Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Abdi Insani Pamulang Law Review Jurnal Independent SUPREMASI Jurnal Hukum
Bakry, Mohammad Ryan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN Bakry, Mohammad Ryan
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.157

Abstract

Kedaulatan adalah basis utama eksistensi negara, dinamika dialektika bernegara akan menentukan bagaimana pola hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyatnya dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Artikel ini menganalisa pengertian, karakteristik dan jenis kedaulatan yang dihubungkan dengan dialektika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia. Fokus artikel ini adalah pada dimensi kontekstual kedaulatan, yakni eksistensi negara dalam bentuk implementasi kontinuitas program pembangunan di segala bidang. Diskursus hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyat dalam kerangka kedaulatan bangsa Indonesia akan sangat relevan jika dikaitkan dengan argumentasi sejarah panjang Bangsa Indonesia. Eksplorasi tataran teoritik mengenai kedaulatan dan relevansinya dengan model kelembagaan dalam bangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, akan disajikan dengan berbasis fakta sejarah evolusi kedaulatan dan hukum positif dalam konteks keindonesiaan. Kesimpulannya, bahwa dialetika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia telah menempatkan peran penting MPR dalam hal penentuan suatu haluan negara dalam garis-garis besar, untuk menjaga rangkaian kontinuitas program pembangunan di segala bidang, agar tidak terdapat resistensi penerimaan dan kepatuhan dari rakyat yang dapat mengakibatkan penanda dentum (sound) dan nyata (visible) dari kedaulatan rakyat (hard popular sovereignty). Selanjutnya, adalah suatu urgensi untuk menempatkan MPR sebagai , ' , ‘guardian of popular soverignty" dalam kerangka “Kedaulatan Hukum” Bangsa Indonesia, dengan konsekuensi logis perlu diatur kembali dalam perubahan konstitusi yang kelima untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MPR terkait GBHN
The Sovereignty Aspects In Enactment Of The Apostille Convention In Law No.6 Of 2022 Permenkumham The Analysis Of The Notaries Role For Legalization Of Apostille Public Documents Kurniawan, Karto; Muda, Iskandar; Bakry, Mohammad Ryan
Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i2.234

Abstract

AbstractGlobal challenges and demands to accelerate economic development are the responsibility of the government in an effort to promote the welfare of society. This also affects the development of relations between citizens. In such a situation of the world community, the legal instruments of international treaties become sacred. The Indonesian government can bind itself to an international treaty in various ways, one of which is by accession. It is expected that an international agreement will become positive law applicable in Indonesia when the agreement applies to Indonesia. Ease of doing business as a key subject in economic development should be encouraged through various aspects of administrative procedures, one of which is the elimination of foreign public document legalization requirements. The presence of Apostille adds to the role of notary as a public official of state administration in the field of law. This research discusses the importance of Indonesia as a participant in the Apostille Convention. It is necessary to reaffirm the role of Indonesian representatives abroad for the legalization of public documents originating from abroad. There is still a need for wider socialization of Apostille legalization. Permenkum HAM Regulation Number 6 of 2022 needa to be followed up with ratification into law.
Peran Notaris terhadap Putusan Perdamaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Melibatkan Kreditor Terdaftar Dharma Mohamad, Eka; Bakry, Mohammad Ryan; Muda, Iskandar
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33380

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Peran Notaris Terhadap Putusan Perdamaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Kreditor Terdaftar. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia? dan Bagaimana Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Memberikan Kemanfaatan Hukum? Bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia adalah karena Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam suatu akta otentik. Untuk dapat dilakukannya perjanjian perdamaian tersebut maka perdamaian harus disetujui oleh para kreditor. Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Membawa Kemanfaatan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Tugas kurator adalah melakukan pengurusan harta atau pemberesan harta pailit. Pada Ayat 2 menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau persetujuan. Oleh karena itu Notaris atas permasalahan tersebut akan mengarahkan kepada pembuatan suatu perjanjian yang bersifat mengikat.
A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia Putra, Panca O. Hadi; Muda, Iskandar; Bakry, Mohammad Ryan; Yusuf, Chandra; Santosa, Irwan
JOIV : International Journal on Informatics Visualization Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Society of Visual Informatics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62527/joiv.9.1.3170

Abstract

The trend of digitalization has called for electronic notary services that are both efficient and secure. This study proposes a framework for an integrated e-notary system using blockchain technology based on Indonesia's civil laws and regulations. To accomplish this objective, this study uses a methodology combining both normative legal and information systems methods. This study starts with a search of existing laws and regulations conducted on the Indonesian government regulation database (peraturan.go.id). Subsequently, laws and regulations are analyzed to elicit system components and functional requirements. The findings are visualized using a rich picture, resulting in a framework for an integrated e-notary system. The system entails a blockchain network in which Indonesian registered notaries act as nodes. The proposed system is integrated with other e-government systems to facilitate notarial services as required by laws and regulations, such as document validity checks, electronic recording and storage of notarial deeds, document legalization, and notary protocol archiving. To support the proposed blockchain-based e-notary system, this study suggests several regulatory adjustments based on legal gaps identified using Kostruba’s approach. Regulatory adjustments include creating technical regulations on the establishment of the blockchain network operated by the Indonesian Notary Association (INI) and also the creation and storage of notarial deeds electronically.  The findings imply that the proposed e-notary system has the potential to enhance notary services’ security and efficiency in Indonesia, though successful implementation of such a system may hinge upon the readiness of the stakeholders.
KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN Bakry, Mohammad Ryan
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.157

Abstract

Kedaulatan adalah basis utama eksistensi negara, dinamika dialektika bernegara akan menentukan bagaimana pola hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyatnya dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Artikel ini menganalisa pengertian, karakteristik dan jenis kedaulatan yang dihubungkan dengan dialektika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia. Fokus artikel ini adalah pada dimensi kontekstual kedaulatan, yakni eksistensi negara dalam bentuk implementasi kontinuitas program pembangunan di segala bidang. Diskursus hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyat dalam kerangka kedaulatan bangsa Indonesia akan sangat relevan jika dikaitkan dengan argumentasi sejarah panjang Bangsa Indonesia. Eksplorasi tataran teoritik mengenai kedaulatan dan relevansinya dengan model kelembagaan dalam bangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, akan disajikan dengan berbasis fakta sejarah evolusi kedaulatan dan hukum positif dalam konteks keindonesiaan. Kesimpulannya, bahwa dialetika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia telah menempatkan peran penting MPR dalam hal penentuan suatu haluan negara dalam garis-garis besar, untuk menjaga rangkaian kontinuitas program pembangunan di segala bidang, agar tidak terdapat resistensi penerimaan dan kepatuhan dari rakyat yang dapat mengakibatkan penanda dentum (sound) dan nyata (visible) dari kedaulatan rakyat (hard popular sovereignty). Selanjutnya, adalah suatu urgensi untuk menempatkan MPR sebagai , ' , ‘guardian of popular soverignty" dalam kerangka “Kedaulatan Hukum” Bangsa Indonesia, dengan konsekuensi logis perlu diatur kembali dalam perubahan konstitusi yang kelima untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MPR terkait GBHN
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KORPORASI KARANG TARUNA DESA BANTARSARI MELALUI BADAN HUKUM KOPERASI SERBA USAHA DAN PENGUATAN PARTISIPASI Purwaningsih, Endang; Yusuf, Chandra; Bakry, Mohammad Ryan; Ramadhan, Muhammad Satrio; Nugraha, Farel Fathin
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 8 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i8.2725

Abstract

This Community Engagement Program responds to the need for strengthening youth-based economic institutions in Bantarsari Village, Rancabungur District, Bogor Regency. Karang Taruna, the village youth organization, had not yet established a legally recognized business entity to support its collective economic activities. Key issues included the absence of a formal cooperative institution, low youth participation in village economic structures, and limited managerial and legal understanding of business operations. This program aimed to enhance the knowledge, motivation, and participation of Karang Taruna members in forming and managing a multi-purpose cooperative. The methods employed consisted of interactive lectures, participatory training, focused group discussions, pre- and post-assessment tests, and legal documentation assistance, resulting in the issuance of a notarial deed, Ministry approval (SK AHU), and Business Identification Number (NIB). The outcomes demonstrate a significant improvement in the individual and organizational capacity of Karang Taruna, culminating in the establishment of a legally recognized cooperative as a participatory and adaptive institution to support youth-driven economic development in the village.
Co-Authors Dharma Mohamad, Eka Endang Purwaningsih Iskandar Muda Kurniawan, Karto Nugraha, Farel Fathin Putra, Panca O. Hadi Ramadhan, Muhammad Satrio Santosa, Irwan Yusuf, Chandra