Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemahaman Kepastian Hukum Transaksi Online Guru-Guru MAN 3 Jakarta Yusuf, Chandra
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.38176

Transaksi online semakin semarak karena produk yang diproduksi diluar negeri dapat dipesan dengan mudahnya melalui online secara langsung. Namun transaksi online bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terasa asing. Pembatasan transaksi anatar negara tidak memiliki batas. Perkembangan dan penggunaannya dalam berbelanja tidak dapat dihindari. Kelebihan dari transaksi online, konsumennya dapat menjangkau tempat di seluruh dunia. Permasalahannya konsumem tidak pernah menyadari bahwa dalam layar yang terbatas baik dari komputer maupun hand phone telah menjangkau batas negara, yang memiliki sistem hukum berbeda. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkatkan pemahaman transaksi online masyarakat beserta akibatnya. Oleh karenanya, pengambilan sample di wilayah pengabdian penulis dapat dilakukan melalui metode questionaire dengan memberikan materi seminar terlebih dahulu. Guru-guru MAN 3 Jakarta Pusat sebagai representasi masyarakat yang terdidik seharusnya memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang transaksi online. Nyatanya, hasil dari questionaire menunjukkan mayoritas koresponden memiliki tingkat tingkat pemahaman yang rendah. Implikasinya guru-guru MAN 3 tidak pernah menyadari bahwa transaksi online dapat menjadi transaksi internasional. Transaksi tersebut akan memiliki pengaruh terhadap sistem hukum antar negara yang berlaku. Perselisihan dari transaksi online tidak pernah dapat ditentukan sistem hukum yang berlaku. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpatian hukum. Oleh karenanya, dalam melakukan transaksi online, kustomer wajib memastikan hukum apa yang akan digunakan, apabila terjadi perkara.

Pemahaman Kepastian Hukum Transaksi Online Guru-Guru MAN 3 Jakarta Yusuf, Chandra
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.38176

Transaksi online semakin semarak karena produk yang diproduksi diluar negeri dapat dipesan dengan mudahnya melalui online secara langsung. Namun transaksi online bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terasa asing. Pembatasan transaksi anatar negara tidak memiliki batas. Perkembangan dan penggunaannya dalam berbelanja tidak dapat dihindari. Kelebihan dari transaksi online, konsumennya dapat menjangkau tempat di seluruh dunia. Permasalahannya konsumem tidak pernah menyadari bahwa dalam layar yang terbatas baik dari komputer maupun hand phone telah menjangkau batas negara, yang memiliki sistem hukum berbeda. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkatkan pemahaman transaksi online masyarakat beserta akibatnya. Oleh karenanya, pengambilan sample di wilayah pengabdian penulis dapat dilakukan melalui metode questionaire dengan memberikan materi seminar terlebih dahulu. Guru-guru MAN 3 Jakarta Pusat sebagai representasi masyarakat yang terdidik seharusnya memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang transaksi online. Nyatanya, hasil dari questionaire menunjukkan mayoritas koresponden memiliki tingkat tingkat pemahaman yang rendah. Implikasinya guru-guru MAN 3 tidak pernah menyadari bahwa transaksi online dapat menjadi transaksi internasional. Transaksi tersebut akan memiliki pengaruh terhadap sistem hukum antar negara yang berlaku. Perselisihan dari transaksi online tidak pernah dapat ditentukan sistem hukum yang berlaku. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpatian hukum. Oleh karenanya, dalam melakukan transaksi online, kustomer wajib memastikan hukum apa yang akan digunakan, apabila terjadi perkara.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PROMOSI PERSEROAN TERBATAS Yusuf, Chandra; Purwaningsih, Endang
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The application of Corporate Social Responsibility (CSR) and Fiduciary Duty in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies creates a conflict of interest. The problem that arises is the placement of CSR in the company's income statement that will reduce the company's dividend distribution. This violates the principle of "fiduciary duty". Directors of Limited Liability Company must maximize shareholder prosperity. So far, CSR is considered a social activity. To avoid conflicts of interest, CSR must be classified into a promotional account in the financial statements, especially the Balance Sheet. The method used to assess CSR refers to the effects of promotions on investors. Therefore, CSR is not separated from the account in the company's operational costs. Article 1 Paragraph (3) The Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies needs to be revised and does not refer to social interests, but the commercial interests of shareholders.

LEGALITAS TINDAKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Lismayanti, Erna; Purwaningsih, Endang; Yusuf, Chandra
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v3i2.65

The Board of Directors is the most important organ in a limited liability company, the Board of Directors as a company manager is appointed and terminated by the RUPS, the Board of Directors can represent the company both inside and outside the court. The expiry of the term of office of the Board of Directors has resulted in the legal actions that have been taken to become illegal and the Board of Directors no longer has the authority to represent the company. To validate all these legal actions must be approved by the RUPS and reappointed. The formulation of this problem is to find out the legality arrangements of the duties and authorities of the company's Directors in corporate actions and the legal consequences of the actions of the Directors of the company are limited in corporate actions after the end of their terms of office.The method used in this research is normative jurisdiction that applies statute approach and conceptual approach. The results showed that, The Board of Directors has full responsibility in the activities of the company, the Board of Directors is captured legally and correctly if in carrying out management and representing the company based on the articles of association and the law, institutional and operational legality is a commitment that must be fulfilled by the company; and legal actions that have been taken by ex Directors are illegal, ex Directors can be prosecuted and subject to civil and criminal sanctions

GUGATAN ACTIO PAULIANA TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS ATAS PENOLAKAN PENGEMBALIAN DIVIDEN INTERIM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS Yusuf, Chandra
Veritas et Justitia Vol. 9 No. 2 (2023): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v9i2.7199

Distribution of interim dividends distributed before the end of the financial year by the Director with the approval of the Commissioner. This distribution can be made if the company's finances are in a profitable condition based on the year-end audit carried out by a Public Accountant. Companies that experience losses in their reports at the end of the year, shareholders are obliged to return interim dividends based on Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Likewise, companies experiencing bankruptcy based on Law Number: 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The curator in bankruptcy based on Auctio Pauliana with other claims can request the return of the company's interim dividends in the Commercial Court. However, the Curator can only ask for responsibility for the return of interim dividends to the Director and Commissioner jointly and severally. The obligation of the Directors, whose authority has been taken over by the Curator, is to sue the shareholders in the District Court based on Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The problem is, cases in District Court are complicated cases, not simple cases. This research uses normative juridical methods. In the discussion, the Director whose authority has been taken over by the Curator, if the shareholders reject the return of the interim dividend, will file a lawsuit in the District Court. However, a case at the District Court will take a long time, therefore the dividend return case must be submitted to the Commercial Court. In conclusion, to make it easier for the Director to file a lawsuit for the return of interim shareholder dividends in the Commercial Court, the Curator will provide a power of attorney and the case for the return of interim dividends will be made simple.

Kenaikan Nilai Obligasi Dalam Reksadana Pendapatan Tetap : Kebutuhan Pengenaan Pajak Keuntungan Reksadana Dalam Portfolio Investasi Hardian, Frengki; Yusuf, Chandra
Majalah Sainstekes Vol. 10 No. 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ms.v10i1.3526

Pemulihan ekonomi dari dapat dilakukan dengan memberikan insentif terhadap instumen keuangan di Pasar Modal. Bunga Obligasi memiliki daya tarik bagi masyarakat investor, karena keuntungan yang didapat nilainya tetap, sehingga investasi dalam Obligasi menjadi risiko kecil. Namun keuntungan yang didapat juga kecil. Sementara Reksadana , termasuk Obligasi di dalamnya dan dalam bentuk protfolio, memiliki keuntungan dari kenaikan instrumen keuangan lainnya. Kenaikan nilai instrumen keuangan dalam Reksadana tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Obligasi mengalami kenaikan nilai ketika saham sebagai bagian dari protfolio Reksadana yang memiliki risiko mendapatkan keuntungan. Namun kenaikan biaya pembelian Obligasi akibat kenaikan tarif PPh Final yang tinggi dan sebagai bagian dari biaya Reksadana akan menimbulkan risiko yang tinggi bagi masyarakat investor. Pemberian insentif atas PPh Final dengan mengurangi prosentase pajak akan menggairahkan kembali transaksi Reksadana di Pasar Modal. Oleh karenanya, kenaikan PPh Final di tahun 2021 dan seterusnya menjadi 10% (sepuluh persen) harus ditunda agar transaksi Reksadana, termasuk Obligasi di dalamnya, tetap memiliki daya tarik dalam portfolio yang digunakan.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris dalam Pembuatan Akta dari Transaksi yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi Wulandari, Sari; Yusuf, Chandra; Hardian, Frengki
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33381

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal ? dan Bagaimana Notaris dapat mengenali penerapan prinsip pengguna jasa untuk menghindari pembuatan akta autentik berdasarkan skema Ponzi ? Bahwa Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik.

Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran Merek UMKM Bantarsari Berbasis Kolaborasi Peran Pemerintah Desa dan Kampus Purwaningsih, Endang; Santosa, Irwan; Yusuf, Chandra
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46963/ams.v5i1.1828

The partners in this program include the Head of Bantarsari Village and his staff, representatives of associations, and Bantarsari Small and medium enterprises (SMEs). The partners face several issues: the absence of producer organizations, underutilization of information technology, unregistered product trademarks, limited online marketing reach, and low marketing management competence. The program aims to provide education and training on trademark legality and to assist and facilitate the creation and registration of trademarks. Activities are conducted using persuasive and participatory methods through lectures, discussions, training, mentoring, and trademark registration facilitation. Based on data analysis before and after the program implementation, it was concluded that the mentoring and facilitation of trademark registration for Bantarsari SMEs were effectively addressed through continuous outreach and mentoring. The average increase in the effectiveness of mentoring and facilitation activities for Bantarsari SMEs trademark registration based on the collaboration between the village government and the campus reached 31.4%.

Legal Gaps in the Implementation of the Cyber Notary Concept Based on Indonesian Civil Law Rizmi, Nurfadhilah; Syari, Irna Komala; Setianingrum, Wulan; Yusuf, Chandra
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i3.30028

Implementation Cyber Notary cannot be separated from the legal system that supports it. Indonesia still uses the legal systemCivil Lawwhich originated from the Dutch era, especially in civil law. Indonesia still usesBugerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW) in 1848 which was translated into the Civil Code (KUH Per). KUH Per regulates perfect evidence as an authentic deed. This authentic deed is made based on the provisions in KUH Per. Then the lack of regulation regarding public officials which made it stated in Law Number: 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number: 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). The law states aboutCyber Notaryin his explanation. Further developments, the Indonesian government has not made implementing regulations. In this study, the author aims to discussthe need to develop the concept of notary into a broader conceptdraftCyber Notarywhat is meant in the explanation of Article 15 paragraph (3) UUJN is connected to the conceptInternational Union of Notaries(UINL) in 1994 in a Civil Law country. In the discussion, the importance of the conceptCyber Notaryis related to the application of the conceptCyber Notaryin Indonesia whichsupporting the goals of the ASEAN Economic Communityand AFTA. So far, Indonesia still follows the concept of authentic deeds regulated in the Civil Code, even though the UUJN has mentioned aboutCyber Notary. This study uses a normative approach, which includes conceptual and legislative approaches. The urgency of implementing the conceptCyber Notaryin the digital era andSociety5.0 in Indonesia needs to be applied immediately. Following the global development of the ASEAN Economic Community, as well as the obligations as a memberUINL since the Indonesian Notary Association (INI) officially joined as the 66th UINL member on May 30, 1997 in Santo Domingo, Dominica. So the author sees that it is very urgent for the Implementation of Cyber Notary to be implemented in Indonesia to support the goals of the MEA and Embody the UINL Conventions as a country with a Civil Law system. In conclusion, Indonesia must follow the development of the Cyber Notary concept from countries bound by UINL so that Indonesia is not left behind in world developments.

Perlindungan Hukum terhadap Investor Perumahan Terkait Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Serang Babay, Babay; Purwaningsih, Endang; Yusuf, Chandra
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1101

The logical consequence for a growing city is an increase in population and shrinkage of rice fields and forests which are being converted into industry and residential areas. The Integrated Team for Controlling the Conversion of Rice Land in Serang Regency noted that there had been a reduction in rice fields covering an area of 15 thousand hectares from 2019 to 2022 in the Serang Regency area. This research was carried out to answer research questions regarding the concept of legal protection for housing investors in the transition of the function of rice fields in Serang Regency and how the provisions for the conversion of protected rice fields in Serang Regency are implemented. This research is normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. Data collection techniques were obtained by means of library research and data analysis using descriptive qualitative analysis. The results of this research are that currently there is no protection for investors regarding the legal conversion of protected rice fields. Rice fields which are then converted into residential land cannot be legally defined as ownership rights by the community because they stand on protected rice fields. Investors do not get transparent access regarding mapping of protected rice fields in Serang district, while the business licensing process has been issued and can be operated by housing investors.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search