Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Teknika : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan Bina Hukum Lingkungan
Afentina
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REKAYASA HIDRAULIK UNTUK PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI RUAS SUNGAI KAHAYAN BERSTRUKTUR MEMBENTANG SUNGAI Nomeritae; Haiki Mart Yupi; Afentina
JURNAL TEKNIKA Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai dengan banyak belokan (meander) rawan terhadap erosi dan sedimentasi. Apabila kondisi ruas sungai sudah mengalami degradasi, erosi dan sedimentasi maka dapat membahayakan masyarakat di wilayah tersebut, lingkungan, maupun struktur yang melintasinya. Salah satu titik belokan yang rawan terhadap penggerusan dan sedimentasi adalah ruas Sungai Kahayan yang dilintasi oleh Jembatan Kahayan. Kapasitas penampang sungai eksisting terhadap debit rancangan 100 tahun terlebih dahulu dianalisis. Beberapa variasi debit juga dianalisis bertujuan untuk mengetahui kapasitas maksimum penampang dan besaran debit kala lantai jembatan tenggelam. Selanjutnya analisis transpor sedimen bertujuan untuk mengaproksimasi kondisi tebing dan dasar sungai. Apabila terjadi erosi di kiri dan kanan tebing sungai serta penggerusan dasar sungai, maka dapat direncanakan bangunan pengendali sungai, sebagai contoh berupa konstruksi krib dan groundsill. Dalam peneltian ini, analisis hidraulika dengan menggunakan HEC-RAS 5.03. Dari hasil analisis penampang sungai dan debit rancangan (Q100 =2828.8602 m3/s), penampang sungai eksisting tidak mampu menampung debit rancangan tersebut. Lantai Jembatan Kahayan akan tenggelam jika nilai Q > 4500 m3/s. Kehilangan sedimen pada penggal sungai yang diteliti dapat diminimalisir dengan pemasangan groundsill setinggi 1 m diukur dari dasar sungai.
Kebjakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Mengurangi Perubahan Iklim Heria, Heriamariaty; Theresia, Louise; Afentina; Veronika, Evi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.343

Abstract

ABSTRAKPerubahan iklim telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko dan luasnya kebakaran hutan dan lahan, serta memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Larangan membakar hutan dan lahan diatur diberbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun lokal antara lain melalui UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup serta ditingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum memberi ruang bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mempraktikkan kearifan lokal mengolah lahan. Masih ada anggota masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang ditangkap karena aktivitas membakar walaupun dengan cara kearifan lokal, bahkan dipertanyakan legalitas keberadaan anggota masyarakat tersebut sebagai masyarakat hukum adat. Karena itu perlu dicari solusi yang tepat bagi upaya pengendalian kebakaran lahan dengan tetap mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan ketahanan pangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengidentifikasi pertentangan norma (gap) peraturan nasional dan daerah terkait kebakaran hutan serta pertentangan peraturan tersebut dengan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan asas. penelitian ini menemukan bahwa telah diterbitkan Peraturan daerah untuk mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai dasar legalitas eksistensi mereka, serta diterbitkannya Peraturan Gubernur yang mengatur larangan dan perbolehan bagi masyarakat hukum adat untuk membakar dan mempertahankan ketahanan pangannya, namun demikian masih terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan kehutanan. Hasil dari studi ini dapat menjadi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan serta stakeholders di daerah agar mampu mengeluarkan kebijakan yang nantinya mampu menyelaraskan dan memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan.Kata kunci: kebijakan; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; masyarakat hukum adat; perubahan iklim AbstractClimate change has become a major factor in increasing the risk and extent of forest and land fires, as well as triggering an increase in greenhouse gas emissions. The prohibition on burning forests and land is regulated in various laws and regulations at both national and local levels, including through the Forestry Law, Plantation Law, Life Protection and Management Law and at the regional level it is regulated by Regional Regulations and Governor regulations. However, these regulations do not yet provide space for Indigenous Peoples to practice local wisdom in cultivating land. There are still community members, especially traditional law communities, who are arrested for burning activities even though they use local wisdom, and the legality of the existence of these community members as traditional law communities is even questioned. Therefore, it is necessary to find the right solution for efforts to control land fires while maintaining the existence of indigenous communities and their food security. This research is the first step to answer these challenges by identifying conflicting norms (gaps) in national and regional regulations related to forest fires as well as conflicts between these regulations and the needs and local wisdom of the community. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory and principled approach. This research found that a regional regulation has been issued to regulate the recognition and protection of customary law communities as the basis for the legality of their existence, as well as the issuance of a Governor's Regulation which regulates the prohibition and permission for customary law communities to burn and maintain their food security, however there are still articles that conflict with this. forestry regulations. The results of this study can be used as recommendations to stakeholders and regional stakeholders to be able to issue policies that will be able to harmonize and pay attention to human rights and the environment.Keywords: policy, forest and land fire control, indigenous peoples, climate change.
Kebjakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Mengurangi Perubahan Iklim Heria, Heriamariaty; Theresia, Louise; Afentina; Veronika, Evi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.343

Abstract

ABSTRAKPerubahan iklim telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko dan luasnya kebakaran hutan dan lahan, serta memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Larangan membakar hutan dan lahan diatur diberbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun lokal antara lain melalui UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup serta ditingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum memberi ruang bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mempraktikkan kearifan lokal mengolah lahan. Masih ada anggota masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang ditangkap karena aktivitas membakar walaupun dengan cara kearifan lokal, bahkan dipertanyakan legalitas keberadaan anggota masyarakat tersebut sebagai masyarakat hukum adat. Karena itu perlu dicari solusi yang tepat bagi upaya pengendalian kebakaran lahan dengan tetap mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan ketahanan pangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengidentifikasi pertentangan norma (gap) peraturan nasional dan daerah terkait kebakaran hutan serta pertentangan peraturan tersebut dengan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan asas. penelitian ini menemukan bahwa telah diterbitkan Peraturan daerah untuk mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai dasar legalitas eksistensi mereka, serta diterbitkannya Peraturan Gubernur yang mengatur larangan dan perbolehan bagi masyarakat hukum adat untuk membakar dan mempertahankan ketahanan pangannya, namun demikian masih terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan kehutanan. Hasil dari studi ini dapat menjadi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan serta stakeholders di daerah agar mampu mengeluarkan kebijakan yang nantinya mampu menyelaraskan dan memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan.Kata kunci: kebijakan; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; masyarakat hukum adat; perubahan iklim AbstractClimate change has become a major factor in increasing the risk and extent of forest and land fires, as well as triggering an increase in greenhouse gas emissions. The prohibition on burning forests and land is regulated in various laws and regulations at both national and local levels, including through the Forestry Law, Plantation Law, Life Protection and Management Law and at the regional level it is regulated by Regional Regulations and Governor regulations. However, these regulations do not yet provide space for Indigenous Peoples to practice local wisdom in cultivating land. There are still community members, especially traditional law communities, who are arrested for burning activities even though they use local wisdom, and the legality of the existence of these community members as traditional law communities is even questioned. Therefore, it is necessary to find the right solution for efforts to control land fires while maintaining the existence of indigenous communities and their food security. This research is the first step to answer these challenges by identifying conflicting norms (gaps) in national and regional regulations related to forest fires as well as conflicts between these regulations and the needs and local wisdom of the community. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory and principled approach. This research found that a regional regulation has been issued to regulate the recognition and protection of customary law communities as the basis for the legality of their existence, as well as the issuance of a Governor's Regulation which regulates the prohibition and permission for customary law communities to burn and maintain their food security, however there are still articles that conflict with this. forestry regulations. The results of this study can be used as recommendations to stakeholders and regional stakeholders to be able to issue policies that will be able to harmonize and pay attention to human rights and the environment.Keywords: policy, forest and land fire control, indigenous peoples, climate change.
Analysis of Potential and Value Chains as a Strategy for Developing Non-Timber Forest Products in Central Kalimantan Forests Yanarita; Afentina; Indrayanti, Lies; Tanduh, Yusintha; Madiyawati, Milad; Pidjath, Chartina; Putir, Patricia Erosa; Siska, Grace
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 11 No 9 (2025): September
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v11i9.12664

Abstract

Non-Timber Forest Products (NTFPs) have great potential in supporting the economy of forest communities through sustainable utilization based on local wisdom. This study aims to analyze the potential of NTFPs, identify value chains, and formulate development strategies to improve the welfare of forest communities. The study was conducted in three villages: Tuwung Village, Luwuk Kanan Village, and Sei Gohong Village in Central Kalimantan. The research method used a qualitative and quantitative approach through interviews, observations, Focus Group Discussions (FGDs), and market analysis. The development strategy analysis used SWOT. The results showed that NTFPs: rattan (Calamus spp.), stingless bee honey (Trigona sp.), and medicinal plants: bajakah (Uncaria gambir Roxb.), Dayak onion/lemba onion (Eleutherine bulbosa) are the types of NTFPs most dominantly utilized by the community, both for personal use, sale, or partly for personal use and partly for sale. However, the NTFP value chain is still weak in post-harvest aspects, processing, and market access. The SWOT analysis results show that the NTFP product development strategy falls into Quadrant IV (defensive strategy). This defensive strategy involves rationalizing activities, focusing on one or two potential superior products. Tuwung Village focuses on stingless bee honey, Luwuk Kanan Village on rattan, and Sei Gohong on medicinal plants (bajakah, Dayak onions/lemba onions). Furthermore, strengthening community capacity, improving group institutions, diversifying products, and supporting policies are key to realizing a sustainable NTFP-based economy. This study confirms that value chain development and appropriate strategies for selecting NTFP products are crucial for promoting inclusive and sustainable economic development for communities surrounding forests in Central Kalimantan.
Local Wisdom in Traditional Medicine: Documentation of Medicinal Plants and Utilization by the Forest Community of Tangkahen Village L, Indrayanti; Nuwa; M, Santoso; R, Dwiastuti; Afentina; YR, Sinaga; Yanarita; Siska, Grace
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 11 No 10 (2025): October
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v11i10.12820

Abstract

Rural communities often rely on medicinal plants for primary healthcare; however, thier knowledge of the diversity and use of these plants is not well documented. This study aims to identify medicinal plant species, their modes of use, and to support the preservation of local cultural wisdom. The research is conducted in the Tangkahen Village Forest, Central Kalimantan, using a 100% exploratory inventory method. Observations are made along three transects representing dense, moderate, and sparse forest cover. Information on plant utilization were obtained through interviews with local traditional healers. This study found 108 individual medicinal plants, representing 16 species from 13 botanical families. The most represented families are Orchidaceae (19%) and Auriculariaceae (13%), with others such as Araceae, Lauraceae, Apocynaceae, and Fabaceae comprising smaller percentages. These plants are used to treat 22 types of ailments, including diabetes, cancer, cardiovascular disease, digestive disorders, and for cosmetic purposes. Preparation methods includes decoction, infusion, topical application of pounded material, and direct consumption. The most commonly used plant parts are leaves, stems, roots, sap, and bark. Some involves combination of 2–3 species. The availability of these plants supports local health needs and presents opportunities for economic development through further processing, thereby indirectly contributing to food security. Further pharmacological studies are needed to analyze their compounds. Cultivation efforts are also essential to ensure the long-term sustainability of these medicinal resources.
Co-Authors Haiki Mart Yupi Heria, Heriamariaty Indrayanti, Lies L, Indrayanti Madiyawati, Milad Nomeritae Nuwa Patricia Erosa Putir, Patricia Erosa Pidjath, Chartina R, Dwiastuti Santoso M Siska, Grace Tanduh, Yusintha Theresia, Louise Veronika, Evi Yanarita YR, Sinaga