Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik Syarifuddin, Said
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v4i1.6754

Abstract

This study aims to reveal the view of Imam Malik about maslahat as an independent proposition in the determination of Islamic law. Trying to explain the terminology of maslahat, uncovering the dimensions of maslahat in the determination of Islamic law, analyzing maslahat as a basis of Islamic law that stands alone to establish Islamic law according to Imam Malik, and citing examples of Imam Malik's fatwa based on consideration of maslahat. This paper is a qualitative descriptive study using a multidisciplinary approach including normative, philosophical, and sociological approaches. This study shows that maslahat contains two sides, namely attracting or bringing benefit and rejecting or avoiding harm in order to maintain the goals of shari'ah, the establishment of Islamic law aims at realizing human benefit that is universal, generally accepted and lasting for all humans and in all circumstances. Imam Malik is of the view that maslahat can be used as a basis for independent legal considerations, without the need for legitimation of the shar'i proposition. For example, Imam Malik establishes the saliva of a holy dog. The fatwa is not in line with the instructions of the hadith that classify it as unclean. Imam Malik was not the first scholar to settle such a law, but his companions had experienced such cases, they then resolved these problems by issuing fatwas that were "contrary to" the instructions of zhahir nas. Therefore, the renewal of Islamic law can be done through maslahat considerations, such as those taken by Imam Malik, in order to provide legal answers to problems faced by the community, so that Islamic law appears to live dynamically in a society that continues to experience changes and developments.
Community Economic Development Strategy Through Sago Development in Indragiri Hilir District Syarifuddin, Said; lamin, lamin
Adpebi Science Series 2022: 1st AICMEST 2022
Publisher : ADPEBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Sago has an important meaning for the people of Indragiri Hilir Regency, both as a source of food in times of difficulty in getting rice and now and in the future that can be managed and developed as an alternative food source. Besides being able to be processed into food sources, sago can also be used as industrial raw materials. Indragiri Hilir Regency is very suitable for sago plants because its lowland area is peaty and drained by several rivers. However, until now there is no industry that processes it into finished goods. The purpose of this study is to develop a strategy for the Regional Government in developing a sago-based community economy, which is expected to be able to build downstream industries that produce finished goods. The method used in this study is a System Literature Review, to identify, evaluate, and interpret all journal articles and strategies for sago-based economic development. The results of the study found sago management strategies and development patterns through development programs through related OPDs and establishing cooperation with companies both local and outside the region in the short term and exports for the long term.
Coconut-Based Community Economic Development Strategy In Indragiri Hilir Regency Syarifuddin, Said
ADPEBI International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Adpebi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.546 KB) | DOI: 10.54099/aijbs.v2i1.106

Abstract

Indragiri Hilir Regency is an area that has the largest coconut plantation in Indonesia, covering an area of ​​12% of Indonesian coconuts. Most of the ownership belongs to local farmers. This of course will greatly affect the level of the community's economy because about 70% of the people depend on coconut. The purpose of this study is to develop a strategy for the local government to develop a coconut-based community economy, which is expected to be able to overcome fluctuations in coconut prices. The method used in this research is System Literature Review. This method is used to identify, evaluate, and interpret all journal articles and strategies for coconut-based economic development. The results of the study found coconut management strategies and the pattern of developing BUMD and BUMDes through development programs through related OPD and collaborating with companies both local and outside the region in the short term and exporting for the long term.    
Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan dan Oprasional Studi Khusus: Kafe Naf Space Di Makassar Rahman, Abd; Darmawangsa, Andi; Syarifuddin, Said
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15699380

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan dan operasional di Kafe Naf Space, sebuah usaha kuliner yang dirikan oleh mahasiswa UKM Kewirausahaan Universitas Muslim Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, khususnya dalam aspek keuangan dan operasional yang sering kali diabaikan oleh pelaku usaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kafe Naf Space telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, penerapan kejujuran dan transparansi dalam harga, penggunaan bahan baku halal, serta pembagian keuntungan secara adil dalam kerja sama bazar bersama organisasi mahasiswa. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi syariah di kalangan pengelola, serta tantangan dalam menjaga konsistensi nilai syariah dalam operasional harian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan, Kafe Naf Space menunjukkan komitmen untuk menjalankan prinsip ekonomi syariah secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini menjadi contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik usaha mikro berbasis komunitas mahasiswa.
Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding (Studi Kasus Perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks) Abdillah, Ikram; Raehana, Syarifa; Akil, M.; Lawang, Hasanna; Syarifuddin, Said
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15837474

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di tingkat banding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, perbedaan pendekatan antara tingkat pertama dan banding, serta tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding melakukan evaluasi menyeluruh terhadap putusan tingkat pertama, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad musyarakah. Hakim tingkat banding lebih menekankan aspek keadilan substantif dibandingkan pendekatan formal semata. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pedoman teknis serta kompleksitas akad syariah yang semakin berkembang
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi Di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke Lukmana, Annisa Aulia; Lawang, Hasanna; Syarifuddin, Said
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15927052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli bekatul yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Desa Amunkay, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Bekatul merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi yang bernilai ekonomis dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, termasuk untuk babi. Latar belakang dari penelitian ini muncul karena babi merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi ini dalam syariah, walaupun bekatul sendiri merupakan barang yang halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menafsirkan data berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli bekatul untuk pakan ternak babi telah menjadi aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang signifikan dan memberikan manfaat ekonomi nyata. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun penipuan, serta dilakukan secara sukarela dan transparan. Berdasarkan Fatwa MUI Sulawesi Selatan serta kaidah maslahah mursalah, aktivitas ini dapat dibolehkan selama tidak ada keterlibatan langsung dalam konsumsi atau produksi babi. Namun, kaidah Saad adz-Dzari’ah mengingatkan adanya potensi keterlibatan tidak langsung dalam hal yang dilarang, sehingga perlu kehati-hatian.  Dengan demikian, jual beli bekatul untuk pakan ternak babi dikategorikan sebagai mubah, dengan syarat pelaku usaha tetap menjaga niat dan tidak secara langsung mendukung produksi babi. Pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan berperan dalam memberikan edukasi agar praktik ini tetap berada dalam koridor syariah.