Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.117
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Center of Economic Students Journal (CSEJ) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Saefullah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERBASIS ILMIAH (SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS YANG MELIBATKAN KELUARGA Eka Setiawati; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17902

Abstract

Pengungkapan berbagai kasus kejahatan yang melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku membutuhkan ketelitian dan keberanian aparat penegak hukum, terutama Polisi, dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Pendekatan penyidikan tindak pidana berbasis ilmiah (scientific crime investigation/SCI) merupakan salah satu strategi yang dikembangkan oleh Polri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam kasus-kasus pembunuhan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SCI dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan keluarga, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penggunaan pendekatan ini dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik wawancara dan pengamatan dalam pengumpulan data. Polda Metro Jaya telah berhasil menerapkan pendekatan SCI dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan satu keluarga, termasuk dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Harry Aris Sandigon. Pendekatan ini melibatkan berbagai bidang seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain Analisis Forensik Digital, Analisis Forensik Darah dan DNA, serta Analisis Forensik Autopsi Jenazah. Upaya pembuktian berbasis SCI telah berhasil memenuhi target, sehingga tersangka dapat diidentifikasi, ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan SCI dalam kasus-kasus semacam ini, antara lain analisis forensik yang memakan waktu lama, kurangnya kompetensi penyidik, besarnya anggaran yang diperlukan, minimnya sarana dan prasarana, serta belum tersedianya SOP analisis forensik yang lengkap. Kata kunci: Penyidikan Tindak Pidana Berbasis Ilmiah, Keluarga
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN Indah Moulina; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17903

Abstract

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Seorang anak juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr yang mengakibatkan seorang anak tewas dibacok oleh pelaku anak, dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI yang mengakibatkan seorang anak tewas di dalam kamar mandi akibat kekerasan yang dilakukan oleh temannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Modus dan Motif Anak Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI? Bagaimana Implementasi Penerapan Sanksi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.Utr dan Putusan Nomor 9/PID.SUSAnak//2020/PT DKI? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Modus yang digunakan para pelaku anak melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal adalah dengan membacok korban dengan clurit, memukul korban dengan menggunakan bambu dan memukul serta memasukan kepala korban ke dalam bak hingga meninggal. Tindakan pelaku anak tersebut merupakan criminal behavior is learned (tingkah laku kriminal dipelajari) yaitu tidak lain dikarenakan pergaulan yang buruk yang mempengaruhi pelaku untuk mempelajari tindakan kriminal. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berlaku bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana, oleh karenanya implementasi penerapan sanksi terhadap anak perlu dipertimbangkan dengan cermat, dan hukuman seharusnya memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Kata kunci: Sanksi Pidana, kekerasan, anak sebagai pelaku
CRIMES OF PHYSICAL DOMESTIC VIOLENCE AND NEGLIGENCE IN THE HOUSEHOLD Rinawati, Inten; Mardani; Saefullah
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.321

Abstract

Study This aim For do study to influencing variables​ happen violence in House stairs (domestic violence) in family , that is form violence physical and neglect . Additionally , research​ this is also purposeful For know action preventing and dealing with domestic violence carried out by husbands to wife , as Decision South Jakarta District Court Number 995/ Pid.Sus /2021/PN Jak.Sel . and Verdict South Jakarta District Court Number 130/ Pid.Sus /2022/PN Bks. Second decision the made with objective For discuss domestic violence problems . Specifically, the South Jakarta District Court and the South Jakarta District Court are the research locations. Both courts are in the South Jakarta area. The data collection process was carried out using several research methodologies, namely library research and field research. Primary data collection can be done by conducting interviews with relevant sources. Apart from that, secondary data was also obtained in the form of papers, books and research reports which were directly related to the topic of domestic violence in the form of physical violence and neglect in the household. This data was collected as additional primary data. To uncover the root causes of domestic violence in the form of physical violence and neglect in families in the South Jakarta and Bekasi City areas, the data obtained was then analyzed descriptively and qualitatively. This is done to find out what actions can be taken to reduce the impact of domestic violence. Based on the research results, the main factors that cause domestic violence crimes committed by husbands against their wives are internal factors, especially those related to the personality characteristics (temperament) of the perpetrator. In conditions that trigger uncontrolled anger, such as lack of communication and intense jealousy, these characteristics make it easier for individuals to commit criminal acts. This is because they are more easily affected by these events. It should be noted that education and economic factors are one of the external factors that cause domestic violence. To overcome the problem of criminal acts of domestic violence committed by husbands against wives in South Jakarta, it is necessary to carry out preventive efforts such as instilling moral values from an early age, preventive efforts such as increasing awareness of laws and regulations. , and repressive efforts such as taking action against perpetrators of criminal acts of domestic violence (KDRT).
LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGNERS USING FAKE PASSPORTS Akbar, Muhammad Aulia; Marbun, Warasman; Saefullah
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.324

Abstract

The phenomenon of many foreigners still entering Indonesia has caused various problems, including the use of fake passports. In the field of supervision immigration Lots happen case forgery letter travel by foreigners. Although Constitution immigration arrange punishment serious crime, in reality Lots case forgery document journey Already brought to court, but the verdict Still too light on demands of the Public Prosecutor, as well as still there are foreigners who have already managed to get in to the Indonesian region with use letter the alleged journey fake. Of course just, thing This No cause effect deterrent for foreigners who try​ to fake document travel in Indonesia. The Problem Is How enforcement law against foreigners who use it passport false For enter and/ or go out from the territory of Indonesia in the Decision Number 126/ Pid.Sus /2021/PT.BTN and Decision Number 1234/ Pid.Sus /2020/PN JKT.SEL? How? effort prevention and eradication use passport fake by foreigners? The research method is normative legal research. The conclusion is Legal regulation of Foreign Citizens who commit the crime of passport forgery is regulated in Articles 263 to 264 of the Criminal Code in Indonesia regulated in Law No. 6 of 2011 regulated in CHAPTER XI Articles 126-130 and in Government Regulation No. 31 of 2013 concerning the Implementing Regulations of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and the efforts made by the Directorate General of Immigration to prevent passport forgery by Foreign Citizens, namely by forming TIMPORA (Foreigner Supervision Team) by forming a foreigner supervision team, immigration can synergize with related agencies to prevent foreigners who will make fake Indonesian passports.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF INTENTIONALLY COMMITTING AN ABORTION DURING DATING Dewi Kusmiyati; Ali Johardi Wirogioto; Saefullah
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the extent to which the police act in determining whether abortion is legal or illegal and to determine the obstacles in implementing sanctions for perpetrators of abortion crimes in the city of Makassar. There are two research methods used in this research, namely literature study by collecting data and understanding various literature related to the research material and field study by collecting data and conducting research directly at the research location. The results of the research show that the role of the police in determining legal and illegal abortions is in accordance with applicable legal regulations, namely that the legal regulation of the criminal act of abortion is clearly stated in the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproduction health. Whereas the element of "intentionally" carrying out an abortion has been fulfilled in Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning health, then the defendant has been declared to have been legally and convincingly proven to have committed the crime of abortion. The police determine cases of illegal and legal abortion by finding out the reasons for the abortion. If the abortion is carried out on health grounds or to save the life of the mother, it can be decided as a legal abortion in accordance with Law Number 36 of 2009 Article 75 Paragraph (2), but if it is not proven as in the Criminal Code regulations then the abortion is considered an illegal abortion. In the process of carrying out the investigation, investigators experienced several technical problems in the field. The obstacles in the investigation process are the difficulty of finding witnesses, lack of evidence, difficulty in identifying suspects.
EFEKTIFITAS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Muhammad Zakir; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16692

Abstract

Penggunaan hukuman pidana seumur hidup dianggap kuno dalam upaya menangani kejahatan, dan aturan hukuman penjara seumur hidup, meskipun ada dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan batasan resmi mengenai durasi penahanan. Secara umum, masyarakat cenderung mengartikan hukuman penjara seumur hidup sebagai penahanan sepanjang usia pelaku. Justifikasi pidana terletak pada keberadaan tindak pidana itu sendiri, dengan setiap kejahatan memerlukan hukuman. Pidana dipertimbangkan sebagai kewajiban mutlak menurut kategori imperatif untuk membalas perbuatan melanggar hukum. Tujuan pemidanaan adalah memelihara ketertiban masyarakat, menangkap penjahat, dan mendidik agar tidak mengulangi kesalahan. Pidana seumur hidup di Indonesia menjadi alternatif untuk pidana mati, seringkali dikaitkan dengan fungsi subsidair untuk kejahatan berat yang semula dapat dihukum mati. Kata kunci: pidana; penjara seumur hidup; sistem hukum penjara
ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN BERDASARKAN STUDI SEKTOR PERKERETAAPIAN Wibowo, Hardo; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19106

Abstract

Langkah yang ditempuh pemerintah adalah membuat suatu terobosan baru dalam pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian. Dan yang menjadi terobosan baru tersebut adalah dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) untuk pembiayaan infrastruktur. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana bentuk pembiayaan proyek infrastruktur di Sektor Perkeretaapian menurut Undang-Undang dari aspek Kepastian Hukum? Bagaimana implementasi serta kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Terdapat beberapa bentuk pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian diantaranya dengan menggunakan pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP), Surat Berharga Negara Syariah (SBSN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Penyertaan Modal Pemerintah (PMN). Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Sektor Perkeretaapian Melalui SBSN telah dilaksakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di berbagai daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan SBSN pada Ditjen Perkeretaapian, ialah lamanya proses administrasi dalam tahap penyiapan proyek SBSN dan mengenai pembebasan lahan.
TINDAK PIDANA BIDANG TANAH SECARA TERORGANISIR YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DALAM MEMALSUKAN AKTA OTENTIK Rahmat, Ahadiyat; Hartanto; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19178

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik merupakan bagian dari pemalsuan surat yang dikualifikasi. Dewasa ini, salah satu contoh kasus pemalsuan surat di dalam akta otentik dilakukan oleh oknum mafia tanah yang akhir-akhir ini semakin gencar menjalankan aksinya di beberapa daerah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindaj Pidana Pemalsuan Akta Otentik Di Bidang Tanah? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa akta jual beli adalah faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum dari masyarakat itu sendiri. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah oknum-oknum yang membuat surat palsu yaitu AJB dengan tujuan merawut keuntungan ekonomi dalam pengurusan peralihan tanah. Kemudian faktor pengetahuan hukum masyarakat adalah kurang selektifnya masyarakat dalam memilih orang yang membuat akta jual beli. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Adapun kasus yang menjadi pembahasan berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN. Bks dan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN. Bks, si pembuat dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH JAKARTA PUSAT Masngudin; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19180

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan sebuah fenomena meresahkan yang terdapat dalam struktur masyarakat dalam hal ini ialah dengan objek kendaraan bermotor. Studi kriminologi merupakan sebuah upaya untuk mengkaji bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya ialah aspek hukum dan sosial-ekonomi. Kriminologi memandang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai sebuah gejala sosial yang tak terhindarkan, akan tetapi kriminologi pun menawarkan berbagi upaya akan menangani hal tersebut samapi kepada akar permasalahannya. Proses pemidanaan pun merupakan sebuah rangkaian dalam penyelesaian peradilan konvensional menjadi tak terhindarkan. Upaya kajian kriminologi pun dilakukan untuk melihat seberapa efektif penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis yang telah dilakukan pada kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, respon kriminologi atas pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasus yang sudah diproses hukum telah dianalis menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Saran untuk kasus ini adalah menelaah sistem pemidanaan konvensional dengan melakukan studi kriminologi, perlunya keterlibatan diantara para pihak yakni pelaku dan korban untuk terciptanya keadilan bersama.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH B3 PELEBURAN BESI BAJA Tampubolon, Dani Horton; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19225

Abstract

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, khususnya limbah B3, menjadi isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan peleburan besi baja yang mencemari lingkungan serta pertanggungjawaban hukumnya. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr dan Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PNCkr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran limbah B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda yang harus dibayarkan dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta pidana tambahan sesuai prinsip "pencemar membayar" untuk biaya pemulihan lingkungan.
Co-Authors Akbar, Muhammad Aulia Ali Johardi Anwar Budiman Dewi Kusmiyati Eka Setiawati Hartanto Indah Moulina James, Okky Arvian Mardani Masngudin Muhammad Zakir Nur Wahyuni Rahim, Syamsuri Rahmat, Ahadiyat Rhamdani, Reza Rinawati, Inten Siswantari Pratiwi Suheri Tamba Tua, Marthin Dongan Tampubolon, Dani Horton Warasman Marbun Waty Suwarty Haryono Wibowo, Hardo