Articles
<![CDATA[KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN ]]>
<![CDATA[Bakry, Mohammad Ryan]]>
<![CDATA[ SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.157
<![CDATA[Kedaulatan adalah basis utama eksistensi negara, dinamika dialektika bernegara akan menentukan bagaimana pola hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyatnya dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Artikel ini menganalisa pengertian, karakteristik dan jenis kedaulatan yang dihubungkan dengan dialektika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia. Fokus artikel ini adalah pada dimensi kontekstual kedaulatan, yakni eksistensi negara dalam bentuk implementasi kontinuitas program pembangunan di segala bidang. Diskursus hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyat dalam kerangka kedaulatan bangsa Indonesia akan sangat relevan jika dikaitkan dengan argumentasi sejarah panjang Bangsa Indonesia. Eksplorasi tataran teoritik mengenai kedaulatan dan relevansinya dengan model kelembagaan dalam bangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, akan disajikan dengan berbasis fakta sejarah evolusi kedaulatan dan hukum positif dalam konteks keindonesiaan. Kesimpulannya, bahwa dialetika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia telah menempatkan peran penting MPR dalam hal penentuan suatu haluan negara dalam garis-garis besar, untuk menjaga rangkaian kontinuitas program pembangunan di segala bidang, agar tidak terdapat resistensi penerimaan dan kepatuhan dari rakyat yang dapat mengakibatkan penanda dentum (sound) dan nyata (visible) dari kedaulatan rakyat (hard popular sovereignty). Selanjutnya, adalah suatu urgensi untuk menempatkan MPR sebagai , ' , ‘guardian of popular soverignty" dalam kerangka “Kedaulatan Hukum†Bangsa Indonesia, dengan konsekuensi logis perlu diatur kembali dalam perubahan konstitusi yang kelima untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MPR terkait GBHN]]>
<![CDATA[KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN ]]>
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.157
<![CDATA[Kedaulatan adalah basis utama eksistensi negara, dinamika dialektika bernegara akan menentukan bagaimana pola hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyatnya dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Artikel ini menganalisa pengertian, karakteristik dan jenis kedaulatan yang dihubungkan dengan dialektika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia. Fokus artikel ini adalah pada dimensi kontekstual kedaulatan, yakni eksistensi negara dalam bentuk implementasi kontinuitas program pembangunan di segala bidang. Diskursus hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyat dalam kerangka kedaulatan bangsa Indonesia akan sangat relevan jika dikaitkan dengan argumentasi sejarah panjang Bangsa Indonesia. Eksplorasi tataran teoritik mengenai kedaulatan dan relevansinya dengan model kelembagaan dalam bangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, akan disajikan dengan berbasis fakta sejarah evolusi kedaulatan dan hukum positif dalam konteks keindonesiaan. Kesimpulannya, bahwa dialetika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia telah menempatkan peran penting MPR dalam hal penentuan suatu haluan negara dalam garis-garis besar, untuk menjaga rangkaian kontinuitas program pembangunan di segala bidang, agar tidak terdapat resistensi penerimaan dan kepatuhan dari rakyat yang dapat mengakibatkan penanda dentum (sound) dan nyata (visible) dari kedaulatan rakyat (hard popular sovereignty). Selanjutnya, adalah suatu urgensi untuk menempatkan MPR sebagai , ' , ‘guardian of popular soverignty" dalam kerangka “Kedaulatan Hukum” Bangsa Indonesia, dengan konsekuensi logis perlu diatur kembali dalam perubahan konstitusi yang kelima untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MPR terkait GBHN]]>
<![CDATA[PERANAN NOTARIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA: ANALISIS KEBIJAKAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI ]]>
<![CDATA[Taufik Hidayat]]>;
<![CDATA[Iskandar Muda]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Labuhanbatu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/jiad.v10i1.2458
<![CDATA[This study aims to determine the role of a Notary in the imposition of acquisition on Land and Building Rights (BPHTB) DKI Jakarta for the transfer of rights to land and buildings with the Sale and Purchase Agreement (PPJB) and to determine the legal position of the Sale and Purchase Agreement (PPJB). in the transfer of land and building rights to be subject to BPHTB. This research is a normative juridical research conducted by examining library materials or secondary legal materials as the basic material for research.The results of this study indicate the role of the Notary/Land Deed Making Official (PPAT) in the development of DKI Jakarta through the imposition of Customs on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) on land and building sale and purchase transactions with PPJB is very meaningful/big, because indirectly is the party that oversees/controls or acts as a gateway so that BPHTB tax debt payments are fulfilled by BPHTB taxpayers as financing for regional development, starting from spending on employees/state institutions to infrastructure development, education costs, health costs, and the construction of public facilities And the position of the Sale and Purchase Agreement of Land Rights made by a Notary is valid and binding if it is based on the terms of the validity of the agreement and is made by or before public officials who are authorized to do so at the place where the deed was made as regulated in Article 15 of the Law-Law Number 30 of 2004 and its amendment Number 2 of 2014 concerning the Position of NotaryKeywords: BPHTB, Notary; Sale and Purchase Agreement (PPJB); Tax. ]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH ]]>
<![CDATA[Alidatussadiyah Almuslimah]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2111
<![CDATA[Dalam menjaga marwah suatu jabatan profesi notaris diperlukan adanya lembaga pengawas notaris. Lembaga ini dituntut untuk dapat menegakkan disiplin terhadap penyelenggaraan profesi notaris juga dalam hal penegakan hukum dalam terjadi pelanggaran kode etik notaris. Teknis pasti terhadap penindakan pelanggaran etik rangkap jabatan oleh Majelis Pengawas perlu dielaborasi agar menjadi jelas kepastian hukumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan terhadap notaris terikat pada wilayah yurisdiksinya. Terhadap notaris yang terbukti bersalah dapat diberikan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah dapat diukur melalui: benchmarking kejelasan aturan (jernih), konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan oleh pemerintah, dan diakui]]>
<![CDATA[GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA: STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU.X/2012 ]]>
<![CDATA[Fitrah Fidhira]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1916
<![CDATA[Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukanya argumentasi perihal konsep dan penerapan hukum hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hasil analisis menemukan bahwa: Pertama, Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 perihal hak ingkar, dapat dikecualikan jika berkaitan dengan due Process of law, akibat hukumnya adalah pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah; Kedua, secara konseptual terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca- putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, yaitu prinsip equal before the law akan sejalan dengan prinsip due process of law, dan perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam kerangka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL GURU-GURU MAN 3 JAKARTA DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN BERKEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 4, No 2 (2019): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.253 KB)
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v4i2.1948
<![CDATA[In Article 14 of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, it is stated among other things the right of the teacher to obtain protection in carrying out duties and intellectual property rights; get the opportunity to improve competence; and obtain and utilize learning facilities and infrastructure to support the smooth functioning of professionalism; so it is appropriate if the teacher has intellectual property rights. Activities to increase teacher knowledge related to intellectual property rights have been well implemented, relevant to the interests of State Madrasah Aliyah 3 (MAN 3), and carried out by lecture and training methods with a participatory approach. There is a significant increase in MAN 3 teacher knowledge about the scope of IPR (20-60%). Likewise, IPR legal counseling can increase the knowledge of IPR teachers to be more aware of intellectual property by being done programmatically, synergies between community services Team, Structural MAN 3 and participants (teachers). Factors supporting the growth of teacher legal awareness of IPR include the development of the digital age of technology that must be well adapted by teachers in their profession and the need to protect teacher creativity and innovation. An obstacle to the growing legal awareness of teachers towards IPR is only to change the mindset that makes the module or work just meet the teacher's credit and the obligation of teaching materials for each teacher. Keywords: IPR, teacher, Madrasah Aliyah, Jakarta]]>
<![CDATA[GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA: STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU.X/2012 ]]>
<![CDATA[Fitrah Fidhira]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v13i1.2825
<![CDATA[Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukanya argumentasi perihal konsep dan penerapan hukum hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hasil analisis menemukan bahwa: Pertama, Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 perihal hak ingkar, dapat dikecualikan jika berkaitan dengan due Process of law, akibat hukumnya adalah pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah; Kedua, secara konseptual terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, yaitu prinsip equal before the law akan sejalan dengan prinsip due process of law, dan perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam kerangka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.]]>
<![CDATA[Keadilan Bagi Pihak Korban Dalam Release And Discharge Agreement Transportasi Udara Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Kasus Kecelakaan Pesawat Lion Air Jt610 ]]>
<![CDATA[Lucyanna Nilasary]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v2i6.387
<![CDATA[In creating legal certainty, justice and protection for the community, the rule of law is needed that can accommodate all aspects of life because the purpose of law is to create a sense of justice in society.In the case of the Lion Air JT610 plane crash, the process of paying compensation to the families of the victims still experienced obstacles, namely the existence of a Release and Discharge Agreement which was then legalized by a Notary, as an absolute requirement for disbursement of compensation. The victims' families are asked to waive their rights in their entirety so that they do not make demands to any party deemed responsible for the accident.The formulation of the problem in this study aims to analyze the legal aspects of the Release and Discharge Agreement legalized by Notary and find a form of justice based on the principles of justice for the victims' families by looking at the forms of responsibility of the parties involved in the Lion Air JT610 plane crash.The method used is normative juridical through a statutory approach, concept approach and case approach. It is concluded that the Release and Discharge Agreement can be declared null and void because its contents violate the laws and regulations in Indonesia and violate human rights, the victims can still claim their rights to the parties related to the plane crash without eliminating their rights from others.In this case Lion Air still has to fulfill its obligation to pay compensation without any conditions so that the victims get justice.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM MENGENAI URGENSI INTEGRITAS AKADEMIK BAGI SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT ]]>
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Info Abdi Cendekia Vol 3 No 1: Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.766 KB)
|
DOI: 10.33476/iac.v3i1.35
<![CDATA[Integritas Akademik dewasa ini menjadi satu diantara identitas penting pembangunan intelektual yang tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun membangun cita moralitas bangsa yang luhur. Kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan dan tanggung jawab adalah merupakan karakteristik prinsip dari Integritas Akademik yang secara universal telah diterima sebagai bagian penting penyelenggaraan pendidikan khususnya tingkat menengah. Integritas Akademik secara teoritis adalah sejalan dengan dimensi intelektual dan dimensi moralitas. Selanjutnya secara praktik menjadi panduan kepada siswa dalam hal penyusunan dan penerbitan karya ilmiah untuk mencapai standar kualitas tinggi. Mengingat arti penting Integritas Akademik, maka subyek yang relevan untuk dilakukan upaya penyuluhan hukum adalah siswa pendidikan menengah, sebagai satu diantara stakeholder pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Pemilihan locus penyuluhan hukum dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Pusat,dengan pertimbangan sebagai satu diantara bentuk pendidikan menengah dan sejalan dengan prinsip kemanfaatan bahwa akses mudah dari Universitas YARSI. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dikerjakan dengan model ceramah dan pelatihan pemberian pre-test dan post test yang diselenggarakan bekerjasama dengan aparatur Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Jakarta Pusat. Rata-rata terhadap 50 (lima puluh) responden dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator dengan hasil pre-test adalah 2,97 (dua koma sembilan tujuh) dan post-test adalah 3,59 (tiga koma lima sembilan). Secara umum berdasarkan hasil pre-test dan post test diketahui terdapat peningkatan pemahaman esensi dari prinsip integritas akademik, bentuk-bentuk tindakan yang sejalan dan tidak sejalan dengan integritas akademik serta bagaimana implementasinya pada penyelenggaraan pendidikan di MAN 3]]>
<![CDATA[The Sovereignty Aspects In Enactment Of The Apostille Convention In Law No.6 Of 2022 Permenkumham The Analysis Of The Notaries Role For Legalization Of Apostille Public Documents ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Karto]]>;
<![CDATA[Muda, Iskandar]]>;
<![CDATA[Bakry, Mohammad Ryan]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v11i2.234
<![CDATA[AbstractGlobal challenges and demands to accelerate economic development are the responsibility of the government in an effort to promote the welfare of society. This also affects the development of relations between citizens. In such a situation of the world community, the legal instruments of international treaties become sacred. The Indonesian government can bind itself to an international treaty in various ways, one of which is by accession. It is expected that an international agreement will become positive law applicable in Indonesia when the agreement applies to Indonesia. Ease of doing business as a key subject in economic development should be encouraged through various aspects of administrative procedures, one of which is the elimination of foreign public document legalization requirements. The presence of Apostille adds to the role of notary as a public official of state administration in the field of law. This research discusses the importance of Indonesia as a participant in the Apostille Convention. It is necessary to reaffirm the role of Indonesian representatives abroad for the legalization of public documents originating from abroad. There is still a need for wider socialization of Apostille legalization. Permenkum HAM Regulation Number 6 of 2022 needa to be followed up with ratification into law.]]>
