Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN NOMOR:205/Pid.B/2022/PN.BKN ]]>
<![CDATA[Lubis, Karlina]]>;
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Saputra, Rian Prayudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jp.v7i1.27477
<![CDATA[The crime of rape is regulated in Article 285 of the Criminal Code, Chapter XIV concerning crimes against decency. The purpose of this research is to analyze the juridical judgment of the judge's decision and determine the basis of the Public Prosecutor in making criminal charges against the perpetrator of the crime of rape in case Number: 205/ Pid.B/ 2022/PN.Bkn. The type of research used in this research is normative juridical, while the nature of this research uses descriptive qualitative. The first research result in this research is that the sentence of imprisonment for 7 (seven) years in prison imposed by the Panel of Judges in Decision Number 205/Pid.B/2022/PN.BKN is correct, considering that this case is still an attempted rape taking into account Article 285 Criminal Code (KUHP) Juncto. Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), the criminal decision handed down by the Panel of Judges can be reduced by one third, which means a maximum penalty of 7 (seven) years in prison, the second being the basis for the Public Prosecutor's demands regarding the charges. given with special subjective consideration, namely the public prosecutor's thoughts, feelings and assessment of the defendant, however, regarding the imposition of the punishment demanded by the public prosecutor against the defendant, it does not fulfill the sense of justice for the victim because the public prosecutor gave his demand for the defendant to be imprisoned for 5 (five) years in prison. Keyword: Juridical Analysis, Crime, Rape]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYELENGGARAAN MEDIASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Zikri, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jp.v7i1.33544
<![CDATA[The court's authority to resolve civil disputes is based on the Trias Politika doctrine, giving rise to the stigma that the court is "the first and last resort" in resolving all disputes in society. Mediation is an alternative dispute resolution that is increasingly being prioritized in the Indonesian justice system, with the aim of reducing the burden on the courts and providing faster and more effective solutions for the parties to the dispute. This research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The formulation of the problem in this research is how to analyze the juridical implementation of mediation according to positive law in Indonesia. The research results show that Positive Law in Indonesia has regulations regarding the implementation of mediation to resolve disputes. This rule is expected to increase the effectiveness and efficiency of the mediation process in court. This research is normative juridical research with a legislative and analytical descriptive approach. The research results show that positive law in Indonesia regulates the implementation of mediation in resolving disputes, which has a significant impact on resolving cases that go to court and reducing prolonged conflicts between the parties. The principles of agreement between the parties determine the success of mediation. Keywords: Judical Analysis, Mediation, Positive Law.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda ]]>
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Hafiz]]>;
<![CDATA[Riyanti, Ratna]]>;
<![CDATA[Pasai, Miswar]]>
<![CDATA[ Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Dedikasi 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi Pendidikan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/dedikasi.v2i1.28
<![CDATA[Pemakaian narkoba tidak hanya menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Selain itu bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar. Kegiatan dan program pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial dan langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Upaya penyuluhan ini pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan dari NAPZA. Pendekatan harus dilakukan langsung kepada pelajar atau remaja itu langsung terlepas dari pengawasan orang tua, sekolah serta masyarakat. Hasil yang didapatkan adalah tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkoba di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan ]]>
<![CDATA[Mulyati, Nani]]>;
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya penegakan kemanusian dan kesejahteraan sosial diatur dalam konstitusi dan direalisasikan dengan menyediakan sarana kemanusian dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme pendirian Kementrian Sosial dan badan hukum oleh pihak swasta. Salah satu bentuk ikut sertanya masyarakat dalam menciptakan kemanusian dan kesejahteraan sosial dengan mendirikan badan hukum yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melalui pendirian badan usaha, maka yayasan butuh subjek yang bisa dipercaya mengelola yayasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata organ yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab perdata organ yayasan menurut Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Tanggung jawab yang dimaksud oleh fakta bahwa organ-organ yayasan berinteraksi satu sama lain saat melaksanakan fungsi dan tugas yang diembannya. Untuk mencegah konflik internal yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain, dibuat pemisahan yang jelas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ serta hubungan antara pihak ketiga organ yayasan. Organ yayasan bukanlah pemilik yayasan, melainkan mengelola kegiatan dan keberlangsungan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.]]>
<![CDATA[Badan Hukum Yayasan di Indonesia : Suatu Kajian dalam Perspektif The Doctrine of Charitable Immunity ]]>
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Daulay, Zainul]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2238
<![CDATA[Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota yang bersifat umum. Tujuan dari yayasan yang memiliki konsep nirlaba memiliki kesamaan dengan lembaga amal yang diatur dalam The doctrine of charitable immunity. Doktrin hukum ini menyatakan bahwa Doktrin imunitas amal membebaskan lembaga amal dari tanggung jawab perdata apa pun yang mungkin melekat sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga amal tersebut. Permasalahan adalah yayasan di Indonesia merupakan badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum serta memiliki hak untuk mendirikan badan usaha. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan normatif yuridis yang bertujuan ingin mengetahui pola kerja yayasan yang sesungguhnya sesuai aspek hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan terutama yang memiliki badan usaha tidak lagi konsisten dengan prinsip nirlaba yang sesungguhnya seperti halnya lembaga amal menurut The doctrine of charitable immunity. Ini dikarenakan melekatnya status badan hukum kepada yayasan sehingga yayasan memiliki tanggung jawab hukum. Pemerintah seharusnya memisahkan pengaturan yayasan yang memiliki prinsip nirlaba dengan aturan pendirian badan usaha dibawah pengelolaan yayasan karena kecenderungan penghindaran pajak oleh yayasan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM WAJIB MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI BAGI SEPEDA MOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Pratama, Wira Andika]]>;
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Akbar Novi Maimory, Aminoel]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jp.v7i2.42871
<![CDATA[Article 107 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (hereinafter referred to as UULLAJ) regulates the turning on of headlights for motorcyclists during the day. This research is a sociological legal research. The location of this research was conducted at the Pekanbaru Police. The results of this research are first to implement Article 107 Paragraph (2) of Law No. 22 of 2009, including, warnings to motorists carried out by the Pekanbaru Traffic Police by conducting raids on the highway centered on certain posts, and conducting patrols to the public passing through Pekanbaru City. Keywords: Law Enforcement, Headlights, Motorcycles]]>
<![CDATA[LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERWAWASAN HAK AZAZI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Luthfi, Amir]]>;
<![CDATA[Zikri, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jp.v7i2.43033
<![CDATA[Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, in Article 1 number 18 states that "Correctional Institutions hereinafter referred to as Lapas are institutions or places that carry out the function of Guidance for Prisoners". Human Rights are also the nature of humans themselves who were born and created by the Creator, God Almighty. This research is a descriptive normative legal research. Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, there are principles of guidance carried out by Correctional Institutions and several forms of guidance that are oriented towards Human Rights. Furthermore, it was found that the principles of guidance and forms of guidance for prisoners or inmates are a form of recognition of the existence of Human Rights. Keywords: Development, Correctional Institutions, Human Rights]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BERDASARKANUNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Haziat, Martin]]>;
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Hafiz]]>
<![CDATA[ Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL PAHLAWAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pahlawan Tuanku Tambusai University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jp.v7i1.43035
<![CDATA[Consumer protection is all efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers. Legal certainty to protect consumer rights, which is strengthened through the Law on Consumer Protection and other legal instruments. The legal basis for Consumer Protection is the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Type and nature of this research is empirical, namely research with field data as the main data source such as the results of interviews and observations. The results of this research in the first discussion are that the public as consumers are protected by Article 86 paragraph (1) of Law Number 18 of 2012 concerning Food. Apart from that, consumer protection for wet noodles is also carried out in 2 ways. The first is preventive protection, namely protection provided by the government before a violation occurs. The second is repressive legal protection, namely protection, namely final protection such as fines. The second discussion is that the main factor causing many people as consumers to suffer losses is the lack of consumer insight itself, proven by the author's field survey and analysis. The second factor is that the distribution of wet noodles is not only bought and sold only in traditional markets, but also distributed via E-Commerce (Online). Keywords : Consumer Protection, Food Products, Wet Noodles.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda ]]>
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Hafiz]]>;
<![CDATA[Riyanti, Ratna]]>;
<![CDATA[Pasai, Miswar]]>
<![CDATA[ Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Dedikasi 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi Pendidikan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/dedikasi.v2i1.28
<![CDATA[Pemakaian narkoba tidak hanya menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Selain itu bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar. Kegiatan dan program pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial dan langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Upaya penyuluhan ini pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan dari NAPZA. Pendekatan harus dilakukan langsung kepada pelajar atau remaja itu langsung terlepas dari pengawasan orang tua, sekolah serta masyarakat. Hasil yang didapatkan adalah tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkoba di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Undang ¬- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Putusan Mk.50/Puu-X/2012 ]]>
<![CDATA[Berliani, Annisa]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Hafiz]]>;
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>
<![CDATA[ Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70292/pchukumsosial.v1i1.2
<![CDATA[This study aims to find out how the legal protection of citizens' constitutional rights against land expropriation for the public interest by the state. The formulation of the problem proposed is first, why the applicant filed a review of Law no. 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest to the Constitutional Court and second, the basis for consideration of the constitutional judges in the Constitutional Court's decision no. 50/PUU-X/2012 which rejected the applicant's application. Using the research method of juridical normative analysis, with this approach we can describe and describe how the legal protection of citizens' constitutional rights against land expropriation for the public interest by the state. The research data was collected by means of a literature study using a conceptual approach. The results of the study concluded that first, Law no. 2 of 2012 is considered to ignore the interests of the community for the sake of business interests by certain groups so that the state is considered to have legalized the seizure of people's land which will cause the lower class people to suffer and secondly, the applicant's arguments have no legal basis. According to the Constitutional Court Judge, although the state provides opportunities for the private sector to be able to participate in fulfilling the public interest, the state can still determine policies related to the public interest, for example in setting toll rates managed by the private sector, so that the private sector cannot fully determine road tariffs by themselves. the toll road that is the investment of the person concerned. This study recommends the need for improvements and reforms in drafting the law should consider more input from the community, especially those who will be affected by the regulation, so that there are no lawsuits from the community.]]>
