Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.744
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Journal Evidence Of Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Ismed, Mohamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia Saputra, Adji; Kristiawanto, Kristiawanto; Ismed, Mohamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1186

Abstract

Ancaman kejahatan siber di era transformasi digital menjadi fokus utama masyarakat, terus berkembang seiring kemudahan dan tantangan yang dibawa oleh transformasi tersebut. Kejahatan siber menggunakan teknologi digital, merugikan materiil dan non-materiil bagi individu, organisasi, dan negara. Metode yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan materi perundang-undangan dan konseptual analitis serta hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah-kaidah hukum yang positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pelaku kejahatan siber di era transformasi digital di Indonesia menimbulkan ancaman serius, terutama dalam bidang ekonomi. Keberlanjutan kemajuan teknologi digital membawa dampak merugikan yang signifikan, mencakup kerugian keuangan, gangguan sosial, dan bahkan ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber memerlukan perhatian dan kewaspadaan nasional, dengan fokus pada peningkatan keamanan teknologi informasi, literasi keamanan siber, pembentukan regulasi efektif, serta kerjasama antara pemerintah, otoritas keamanan, dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang lebih buruk akibat kejahatan siber di bidang ekonomi.
Kualifikasi Delik Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi Firman, Zul; Paparang, Santrawan; Ismed, Mohamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1497

Abstract

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan hukum, Pertama, bagaimana mengkualifikasi delik Perdagangan Pengaruh dalam tindak pidana korupsi, dan Kedua, bagaimana pertimbangan hakim sebagai penegak hukum dalam melihat perkara yang berdimensi Perdagangan Pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan perbuatan Perdagangan Pengaruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, guna mengetahui apakah perbuatan Perdagangan Pengaruh tersebut dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi, karena walaupun Indonesia telah meratifikasi ketentuan UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, namun hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan mengenai perbuatan Perdagangan Pengaruh sebagai tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terindikasi sebagai perbuatan Jual Beli Pengaruh, diantaranya adalah kasus Irman Gusman, Lutfi Hasan Ishaq dan Patrice Rio Capela yang secara substansial memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan Jual Beli Pengaruh. Akan tetapi karena perbuatan Jual Beli Pengaruh sendiri belum diatur secara jelas ke dalam hukum nasional maupun Undang-Undang Tipikor, hal inilah yang berakibat sehingga banyak diantara mereka yang diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan mereka adalah penyelenggara negara, padahal jika melihat perbuatan Jual Beli Pengaruh tersebut dilakukan oleh tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap pejabat pemerintahan.
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK Windira, Ayu; Kencanawati, Erny; Ismed, Mohamad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tujuan penelitian yaitu mengetahui akibat dan pertanggung Jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat dan Pertanggung Jawaban Notaris atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu dikenakan sanksi dan teguran serta dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak notaris dengan menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi. Akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu akta autentik yang yang telah dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan yaitu syarat subyektifnya tidak terpenuhi atau tidak sah, maka akta yang sanksinya dapat dibatalkan, sedangkan batal demi hukum yaitu syarat objektifnya tidak terpenuhi yang berarti batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara Karinda, Frans Jomar; Kristiawanto, Kristiawanto; Ismed, Mohamad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27688

Abstract

Functionalization of criminal law in the context of law enforcement of criminal acts of corruption, both in terms of material criminal law, formal criminal law (criminal procedural law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the asset recovery policy of perpetrators of corruption which has implications for execution of payment of replacement money in order to optimize the return of state financial losses. Through the evaluation stage, it is known at this time that the criminal law has not functioned properly in tackling corruption, such as in the case of executing the payment of replacement money, where the prosecutor as the executor often has difficulty in executing the convict's property to be confiscated and auctioned to cover all or the difference in state financial losses that must be paid by the convict. This is due to the fact that the current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering the assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscation of assets of perpetrators of corruption, so that the return of state financial losses caused by criminal acts of corruption when this is not optimal.Keywords: Asset Recovery; State Financial Losses AbstrakFungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui tahap evaluasi, diketahui saat ini bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Hal ini disebabkan, bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.Kata Kunci: Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara
Counter-Terrorism Policy in the ASEAN Region: Comparative Study of Malaysia and Indonesia Ismed, Mohamad; Basuki , Basuki; Sinaulan, Ramlani Lina; Akkapin, Suphaporn
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.970

Abstract

This research aims to enrich the academic literature on counter-terrorism policies in the ASEAN region, focusing on a comparison between Malaysia and Indonesia. A qualitative method with a comparative study design is used to analyze the counter-terrorism policies of both countries to understand the differences, similarities, implementation, and effectiveness of the strategies applied. The results show that counter-terrorism policies in Malaysia and Indonesia reflect a strong commitment through comprehensive institutional structures, strict regulations, and diverse strategy implementations. In Indonesia, the policy tends to be repressive, influenced by domestic political dynamics and international pressures post the 2002 Bali Bombing. Malaysia adopts a more structured approach considering geographical and socio-political factors and utilizes strict legal frameworks like the Internal Security Act (ISA). Political factors are significant in policy formation in both countries, with Malaysia maintaining national stability through strong counter-terrorism policies. Social factors such as radicalization and extremism are also important, with Indonesia facing challenges from groups like Jamaah Islamiyah (JI) while Malaysia uses community-based approaches in its deradicalization programs. Comprehensive and coordinated strategies, increased inter-agency coordination, international cooperation, and integration of the private sector and media are needed to address the challenges.
PENERAPAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DEMI KEPASTIAN HUKUM Tarigan, Diego Pratana; Shodiq, MD; Ismed, Mohamad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/q3e83712

Abstract

Child Victims of Violence are entitled to Restitution for the loss of a crime, The legal application of the fulfillment of the Right to Restitution has been proven in the decision of the panel of judges, in the implementation of the restitution charged, the perpetrator cannot pay restitution, Restitution is regulated by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The legal theories used are Legal Certainty Theory and Child Protection Theory. The research method used in this research is a normative juridical approach which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. Data used with secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as a supporter of secondary data legal materials. For data analysis, a qualitative juridical analysis method is used. The results of the study that the application of the law to fulfill the restitution rights of child victims of violence in the form of a judge's decision in this case the perpetrator is unable to make restitution payments, therefore from the results of further research the legal rules for fulfilling restitution rights need to be revised to add phrases contained in article 21 of the regulation.
LEGAL CERTAINTY REGARDING THE IMPOSITION OF CRIMINAL EXTORTION SANCTIONS INVOLVING COMMUNITY ORGANIZATIONS (ORMAS) Susanto, Heri; Sinaulan, Ramlani Lina; Ismed, Mohamad
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 2 (2022): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.125 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i2.152

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal certainty afforded to community organizations that commit extortion, as well as to analyze and propose criminal punishments against community organizations that commit extortion. The method utilized in this study is normative legal research, which is conducted in order to elicit the relevant data for the topic. The data used are secondary data and tertiary legal materials. The data analysis was conducted utilizing a qualitative method of legal analysis. According to the findings of this study, the government must be resolute in enforcing the law against a person who is a member and/or administrator of a community organization and who intentionally and directly or indirectly violates the provisions, including extortion, violence, and disturbing the peace and order. destroying public and social facilities, committing acts of hostility against ethnicity, religion, race, or class; engaging in separatist activities that jeopardize the Unitary State of the Republic of Indonesia's sovereignty; and adhering to, developing, and spreading teachings or understandings contrary to Pancasila. To ensure legal certainty for a person acting in conformity with existing legal provisions, Community Organizations are not an exception; on the contrary, Community Organizations lack legal certainty. Articles of extortion and threats as defined in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) criminal sanctions imposed on individual Ormas who commit the extortion crime specified in Article 368 of the Criminal Code still do not satisfy the community's sense of justice because the threats are only 9 (nine) years in prison, with no fines or other additional penalties to the organization concerned.
LEGAL PROTECTION OF PORNOGRAPHIC BEHAVIOR THROUGH SOCIAL MEDIA IN INDONESIA Sanjaya, Titus Adhi; Sinaulan, Ramlani Lina; Ismed, Mohamad
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 2 (2022): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.715 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i2.153

Abstract

This study aims to analyze and find legal protection against pornographic behavior in the context of divergent legal perspectives and the right to work, particularly via social media, as well as legal certainty and protection regarding the application and behavior of action porn and pornographic activities in Indonesia. This study is a descriptive analytic study. This study takes a normative legal approach through the use of the statutory approach and the conceptual approach. Researchers collect legal materials using the following strategies: Literature Studies, that is data collection techniques including the collection of reading materials, such as laws and regulations, as well as documents pertaining to the aforementioned issues. This technique is used to look for concepts, hypotheses, or viewpoints on a subject. The finding reveals that Criminal acts or pornographic crimes committed via mass/social media are prohibited under several laws, including the Criminal Code, Law No. 8 of 1992 concerning film, Law No. 36 of 1999 concerning telecommunications, Law No. 40 of 1999 concerning the press, Law No. 32 of 2002 concerning broadcasting, Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions, and Law No. 44 of 2008 concerning pornography. The existing positive criminal law governing pornography is silent on the principles used to define criminal activities and criminal responsibility. This situation frequently results in disagreements and also divergent approaches to the enforcement of criminal law in Indonesia.
PRE-TRIAL: THE SUSPECTS' ULTIMATE WEAPON AND CORRECTION TOOL FOR INVESTIGATORS TO BE MORE PROFESSIONAL FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL EXPEDIENCY Luter, Albertus; Sinaulan, Ramlani Lina; Ismed, Mohamad
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 2 (2022): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.124 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i2.154

Abstract

This study aims to determine the practice of holding pretrial hearings in Indonesia changed in the aftermath of the 2014 constitutional court ruling 21 / PUU-XII / 2014 as well as legal expediency accrue from pre-trial actions against suspects' determinations, both for the suspect himself and for the suspect. This study is a descriptive qualitative research with the use of normative legal research with primary data collection namely Court Decisions, Legislations which are analyzed using Legislative approaches, Case Approaches and Analytical Approaches. The findings reveal that Pretrial hearings were implemented in Indonesia following the constitutional court's decision Number: 21 /PUU-XII/2014, creating a new legal phenomenon in which suspects flocked to file pretrial legal efforts, which naturally clogged up relevant state institutions such as POLRI, KPK, the Prosecutor's Office as well as the District Court, where pretrial which had previously been viewed as a less popular legal effort, was instantly weakened as if it Advocates defending suspects and on the other hand, related institutions can prepare themselves by enacting a series of regulations requiring increased prudence in determining suspects in order to "survive" the new weapons of suspects known as Pretrial. However, when viewed through the lens of legal expediency, it is a positive thing for investigators because it means that Pretrial can be used as a tool of correction.
LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN FISHERMEN PERPETRATORS OF ILLEGAL FISHING CRIMES IN INDONESIA Ardiyansah; Chandra, Tofik Yanuar; Ismed, Mohamad
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 3 (2022): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.216 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i3.320

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions regarding the criminal act of illegal fishing in Indonesian laws and regulations and to analyze law enforcement against foreign fishermen who are perpetrators of illegal fishing in Indonesian marine areas. This research is a normative legal research by using the Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach and Case Approach. The data analysis method is done by descriptive analytical, which is to describe the results of research with data as complete and detailed as possible in handling illegal fishing crimes in Indonesian marine areas. The results of this study indicate that the legal provisions regarding the criminal act of illegal fishing in Indonesian laws and regulations are regulated in Law Number 45 of 2009 Amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, where if a suspect foreign citizen (WNA) is arrested, but the state of Indonesia does not yet have an agreement with the country from which the foreigner is from.
Co-Authors Abdullah, Zulfirman Akbar, Muhammad Syarif Hidayatullah Akkapin, Supaphorn Akkapin, Suphaporn Ali Imron Ardiyansah Ayulina, Jennitri Azhry, Izmi Latifah Basuki , Basuki , Basuki Candra, Tofik Yanuar Chandra, Tofik Yanuar Dwi Budi Santoso Erwinda Emran, Nevertiti Firman, Zul Franciska, Wira Hedwig Heri Susanto Hutomo, Putra Karinda, Frans Jomar Kencanawati, Erny Kristiawanto, Kristiawanto Lina, Ramlani Luter, Albertus Marbun, Lukas Pardamean E. Marniati, Felicitas Sri Maryano, Maryano Megawaty, Octavia Rouli Meilando, Ari Muhamad, Fadel Munzir, Marinov Nainggolan, Marsudin Nasseri, Jelly Paparang, Santrawan Pratama, Dimas Satriawan Syah Putra, Sapta Adi Sanjaya, Titus Adhi Saputra, Adji Sarapi, Virgin Venlin Shodiq, MD Siahaan, Pangihutan Siahaan, Ricardho Sinaulan, Ramlani Lina Sri Marniati, Felicitas Surya Wahyudi, Surya Sutanto, Audrey Lucretia Tarigan, Diego Pratana Trapsilo, Lier Budhi Wahyu Wibowo, Agus Ari Widjaja, Dhody AR. Windira, Ayu Yolanda, Moch Andre