Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.094
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pahlawan Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat
Heriyanti, Yuli
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor pada Masa Kredit (Studi Kasus di PT. Capella Dinamik Nusantara Kabupaten Kampar) Prayoga, Andi; Rianti, Ratna; Heriyanti, Yuli
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v1i1.3

Abstract

There are two formulations of the problem, how to resolve a dispute on insurance claims for motorvechicles loss during the credit period at PT. Capella Dinamik Nusantara with what are the obstacles and obstacles in making insurance claims for insurance claim for motorized vehicles that are lost during the credit period, this study aims to detemine the settlement of insurance claims for loss of motorvehicles during the credit period at PT. Capella Dinamik Nusantara and to find out the obstacles and obstacles in making insurance claim for motorized vehicles that are lost during the credit period, this research method is a qualitative descrptive field research by taking a legal approach, namely the status approach, (case approach approach, historical approach(historical approach). The data used include statutory regulations as primary legal materials, books, journals, scientific publications as secondary materials, and dictionaries as teertiary legal materials.the results of the first study were based on an analysis conducted by comparing the laws and regulations, namely Law Number 40 Of 2014 Conceming Insurance, Article 246 of the KUHD, then with Law of Article 1 Paragraph (1) Number 8 of 1999 conceming Consumer Protection. Asuransi Astra Honda is required to pay the premium for claims submitted by the doctor, then mediation is carried out to obstacles in making insurance claims, the debtor’s lack of thoroughness in reading and understanding the contents of the initial agreement, which results in different interpretations, negligence in driving by the insured due to non-fulfillment of the requirements for motorized vehicle documents.
Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD.MBS-Motor Sinaga, Sangap Mangatur; Heriyanti, Yuli; Sutrisno, Hafiz
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v1i1.5

Abstract

The need for transportation is very important both for transportation of school children and even for business purposes. One of the transportation needs is a motorbike. For some people the need to own a motorbike can be fulfilled easily but for some it is still difficult because of economic limitations. As a result of the community's purchasing ability in cash is reduced, then there is a sale and purchase in installments with a lease and purchase agreement, which can cause default problems. settlement of the price of the goods that have been mutually agreed upon and which is bound in an agreement and the ownership rights to the goods are only transferred from the seller to the buyer after the total price has been paid in full by the buyer to the seller. at UD. MBS-Motor, namely: What are the factors that cause default in the motor vehicle rental agreement and what is the form of settlement of the default in the used motorcycle rental agreement at UD. MBS-Motor. This research was conducted using the observation method by collecting data by direct question-and-answer interviews with debtors who defaulted and samples were taken randomly as much as 10% of the sample population, and data collection was also carried out by interviewing parties. company. From the direct research results obtained several factors that cause default, namely socio-economic factors and the existence of bad faith from the debtor. Problem solving in the motor vehicle rental agreement at UD. MBS-Motor usually uses two methods, namely by deliberation to reach consensus, and by court lawsuits, but in practice it often uses the deliberation and consensus method, because it is considered more effective and less complicated, unless the tenant really does not want to be responsible for the mistakes that have been made he did.
SOSIALISASI TENTANG KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. Riyanti, Ratna; Heriyanti, Yuli; Hasan, Samsurijal
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32457

Abstract

Konsultasi publik ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah itu. Dengan konsultasi publik ini dapat disimpulkan, bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah itu, penulis berpendapat, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Isu politisasi pengelolaan dana haji dari tahun ketahun tak pernah reda diperbincangkan, lebih-lebih diperparah dengan isu adanya “pemanfaatan” dana haji oleh pemerintah untuk kepentingan pembiayaan infrastruktur negara disebabkan oleh minimnya ketersediaan anggaran negara, kondisi makin diperuncing dan bahkan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seakan-akan umat Islam hanya dimanfaatkan dana hajinya dan tidak jelasnya kebermanfaatan yang akan kembali kepada calon jamaah haji, data kami dapatkan dari beragam sumber yang kredibel baik cetak maupun non cetak yang relevan dengan tema bahasan.
Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan Mulyati, Nani; Heriyanti, Yuli
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penegakan kemanusian dan kesejahteraan sosial diatur dalam konstitusi dan direalisasikan dengan menyediakan sarana kemanusian dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme pendirian Kementrian Sosial dan badan hukum oleh pihak swasta. Salah satu bentuk ikut sertanya masyarakat dalam menciptakan kemanusian dan kesejahteraan sosial dengan mendirikan badan hukum yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melalui pendirian badan usaha, maka yayasan butuh subjek yang bisa dipercaya mengelola yayasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata organ yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab perdata organ yayasan menurut Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Tanggung jawab yang dimaksud oleh fakta bahwa organ-organ yayasan berinteraksi satu sama lain saat melaksanakan fungsi dan tugas yang diembannya. Untuk mencegah konflik internal yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain, dibuat pemisahan yang jelas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ serta hubungan antara pihak ketiga organ yayasan. Organ yayasan bukanlah pemilik yayasan, melainkan mengelola kegiatan dan keberlangsungan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
Badan Hukum Yayasan di Indonesia : Suatu Kajian dalam Perspektif The Doctrine of Charitable Immunity Heriyanti, Yuli; Daulay, Zainul
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2238

Abstract

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota yang bersifat umum. Tujuan dari yayasan yang memiliki konsep nirlaba memiliki kesamaan dengan lembaga amal yang diatur dalam The doctrine of charitable immunity. Doktrin hukum ini menyatakan bahwa Doktrin imunitas amal membebaskan lembaga amal dari tanggung jawab perdata apa pun yang mungkin melekat sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga amal tersebut. Permasalahan adalah yayasan di Indonesia merupakan badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum serta memiliki hak untuk mendirikan badan usaha. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan normatif yuridis yang bertujuan ingin mengetahui pola kerja yayasan yang sesungguhnya sesuai aspek hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan terutama yang memiliki badan usaha tidak lagi konsisten dengan prinsip nirlaba yang sesungguhnya seperti halnya lembaga amal menurut The doctrine of charitable immunity. Ini dikarenakan melekatnya status badan hukum kepada yayasan sehingga yayasan memiliki tanggung jawab hukum. Pemerintah seharusnya memisahkan pengaturan yayasan yang memiliki prinsip nirlaba dengan aturan pendirian badan usaha dibawah pengelolaan yayasan karena kecenderungan penghindaran pajak oleh yayasan.
Co-Authors Akbar Novi Maimory, Aminoel Andi Prayoga Berliani, Annisa Hafiz Sutrisno hasan, samsurijal Haziat, Martin Lubis, Karlina Luthfi, Amir Nani Mulyati Pasai, Miswar Pratama, Wira Andika Ratna Riyanti Rian Prayudi Saputra Rianti, Ratna Sinaga, Sangap Mangatur Zainul Daulay Zikri, Ahmad