologi informasi berperan krusial dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses. Temuan ini mengonfirmasi bahwa komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung telah berdampak positif pada kepuasan masyarakat. Implikasi kebijakan merekomendasikan intensifikasi sosialisasi prosedur, pelatihan berkala petugas, dan pengembangan sistem online terintegrasi untuk menjaga konsistensi kualitas layanan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola pelayanan perizinan di daerah berkarakteristik serupa. This study examines the effectiveness of Building Permit (IMB) services at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in Tana Toraja Regency and its determinant factors. A descriptive qualitative method was employed, utilizing participatory observation, in-depth interviews with 15 key informants (structural officials, officers, and applicants), and secondary document analysis. Results indicate that IMB services have achieved significant effectiveness, characterized by timely processing, accuracy in document verification, and professional-friendly service delivery. Key determinants include Public Awareness of procedural compliance, Clear and Transparent Regulations, a Well-Structured Organization with optimal coordination, Adequate Revenue from retribution for infrastructure development, and sufficient Employee Competence and Skills. The utilization of information technology played a crucial role in enhancing transparency and process efficiency. These findings confirm that the local government’s commitment to strengthening human resource capacity and supporting infrastructure has positively impacted community satisfaction. Policy implications recommend intensifying procedural socialization, regular staff training, and integrated online system development to maintain service quality consistency. The study provides practical contributions for improving permit service governance in regions with similar characteristics, emphasizing the synergy between institutional readiness and community engagement in public service optimizationretribution management.
Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Pada Program Penanganan Stunting Nisa, Siti Musafira; Bahri, Syamsul; Nurkaidah, Nurkaidah
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6421

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dalam program penurunan stunting di Kota Makassar, dengan fokus pada peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari informan kunci, termasuk pejabat struktural dan fungsional Bappeda, serta operator Aksi Bangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan monev stunting di Kota Makassar telah berjalan dengan baik, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan pelatihan kader posyandu. Namun, tantangan utama meliputi ketidakakuratan data, ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah (OPD), serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola asuh anak. Studi ini mengidentifikasi lima faktor kunci yang memengaruhi efektivitas monev, yaitu ketersediaan data, komitmen pemimpin, penggunaan teknologi informasi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan sistem pendataan terintegrasi, peningkatan kapasitas kader, dan sosialisasi kebijakan yang lebih efektif. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pembangunan kesehatan berbasis bukti. This study aims to analyze the factors influencing the effectiveness of monitoring and evaluation (monev) implementation in stunting reduction programs in Makassar City, focusing on the role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda). The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Key informants include structural and functional officials of Bappeda, as well as Aksi Bangda operators. The results indicate that stunting monev in Makassar City has been implemented effectively, supported by adequate budget allocation and posyandu cadre training. However, major challenges include data inaccuracy, sectoral egos among regional apparatus organizations (OPD), and low public awareness of child-rearing practices. This study identifies five key factors affecting monev effectiveness: data availability, leadership commitment, information technology utilization, cross-sector coordination, and community participation. Recommendations include strengthening integrated data systems, enhancing cadre capacity, and improving policy socialization. The findings provide practical contributions to refining stunting reduction policies at the regional level, particularly in evidence-based health development contexts.
Transparansi Pelayanan Publik Di Era Digital Pada Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Perbatasan Nunukan Daud, Penisia; Nurkaidah, Nurkaidah; Mustapa, Zainuddin
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2373

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi transparansi dalam pelayanan publik untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nunukan, sebuah wilayah perbatasan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diimplementasikan namun masih belum optimal. Meskipun layanan secara resmi tidak dipungut biaya, transparansi tergerus oleh ketidakpastian operasional, termasuk tantangan sistemik seperti kelangkaan blangko, konektivitas jaringan yang tidak stabil, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi publik yang tidak memadai. Isu-isu ini tidak hanya terjadi di Nunukan tetapi mencerminkan tantangan nasional dalam penyampaian layanan digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan transformasi digital yang terpusat dengan realitas penyampaian layanan di lapangan pada daerah-daerah pinggiran. Studi ini mengusulkan model tata kelola hibrida yang lebih adaptif, yang menyeimbangkan eksplorasi digital dengan eksploitasi metode pelayanan konvensional yang telah terbukti untuk memastikan pelayanan publik yang inklusif dan efektif. This study analyzes the implementation of transparency in public services for the issuance of Electronic Identity Cards (KTP-el) and Family Cards (KK) at the Department of Population and Civil Registry (Disdukcapil) in Nunukan Regency, a border region of Indonesia. This research employs a qualitative case study approach, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. Data validity was ensured through source and method triangulation. The findings indicate that transparency is implemented but remains suboptimal. While services are officially free of charge, transparency is undermined by operational uncertainties, including systemic challenges like blanko shortages, unstable network connectivity, gaps in human resource capacity, and insufficient public socialization. These issues are not unique to Nunukan but reflect national challenges in digital service delivery. This study's primary contribution is demonstrating the tension between centralized digital transformation policies and the on-the-ground realities of service delivery in peripheral regions. It argues for a more adaptive, hybrid governance model that balances digital exploration with the exploitation of proven conventional service methods to ensure inclusive and effective public services.
Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Syariah Islam Nurkaidah, Nurkaidah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 11 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i11.9845

Abstract

Leadership in Islam is a crucial issue. Even after the Prophet Muhammad (peace be upon him) passed away, the first thing his companions did was elect a successor, not a successor as a Messenger or Prophet, but as a caliph. The rule of law and the enforcement of justice without discrimination depend on the leader. Therefore, electing a leader is neither trivial nor easy, especially when the leader is a non-Muslim or infidel, while the majority of the people are Muslims. Sheikh Yusuf Qaradawi stated in his Contemporary Fatwa that when someone hammers a nail into a person's head to elect, they are testifying that that person is worthy of being a leader for the Muslims, and all will be held accountable by Allah SWT on the Day of Judgment.
Co-Authors Alifyadi, Muh.Rizky Andi Rasyid Pananrangi Daud, Penisia H. Ali, Aisyah Nur Azizah Hera, Jordanus Igo Kasmudin Mustapa Latifah, Putri Lewapadang, Mutiara mal, Syamsuddin Nisa, Siti Musafira Pawa, Alvin Marcelo Rakmeni, Nelson Salsabila, Amanda Serang, Palerias Siagian, Monica Ramma Sofyan , Ryan Rayhana Sunra, La Syamsuddin Maldun Syamsul Bahri Tompo, Natsir