Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Proses Persidangan Di Indonesia Syam, Nur Rahmayana; Marsuni, Lauddin; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum kesaksian Justice Collaborator dalam proses persidangan dan perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam proses persidangan. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dibahas secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum justice collaborator pada persidangan belum diatur secara jelas dan rinci. Dan masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum dalam menentukan Justice Collaborator (2) Perlindungan hukum terhadap justice collaborator, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. The research objective is to analyze the legal position of Justice Collaborator's testimony in the trial process and the legal protection of Justice Collaborator in the trial process. This research uses primary and secondary data that is obtained and collected, then analyzed qualitatively which is then discussed descriptively by outlining the problems and solutions related to this research. The results of this research show that: (1) The legal position of justice collaborators at trials has not been regulated clearly and in detail. And there are still differences in perspective between law enforcers in determining Justice Collaborators (2) Legal protection for justice collaborators cannot be prosecuted legally, either criminally or civilly for testimony and/or reports that they will, are giving, or have given, except for testimony or the report was not provided in good faith.

Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Ramli, Rahmat; Hafidz, Ma'ruf; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis delik perbuatan ojek online sebagai perantara jual beli narkotika dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normati. Hasil penelitian bahwa dalam kasus pengemudi ojek online yang terlibat sebagai perantara dalam transaksi narkoba, ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the offence of online motorcycle taxis as intermediaries in buying and selling narcotics, which can be used as a reason to eliminate illegal acts. This type of research uses normative research. The results of the study show that in the case of online motorcycle taxi drivers who are involved as intermediaries in drug transactions, there are aspects of criminal law and reasons for eliminating criminal penalties that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in life. Public. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to ensure the achievement of justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian Risnaeni, Risnaeni; Razak, Askari; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice yang diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selaya kurang efektif karena Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasiitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya., Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kepu Selayar diantaranya Pemahaman masyarakat tentang tujuan Restorative Justice masih kurang, Restorative Justice hanya diatur oleh peraturan Jaksa Agung dan Intervensi keluarga dan pihak ketiga. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of restorative justice implemented by the Kep District Prosecutor's Office. Appropriate for criminal acts of theft. Suppose you look at the type of this research. In that case, this research is empirical legal research and was conducted in the Selayar Islands Regency Legal Area, specifically at the Selayar Islands District Prosecutor's Office. The results of this research show that: Based on the research that has been conducted, the implementation of Restorative Justice in the Selaya Islands District Prosecutor's Office is less effective because several factors influence the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in criminal acts of theft, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, Community Factors, Cultural Factors, several factors influence the implementation of restorative justice at the Kepu Selayar District Prosecutor's Office, including public understanding of the objectives of Restorative Justice is still lacking, Restorative Justice is only regulated by the Attorney General's regulations and family and party intervention.

Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum Basir, Basir; Nawi, Syahruddin; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perbuatan dan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan delik kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the criminal actions and responsibilities of children who conflict with the law due to traffic accidents in which the victim dies. This type of research uses normative research. The research results show that in the case of children in conflict with the law, there are aspects of criminal law and reasons for the abolition of crime that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in society's life. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to achieve justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Rahman, A. Rizka; Thalib, Hambali; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam TPPU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menunjukkan tren peningkatan transaksi mencurigakan yang melibatkan money changer, mengindikasikan masih lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan. Faktor internal seperti sistem pengawasan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran pengelola, dan keterlibatan oknum menjadi penyebab utama. Faktor eksternal meliputi regulasi yang belum optimal dan perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi ilegal. Studi ini juga mengkaji implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) dan peran Bank Indonesia dalam pengawasan melalui regulasi dan digitalisasi sistem pembayaran. Rekomendasi fokus pada penguatan pengawasan internal, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi risiko TPPU melalui money changer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan pengawasan dan pencegahan pencucian uang di sektor KUPVA Bukan Bank. This study aims to identify the forms of involvement of Non-Bank KUPVA in money laundering crimes and the influencing factors. Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) statistics indicate an increasing trend of suspicious transactions involving money changers, reflecting weak oversight and potential misuse. Internal factors such as inadequate internal control systems, low awareness among operators, and involvement of insiders are the main causes. External factors include insufficient regulations and technological advancements facilitating illegal transactions. This study also examines the implementation of Know Your Customer (KYC) principles and the role of Bank Indonesia in supervision through regulations and payment system digitalisation. Recommendations emphasise strengthening internal supervision, education, and cross-sector collaboration to minimise the risk of money laundering via money changers. The results are expected to serve as a reference for improving oversight policies and money laundering prevention in the Non-Bank KUPVA sector.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search