Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Legal Reasoning Jurnal Sosial Humaniora Sigli SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Begawan Abioso Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Warasman Marbun
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Implementation Of Death Crime Executions for Class I Narcotics Distributors Susanto, Hadi; Pratiwi, Siswanti; Marbun, Warasman
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.228

Abstract

The enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, types of Psychotropics class I and class II as stated in the attachment to Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics have been moved to Narcotics class I in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the attachment regarding types of Psychotropics class I and class II in Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropic Substances are revoked and declared invalid. With this figure, the level of narcotics use in Indonesia is the largest in Asia. Indonesia is considered a drug emergency, the process of executing the death penalty does not have a deterrent effect on drug dealers or smugglers. The problem is, how to carry out the execution of the death penalty for class I narcotics dealers and what are the obstacles to not immediately carrying out the death penalty for class I narcotics dealers. The research method used is Empirical Normative Legal Research. In conclusion: The death penalty imposed by a court in a general court or military court environment is carried out by being shot to death. This provision does not reduce existing provisions in the criminal procedural law regarding carrying out court decisions. Based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. And the factors that cause obstacles in the implementation of the death penalty include legislative factors (legal substance), law enforcement factors, means and facilities factors, and community factors.
Law Enforcement Against Criminal Acts of Corruption in The Form of Abuse of Authority in Office Based on The Law on Eradication of Corruption Crimes OP.Sunggu, Eben Patar; Marbun, Warasman; Hartanto
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.231

Abstract

The concept of abuse of authority in the Government Administration law is seen by several legal experts as the same as the concept of abuse of authority because it is the absolute competence of the Administrative Court in the Corruption Eradication law. The research method used is Case Study Decision Number Case Study Decision Number 218 PK/PID.SUS/2019 and Decision Number 143 PK/PID.SUS/2019, where both decision cases involve criminal acts of corruption in the form of abuse of authority in office. Based on Law no. 31 of 1999 Jo Law no. 20 of 2021 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The conclusion is that the application of sanctions against criminal acts of corruption in Decision Number 218 PK/Pid.Sus/2019 and Decision Number 143PK/Pid.Sus/2019, the panel of judges imposed imprisonment/imprisonment and fines, the imposition of fines as an implementation of the balance value can be applied as long as In certain circumstances, the perpetrator of a criminal act of corruption is not a recidivist, then as a balanced punishment, apart from imposing a fine, assets can also be confiscated, this is so that the imposition of the fine can be used as a lesson or legal perspective for the wider community, rather than just being sentenced to imprisonment/ prisons are indeed less effective, because in the implementation of confinement/imprisonment sentences there are still leniencies which do not actually have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts.
Putusan Bebas dan Bersalah dalam Analisis Yuridis Tindak Pidana Malpraktik Medis yang Mengakibatkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Haryadi, TB Yadi; Marbun, Warasman; Patramijaya, Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11310

Abstract

Seorang dokter atau tenaga medis lainnya dikatakan melakukan malpraktik jika melakukan praktek kedokteran dengan buruk, berupa kelalaian besar (culpa lata) atau kesengajaan yang tidak mungkin dilakukan oleh dokter pada umumnya dan bertentangan dengan undang-undang, sedemikian sehingga pasien mengalami kerugian. Perbuatan secara medik yang terjadi antara dokter dan pasien dapat merupakan tindak pidana, apabila perbuatan dokter atau tenaga medis lainnya terhadap pasien tersebut memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum pidana tertulis. Malpraktik medis terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Permasalahannya, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Menurut KUHP maupun Menurut Undang-undang Praktek Kedokteran, Bagaimana Membuktikan Tindakan Malpraktik Tenaga Medis dalam Studi Kasus Nomor 1441/Pidsus/2019/PN. dan Putusan Nomor 1110/K/Pidsus/2012. Kesimpulannya Pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan Malpraktik menurut KUHP maupun menurut Undang-undang Praktek Kedokteran. Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam membuktikan tindakan Malpraktik tenaga medis dalam Studi Kasus Nomor 1441 /Pidsus/2019/PN. MKS dan Putusan Nomor 1110/K/Pidsus/2012 dilihat dari Putusan Pidana yang diterima oleh masing-masing terdakwa.
Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Darjanto, Dodi; Marbun, Warasman; Mardani, Mardani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11362

Abstract

Dari berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr. Metode Penelitian adalah Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang telah ada ialah Diversi, yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 20142 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Diversi Wajib dilaksanakan pada setiap proses hukum.
Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/PID.B/2019/PN.PLG dan Putusan Nomor. 529/PID.B/2020/PLG) Supriadi, Agus; Hartanto, Hartanto; Marbun, Warasman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11389

Abstract

Tindak Pidana Pencurian dirumuskan sebagai suatu perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki diancam dengan pidana penjara selama lima tahun. Apabila proses mengambil barang orang lain tersebut dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat atau dilakukan pada malam hari atau dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut sebagai pencurian berat dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun. Apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disebut dengan pencurian kekerasan dan ancaman pidana menjadi sembilan tahun. Dengan demikian sangatlah penting adanya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kejahatan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat tersebut.Serta Rumusan Masalah:Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pada pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan.Bagaimana penerapan hukum pada Putusan Nomor.1659/Pid.B/2019/PN. Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid.B/2020/PN. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianmhukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulannya: Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pada pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan dalam putusan ini masih dapat ditemukan bahwa pertimbangan hakim yang disampaikan masih belum dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam memberikan efek jera bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor dan penadahan.  
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian Riskiyono, Riskiyono; Marbun, Warasman; Hartanto, Hartanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11391

Abstract

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sering kali disebabkan oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Kejahatan ini berkembang, terutama di perkotaan dengan pengawasan yang lemah dan banyaknya korban potensial. Penelitian ini pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama hingga berakibat kematian, dengan studi kasus pada Putusan No. 220/Pid.B/2018/PN.Bks dan Putusan No. 46/Pid.B/2018/PN.Crp. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan No. 46/PID.B/2018/PN.Crp., hakim menilai bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Pada Putusan No. 220/PID.B/2018/PN.Bks, terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sementara penuntut umum mengajukan barang bukti.
Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Triono, Denni; Hartanto, Hartanto; Marbun, Warasman
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.19544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apabila debitor menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Sinar Mas Multifinance dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan debitor apabila debitor terbukti menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Maka penulis mengambil judul tesis Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis Dari Penerima Fidusia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitor dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Junto Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (1). Proses penyelesaian sengketanya yaitu PT. Sinar Mas Multifinance menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitor ataupun pihak. (2). Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP sehingga pinjaman tersebut lunas.
The Importance of Scientific Crime Investigation (SCI) in Solving Murder Cases in Indonesia Wulandari, Serlina; Marbun, Warasman; Hutabarat, Roland
Justice Voice Vol. 4 No. 2 (2025): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v4i2.1183

Abstract

Criminal law in Indonesia grants law enforcement authorities the power to address violations, including the crime of murder. However, handling murder cases often faces challenges, particularly in terms of evidence and identifying the perpetrators. Technological advancements have driven the development of Scientific Crime Investigation (SCI) as a scientific approach that replaces conventional investigation methods by integrating various scientific disciplines to provide more accurate evidence. This study aims to examine the effectiveness of SCI in the investigation process and its alignment with applicable regulations. The research method employed is a normative juridical approach, referring to relevant laws and legal literature. The analysis results indicate that in Decision Number 39/Pid/2024/PT.YYK, the appellate panel of judges modified the death sentence previously imposed on the defendants in Decision Number 634/Pid.B/2023/PN.Smn to a life imprisonment sentence. This ruling suggests that the panel of judges did not adhere to Supreme Court Circular Number 05 of 1973, which regulates sentencing based on the gravity and nature of the crime.
Co-Authors Afrina, Nia Agus Supriadi Akbar, Muhammad Aulia Ali Johardi Almas Shafira Mayzahira Ardiansyah Putra Arief Patramijaya Darjanto, Dodi Dekawati, Gusti Deny Setiawan Hadi Susanto Hakim, Sajidan Hartanto hartanto hartanto Hartono Hartono Haryadi, TB Yadi Kusnadi Louisa Yesami Krisnalita Mardani Mardani Muhammad Ichsan Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Nia Afrina OP.Sunggu, Eben Patar Pratiwi, Siswanti Riskiyono, Riskiyono Roland Hutabarat Saefullah Sajidan Hakim Sally, Kasna Siswantari Pratiwi Sitompul*, Hotma Partogu Sultan Ali Sya’bana Supriadi*, Agus Triono, Denni Wibowo, Joko Adi Witoko, Satrio Heru Wulandari, Serlina