Garuda - Garba Rujukan Digital

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Armasito, Armasito; Shesa, Laras
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.23504

Kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Anak berhadapan dengan hukum beresiko menghadapi stigma kriminal yang serius, yang berdampak pada masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang restorative justice sebagai salah satu cara penyelesaian anak berhadapan dengan hukum demi tetap terpenuhinya hak-hak anak serta perspektif hukum keluarga Islam dalam mengkajinya. Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif sebagaimana penelitian hukum normatif yang paparannya secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan solusi alternatif bagi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaikan persoalan hukum dengan cara-cara diversi dengan melibatkan banyak pihak secara komprehensif. Dalam implementasinya restorative justice menyebabkan semua hak-hak anak akan terpenuhi dan menjauhkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal”. Hukum keluraga Islam sebagai bagain dari hukum Islam secara menyeluruh memandang restorative justice akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan orang tua serta lingkungan keluarga dapat membantu memperbaiki situasi dan kondisi menjadi lebih baik. Kata Kunci: Restorative Justice; Perlindungan Anak; Hukum Keluarga Islam

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUNGAI ROTAN Shesa, Laras; Hayati, Ilda
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.121

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rotan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Sungai Rotan. Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aturan dan regulasi terkait pernikahan dini. Selain itu, adanya pengaruh lingkungan di Sungai Rotan juga turut memainkan peran dalam mempengaruhi keputusan pernikahan, di mana norma dan nilai-nilai di lingkungan tersebut dapat mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan dini. Kurangnya perhatian orang tua, kurangnya perhatian ini dapat mengakibatkan anak-anak merasa terabaikan dan mencari pengakuan atau kebebasan melalui pernikahan dini. Dalam kesimpulan, efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan dapat diperbaiki dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, dan meningkatkan peran serta orang tua dalam memberikan perhatian dan pemahaman kepada anak-anak mereka. Faktor-faktor ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi atau program pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif di wilayah tersebut.

STRATEGI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENANGANI KONFLIK KELUARGA Samudra, Reivaldi Elfitra; Shesa, Laras
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.122

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan tren mediasi di Pengadilan Agama Curup antara tahun 2021 hingga 2022. Pelaksanaan mediasi tersebut mencatat sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara damai, menunjukkan variasi tingkat keberhasilan mediasi. Salah satu penunjuk keberhasilan yang signifikan adalah strategi yang diterapkan oleh mediator dalam proses mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi mediasi yang digunakan oleh mediator, dengan harapan dapat memahami faktor-faktor yang mendorong pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Metode penelitian ini bersifat empiris, dilakukan dengan pendekatan lapangan, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data lapangan menjadi sumber utama dalam mengumpulkan informasi terkait mediasi di Pengadilan Agama Curup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan mediasi dapat diatribusikan kepada upaya mediator dalam membimbing pihak-pihak yang bersengketa menuju kesepakatan damai melalui penerapan strategi tertentu. Dalam menjalankan mediasi, setiap mediator memiliki strategi yang efektif, disesuaikan dengan pokok perkara yang menjadi sengketa, sehingga mampu mengarahkan kedua belah pihak menuju penyelesaian yang harmonis.

Re-interpretation of Leadership and Nusyûz in the Quran to Prevent Domestic Violence in Bengkulu Yusmita, Yusmita; Sitorus, Iwan Romadhan; Shesa, Laras
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 27, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v27i1.3458

This study aims to reinterpret and redefine the community's understanding of leadership and nusyûz to prevent acts of domestic violence in Bengkulu. Considering the changing pattern of people's life values, efforts to reinterpret the meaning of surah al-Nisâ’ verse 34 on leadership and nusyûz are necessary to prevent acts of violence in the household. This study is a descriptive field study. Data collection techniques were interviews and literature search, while the analysis technique used is Miles and Hubermen's analytical procedure. The findings from this study are in the form of interpretation or meaning of a centralized understanding of the verse on leadership in the family, where leadership in the family should focus on the strengths and weaknesses between husband and wife by emphasizing deliberation, the husband's broad chest relieves some of the wife's obligations, and treating the wife commendably. Furthermore, leadership is closely connected with the adequacy of providing for the family. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai dan meredefinisi pemahaman masyarakat tentang kepemimpinan dan nusyûz untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga di Bengkulu. Perubahan pola nilai kehidupan masyarakat, diperlukan upaya pemaknaan kembali makna surah al-Nisâ’ verse 34 tentang kepemimpinan dan nusyûz untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pencarian literatur yang relevan, sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik analisis ala Miles dan Hubermen. Temuan dari penelitian ini berupa interpretasi atau pemaknaan pemahaman yang terpusat pada ayat tentang kepemimpinan dalam keluarga, dimana kepemimpinan dalam keluarga harus fokus pada kelebihan dan kekurangan antara suami dan istri dengan menekankan musyawarah, kelapangan dada suami meringankan sebagian kewajiban istri, dan memperlakukan istri secara terpuji. Lebih jauh lagi, kepemimpinan berkaitan erat dengan kecukupan menafkahi keluarga.

The Role of Religious Affairs Office (KUA) of Makassar City in Preventing Marriage Violation under the Maṣlaḥah Mursalah Principle HM, Muhajir; Hasan, Hamzah; Supardin, Supardin; Fikri, Mursyid; Shesa, Laras
al-'adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i1.17017

This study discusses the role of the Makassar City Religious Affairs Office (KUA) in preventing marital violations based on the principle of maṣlaḥah mursalah. The aim is to obtain a complete picture of the position of the Religious Affairs Office (KUA) as the front guard in resolving various problems and marital violations in the community. This study is qualitative using a descriptive phenomenological approach. Data were obtained from two types of sources, namely primary sources and secondary sources. Primary sources are carried out through interviews, observations, and documentation whereas secondary sources are in the form of certain documents, standard books, articles, or other materials related to the topic studied. Interviews were conducted with the Head of KUA, Penghulu, and office staff. This study involved five KUA in Makassar City with a case study approach that was analyzed in depth through the principle of maṣlaḥah mursalah. This study found that the KUA in Makassar City has played an active role in taking various strategic steps to realize flexible marriage law policies that are in line with the dynamics and needs of society. Other policies that have also been implemented include the formation of a special team, the implementation of routine studies on Islamic marriage law, and increasing cooperation with research institutions. This policy is implemented to make marriage law relevant and responsive to social change. All of this is evidence that in addition to being a public service institution, the KUA in Makassar has also played a role in maintaining legal flexibility so that it remains in line with the interests of the wider community.

Polygamy in Musdah Mulia's View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia Mardliyati, Saadah; Shesa, Laras
AJIS: Academic Journal of Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/ajis.v8i2.8447

The pros and cons of polygamy in Indonesia are still an interesting discussion. This discussion becomes increasingly fierce when the facts around us present polygamists who use religious teachings as an excuse for polygamy. Even though polygamy is a personal choice because the essence of Islamic teachings adheres to a monogamous marriage system. Therefore Prof. Dr. Siti Musdah Mulia through her book "Islam Sues Polygamy (Islam Menggugat Poligami)" tries to put this understanding back into perspective, by analyzing 114 verses of the Koran about marriage which concludes that it rejects and even forbids polygamy. The question that arises in this research is: What is the relevance of Musdah Mulia's thoughts on the Marriage Law in Indonesia? This research, which is literature research, is qualitative with a gender analysis approach, complemented by an analytical description of Musdah's thoughts, concluding that the basic principle of Islamic marriage according to Musdah Mulia is monogamy, not polygamy. Musdah also concluded that it was necessary to revise Marriage Law Number 1 of 1974 because it was at odds with the essence of Islam, rahmatan lil alamin.

Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj Shesa, Laras; Hasim Harahap, Oloan Muda; Elimartati, Elimartati
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 6 No 1 May (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

The purpose of this study is to find out how much the existence of Islamic law in the indigenous heir system influenced kinship systems through peaceful paths and some used al-takharuj settlement. Using the method of research of library studies sourced from many library references both electronic literature and nonelectronics. Analysis with qualitative and inductive techniques, so it can draw conclusions that corroborate normative values. The results of the study revealed that the resolution of inherited problems in the indigenous heir system remained concerned with the decisiveness of Islamic heirs through the path of settlement of al-takharujj and there were also those based on the principle of Islah. It is also in line with what is embraced in the Compilation of Islamic Law in article 183 on the heirs' agreement with peace in terms of the division of the estate. In its settlement there is one first described about the legally divided division of Islam then shared inheritance customary. Yet some are directly shared directly in customary heirs although it has not been described in an Islamic heir but still uses the principle of ishlah. Thus Islamic law remains recognized its existence in the settlement of customary inheritance although in its implementation it is not carried out thoroughly.

Legal Pluralism and the Transformation of Islamic Inheritance Law: A Study of Sasak Customary Practices in Indonesia Yusmita, Yusmita; Sitorus, Iwan Romadhan; Shesa, Laras; Septiana Rachman, Evy; Lumatus Sa'adah, Sri
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i2.12500

This study examines the dynamics of legal pluralism and the transformation of Islamic inheritance law within the indigenous Sasak community of Indonesia. Its primary objective is to explore how the deeply entrenched patrilineal tradition, which privileges sons in the transmission of land and core family assets, interacts with the proportional distribution mandated by Islamic inheritance law (farā’iḍ), a system that explicitly recognizes the rights of female heirs. Employing a qualitative approach rooted in socio-legal empiricism, the research draws on in-depth interviews with customary leaders, Sasak community members, and scholars of Islamic jurisprudence, complemented by documentary analysis of national legal instruments and classical fiqh literature. Findings reveal that, although patrilineal practice remains predominant, a discernible shift in values is underway toward greater adherence to Islamic inheritance principles, particularly among younger generations and families with higher educational attainment. Socio-economic change, modernization, and growing awareness of gender justice have collectively fuelled this transformation, even as resistance persists among traditional elders who regard patrilineal inheritance as an indispensable marker of cultural identity. The study concludes that these developments exemplify the inherent dynamism of Islamic law through processes of renewal (tajdīd) and selective adaptation (takhayyur). Achieving a just, gender-inclusive inheritance system with broad social legitimacy in the Indonesian context ultimately requires thoughtful harmonization among Islamic inheritance norms, local customary traditions, and the national legal framework.

Flexibility of Rejang Semendo System in Modern Marriage Law: An Islamic‑Law Analysis Shesa, Laras; Jalaluddin, Jalaluddin; Yuniardi, Harry; Kholid, Muhamad; Utami, Henny Septia
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 23, No 2 (2025)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v23i2.3595

The Semendo constitute an indigenous ethnic group in South Sumatra, Indonesia. This research aims to analyze the flexibility of the Semendo system in Rejang customary law and its conformity with the principles of Islamic law, particularly within the framework of maqāṣid al-syarī'ah. This study employs a normative-juridical method, utilizing a conceptual and comparative approach to analyze customary norms, Islamic legal principles, and national marriage law provisions. The findings indicate that the Semendo system, particularly the Semendo Rajo-Rajo model, demonstrates a significant accommodating character towards the values of justice, equality of rights, and the protection of property and lineage, which are integral parts of maqāṣid al-syarī'ah. Its flexibility allows it to function as a contextual and adaptive alternative model of marriage law. In conclusion, the integration of customary law values and Islamic law in the Semendo system provides a strong foundation for a more inclusive and culturally rooted reformulation of national marriage law in Indonesia. This study contributes to the scientific discourse by offering a methodological framework for harmonizing local wisdom with Islamic legal principles, which can be applied to the study of other customary law systems across the archipelago. Furthermore, it provides an academic foundation for the future development of a more pluralistic and context-sensitive national marriage law.

Legal Certainty for the Implementation of Fiduciary Guarantee in Indonesia Post-Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 Hakim, Sofyan; Shesa, Laras
Berasan: Journal of Islamic Civil Law Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/berasan.v4i2.15905

Fiduciary guarantee institutions play an important role in Indonesia's financing system because they allow debtors to retain control of collateral while providing legal protection for creditors. However, in practice, the mechanism for executing fiduciary guarantees often causes problems, especially after Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, which reinterpreted the executory power of fiduciary certificates. The ruling requires acknowledgment of default by the debtor or a court ruling in the event of refusal of execution. This study aims to analyze the legal certainty of fiduciary guarantee enforcement after the ruling and assess its implications for the legal relationship between creditors and debtors. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were analyzed through a literature study using systematic, historical, and teleological interpretation techniques of Law No. 42 of 1999, its implementing regulations, and relevant Constitutional Court decisions. The results of the study show that the Constitutional Court's decision has shifted the paradigm of fiduciary execution from formal legal certainty to legal certainty that is more oriented towards substantive justice. However, the absence of technical regulations regarding the form of default recognition and voluntary surrender procedures has created new uncertainties in practice. Therefore, regulatory harmonization, the development of default evidence guidelines, and the strengthening of the fiduciary administration system are necessary to ensure the fair and effective implementation of fiduciary guarantees and provide legal certainty for the parties.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search