Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Proses Persidangan Di Indonesia Syam, Nur Rahmayana; Marsuni, Lauddin; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum kesaksian Justice Collaborator dalam proses persidangan dan perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam proses persidangan. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dibahas secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum justice collaborator pada persidangan belum diatur secara jelas dan rinci. Dan masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum dalam menentukan Justice Collaborator (2) Perlindungan hukum terhadap justice collaborator, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. The research objective is to analyze the legal position of Justice Collaborator's testimony in the trial process and the legal protection of Justice Collaborator in the trial process. This research uses primary and secondary data that is obtained and collected, then analyzed qualitatively which is then discussed descriptively by outlining the problems and solutions related to this research. The results of this research show that: (1) The legal position of justice collaborators at trials has not been regulated clearly and in detail. And there are still differences in perspective between law enforcers in determining Justice Collaborators (2) Legal protection for justice collaborators cannot be prosecuted legally, either criminally or civilly for testimony and/or reports that they will, are giving, or have given, except for testimony or the report was not provided in good faith.

Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Ramli, Rahmat; Hafidz, Ma'ruf; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis delik perbuatan ojek online sebagai perantara jual beli narkotika dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normati. Hasil penelitian bahwa dalam kasus pengemudi ojek online yang terlibat sebagai perantara dalam transaksi narkoba, ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the offence of online motorcycle taxis as intermediaries in buying and selling narcotics, which can be used as a reason to eliminate illegal acts. This type of research uses normative research. The results of the study show that in the case of online motorcycle taxi drivers who are involved as intermediaries in drug transactions, there are aspects of criminal law and reasons for eliminating criminal penalties that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in life. Public. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to ensure the achievement of justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian Risnaeni, Risnaeni; Razak, Askari; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice yang diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selaya kurang efektif karena Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasiitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya., Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kepu Selayar diantaranya Pemahaman masyarakat tentang tujuan Restorative Justice masih kurang, Restorative Justice hanya diatur oleh peraturan Jaksa Agung dan Intervensi keluarga dan pihak ketiga. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of restorative justice implemented by the Kep District Prosecutor's Office. Appropriate for criminal acts of theft. Suppose you look at the type of this research. In that case, this research is empirical legal research and was conducted in the Selayar Islands Regency Legal Area, specifically at the Selayar Islands District Prosecutor's Office. The results of this research show that: Based on the research that has been conducted, the implementation of Restorative Justice in the Selaya Islands District Prosecutor's Office is less effective because several factors influence the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in criminal acts of theft, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, Community Factors, Cultural Factors, several factors influence the implementation of restorative justice at the Kepu Selayar District Prosecutor's Office, including public understanding of the objectives of Restorative Justice is still lacking, Restorative Justice is only regulated by the Attorney General's regulations and family and party intervention.

Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum Basir, Basir; Nawi, Syahruddin; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perbuatan dan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan delik kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the criminal actions and responsibilities of children who conflict with the law due to traffic accidents in which the victim dies. This type of research uses normative research. The research results show that in the case of children in conflict with the law, there are aspects of criminal law and reasons for the abolition of crime that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in society's life. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to achieve justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Rahman, A. Rizka; Thalib, Hambali; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam TPPU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menunjukkan tren peningkatan transaksi mencurigakan yang melibatkan money changer, mengindikasikan masih lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan. Faktor internal seperti sistem pengawasan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran pengelola, dan keterlibatan oknum menjadi penyebab utama. Faktor eksternal meliputi regulasi yang belum optimal dan perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi ilegal. Studi ini juga mengkaji implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) dan peran Bank Indonesia dalam pengawasan melalui regulasi dan digitalisasi sistem pembayaran. Rekomendasi fokus pada penguatan pengawasan internal, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi risiko TPPU melalui money changer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan pengawasan dan pencegahan pencucian uang di sektor KUPVA Bukan Bank. This study aims to identify the forms of involvement of Non-Bank KUPVA in money laundering crimes and the influencing factors. Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) statistics indicate an increasing trend of suspicious transactions involving money changers, reflecting weak oversight and potential misuse. Internal factors such as inadequate internal control systems, low awareness among operators, and involvement of insiders are the main causes. External factors include insufficient regulations and technological advancements facilitating illegal transactions. This study also examines the implementation of Know Your Customer (KYC) principles and the role of Bank Indonesia in supervision through regulations and payment system digitalisation. Recommendations emphasise strengthening internal supervision, education, and cross-sector collaboration to minimise the risk of money laundering via money changers. The results are expected to serve as a reference for improving oversight policies and money laundering prevention in the Non-Bank KUPVA sector.

Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Renaldi, Reno; Nawi, Syahruddin; Arsyad, Nasrullah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Examining the Application of the Offense of Unauthorized Absence for a Maximum of Four Days in the Military Penal Code: A Juridical Analysis.The Indonesian National Armed Forces (TNI) not only serve as the primary force of the national defense system of the Republic of Indonesia but also fulfill the responsibility of implementing state defense policies to uphold national sovereignty, preserve territorial integrity, protect the nation's safety, carry out military operations for war and military operations other than war, and actively participate in regional and international peacekeeping missions as a component of national security support, thereby ensuring the effective realization of the principles of Pancasila in line with the unity of the Indonesian Unitary State. The objective of this study is to examine the provisions or regulations in the military, specifically pertaining to the unauthorised absence of TNI personnel for a maximum of four days under the Military Penal Code subsequent to the implementation of the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. The primary data were directly acquired from the research site, encompassing records of instances pertaining to Unauthorised Absence for a duration of up to four days throughout the years 2022-2023. Secondary data were acquired by a comprehensive examination of literature, whilst tertiary data covered a range of letters, reference books, and official papers released by pertinent authorities.The findings reveal the existence of TNI personnel who engage in unauthorized absence for a maximum of four days, which constitutes a criminal offense within the Military Penal Code and is considered an act of indiscipline according to the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, thereby subject to disciplinary punishment. The research findings emphasise the alignment between the Military Penal Code and the Indonesian Law Number 25 of 2014, which pertains to Military Discipline Law. This alignment specifically addresses the issue of unauthorised absence for a maximum of four days, aiming to eliminate any ambiguity or differing viewpoints and ensure legal certainty.

Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Renaldi, Reno; Nawi, Syahruddin; Arsyad, Nasrullah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9921

Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.Prajurit TNI bukan hanya sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara Republik Indonesia, akan tetapi juga bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional termasuk sebagai komponen pendukung keamanan negara sehingga implementasi butir-butir Pancasila dapat terealiasi dengan baik seiring dengan kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan atau aturan di Militer khususnya mengenai ketidakhadiran prajurit TNI paling lama empat hari di dalam KUHPM setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Peneletian ini menggunakan data Primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu berupa data perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) paling lama empat hari tahun 2022 – 2023, data sekunder melalui studi kepustakaan dan data tersier meliputi berbagai surat, buku referensi, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait.Hal ini menunjukkan pula bahwa masih ditemukannya Prajurit TNI yang melakukan ketiudakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang mana di dalam KUHPM merupakan suatu tindak pidana dan menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan tindakan indisipliner sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin.Hasil penelitian ini adalah mengenai keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari, sehingga tidak memunculkan berbagai pandangan maupun pendapat bahkan multitafsir guna terwujudnya kepastian hukum.

Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Syafri Mulyadi; Bima, Muh. Rinaldy; Arsyad, Nasrullah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21078

The advocacy profession is known as a noble profession (officium nobile). Advocates are considered noble because they dedicate themselves and their obligations to the interests of society, not solely to their own interests. Legal counsel, often referred to as advocates, are part of the four pillars of law enforcement and must cooperate with other law enforcement officials police, prosecutors, and judges to achieve justice for society. Article 1, paragraph 1, of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates states that an advocate is a person who professionally provides legal assistance, both inside and outside the court, fulfilling the requirements stipulated by this Law. Legal counsel holds a crucial position in the criminal justice system. This research aims to determine the effectiveness of advocates in fulfilling the rights of suspects. In practice, the rights of suspects are often disregarded during criminal investigations, particularly at the investigative stage. This discrepancy between the legal mandate (Das Sein) and the reality on the ground (Das Sollen) is a matter of serious concern and requires in-depth analysis to understand the challenges and formulate effective solutions to prevent such practices from recurring in future criminal investigations. Keywords: Advocate, Legal Counsel, Suspect, Investigation, Criminal Case.

EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK Fitri Handayani, Nur Aini; Arsyad, Nasrullah; Sutiawati, Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i1.439

Abstract: This study aims to determine and analyze the Effectiveness of investigation into criminal acts sexual violence againist children. The research used by the author is the Empirical Law research method. The results of the study indicate that investigation into criminal acts of violence against children have not been effective besause there are still many obstacles experienced by the police in carrying out their investigations.Suggestions for this research are the Makassar City Police Resort needs to get serious attention from the government to increase the budget, provide counseling to the law related to children and the need to increase the quality and quantity of law enforcement officers in the PPA Unit Polrestabes Makassar in order to realize the implementation of the investigation can run effectively and supervision The Makassar City Police Resort provides adequate facilities and facilities at the PPA Polrestabes Makassar Unit. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaanpenyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Hukum Empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak belum efektif dikarenakan masih banyak kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikannya. Rekomendasi penelitian iniKepolisian Resort Kota Besar Makassar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan seksual kepada anak dan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan sehingga penyidikan tersebut dapat berjalan efektif serta hendaknya pimpinan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memberikan sarana dan fasilitas yang memadai di Unit PPA Porestabes Makassar.

Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System Hasrah, Nur; Arsyad, Nasrullah; Hasyim, Satrih
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v2i1.1016

This study aims to determine and analyze legal protection for victims of gender discrimination in Indonesian criminal law, especially based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that Law Number 39 of 1999 has regulated the principles of gender equality and protection against discrimination, but its implementation still faces various challenges. There are still gaps in the application of the law, weak enforcement of sanctions against perpetrators of gender discrimination, and minimal public awareness of their rights. In addition, this study also discusses the relationship with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which has been ratified by Indonesia but has not been fully implemented in the national legal system. strengthening regulations for the government and legislative institutions to formulate legal policies that are more responsive to gender discrimination issues. In addition, law enforcement officers and human rights protection institutions such as the National Commission on Violence Against Women and the National Human Rights Commission are also recommended to increase the effectiveness of case handling and victim advocacy. Increasing public legal awareness through gender-based legal education is also important so that legal protection can run optimally.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search