Garuda - Garba Rujukan Digital

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Armasito, Armasito; Shesa, Laras
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.23504

Kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Anak berhadapan dengan hukum beresiko menghadapi stigma kriminal yang serius, yang berdampak pada masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang restorative justice sebagai salah satu cara penyelesaian anak berhadapan dengan hukum demi tetap terpenuhinya hak-hak anak serta perspektif hukum keluarga Islam dalam mengkajinya. Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif sebagaimana penelitian hukum normatif yang paparannya secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan solusi alternatif bagi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaikan persoalan hukum dengan cara-cara diversi dengan melibatkan banyak pihak secara komprehensif. Dalam implementasinya restorative justice menyebabkan semua hak-hak anak akan terpenuhi dan menjauhkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal”. Hukum keluraga Islam sebagai bagain dari hukum Islam secara menyeluruh memandang restorative justice akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan orang tua serta lingkungan keluarga dapat membantu memperbaiki situasi dan kondisi menjadi lebih baik. Kata Kunci: Restorative Justice; Perlindungan Anak; Hukum Keluarga Islam

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUNGAI ROTAN Shesa, Laras; Hayati, Ilda
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.121

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rotan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Sungai Rotan. Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aturan dan regulasi terkait pernikahan dini. Selain itu, adanya pengaruh lingkungan di Sungai Rotan juga turut memainkan peran dalam mempengaruhi keputusan pernikahan, di mana norma dan nilai-nilai di lingkungan tersebut dapat mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan dini. Kurangnya perhatian orang tua, kurangnya perhatian ini dapat mengakibatkan anak-anak merasa terabaikan dan mencari pengakuan atau kebebasan melalui pernikahan dini. Dalam kesimpulan, efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan dapat diperbaiki dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, dan meningkatkan peran serta orang tua dalam memberikan perhatian dan pemahaman kepada anak-anak mereka. Faktor-faktor ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi atau program pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif di wilayah tersebut.

STRATEGI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENANGANI KONFLIK KELUARGA Samudra, Reivaldi Elfitra; Shesa, Laras
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.122

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan tren mediasi di Pengadilan Agama Curup antara tahun 2021 hingga 2022. Pelaksanaan mediasi tersebut mencatat sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara damai, menunjukkan variasi tingkat keberhasilan mediasi. Salah satu penunjuk keberhasilan yang signifikan adalah strategi yang diterapkan oleh mediator dalam proses mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi mediasi yang digunakan oleh mediator, dengan harapan dapat memahami faktor-faktor yang mendorong pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Metode penelitian ini bersifat empiris, dilakukan dengan pendekatan lapangan, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data lapangan menjadi sumber utama dalam mengumpulkan informasi terkait mediasi di Pengadilan Agama Curup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan mediasi dapat diatribusikan kepada upaya mediator dalam membimbing pihak-pihak yang bersengketa menuju kesepakatan damai melalui penerapan strategi tertentu. Dalam menjalankan mediasi, setiap mediator memiliki strategi yang efektif, disesuaikan dengan pokok perkara yang menjadi sengketa, sehingga mampu mengarahkan kedua belah pihak menuju penyelesaian yang harmonis.

Re-interpretation of Leadership and Nusyûz in the Quran to Prevent Domestic Violence in Bengkulu Yusmita, Yusmita; Sitorus, Iwan Romadhan; Shesa, Laras
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 27, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v27i1.3458

This study aims to reinterpret and redefine the community's understanding of leadership and nusyûz to prevent acts of domestic violence in Bengkulu. Considering the changing pattern of people's life values, efforts to reinterpret the meaning of surah al-Nisâ’ verse 34 on leadership and nusyûz are necessary to prevent acts of violence in the household. This study is a descriptive field study. Data collection techniques were interviews and literature search, while the analysis technique used is Miles and Hubermen's analytical procedure. The findings from this study are in the form of interpretation or meaning of a centralized understanding of the verse on leadership in the family, where leadership in the family should focus on the strengths and weaknesses between husband and wife by emphasizing deliberation, the husband's broad chest relieves some of the wife's obligations, and treating the wife commendably. Furthermore, leadership is closely connected with the adequacy of providing for the family. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai dan meredefinisi pemahaman masyarakat tentang kepemimpinan dan nusyûz untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga di Bengkulu. Perubahan pola nilai kehidupan masyarakat, diperlukan upaya pemaknaan kembali makna surah al-Nisâ’ verse 34 tentang kepemimpinan dan nusyûz untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pencarian literatur yang relevan, sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik analisis ala Miles dan Hubermen. Temuan dari penelitian ini berupa interpretasi atau pemaknaan pemahaman yang terpusat pada ayat tentang kepemimpinan dalam keluarga, dimana kepemimpinan dalam keluarga harus fokus pada kelebihan dan kekurangan antara suami dan istri dengan menekankan musyawarah, kelapangan dada suami meringankan sebagian kewajiban istri, dan memperlakukan istri secara terpuji. Lebih jauh lagi, kepemimpinan berkaitan erat dengan kecukupan menafkahi keluarga.

The Role of Religious Affairs Office (KUA) of Makassar City in Preventing Marriage Violation under the Maṣlaḥah Mursalah Principle HM, Muhajir; Hasan, Hamzah; Supardin, Supardin; Fikri, Mursyid; Shesa, Laras
al-'adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i1.17017

This study discusses the role of the Makassar City Religious Affairs Office (KUA) in preventing marital violations based on the principle of maṣlaḥah mursalah. The aim is to obtain a complete picture of the position of the Religious Affairs Office (KUA) as the front guard in resolving various problems and marital violations in the community. This study is qualitative using a descriptive phenomenological approach. Data were obtained from two types of sources, namely primary sources and secondary sources. Primary sources are carried out through interviews, observations, and documentation whereas secondary sources are in the form of certain documents, standard books, articles, or other materials related to the topic studied. Interviews were conducted with the Head of KUA, Penghulu, and office staff. This study involved five KUA in Makassar City with a case study approach that was analyzed in depth through the principle of maṣlaḥah mursalah. This study found that the KUA in Makassar City has played an active role in taking various strategic steps to realize flexible marriage law policies that are in line with the dynamics and needs of society. Other policies that have also been implemented include the formation of a special team, the implementation of routine studies on Islamic marriage law, and increasing cooperation with research institutions. This policy is implemented to make marriage law relevant and responsive to social change. All of this is evidence that in addition to being a public service institution, the KUA in Makassar has also played a role in maintaining legal flexibility so that it remains in line with the interests of the wider community.

Polygamy in Musdah Mulia's View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia Mardliyati, Saadah; Shesa, Laras
AJIS: Academic Journal of Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/ajis.v8i2.8447

The pros and cons of polygamy in Indonesia are still an interesting discussion. This discussion becomes increasingly fierce when the facts around us present polygamists who use religious teachings as an excuse for polygamy. Even though polygamy is a personal choice because the essence of Islamic teachings adheres to a monogamous marriage system. Therefore Prof. Dr. Siti Musdah Mulia through her book "Islam Sues Polygamy (Islam Menggugat Poligami)" tries to put this understanding back into perspective, by analyzing 114 verses of the Koran about marriage which concludes that it rejects and even forbids polygamy. The question that arises in this research is: What is the relevance of Musdah Mulia's thoughts on the Marriage Law in Indonesia? This research, which is literature research, is qualitative with a gender analysis approach, complemented by an analytical description of Musdah's thoughts, concluding that the basic principle of Islamic marriage according to Musdah Mulia is monogamy, not polygamy. Musdah also concluded that it was necessary to revise Marriage Law Number 1 of 1974 because it was at odds with the essence of Islam, rahmatan lil alamin.

Criticism of Taklik Talak as an Effort to Protect Women in Marriage Law in Indonesia Yuniardi, Harry; Shesa, Laras; Hammad, Hamza Abed Alkarim
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 28, No 2 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v28i2.5924

This study aims to analyze and critique the taklik talak statement, which is considered an effort to protect women's rights within positive law in Indonesia. The central question of this critique is whether a reform of Islamic family law is necessary as an effort to unify marriage law, elevate the status of women in marital relations, and respond to the consequences of societal developments. This research is descriptive in nature, as the data collected consists of texts, words, or descriptions derived from literature and library studies. It analyzes legal regulations related to the empowerment and protection of women's rights. The findings of the study suggest that if taklik talak is to be maintained as a manifestation of protection for women, its wording should be revised to more clearly reflect its support for women. The wife, as the victim, should not only be able to free herself from the bond of her husband, who has violated the taklik talak, but should also be entitled to compensation. Legal reform related to taklik talak in Indonesia is urgently needed. A commitment from various stakeholders, including the government, non-governmental organizations, and the general public, is required to address existing challenges. It is hoped that this will lead to the creation of a more just legal system that protects women's rights. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkritisi kalimat taklik talak yang dinilai sebagai upaya perlindungan perempuan dalam hukum positif di Indonesia. Pertanyaan yang menjadi bahasan utama dari kritis tersebut adalah apakah diperlukan pembaruan hukum keluarga Islam sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum perkawinan, meningkatkan status perempuan dalam relasi rumah tangga, bahkan sebagai respon terhadap ekses dari perkembangan zaman. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang di himpun berbentuk teks, kata atau penggambaran yang berasal dari kajian kepustakaan dan literature. Dengan menganalisis regulasi perundang-undangan, yang terkait dengan hak pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa, jika memang taklik talak akan dipertahankan sebagai pengejwantahan perlindungan terhadap perempuan, maka redaksi taklik talak sudah seharusnya direvisi agar benar-benar nampak keberpihakannya kepada perempuan. Isteri sebagai korban, selain bisa lepas dari ikatan suaminya sebagai pelaku pelanggaran taklik talak, seharusnya juga harus mendapatkan kompensasi. Reformasi hukum terkait taklik talak di Indonesia sangat diperlukan. Dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas, untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan melindungi hak-hak perempuan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search