<![CDATA[ABSTRAKPerubahan iklim telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko dan luasnya kebakaran hutan dan lahan, serta memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Larangan membakar hutan dan lahan diatur diberbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun lokal antara lain melalui UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup serta ditingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum memberi ruang bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mempraktikkan kearifan lokal mengolah lahan. Masih ada anggota masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang ditangkap karena aktivitas membakar walaupun dengan cara kearifan lokal, bahkan dipertanyakan legalitas keberadaan anggota masyarakat tersebut sebagai masyarakat hukum adat. Karena itu perlu dicari solusi yang tepat bagi upaya pengendalian kebakaran lahan dengan tetap mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan ketahanan pangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengidentifikasi pertentangan norma (gap) peraturan nasional dan daerah terkait kebakaran hutan serta pertentangan peraturan tersebut dengan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan asas. penelitian ini menemukan bahwa telah diterbitkan Peraturan daerah untuk mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai dasar legalitas eksistensi mereka, serta diterbitkannya Peraturan Gubernur yang mengatur larangan dan perbolehan bagi masyarakat hukum adat untuk membakar dan mempertahankan ketahanan pangannya, namun demikian masih terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan kehutanan. Hasil dari studi ini dapat menjadi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan serta stakeholders di daerah agar mampu mengeluarkan kebijakan yang nantinya mampu menyelaraskan dan memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan.Kata kunci: kebijakan; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; masyarakat hukum adat; perubahan iklim AbstractClimate change has become a major factor in increasing the risk and extent of forest and land fires, as well as triggering an increase in greenhouse gas emissions. The prohibition on burning forests and land is regulated in various laws and regulations at both national and local levels, including through the Forestry Law, Plantation Law, Life Protection and Management Law and at the regional level it is regulated by Regional Regulations and Governor regulations. However, these regulations do not yet provide space for Indigenous Peoples to practice local wisdom in cultivating land. There are still community members, especially traditional law communities, who are arrested for burning activities even though they use local wisdom, and the legality of the existence of these community members as traditional law communities is even questioned. Therefore, it is necessary to find the right solution for efforts to control land fires while maintaining the existence of indigenous communities and their food security. This research is the first step to answer these challenges by identifying conflicting norms (gaps) in national and regional regulations related to forest fires as well as conflicts between these regulations and the needs and local wisdom of the community. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory and principled approach. This research found that a regional regulation has been issued to regulate the recognition and protection of customary law communities as the basis for the legality of their existence, as well as the issuance of a Governor's Regulation which regulates the prohibition and permission for customary law communities to burn and maintain their food security, however there are still articles that conflict with this. forestry regulations. The results of this study can be used as recommendations to stakeholders and regional stakeholders to be able to issue policies that will be able to harmonize and pay attention to human rights and the environment.Keywords: policy, forest and land fire control, indigenous peoples, climate change.]]>
