Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Window of Health : Jurnal Kesehatan Kosmik Hukum Jurnal Pemerintahan dan Politik Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum DedikasiMU: Journal of Community Service Innovative: Journal Of Social Science Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Pajrin, Rani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus Kajian HPRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)ak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten) Pajrin, Rani
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.47

Abstract

Persoalan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, sebab identik dengan komersialisasi karya intelektual. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Mahkamah Agung terdapat beberapa perkara yang telah diputus, hak cipta sebanyak 71 perkara, hak merek sebanyak 422 perkara, desain industri sebanyak 50 perkara dan hak paten sebanyak 23 perkara. Masalah dari jurnal ini adalah Pertama, bagaimanakah pengaturan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kedua, apakah dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan : Statute Approach, Conceptual  Approach serta  Comparative Approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ,atau pengadilan. Small Claim Court  didalam pelaksanaanya diatur didalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL Aminati, Anida Ayu; Kurniawan, Hafidz Rabbani; Zada, Fulvian Dzaki; Hasan, Refiana Andani; Prastya, Syera Nadia; Pajrin, Rani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i1.7979

Abstract

Tidak dapat dipungkiri, di era teknologi digital saat ini, media sosial menjadi bagian yang sangat vital dari setiap aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia. Misalnya, mengirim pesan untuk menanyakan kabar orang - orang terdekat, memposting tentang aktivitas sehari - hari di aplikasi - aplikasi digital, atau membuat konten yang dibagikan di media sosial untuk sekedar hiburan semata atau keuntungan finansial. Di samping berbagai kelebihan media sosial seperti mempermudah komunikasi,mempermudah mengetahui informasi di seluruh belahan bumi, dan sarana kreativitas. Ada pula kekurangannya, seperti pelanggaran privasi, munculnya situs - situs yang tidak senonoh, munculnya efek ketergantungan dan kecanduan, serta yang paling fatal yaitu terkait potensi pelanggaran hak cipta atas konten digital di media sosial. Pelanggaran hak cipta yang meluas terhadap konten digital di media sosial dalam beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Pelanggaran ini dimulai sebagai pelanggaran kecil dan berskala ringan, lalu berkembang menjadi pelanggaran serius dan berskala besar. Maka dari itu tujuan dari artikel ini adalah untuk menggunakan peraturan perundang-undangan guna melindungi konten digital di media sosial dengan memberikan perlindungan hak cipta.
MEMBUMIKAN PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU UMKM DI DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG Pajrin, Rani; Hadji, Kuswan; Panjawa, Jihad Lukis
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 7 No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v7i1.8760

Abstract

Merek merupakan salah satu aspek penting dalam mengenali dan melindungi suatu produk yang beredar di pasaran. Perlindungan merek sistemnya dilaksanakan secara first to file maka penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek produknya sehingga secara hukum dilindungi hak-haknya sebagai pemegang merek. Sosisalisasi dan edukasi dalam rangka pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dilakukan di Desa Trasan sebagai upaya dalam membumikan hak kekayaan intelektual khusunya hak merek. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan bahwa para pelaku usaha masih minim pengetahuan akan hukum kekayaan intelektual khususnya dalam rangka pendaftaran hak merek. Usaha yang dilakukan para pelaku UMKM masih secara konvensional. Kajian ini memberikan manfaat terhadap tingkat pengetahuan maupun tingkat kesadaran hukum terhadap proses pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang hukum merek menghasilkan tingkat pengetahuan dan sikap pelaku UMKM meningkat. Muncul kepatuhan hukum pada tahap compliance yaitu mulai muncul pengharapan terhadap perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif) Prabowo, Wahyu; Pajrin, Rani; Lamonti, Erinda
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v3i1.1470

Abstract

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki arti penting. Kegiatan usaha yang beragam di Indonesia, sering memunculkan permasalahan seperti adanya persamaan merek pada pokoknya/keseluruhan. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yakni antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan analisis terhadap studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi pemilik merek dari pelanggaran yang terjadi. Banyaknya kasus pelanggaran merek serupa yang terjadi di Indonesia membutuhkan kerjasama yang lebih tinggi antara pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia.
Arbitrase Internasional dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional Muharrom, Nur Wahid; Shabrina Ramadhani, Nur; Putra Magantara, Revaldo; Irawan , Tedy; Aulia, Najwa; Akbar Hernando, Fathan; Pajrin, Rani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11521

Abstract

Penyelesaian sengketa antar negara merupakan tantangan yang kompleks dalam hukum internasional. Salah satu contohnya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Berbagai metode cara penyelesaian telah dilakukan mulai dari upaya negosiasi hingga cara-cara diplomasi namun tetap saja tidak menemukan hasil. Keputusan final tentang cara penyelesaian sengketa ini adalah hasil dari rumitnya proses panjang perundingan dan negosiasi yang tak kunjung menemukan titik temu. Sehingga kedua negara akhirnya sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Penyelesaian secara arbitrase internasional dipilih karena hasil keputusan yang bersifat mengikat secara hukum. Mahkamah internasional memiliki wewenang memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti dalam Parties of the Memorial kedua negara, dan juga berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya konflik antar negara-negara terkait yang lebih besar. Penggunaan metode penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu negara yang terlibat konflik untuk mengatasi sengketa internasional secara damai, dan menghindari konflik perbatasan wilayah yang lebih luas.
Analisis SWOT dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan UMKM Fadlurrahman, Fadlurrahman; Orbawati, Eny Boedi; Pajrin, Rani; Mukti, Ari; Raharjo, Budi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i3.3345

Abstract

Magelang City UMKM actors operate in three fields, namely industry, services and trade. The development of UMKM actors in Magelang City from 2020 to 2022 experienced fluctuations. UMKM players are encouraged to expand their marketing through market places. The emergence of various digital platforms indicates that UMKM players are in the era of globalization. The development of UMKM which is accompanied by environmental changes must be adjusted to approproate strateges such as SWOT analysis approach. The aim of this research is create a model or framework for implementing UMKM development strategies in Magelang City. The research method is qualitative with a SWOT analysis approach (identification of strengths, weaknesses, opportunities and threats). The location of the research was in Magelang City. Informants were selected using a purposive sampling technique, including heads of UMKM associations, trader coordinators and regional apparatus organizations related to UMKM empowerment. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. This research identified 6 strengths, 7 weaknesses, 7 opportunities and 4 threats. From this identification, 16 strategies were produced in the form of 7 SO strategies, 3 WO strategies, 3 ST strategies, and 3 WT strategies. After that, a strategy implementation framework was formulated which focused on the classification of action planning for UMKM actors by paying attention to SO, WO, ST and WT strategies. All of these strategies are classified into four components, including optimizing the availability of human resources, utilizing external programs and technology, obtaining and using business legality, and forming branding and business characteristics.
Study of The Implementation of Minimum Service Standards for Maternal Health Services in Magelang City Sri Suwitri; Pajrin, Rani; Yuni Kurniasih; Triantono
Window of Health : Jurnal Kesehatan Vol 9 No 2 (April 2026)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/woh.vi.1465

Abstract

Maternal health services are an essential component of public health systems and play a significant role in reducing maternal mortality. The implementation of Minimum Service Standards (MSS) is one of the government’s strategies to ensure the quality and accessibility of maternal health services at the regional level. This study aims to analyze the implementation of Minimum Service Standards for maternal health services in Magelang City. This research employed a qualitative approach with a socio-legal perspective. Data were collected through in-depth interviews, observations, focus group discussions, and literature review involving stakeholders related to maternal health services. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and verification through triangulation techniques to ensure validity. The results show that the implementation of MSS for maternal health services in Magelang City generally meets the established indicators, including the availability of health facilities, health personnel, and maternal health service coverage. However, several aspects still require improvement, particularly the quality of services and the continued involvement of traditional birth attendants in the childbirth process. Socioeconomic factors such as poverty, education level, and social inequality also influence the effectiveness of maternal health services. Strengthening community education and improving service quality are necessary to support optimal implementation of MSS. In conclusion, although the implementation of maternal health MSS in Magelang City has largely met the required standards, improvements in service quality and equitable access remain essential to optimize maternal health outcomes.
Assessing the Effectiveness of Intellectual Property Law Enforcement in Indonesia: Legal Substance, Institutional Structure, and Legal Culture Pajrin, Rani; Saputra, Rian; Kurniawan, Itok Dwi
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.28517

Abstract

This article examines the effectiveness of intellectual property rights law enforcement in Indonesia by analysing three main elements of the legal system: legal substance, legal structure, and legal culture. The study focuses on the enforcement of intellectual property rights through civil mechanisms, criminal proceedings, and alternative dispute resolution. The analysis shows that the effectiveness of intellectual property enforcement is influenced not only by the adequacy of legal norms, but also by the capacity and coordination of law enforcement institutions, procedural efficiency, and public legal awareness. In civil disputes, parties are encouraged to strengthen contractual clauses that refer disputes to alternative dispute resolution or arbitration mechanisms, as these forums may provide faster, more confidential, cost-efficient, and legally certain outcomes. Meanwhile, in criminal enforcement, challenges remain in the technical capacity of law enforcement officials, inter-institutional coordination, and bureaucratic complexity. Therefore, improving intellectual property law enforcement in Indonesia requires strengthening the competence of law enforcement officers, simplifying enforcement procedures, enhancing institutional collaboration, and increasing public awareness of intellectual property protection. These measures are essential to create a more professional, efficient, and practical enforcement system that supports legal certainty and the protection of innovation.
Co-Authors Akbar Hernando, Fathan Aminati, Anida Ayu Aulia, Najwa Budi Raharjo Eny Boedi Orbawati Fadlurrahman, Fadlurrahman Hadji, Kuswan Hasan, Refiana Andani Irawan , Tedy ITOK DWI KURNIAWAN Jihad Lukis Panjawa Kurniawan, Hafidz Rabbani Lamonti, Erinda Muharrom, Nur Wahid Mukti, Ari Prastya, Syera Nadia Putra Magantara, Revaldo Saputra, Rian Shabrina Ramadhani, Nur Sri Suwitri Triantono Wahyu Prabowo Yuni Kurniasih Zada, Fulvian Dzaki