Garuda - Garba Rujukan Digital

DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (ANALISIS TERHADAP KONSEP JUAL BELI MENURUT IBNU KHALDUN) Anggraini, Mika; Junaidi, Heri; Armasito, Armasito
Muamalah Vol 6 No 1 (2020): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.833 KB)

The world of business, especially in buying and selling transactions in era of globalization as it is today is different from the classical transaction, it is the impact of technological advances that are growing rapidly. Like Dropshipping, Dropshipping is a retail shale that is similar to retail sales, unique in dropshipping retailers do not need to store the product physically. Retailers estabilish business partnerships with individuals or wholesale companies that are suppliers of product sold by retailers. This system only provide invormation about the goods to be sold and usually in the form of photo, product detail articles to consumers and complete specifications, if anyone is interested to buy than the goods will be sent directly from supplier or distributor. *** Dunia bisnis khususnya dalam transaksi jual beli di era globalisasi seperti saat ini berbeda dengan transaksi klasik, hal tersebut adalah dampak dari kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat. Seperti halnya dropshipping. Dropshipping adalah jual beli yang mirip dengan penjualan dengan cara eceran, uniknya dalam dropshippping pengecer tidak perlu menyimpan barang secara fisik, pengecer menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh pengecer. Sistem ini hanya memberikan informasi mengenai barang yang akan dijual dan biasanya berupa poto, artikel detail produk kepada konsumen serta spesifikasi yang lengkap. Jika ada yang tertarik untuk membeli maka barang akan dikirim langsung oleh pihak supplier dan distributornya. Keyword; Transactions, Dropshipping and seller

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN HUTANG PADA BANK Koniah, Imroatun; Nilawati, Nilawati; Armasito, Armasito
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.715 KB)

ABSTRAK Pada dasarnya, setiap manusia hingga pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi kemudian hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan rela meminjam uang di lembaga berbadan hukum seperti bank atau koperasi, dan tidak sedikit juga yang meminjam uang secara perseorangan yang banyak terjadi di masyarakat, karena meminjam uang secara perseorangan membutuhkan proses yang cepat walau dengan bunga yang sedikit lebih tinggi. Karena itu skripsi ini mengambil permasalahan yaitu: Bagaimana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank ? Apa yang menjadi landasan hukum pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank? Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Pendapat Dosen Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank itu Mayoritas Responden Sependapat jika melakuan pinjaman harus ada yang di jaminkan, seperti halnya barang dan surat yang di jaminkan harus berharga, bernilai dan dapat diuangkan. Ladasan Hukum Menurut Dosen Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memperbolehkan adanya jaminan hutang pada bank, selama memenuhi syarat dan rukunnya. Kata kunci : Sistem dan Jaminan Hutang (Rahn)

PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Pratama, Gagah; Yuswalina, Yuswalina; Armasito, Armasito
Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.63 KB)

ABSTRAK Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tubuh yang ideal, tentunya adalah idaman semua orang. Berolahraga saja tanpa ditunjang dengan asupan nutrisi yang cukup, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang benar-benar optimal. Untuk mendapatkan nutrisi yang cukup tentunya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi dan juga dengan cara masak yang benar.Tetapi semua itu terasa masih kurang bagi mereka yang berambisi kuat untuk memiliki tubuh yang indah, yang mana mereka memilih suplemen sebagai kebutuhannya dalam menunjang program latihannya. Salah satu persoalan yang cukup mendesak namun sering disepelekan oleh sebagian orang terutama para anggota fitness (member gym) adalah semakin kuatnya kebutuhan mereka akan asupan suplemen fitness bagi tubuh mereka tetapi hampir sebagian besar dari suplemen fitness yang mereka konsumsi itu tidak berlabel halal. Padahal menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Karena itu penelitian ini mengambil permasalahan yaitu: Mengapa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness, padahal jelas tidak berlabel halal? Dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai pandangan member titan gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal, dilihat dari segi maslahat dan mudaratnya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness karena mereka merasakan atau mendapatkan hasil yang optimal dari latihan-latihan gym yang mereka jalanni. Berbeda hasilnya dengan mereka hanya latihan saja tanpa ditunjang dengan asupan suplemen fitness. Yang menjadi hal yang mengkhwatirkan karena, mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka akan asupan suplemen tersebut tanpa memperhatikan keterangan label halal pada kemasan atau isi suplemen itu, bahkan ada yang lebih memperhatikan label masa berlaku produk dari pada label halalnya. Sungguh hal tersebut sangat disayangkan sekali, yang mana justru para member di Titan Gym Palembang mayoritas adalah muslim. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan peran serta kepada lembaga yang berwanang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para anggota fitness (member gym) tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN MART 212 PADA 212 MART MUHAJIRIN PALEMBANG Yogi, Yogi; fauziah, fauziah; armasito, armasito
Muamalah Vol 6 No 2 (2020): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.19 KB)

ABSTRACT 212 Mart Muhajirin Palembang is a Mart that was founded in the spirit of the Muslim community, which was initiated by the action of defending Islam against religious blasphemy. Which is the implementation of the Islamic defense action, namely by building a business in the retail trade sector. This is what motivates the author to raise the title "Implementation of Islamic Economic Law Principles in the Development of the 212 Mart in Palembang City (Case Study 212 of the Muhajirin Mart Palembang). As one of the retail businesses built by Muslims and with a passionate background to build the economy of Muslims, it is fitting that the 212 Mart Muhajirin Palembang apply Islamic principles in developing its business. Therefore this thesis is made to answer the problem (1) how is the implementation of the principles of Islamic economic law at 212 Muhajirin Mart Palembang (2) how is the suitability of the implementation of the principles of Islamic economic law at 212 Mart Muhajirin Palembang with the principles of Islamic economic law . The type of research that the writer uses in this research is field research. Samples were taken by purposive sampling with primary and secondary data sources. Furthermore, the analysis is carried out in a descriptive qualitative manner, which will explain all existing problems then draw conclusions and general statements are drawn to specific statements. 212 Mart Muhajirin Palembang has implemented the principles of Islamic Economic Law as a whole, starting from the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of maslahat, the principle of helping and the principle of balance in the development of its Retail trading business, this can be seen from the implementation of sales- purchase, cooperation agreements and social activities that are carried out outside of operational activities. So the implementation of the principles of sharia economic law is in accordance with the Sharia Economic Law. Keywords: Implementation, principle of monotheism, principle of justice, principle of benefit, principle of mutual help, principle of balance, mart 212.

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERMENHUB NOMOR PM 25 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA MUDIK IDUL FITRI 1441 H DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAB COVID-19 Sesah, Meria Deran; Junaidi, Heri; Armasito, Armasito
Muamalah Vol 7 No 1 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.461 KB)

ABSTRACT Research with the title Maqashid Syariah review of PERMENHUB Number PM 25of 2020 concerning Transportation Control during the Eid Al-Fitr Homecoming Period 1441H in the Context of Preventing the Spread of Covid-19. Starting from the spread of CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) which requires efforts to minimize it. The transportationcontrol policy is one of the most important components in preventing the spread of Covid19inordertomaintainpublic safety in maintaining the balance of the national economy.From this explanation, the background of the problem is First, how to control transportationduring the Idul Fitri homecoming period 1441 H based on PERMENHUB Number PM 25of 2020. Second, how is the Maqashid Syariah review of the Regulation of the Minister ofTransportation Number PM 25 of 2020. The research method used in this research is Library Research with the source ofinformation from library materials, data collection techniques through written work in theform of books, laws and regulations and materials needed to obtain information related tothe discussion. Then the data is analyzed using descriptive analysis method. Based on the results of the study, it is concluded as follows First, in the Regulationof the Minister of Transportation Number PM 25 of 2020, it is not permitted to usetransportation facilities, whether land, sea, air, railways, and for matters of an emergencynature. Second, the Maqashid Sharia theory explains its main purpose to protect religion,property, mind and soul. And the implementation of the Maqashid Sharia concept incontrolling transportation has fulfilled the benefits of the soul, religion and descendants ofthe community during the Eid al-Fitr homecoming period in 1441 H. Keywords: Maqashid Syariah, Transportation Control, Covid-19

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Armasito, Armasito; Shesa, Laras
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.23504

Kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Anak berhadapan dengan hukum beresiko menghadapi stigma kriminal yang serius, yang berdampak pada masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang restorative justice sebagai salah satu cara penyelesaian anak berhadapan dengan hukum demi tetap terpenuhinya hak-hak anak serta perspektif hukum keluarga Islam dalam mengkajinya. Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif sebagaimana penelitian hukum normatif yang paparannya secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan solusi alternatif bagi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaikan persoalan hukum dengan cara-cara diversi dengan melibatkan banyak pihak secara komprehensif. Dalam implementasinya restorative justice menyebabkan semua hak-hak anak akan terpenuhi dan menjauhkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal”. Hukum keluraga Islam sebagai bagain dari hukum Islam secara menyeluruh memandang restorative justice akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan orang tua serta lingkungan keluarga dapat membantu memperbaiki situasi dan kondisi menjadi lebih baik. Kata Kunci: Restorative Justice; Perlindungan Anak; Hukum Keluarga Islam

Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pengadilan Agama Bandung Kamelia, Kamelia; Husna, Veny Nisratul; Pranata, Ardian Ari; Hikmah, Lisda Jumatul; Armasito, Armasito
Berasan: Journal of Islamic Civil Law Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/berasan.v3i1.8999

This study aims to analyze the factors that cause the annulment of marriage due to identity forgery, the evidentiary process at the Bandung Religious Court, and the legal consequences for related parties. This research is an empirical research. Empirical legal research aims to obtain data and information on the practice of marriage annulment due to identity forgery at the Bandung Religious Court. The data and information that can be collected in this study include court decisions related to the annulment of marriage due to identity forgery. The annulment of marriage is carried out after the marriage has been completed, but also by using the same reason as the reason for the prevention of marriage. Based on the results of the research, it was concluded that the annulment of marriage due to identity forgery at the Bandung Religious Court was caused by several factors, such as the desire to get benefits, dishonesty, and administrative errors. The evidentiary process in this marriage annulment case requires strict proof and is based on valid evidence. Legal consequences for parties who falsify identity can be in the form of annulment of marriage, return of property, and liability for wedding expenses.

Women’s Reproductive Rights in the Stunting Prevention Policy by the Government of Indonesia Ramelan, Rafida; Rochmiyatun, Siti; Armasito, Armasito
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1341

This study aims to analyze the protection of women’s reproductive rights in preventing stunting as part of the state’s responsibility to ensure the quality of future generations. The research employed a combination of library research and field research using a qualitative descriptive approach. Data were collected through the examination of legal documents, scholarly literature, government policies, and interviews with health officers, community leaders, and women of reproductive age in regions with a high prevalence of stunting. The findings show that women’s reproductive rights have been protected under various national regulations, including Government Regulation No. 72 of 2021, which demonstrates the government’s commitment to addressing stunting through reproductive health–oriented regulatory policies. However, the implementation of these policies remains suboptimal due to limited coordination among institutions, inadequate public awareness, and disparities between legal norms and field practices. The study concludes that legal protection of women’s reproductive rights is a crucial factor in preventing stunting and ensuring the realization of maqashid al-sharia, particularly hifzhu al-nasl (the protection of lineage). Academically, this research contributes to enriching the interdisciplinary discourse between Islamic law, public policy, and public health by integrating reproductive rights into national stunting prevention strategies. The results are expected to serve as a reference for policymakers and stakeholders in formulating effective, sustainable, and gender-responsive health policies that support the creation of a strong, healthy, and high-quality rabbani generation for the nation’s future.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search