Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Ainun, Aulia Nur; Aldyan, Arsyad
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71509

Abstract

The purpose of this legal research is to determine the position of visum et repertum in the judge's legal considerations of persecution that caused death with the case study of Decision number 410/Pid.B/2020/PN.CKR. This legal research is included in the type of normative legal research which is prescriptive with a case approach and statutory approach. The data collection technique used by the authors in this legal research is a library research. The results of the reseacrh showed that the letter evidence is in the form of visum et repertum in the case with decision Nnmber 410/Pid.B/2020/PN CKR has an important role in assisting the Panel of Judges in their considerations for imposing a sentence on the crime ofpersecution that causing someone’s death which based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, visum et repertum is required in strengthening other evidences that have existed. The position of the visum et repertum in the perspective of evidentiary law as a judge's legal considerations, it is an authentic deed that becomes valid evidence in accordance with the provisions of evidence set forth in Article 187 jo. Article 184 paragraph (1) letter c which plays a role in creating a material truth.Keywords: Visum et Repertum; Judge’s Legal Consideration; Persecution that Caused Death
ANALISIS PENGGUNAAN DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK akmalia, afina; Aldyan, Arsyad
Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.73335

Abstract

This study aims to determine the suitability of the use of alternative subsidiary forms of indictment by public prosecutors in proving child protection cases with the provisions of the KUHAP based on decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. This research is included in normative legal research with a case study. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on this research, it was found that the use of an alternative subsidiary form of indictment by the public prosecutor in proving child protection cases in Decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln is by the KUHAP. The Public Prosecutor in preparing the indictment has complied with the provisions stipulated in the Attorney General’s Circular Letter Number SE004/J.A/11/1993 concerning Making Indictments. The preparation of this subsidiary alternative indictment has met the formal and material requirements for an indictment as regulated in the provisions of Article 143 Paragraph (2) of the KUHAP. The Public Prosecutor used an alternative subsidiary form of indictment because the Public Prosecutor was unsure which article was most appropriate to apply to the actions he was charged with against the defendant.Keywords: Indictment, Alternative Subsidiary, Public Prosecutor, Child Protection
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Sabari Adhyaksa, Arrabi Oktavian; Aldyan, Arsyad
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.88976

Abstract

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian teori pembuktian pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 2/Pid.Sus/2021/Pn.Ffk yang memutuskan bebas terdakwa, serta untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Narkotika pada putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus kasus terkait isu hukum yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori pembuktian yang diterapkan dalam putusan kasus Tindak Pidana Narkotika tersebut sudah sesuai, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas terdakwa juga sudah tepat karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 264/PID.B/2021/PN SGT) Andika, Reinaldy Bagus; Aldyan, Arsyad
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.79518

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai hakim yang memutuskan putusan pidana berupa penjara selama 2 tahun terhadap pelaku pelecehan seksual dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apakah sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitianhukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 studi putusan nomor: 264/PID.B/2021/Pn Sgt dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan setidaknya berdasarkan minimal adanya 2 (dua) alat bukti, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana.