Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Raya, Muhammad Yaasiin
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : El-Iqtishady

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA AKHIR DAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11846

Abstract

Abstract Accountability for the current fiscal year is based on principles that are in line with the principles of good governance. These principles are set forth through the application of classical principles and new principles in the accountability of state finances. Accountability of state finances at the end of the fiscal year that carries out responsibility is the head of the office or agency to superiors and to higher officials. Accountability of the State finances after the end of the fiscal year that is accountability through the judicial institution, namely the existence of state financial losses that must be accounted for in the relevant court, namely the court of corruption in the general court handling cases of state losses. Keywords: Accountability, Budget, State Finance. Abstrak Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara. Kata Kunci : Anggaran, Keuangan Negara, Pertanggungjawaban.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam Solihin, Muh; Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v3i1 Juni.22142

Abstract

Abstract This study discusses the mechanism of e-money transactions based on Bank Indonesia Regulation Number 20/06/Pbi/2018 starting from the flow of electronic money transactions, monitoring electronic money itself, to its use as a means of payment in trade transactions, linked to the perspective of Islamic law with the aim of knowing whether the existing mechanisms in the transaction process using e-money are in line with Islamic teachings, both in terms of contracts and transactions so that they do not provide understanding and answer problems related to e-money in the perspective of Islamic law. This type of research is library research, where data is collected, compiled, clarified, and examines the subject matter, then describes it through literature or references related to the title of this research. The results of this study indicate that the use of modern technology as a non-cash payment instrument has grown rapidly accompanied by various innovations that lead to its use being more efficient, safe, fast and convenient, currently emerging payment innovations using electronic money (E-money). with Bank Indonesia regulation Number 20/06/PBI/2018 as a financial institution has an interest in ensuring that this payment instrument is more secure, not easily damaged, and practically carried anywhere. Electronic money in Islam is allowed as a means of payment in accordance with sharia principles, the burden of facility services is in the form of real costs and must be delivered correctly to electronic money users according to sharia and applicable laws. Keywords: Bank Indonesia Regulations, E-Money, Islamic Law, Payment Instruments. Abstrak Penelitian ini membahas tentang mekanisme transaksi e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 mulai dari alur transaksi uang elektronik, pengawasan uang elektronik itu sendiri, hingga digunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, dikaitkan perspektif hukum Islam dengan maksud mengetahui apakah mekanisme yang ada dalam proses transaksi menggunakan e-money sudah sejalan dengan ajaran Islam, baik dari segi akad dan transaksinya sehingga tidak memberikan pemahaman dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan e-money dalam perspektif hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian library research, yaitu data dikumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, serta mengkaji pokok masalah, kemudian menguraikannya melalui literature atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money) hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor20/06/PBI/2018 sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan praktis dibawa kemana saja. Uang elektronik dalam Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, beban layanan fasilitas berupa biaya riil dan harus disampaikan secara benar kepada pengguna uang elektronik menurut syariah dan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci : Alat Pembayaran, E-Money, Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT HAJI DAN UMRAH PADA FIFGROUP CABANG MAKASSAR Hamzah, Harzaila Nur Ayunita; Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26076

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, dengan rumusan masalah (1) bagaimana mekanisme kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP ? (2) bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai kredit haji dan Umrah? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menguraikan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung di lapangan dan apa yang sebenarnya terjadi dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara langsung dan dokumentasi kepada pihak FIFGROUP yang dikumpulkan langsung dari tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme pembiayaan (kredit) Umrah dan haji di FIFGROUP Makassar yaitu penerapan ijarah multijasa sebagai akad dari pembiayaan Umrah dan haji dikarenakan komponen paket dari Umrah dan haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya berupa barang. Sebelum menggunakan akad ijarah multijasa, sharia multifinance astra menggunakan akad kafalah bil ujrah namun dinilai belum tepat. (2) Dalam Islam praktek perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Pandangan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, tidak bertentangan dengan hukum Islam adapun landasan hukum yang digunakan yaitu dalam surah QS. al-Baqarah/2:196. Implikasi dari penelitian ini ialah FIFGROUP perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk dana talangan Umrah, dan memberikan kejelasan kepada nasabah untuk akad kafalah bil ujrah atau Ijarah multijasa yang telah ditentukan dan sebaiknya FIFGROUP dalam pemberangkatan jamaah Umrah dan haji para nasabah diwajibkan terlebih dahulu melunasi sisa tanggungan pemberangkatan Umrah dan haji. Kata Kunci : Hukum Islam, Kredit Haji, dan Umrah Abstract The title of this research is a review of Islamic law on Hajj and Umrah credit at FIFGROUP Makassar branch, with the formulation of the problem (1) what is the mechanism for Hajj and Umrah credit at FIFGROUP? (2) what are the provisions of Islamic law regarding Hajj and Umrah credits? The type of research used in this research is descriptive qualitative which describes the data obtained during the research in the field and what actually happened with the type of field research. In this study, which was conducted to collect data, namely by means of direct interviews and documentation to the FIFGROUP which were collected directly from the research site. Umrah and Hajj financing because the package components of Umrah and Hajj are dominant in the form of services and the rest in the form of goods. Prior to using the multi-service irang contract, sharia multi-finance astra used the kafalah bil ujrah contract but it was deemed not appropriate. (2) In Islam, the practice of credit (borrowing and borrowing) is not prohibited, it is even recommended that a mutually beneficial relationship occurs which in turn results in brotherly relations. The view of Islamic law regarding the review of Islamic law on hajj and Umrah credit at the Makassar branch of FIFGROUP does not conflict with Islamic law as for the legal basis used, namely in surah QS. al-Baqarah/2:196. The implication of this research is that FIFGROUP needs to provide clarity on the contract used for the Umrah bailout product, and provide clarity to customers for the kafalah bil ujrah or multi-service Ijarah contract that has been determined and FIFGROUP should pay off the remaining balance. responsibility for the departure of Umrah and Hajj. Keywords: Hajj Credit, Islamic Law, and Umrah
INSTRUMEN EKONOMI PADA DANA JAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29689

Abstract

Abstrak Setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan yang senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Instrumen ekonomi lingkungan hidup menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana Penjamin untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Dana Jaminan, Instrumen Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pemulihan. Abstract Every economic activity is always in contact with environmental management, such as the exploitation of natural resources, both renewable and non-renewable, starting from the economic aspect that affects the quality of the environment. This research was conducted based on a literature study with various references to journals and books as well as some of the best and most updated articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, results of previous research, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. Environmental economic instruments emphasize the existence of economic benefits for the person in charge of the business and/or activity if they comply with the environmental requirements stipulated in the laws and regulations. Guarantee Funds for the Recovery of Environmental Functions are provided by Business Actors in the form of time deposits, joint savings, bank guarantees, insurance policies and others in accordance with the provisions of laws and regulations. Keywords: Economic Instruments, Environment, Guarantee Fund, Recovery.
REGULASI PEMERINTAH DALAM KEAMANAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN CRYPTO ASSET SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.34005

Abstract

Abstract Cryptocurrency is a digital currency system where users use digital payments for business activities carried out which function as standard currency. The type of research in this paper is legal research, namely finding the truth of coherence, whether the rule of law is in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles, and whether a person's actions are in accordance with legal norms (not just according to legal rules). or legal principles. Government regulations regarding Crypto Asset are regulated in laws and regulations. In an effort to control and maintain the security of Crypto Asset trading, it is regulated in Bappebti Regulation No. 5 of 2019 and its amendments. To guarantee legal certainty and protection for Cryptocurrency investors, as a form of legal protection for Cryptocurrency investors, all Cryptocurrency marketplaces must fulfill all the requirements set out in Bappebti rules by collecting all requested files, prioritizing the principles of proper business management, such as prioritizing the rights of futures exchange members to obtain open value and ensure that consumers remain protected. Keywords: Crypto Asset, Digital Investment, Regulation, Security, Trading.
ANALISIS KRITIS TERHADAP TULISAN Dr. Drs. Baharudin, M.H TENTANG KEDUDUKAN PERATURAN DESA DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62643

Abstract

Abstrak Tulisan ini menganalisis dan mengkritisi pandangan Dr. Drs. Baharudin, M.H. dalam karyanya berjudul “Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis” (dalam buku Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, 2021, hlm. 285–304). Fokus utama pembahasan terletak pada dua aspek, yaitu: (1) kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam sistem hukum nasional dan hierarki peraturan perundang-undangan; dan (2) pembentukan Perdes yang demokratis berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat serta asas good governance. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis, tulisan ini menemukan bahwa Perdes memiliki kedudukan hukum yang diakui (recognized regulations) berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya, pembentukan Perdes sering kali bersifat formalistik dan belum mencerminkan partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan hukum responsif Nonet & Selznick untuk menilai efektivitas Perdes dalam mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebutuhan lokal masyarakat desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa otonomi desa sebagai bentuk self-governing community masih terhambat oleh lemahnya kapasitas hukum aparatur desa, dominasi elit lokal, dan kurangnya mekanisme partisipasi substantif. Oleh karena itu, pembentukan Perdes yang demokratis memerlukan sinergi antara aspek legalitas, partisipasi publik, dan responsivitas terhadap nilai-nilai lokal. Kata Kunci: Peraturan Desa, Demokrasi Desa, Otonomi Asli, Partisipasi Publik, Hukum Responsif. Abstract This article critically analyzes the work of Dr. Drs. Baharudin, M.H., titled “Analysis of the Legal Position of Village Regulations and the Formation of Democratic Village Regulations” (in Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, 2021, pp. 285–304). The discussion focuses on two main aspects: (1) the legal status of Village Regulations (Perdes) within Indonesia’s national legal hierarchy, and (2) the democratic principles governing their formation, emphasizing public participation and good governance. Using a normative juridical approach combined with conceptual and historical methods, this study finds that Perdes holds a recognized legal position under Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011. Nevertheless, in practice, the formation of Perdes tends to be formalistic and lacks meaningful community involvement. The analysis employs Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Nonet & Selznick’s responsive law theory to assess whether Perdes effectively embodies democratic values and local needs. The study concludes that village autonomy, as a form of self-governing community, remains constrained by weak legal capacity, local elite domination, and limited substantive participation. Therefore, the creation of democratic Perdes requires an integration of legality, public participation, and local responsiveness. Keywords: Village Regulation, Local Democracy, Indigenous Autonomy, Public Participation, Responsive Law.
Co-Authors Akramunnas Akramunnas, Akramunnas Awaluddin Awaluddin Azis, Nur Asia Bariek Ramdhani Pababbari Basri, Ade Darmawan Citra Aulia Filanda Hamzah, Harzaila Nur Ayunita Iswandi, Heri Jamal, Indira Nur Fauzan, Ahmad Setiawan, Haidir Solihin, Muh Syarifuddin Syarifuddin