Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH RIO LAW JURNAL Journal Evidence Of Law SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Blantika : Multidisciplinary Journal
Kencanawati, Erny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK Windira, Ayu; Kencanawati, Erny; Ismed, Mohamad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tujuan penelitian yaitu mengetahui akibat dan pertanggung Jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat dan Pertanggung Jawaban Notaris atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu dikenakan sanksi dan teguran serta dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak notaris dengan menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi. Akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu akta autentik yang yang telah dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan yaitu syarat subyektifnya tidak terpenuhi atau tidak sah, maka akta yang sanksinya dapat dibatalkan, sedangkan batal demi hukum yaitu syarat objektifnya tidak terpenuhi yang berarti batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Legal Protection of Franchisees For Franchisor’ Actions Jamin, Imelda; Kencanawati, Erny; Suasungnern, Sineerat
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1087

Abstract

This research aims to analyse the legal protection for franchisees against unlawful acts of franchisors in the context of the franchise business in Indonesia. Based on a qualitative approach with a normative analysis method, this research examines existing regulations, such as Government Regulation No. 42 Year 2007 and its amendment in Government Regulation No. 35 Year 2024, which provide a legal basis for franchisees to obtain protection against potential abuse by franchisors. The results showed that the regulation provides legal certainty and balance between the two parties by clearly regulating their respective obligations and rights. The legal protections contained in this regulation include intellectual property rights, the franchisor's obligation to provide information and training, and the obligation to include fair clauses in the franchise agreement. Although there are already supporting regulations, franchisees are expected to be more proactive in utilising their rights in accordance with applicable legal provisions. This research concludes that existing regulations are sufficient to protect the interests of franchisees, provided that they are properly implemented and complied with by all relevant parties, so as to create a healthy, fair and transparent partnership relationship in the franchise business in Indonesia.
Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Fauzia, Khalida Galuh; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli   
Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi Lio Sandika, Fajri; Yanuar Chandra, Tofik; Kencanawati, Erny
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 1 No. 3 (2023): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v1i3.30

Abstract

Dalam pembahasan mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tingginya angka kasus dibidang pertanahan tidak luput dari problematika klasik yang terjadi dibidang pertanahan, dimana akar dari masalah yang terjadi disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memahami hukum terutama berkaitan dengan pendaftaran tanah dan atau pensertifikatan tanah, masih terdapat pejabat dan atau pegawai pemerintah yang mencari keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam mengurus hak atas tanah, maka di harapkan peran serta Badan Pertanahan  dalam penyelesaian sengeketa pertanahan yang terjadi di masyarakat.
AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT YANG PENDAFTARANNYA MELEWATI JANGKA WAKTU. Pratomo, Suryo Adhi; Kencanawati, Erny; Ridwan, Refki
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 4 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, April 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i4.2556

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of electronic registration of mortgage rights to the legal certainty of mortgage deed made in the presence of the land deed officer (PPAT) whose registration passes the specified period. This study examines the impact of the use of electronic mortgage registration system on the validity, validity, and enforceability of deeds carried out under the supervision of PPAT, by raising the issue of how the legal consequences of the deed of Mortgage made before the land deed officer if the electronic mortgage registration past the term and how the legal certainty of the deed. The method used in this research is a normative juridical approach method, namely the fact and legislation approach. The specification of this research is descriptive analysis, namely by describing a condition or position of legal or nonlegal propositions. In this research, the author used primary data types through interviews and observations in the field supported by secondary data in the form of literature studies. Although there is a delay in the registration of the deed of granting mortgage rights (APHT) and the issuance of a Certificate of mortgage rights (HT), it does not cause the cancellation of APHT, as long as it meets the requirements as an authentic deed, because the HT registration process is considered an administrative activity. With the issuance of HT certificate by the Land Office, the creditor obtains legal certainty and preference rights to the HT object in accordance with the provisions of the law. The electronic signing of the HT certificate guarantees the issuance of the HT-EL certificate on the 7th day after receipt of the complete file and payment of non-tax state revenues, even if it falls on a Sunday or holiday. Although the delay in the registration of HT has no legal consequences, it should be noted that in the grace period before the issuance of the HT-EL certificate, the application for confiscation of collateral by the court can potentially harm the creditor because their preference rights may be lost.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERKAIT PENOLAKAN PEMBUATAN AKTA SYARIAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Fadillah, Mohammad Ari; Kencanawati, Erny; Halim, Anriz Nazaruddin
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2886

Abstract

The refusal of notaries to make Sharia deeds without a valid reason raises important issues regarding their legal liability and its legal consequences in the Indonesian legal system. Although the law provides for the obligation of notaries to act fairly and non-discriminatively, the existing legal literature is lacking in exploring the administrative, civil, and criminal legal implications of such refusal. This study raises two problems, namely how the legal consequences for notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia and how the responsibility of Notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia, using the theory of legal consequences and liability theory of Hans Kelsen. The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data only. The research approach used is the approach of legislation, case approach, analytical approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues under study. For technical analysis of legal material is done by systematic and grammatical interpretation. The results of this study that the reason noltaris mellnollak mellrellsmikan kolnvellnsiolnal deed is karellna ulrulsan religious law. The choice undertaken Noltaris only mellrellsmikan deed that bellrsifat Sharia karellna call ulntulk tulndulk heart and patulh tellrhadap kellimanan principle that he lived. It tellrsellbult, based ollellh pellrintah in Al-Qulran and Al-Hadith, “Rasullulllah sallallahul ' alaihi wa sallam mellaknat pellmakan riba (rellntellnir), pellnyelltolr riba (customers who mellminjam), pellnullis riba transactions (sellkrelltaris) and Dula witness mellnyaksikan riba transactions, sellmulanya same dalamSS dolsa.” (HR. Mulslim Zero. 1598Noltaris the mellnollak mellrellsmikan kolnvellnsiolnal deed in pellservice pulblik mellrulpakan sulatul rights owned by noltaris sellbagai nellgara citizens, where nellgara is obliged to ulntulk mellngakolmoldasi the rights of bellrnellgara from seaeach country citizen
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PERUSAHAAN LEASING TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DITARIK SECARA PAKSA Herawati, Eti Herawati; Kencanawati, Erny; Hutomo, Putra
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1801

Abstract

n general, the execution of collateral objects causes disputes because the creditor wants the right to repay the debt on the collateral object, while the debtor is not willing to have the collateral object executed to pay off the debt. So sometimes in practice, creditors take the law into their own hands in the collateral execution process carried out by creditors as fiduciary recipients, to take over goods controlled by debtors without going through the correct legal procedures. This research discusses 1) How is the execution of fiduciary guarantees withdrawn by leasing companies by force? 2) What is the legal protection for debtors regarding the execution by leasing companies of fiduciary guarantees that are forcibly withdrawn? Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 reduces the power of the executorial title of a fiduciary guarantee certificate which means that the ease of execution carried out by creditors cannot be carried out properly. This is not in line with the principles of droit de suite, droit de preference and para executie which are threatened with not being implemented as a result of the Constitutional Court's interpretation which states that the executorial power of a Fiduciary Guarantee Certificate has no legal force if there is no agreement on breach of contract and willingness to surrender the collateral object from the fiduciary guarantee provider (debtor). In the event of a default by the Debtor, the execution of the collateral object must be submitted to court first by the Creditor. If this is not done, the Debtor can file a lawsuit for an unlawful act against the Creditor's actions.Keywords :Fiduciary, Legal Protection, Guarantee Execution Debtors
Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Fauzia, Khalida Galuh; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli   
Co-Authors Fadillah, Mohammad Ari Fauzia, Khalida Galuh Halim, Anriz Nazaruddin Herawati, Eti Herawati Hutomo, Putra Ismed, Mohamad Jamin, Imelda Lio Sandika, Fajri Pratomo, Suryo Adhi Ridwan, Refki Sinaulan, Ramlani Lina Suasungnern, Sineerat Windira, Ayu Yanuar Chandra, Tofik