Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Evidence Of Law SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Ulil Albab Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Ismed, Mohamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia Saputra, Adji; Kristiawanto, Kristiawanto; Ismed, Mohamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1186

Abstract

Ancaman kejahatan siber di era transformasi digital menjadi fokus utama masyarakat, terus berkembang seiring kemudahan dan tantangan yang dibawa oleh transformasi tersebut. Kejahatan siber menggunakan teknologi digital, merugikan materiil dan non-materiil bagi individu, organisasi, dan negara. Metode yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan materi perundang-undangan dan konseptual analitis serta hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah-kaidah hukum yang positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pelaku kejahatan siber di era transformasi digital di Indonesia menimbulkan ancaman serius, terutama dalam bidang ekonomi. Keberlanjutan kemajuan teknologi digital membawa dampak merugikan yang signifikan, mencakup kerugian keuangan, gangguan sosial, dan bahkan ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber memerlukan perhatian dan kewaspadaan nasional, dengan fokus pada peningkatan keamanan teknologi informasi, literasi keamanan siber, pembentukan regulasi efektif, serta kerjasama antara pemerintah, otoritas keamanan, dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang lebih buruk akibat kejahatan siber di bidang ekonomi.
Kualifikasi Delik Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi Firman, Zul; Paparang, Santrawan; Ismed, Mohamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1497

Abstract

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan hukum, Pertama, bagaimana mengkualifikasi delik Perdagangan Pengaruh dalam tindak pidana korupsi, dan Kedua, bagaimana pertimbangan hakim sebagai penegak hukum dalam melihat perkara yang berdimensi Perdagangan Pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan perbuatan Perdagangan Pengaruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, guna mengetahui apakah perbuatan Perdagangan Pengaruh tersebut dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi, karena walaupun Indonesia telah meratifikasi ketentuan UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, namun hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan mengenai perbuatan Perdagangan Pengaruh sebagai tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terindikasi sebagai perbuatan Jual Beli Pengaruh, diantaranya adalah kasus Irman Gusman, Lutfi Hasan Ishaq dan Patrice Rio Capela yang secara substansial memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan Jual Beli Pengaruh. Akan tetapi karena perbuatan Jual Beli Pengaruh sendiri belum diatur secara jelas ke dalam hukum nasional maupun Undang-Undang Tipikor, hal inilah yang berakibat sehingga banyak diantara mereka yang diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan mereka adalah penyelenggara negara, padahal jika melihat perbuatan Jual Beli Pengaruh tersebut dilakukan oleh tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap pejabat pemerintahan.
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK Windira, Ayu; Kencanawati, Erny; Ismed, Mohamad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tujuan penelitian yaitu mengetahui akibat dan pertanggung Jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat dan Pertanggung Jawaban Notaris atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu dikenakan sanksi dan teguran serta dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak notaris dengan menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi. Akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu akta autentik yang yang telah dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan yaitu syarat subyektifnya tidak terpenuhi atau tidak sah, maka akta yang sanksinya dapat dibatalkan, sedangkan batal demi hukum yaitu syarat objektifnya tidak terpenuhi yang berarti batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara Karinda, Frans Jomar; Kristiawanto, Kristiawanto; Ismed, Mohamad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27688

Abstract

Functionalization of criminal law in the context of law enforcement of criminal acts of corruption, both in terms of material criminal law, formal criminal law (criminal procedural law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the asset recovery policy of perpetrators of corruption which has implications for execution of payment of replacement money in order to optimize the return of state financial losses. Through the evaluation stage, it is known at this time that the criminal law has not functioned properly in tackling corruption, such as in the case of executing the payment of replacement money, where the prosecutor as the executor often has difficulty in executing the convict's property to be confiscated and auctioned to cover all or the difference in state financial losses that must be paid by the convict. This is due to the fact that the current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering the assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscation of assets of perpetrators of corruption, so that the return of state financial losses caused by criminal acts of corruption when this is not optimal.Keywords: Asset Recovery; State Financial Losses AbstrakFungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui tahap evaluasi, diketahui saat ini bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Hal ini disebabkan, bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.Kata Kunci: Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara
Counter-Terrorism Policy in the ASEAN Region: Comparative Study of Malaysia and Indonesia Ismed, Mohamad; Basuki , Basuki; Sinaulan, Ramlani Lina; Akkapin, Suphaporn
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.970

Abstract

This research aims to enrich the academic literature on counter-terrorism policies in the ASEAN region, focusing on a comparison between Malaysia and Indonesia. A qualitative method with a comparative study design is used to analyze the counter-terrorism policies of both countries to understand the differences, similarities, implementation, and effectiveness of the strategies applied. The results show that counter-terrorism policies in Malaysia and Indonesia reflect a strong commitment through comprehensive institutional structures, strict regulations, and diverse strategy implementations. In Indonesia, the policy tends to be repressive, influenced by domestic political dynamics and international pressures post the 2002 Bali Bombing. Malaysia adopts a more structured approach considering geographical and socio-political factors and utilizes strict legal frameworks like the Internal Security Act (ISA). Political factors are significant in policy formation in both countries, with Malaysia maintaining national stability through strong counter-terrorism policies. Social factors such as radicalization and extremism are also important, with Indonesia facing challenges from groups like Jamaah Islamiyah (JI) while Malaysia uses community-based approaches in its deradicalization programs. Comprehensive and coordinated strategies, increased inter-agency coordination, international cooperation, and integration of the private sector and media are needed to address the challenges.
PENERAPAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DEMI KEPASTIAN HUKUM Tarigan, Diego Pratana; Shodiq, MD; Ismed, Mohamad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/q3e83712

Abstract

Child Victims of Violence are entitled to Restitution for the loss of a crime, The legal application of the fulfillment of the Right to Restitution has been proven in the decision of the panel of judges, in the implementation of the restitution charged, the perpetrator cannot pay restitution, Restitution is regulated by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The legal theories used are Legal Certainty Theory and Child Protection Theory. The research method used in this research is a normative juridical approach which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. Data used with secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as a supporter of secondary data legal materials. For data analysis, a qualitative juridical analysis method is used. The results of the study that the application of the law to fulfill the restitution rights of child victims of violence in the form of a judge's decision in this case the perpetrator is unable to make restitution payments, therefore from the results of further research the legal rules for fulfilling restitution rights need to be revised to add phrases contained in article 21 of the regulation.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI Wibowo, Agus Ari; Franciska, Wira; Ismed, Mohamad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.888

Abstract

The disparity in money substitutes reflects the empirical reality in the Indonesian justice system, namely how judges factually make decisions by considering various aspects, including juridical and sociological considerations. The research method used in this research is a normative juridical approach which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. Data used with secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as a supporter of secondary data legal materials. For data analysis, a qualitative juridical analysis method is used. The results of the study that the implementation of money substitutes in corruption is based on Article 17 juncto Article 18 of law no. 31 of 1999 jo. UU No. 20 of 2001 and Perma No. 5 of 2014. Disparity in the decision of the judge in the imposition of criminal money substitutes can occur because the law only regulates the minimum and maximum limits without details of the type and severity of punishment, the absence of sentencing guidelines for judges, as well as differences in the flow of law adopted in passing the verdict.
Penegakan Hukum Terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Yolanda, Moch Andre; Chandra, Tofik Yanuar; Ismed, Mohamad
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.959

Abstract

Law enforcement against notaries involved in the embezzlement of Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) aims to uphold justice and maintain the integrity of the notary profession. Notaries involved in BPHTB embezzlement violate criminal law and the professional code of ethics, making them subject to criminal and administrative sanctions. The law enforcement process includes investigation, prosecution, and court decisions carried out in accordance with applicable laws and regulations to ensure legal certainty and protect the rights of the parties involved. The research method used is normative juridical research, employing a statutory approach, case approach, conceptual approach, and analytical approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material collection technique involves identifying and inventorying positive legal rules, while the legal material analysis technique used is grammatical and systematic interpretation. The research findings indicate that regulations regarding notaries receiving entrusted BPHTB funds for payment to the state treasury are not clearly stipulated in existing laws or regulations. However, if a notary receives authorization from a client to pay the tax, they are responsible for the entrusted funds as an agreeing party, not as a notary. This creates legal bias because the notary changes their role to an agreeing party, potentially causing public concern due to unclear legal protection. Law enforcement against notaries who commit BPHTB tax embezzlement refers to Articles 372 to 376 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on embezzlement, as the Notary Position Law (UUJN) does not explicitly regulate such offenses. Sanctions include imprisonment and fines under the Criminal Code, as well as professional sanctions ranging from written warnings to dishonorable discharge or license revocation by the Minister under the UUJN
Kepastian Hukum Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Pada Tingkat Penuntutan Meilando, Ari; Ismed, Mohamad; Basuki, Basuki
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.960

Abstract

In Indonesia, the problem of juvenile delinquency has become a serious concern. The delinquency is triggered by intrinsic motivation (inner drive, such as age and position in the family) and extrinsic motivation (external drive, such as family environment, school, social circles, and mass media). Given its broad impact, fair legal efforts are needed that prioritize recovery for children in conflict with the law. One of the approaches implemented is the Diversion system regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This system must be implemented at every level of the criminal justice process, including the prosecution stage. This study focuses on discussing cases of criminal accompaniment (deelneming) involving many child perpetrators. The formulation of the problem raised in this study is How is the application of diversion to criminal accompaniment (deelneming) cases at the prosecution level and how is the legal certainty of the implementation of diversion in criminal accompaniment (deelneming) cases at the prosecution level. In this study, the author uses the theory of punishment and the theory of legal certainty. The research method used is a normative legal approach. This study uses a statute approach and a case approach which in principle originates from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. The results of this study show that diversion must be implemented by public prosecutors, in addition, public prosecutors who handle child cases must have the following requirements: they must have experience as public prosecutors, have interest, attention, dedication, and understand children's problems, and have attended technical training on child justice. In addition, legal certainty related to Diversion has been clearly regulated in laws and regulations. However, its implementation has not been optimal. The Child Criminal Justice System Law mandates education and training for law enforcers to improve their competence in handling child cases. Unfortunately, the principle of expected legal benefits has not been fully felt by children in conflict with the law. The suggestion in this study is that public prosecutors who handle cases must be public prosecutors who have technical training certification on child justice and that a letter of appointment be made from the Attorney General's Office regarding the case handling team with more than one child perpetrator, the public prosecutor team that handles consists of at least more than 3 (three).
Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Abdullah, Zulfirman; Nainggolan, Marsudin; Ismed, Mohamad
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.969

Abstract

Money laundering is a form of economic crime with broad impacts, both individually and systemically. This crime often involves third parties who are not directly engaged in the criminal act. One of the primary legal issues that arise is the confiscation of assets belonging to third parties who have no involvement in the crime, raising concerns regarding the protection of their legal rights. This study aims to analyze the existing legal framework, challenges, and potential solutions in providing legal protection for third parties harmed by asset confiscation in money laundering cases. The author employs a normative juridical research method with an analytical approach, referencing theories of criminal liability and legal protection.  This research relies on secondary data, including statutory regulations, legal documents, and judicial decisions, such as the Supreme Court’s Judicial Review Decision No. 365 PK/Pid.Sus/2022 dated May 23, 2022, concerning Andika Surachman and associates (owners of First Travel), and the Supreme Court’s Cassation Decision No. 4101 K/Pid.Sus/2024 dated July 16, 2024, concerning the defendant Rafael Alun Trisambodo. This study also evaluates the relevance of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (UU TPPU) in safeguarding the rights of bona fide third parties.  The findings indicate that while the UU TPPU acknowledges the potential involvement of third parties in money laundering cases, its provisions remain limited and do not comprehensively safeguard bona fide third parties. This research identifies solutions to enhance legal protection against arbitrary law enforcement practices, such as revising existing regulations and strengthening the mechanism for objections to asset confiscation. Theoretically, this study contributes to the development of criminal law concepts, particularly regarding the protection of third-party rights in asset confiscation related to money laundering offenses. Practically, the findings of this study are expected to serve as a guideline for policymakers and law enforcement agencies in formulating fairer and more effective legal policies while ensuring that individuals who are not involved in criminal activities remain legally protected
Co-Authors Abdullah, Zulfirman Akbar, Muhammad Syarif Hidayatullah Akkapin, Supaphorn Akkapin, Suphaporn Ali Imron Anugerah, Listakeri S. Atmadja, Dhody.AR.Widjaja Ayulina, Jennitri Azhry, Izmi Latifah Basuki , Basuki , Basuki Chandra, Tofik Yanuar Dhoni Martien Diastu, Ketut Dwi Budi Santoso Erwinda Emran, Nevertiti Fahrudin, Irvan Firman, Zul Fitrian, Achmad Franciska, Wira Hutomo, Putra Irawan, Cendy Janas, Anferdi Junginger, Abigail A. J. Karinda, Frans Jomar Kencanawati, Erny Kristiawanto, Kristiawanto Limbong, Hansen Alfian Lina, Ramlani Marniati, Felicitas Sri Maryano, Maryano Mau, Hedwig A Mega Mustika Megawaty, Octavia Rouli Meilando, Ari Muhamad, Fadel Munzir, Marinov Nainggolan, Marsudin Nasseri, Jelly Paparang, Santrawan Prasetyo, Rachmat Andika Prastya, Tegar Pratama, Dimas Satriawan Syah Prawira, Danang Yudha Putra, Sapta Adi Putri, Nurhayu Handayani Ramadhan, Jefri Saputra, Adji Sarapi, Virgin Venlin Sartono Sartono, Sartono Shodiq, MD Shodiq, Moh. Djafar Siahaan, Pangihutan Simatupang, Sutejo Sinaulan, Ramlani Lina Sopiyanto, Sopiyanto Sri Marniati, Felicitas Sutanto, Audrey Lucretia Tarigan, Diego Pratana Trapsilo, Lier Budhi Wahyu Wibowo, Agus Ari Widjaja, Dhody AR. Windira, Ayu Yanuar, Tofik Yolanda, Moch Andre