Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Journal Evidence Of Law SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
Kencanawati, Erny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK Windira, Ayu; Kencanawati, Erny; Ismed, Mohamad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tujuan penelitian yaitu mengetahui akibat dan pertanggung Jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat dan Pertanggung Jawaban Notaris atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu dikenakan sanksi dan teguran serta dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak notaris dengan menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi. Akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu akta autentik yang yang telah dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan yaitu syarat subyektifnya tidak terpenuhi atau tidak sah, maka akta yang sanksinya dapat dibatalkan, sedangkan batal demi hukum yaitu syarat objektifnya tidak terpenuhi yang berarti batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Legal Protection of Franchisees For Franchisor’ Actions Jamin, Imelda; Kencanawati, Erny; Suasungnern, Sineerat
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1087

Abstract

This research aims to analyse the legal protection for franchisees against unlawful acts of franchisors in the context of the franchise business in Indonesia. Based on a qualitative approach with a normative analysis method, this research examines existing regulations, such as Government Regulation No. 42 Year 2007 and its amendment in Government Regulation No. 35 Year 2024, which provide a legal basis for franchisees to obtain protection against potential abuse by franchisors. The results showed that the regulation provides legal certainty and balance between the two parties by clearly regulating their respective obligations and rights. The legal protections contained in this regulation include intellectual property rights, the franchisor's obligation to provide information and training, and the obligation to include fair clauses in the franchise agreement. Although there are already supporting regulations, franchisees are expected to be more proactive in utilising their rights in accordance with applicable legal provisions. This research concludes that existing regulations are sufficient to protect the interests of franchisees, provided that they are properly implemented and complied with by all relevant parties, so as to create a healthy, fair and transparent partnership relationship in the franchise business in Indonesia.
Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Fauzia, Khalida Galuh; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli   
AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT YANG PENDAFTARANNYA MELEWATI JANGKA WAKTU. Pratomo, Suryo Adhi; Kencanawati, Erny; Ridwan, Refki
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 4 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, April 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i4.2556

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of electronic registration of mortgage rights to the legal certainty of mortgage deed made in the presence of the land deed officer (PPAT) whose registration passes the specified period. This study examines the impact of the use of electronic mortgage registration system on the validity, validity, and enforceability of deeds carried out under the supervision of PPAT, by raising the issue of how the legal consequences of the deed of Mortgage made before the land deed officer if the electronic mortgage registration past the term and how the legal certainty of the deed. The method used in this research is a normative juridical approach method, namely the fact and legislation approach. The specification of this research is descriptive analysis, namely by describing a condition or position of legal or nonlegal propositions. In this research, the author used primary data types through interviews and observations in the field supported by secondary data in the form of literature studies. Although there is a delay in the registration of the deed of granting mortgage rights (APHT) and the issuance of a Certificate of mortgage rights (HT), it does not cause the cancellation of APHT, as long as it meets the requirements as an authentic deed, because the HT registration process is considered an administrative activity. With the issuance of HT certificate by the Land Office, the creditor obtains legal certainty and preference rights to the HT object in accordance with the provisions of the law. The electronic signing of the HT certificate guarantees the issuance of the HT-EL certificate on the 7th day after receipt of the complete file and payment of non-tax state revenues, even if it falls on a Sunday or holiday. Although the delay in the registration of HT has no legal consequences, it should be noted that in the grace period before the issuance of the HT-EL certificate, the application for confiscation of collateral by the court can potentially harm the creditor because their preference rights may be lost.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERKAIT PENOLAKAN PEMBUATAN AKTA SYARIAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Fadillah, Mohammad Ari; Kencanawati, Erny; Halim, Anriz Nazaruddin
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2886

Abstract

The refusal of notaries to make Sharia deeds without a valid reason raises important issues regarding their legal liability and its legal consequences in the Indonesian legal system. Although the law provides for the obligation of notaries to act fairly and non-discriminatively, the existing legal literature is lacking in exploring the administrative, civil, and criminal legal implications of such refusal. This study raises two problems, namely how the legal consequences for notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia and how the responsibility of Notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia, using the theory of legal consequences and liability theory of Hans Kelsen. The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data only. The research approach used is the approach of legislation, case approach, analytical approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues under study. For technical analysis of legal material is done by systematic and grammatical interpretation. The results of this study that the reason noltaris mellnollak mellrellsmikan kolnvellnsiolnal deed is karellna ulrulsan religious law. The choice undertaken Noltaris only mellrellsmikan deed that bellrsifat Sharia karellna call ulntulk tulndulk heart and patulh tellrhadap kellimanan principle that he lived. It tellrsellbult, based ollellh pellrintah in Al-Qulran and Al-Hadith, “Rasullulllah sallallahul ' alaihi wa sallam mellaknat pellmakan riba (rellntellnir), pellnyelltolr riba (customers who mellminjam), pellnullis riba transactions (sellkrelltaris) and Dula witness mellnyaksikan riba transactions, sellmulanya same dalamSS dolsa.” (HR. Mulslim Zero. 1598Noltaris the mellnollak mellrellsmikan kolnvellnsiolnal deed in pellservice pulblik mellrulpakan sulatul rights owned by noltaris sellbagai nellgara citizens, where nellgara is obliged to ulntulk mellngakolmoldasi the rights of bellrnellgara from seaeach country citizen
Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Fauzia, Khalida Galuh; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli   
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP COVERNOTE YANG DIBUATNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT Arizona, Renanda; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i12.1890

Abstract

The use of notary covernotes in credit agreements can cause bank losses in the event of default while the process of binding mortgage rights has not been completed. This study raised two formulations of the problem, namely how the legal consequences of the use of cover notes on credit agreements? and what about the legal responsibility of Notaries related covernote in credit agreements?, using the theory of legal consequences and the theory of professional ethics of notaries. The method used in this study with this type of research juridical normative legal research literature or secondary data with sources of legal materials primary, secondary, tertiary and supported interview. The research approach used is legal approach, case approach, conceptual approach and analytical approach. Legal material collection techniques performed by identifying and intervening in the rule of Law positive, literature books, journals and other sources of legal materials. For technical analysis legal material is carried out by the interpretation of grammatical laws and methods construction of a legal analogy. The results showed that the legality of Covernote cannot be considered as an authentic deed in accordance with the authority of notary officials in making authentic deeds, because Covernote does not meet the requirements set forth in Article 1868 of the Civil Code. Covernote is not part of the law provided for in the law, it is only a practice or custom that develops in the performance of Notarial duties. The factors that encourage a notary to issue a Covernote are usually related to the unfinished work related to the duties and authority of the notary to issue an authentic deed. Covernote is used as a notification that the customer's land letters of credit application are still in the process of certification, royalty process, reverse name, or breakdown process if they have been certified. For example, in the application for a credit agreement, application for a building permit (IMB), application for a decree of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), management of Rights applications, and others. The notary's responsibility related to the Covernote he made is related to the Supreme Court decision number 181/PDT/2019/PT MKS. The notary is responsible in the event that the Covernote is not implemented in accordance with the contents of the Covernote, and the notary may be subject to civil penalties in the form of reimbursement of costs, damages, and interest due to which the notary must pay to the party who suffered losses due to the violation. This is a form of Notarial responsibility in compensating for losses suffered by the injured party
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DIUBAH SECARA SEPIHAK DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI SALAH SATU PIHAK. Yudistira, Muhammad; Yuhelson, Yuhelson; Kencanawati, Erny
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i12.1893

Abstract

In this study, the author found several cases related to the murabahah contract problem which was changed unilaterally by a notary, causing harm to one of the parties. The first formulation of the problem in this study was what was the notary's responsibility for the changes he made to the murabahah contract which was detrimental to the customer? The writer used the theory of legal responsibility according to Abdulkadir Muhammad and the theory of legal protection according to Philip M. Hadjon in order to analyze the problem. This research used normative juridical method and carried out a case approach, a statute approach, and an analytical approach in relation to the problems studied. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal material. The researcher carried out data analysis with systematic interpretation. The results of research on usufructuary rights on individual land cannot be encumbered with mortgage rights, this makes it ambiguous between the UUHT and PP 18 of 2021. There needs to be an affirmation in PP 18 of 2021 as well as the guarantee of usufructuary rights so that they can be in line with UUHT. The results of this study indicate that firstly, if the notary is not careful in issuing a copy of the murabahah contract without paying attention to the original offering letter and minutes of the murabahah contract which has been agreed upon by the parties so as to cause a change in the clause in the murabahah contract which causes losses to the customer, the notary can be held accountable in a civil manner according to Article 1365 of the Civil Code in the form of a claim for compensation in the case of committing an unlawful act this is in accordance with the theory of responsibility due to unlawful acts committed due to negligence (negligence tort lilability) according to abdulkadir muhammad. Secondly customers are protected by the existence of repressive legal protection, namely dispute resolution through litigation in religious court institutions in protecting rights that are violated in murabahah contracts, especially in sharia economic disputes, this is in accordance with the provisions of Article 55 paragraph (1) of Law 21 of 2008 concerning Banking. This sharia is in line with the theory of repressive legal protection according to Philip M. Hadjon.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN PASAR TRADISIONAL MILIK PIHAK SWASTA TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Rustandi, Riki; Yuhelson, Yuhelson; Kencanawati, Erny
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i12.1906

Abstract

Land as a gift of God Almighty is a natural resource which is indispensable man for earning his living. Land has economic value as well in addition to social functions, One of the common interest of traditional market. To build a traditional market of land needed to be done by way of land acquisition, which is a legal act by the government to obtain by way of land acquisition, which act by the government for specific interest by providing compensation to landowners according to the procedure in the act. Development of common interests, are owned by the government, while it must be done by the private sector by a treaty. If the public interest is ultimately owned by either private ownership or management then it isn’t regulated in accordance with Law Number. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used in this case the legislation relating to land acquisition and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials (interpretation) is to get views on the public interest is ultimately owned by either private ownership or management. to get legal certainty and legal construction method. From the research results can be obtained that District Government Karawang after Turi Tempuran land procurement market is not accompanied by management well, so when the market was transferred by the village government to the private sector can’t by a treaty. This causes the market being owned and managed by private parties
Implementasi Perjanjian Bagi Hasil dalam Sistem Pembiayaan Musyarakah terhadap Nasabah Wanprestasi pada Bank Syariah Khadziqon, Ahmad; Didjajaatmadja, Dhody A.R.; Kencanawati, Erny
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/kgm4be34

Abstract

Pembahasan mengenai implementasi perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan musyarakah terhadap nasabah wanprestasi pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek dari Bank Indonesia ini adalah kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dari bank yang bersangkutan. Permasalahan dalam penelitian bagaimana  Kepastian hukum perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan  musyarakah  terkait wanprestasi pada bank syariah. Pembahasan Kepastian hukum perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan  musyarakah  terkait wanprestasi pada bank syariah bahwa dalam pembiayaan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 10/16/PBI/2008 menyebutkan bahwa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat digunakan sebagai dasar hukum jaminan dalam perbankan syariah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai aspek pembiayaan syariah.
Co-Authors Arizona, Renanda Didjajaatmadja, Dhody A.R. Fadillah, Mohammad Ari Fauzia, Khalida Galuh Halim, Anriz Nazaruddin Ismed, Mohamad Jamin, Imelda Khadziqon, Ahmad Pratomo, Suryo Adhi Ridwan, Refki Rustandi, Riki Sinaulan, Ramlani Lina Suasungnern, Sineerat Windira, Ayu Yudistira, Muhammad Yuhelson Yuhelson