Articles
<![CDATA[Compliance of Business Actors Related to Legalization of Company Regulations in Gresik Regency ]]>
<![CDATA[Firdaus, Muhammad Shihabuddin]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>;
<![CDATA[Raharjo, Mohammad Setyo Puji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.60103
<![CDATA[In Article 108 paragraph (1) of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower states that entrepreneurs who employ at least 10 (ten) workers/laborers are obliged to make company regulations which come into effect after being ratified by the Minister or appointed official. Referring to this article, business actors in Gresik Regency who have at least 10 (ten) workers/laborers are required to make and record company regulations with the Gresik Regency Manpower Office. In several companies, especially in Gresik Regency, there are still many companies that have not registered or ratified company regulations owned by the Gresik Regency Manpower Office. This is because business actors do not hesitate and comply with the applicable provisions in the Employment Law. This research uses empirical legal research methods with a qualitative approach to obtain primary data obtained and collected directly in the field by direct interviews with informants, namely industrial relations mediators and business actors. The research results show that: First, legal compliance among business actors is still at its lowest point, namely at the level of compliance where someone will comply with a rule because they are afraid of being sanctioned. Second, the efforts made by the Gresik Regency Manpower Office in complying with the law for business actors are preventive, where the Gresik Manpower Service carries out outreach to several companies with direct visits to companies in the Gresik area.]]>
<![CDATA[Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams ]]>
<![CDATA[Dharma, Bagus Surya]]>;
<![CDATA[Prasetio, Dicky Eko]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>;
<![CDATA[Lestari, Putri Diah]]>
<![CDATA[ Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 2 No. 2: (January) 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092
<![CDATA[Background: This research aims to analyse the arrangements related to the formation of the Village RKP Compilation Team as stipulated in Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020 and to analyse legal harmonisation efforts related to conflicts between Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020. Methods: This research is a normative legal research that prioritises conceptual and statutory approaches. Findings: The results confirm that the authority to form the Village RKP Compilation Team has moved to the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration so that regulations from the ministry are prioritised for use. Conclusion: The resolution of norm conflicts between Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020 regarding the formation of the Village RKP Compilation Team can be done by harmonising regulations using the principle of preference, specifically the principle of lex superior derogate legi inferiori in harmonising authority in village development and the principle of lex posterior derogate legi priori in harmonising regulations on the formation of the Village RKP Compilation Team. Novelty/Originality of this article: Through harmonisation using the principle of preference, the regulation on the formation of the Village RKP Compilation Team regulated by Permendesa PDTT 21/2020 takes precedence over its use.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Tiket Kereta Api Onlin (Kai Access)) ]]>
<![CDATA[Islamiyah, Rahayu]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37941
<![CDATA[Pencantuman klausula baku pada perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Larangan pencantuman klausula baku diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu ketentuan tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS terkait pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merujuk merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Diharapkan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan diharapkan kepada Menteri Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online. Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMUTUS SENGKETA PADA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Putri, Shafira Monica]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38304
<![CDATA[BPSK menerima banyak aduan mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, putusan BPSK melalui arbitrase mengenai sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang diajukan keberatan pada Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen di sektor keuangan melalui arbitrase serta menganalisis mengenai akibat hukum atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah pertama, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan melalui arbitrase berdasarkan jenis sengketa atau perkaranya. Kedua, akibat hukum Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 terhadap kewenangan BPSK adalah sengketa yang timbul akibat wanprestasi tidak tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK serta tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. Penulis dapat memberikan saran yaitu BPSK seharusnya tidak menerima pengaduan dan menangani perkara yang sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Konsumen seharusnya memperhatikan materi atau muatan dari aduannya sebelum mengadukannya kepada BPSK, sehingga apabila sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan sebaiknya diperkarakan melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Pelaku usaha sektor jasa keuangan juga seharusnya menyampaikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya pada konsumennya yaitu melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Sengketa Keuangan, Arbitrase.]]>
<![CDATA[Beneficiary Pays Principle : Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air ]]>
<![CDATA[Prasetio, Dicky Eko]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 11 No 1 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38011/jhli.v11i1.957
<![CDATA[Air merupakan aspek penting bagi setiap makhluk hidup tak terkecuali dengan manusia. Di Indonesia, upaya untuk menjaga sumber daya air telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 (UU SDA) yang diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU SDA masih belum optimal dalam mengatur mengenai beneficiary pays principle (BPP). BPP merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan sumber daya air di mana pemanfaat sumber daya air diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan BPP dalam UU SDA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan dengan negara lain. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa BPP masih dirumuskan secara terbatas dan secara parsial dalam UU SDA. Simpulan dari penelitian ini yaitu perlu revisi terhadap UU SDA dan PP SDA supaya aspek BPP dapat dituangkan dalam UU SDA dan PP SDA secara optimal sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya air.]]>
<![CDATA[Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa ]]>
<![CDATA[Nurhidayat, Tri]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>;
<![CDATA[Disantara, Fradhana Putra]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58350/legisia.v16i2.534
<![CDATA[Peraturan bersama kepala desa merupakan instrumen hukum penting di tingkat desa untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait batasan materi muatannya menimbulkan kebingungan dan potensi konflik yurisdiksi, sehingga diperlukan kejelasan pedoman untuk menjamin efektivitas implementasinya dalam konteks otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan batasan tersebut. Penelitian hukum normatif mengkaji aturan-aturan hukum tertulis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk memahami kekaburan hukum terkait batasan materi muatan peraturan bersama kepala desa, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memaparkan bahwa kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dan spesifik dalam perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan pemerintah daerah. Akibatnya, peraturan bersama sering kali mengatur hal-hal di luar kewenangan desa, yang berdampak pada munculnya konflik kewenangan, penafsiran yang tidak seragam, pelanggaran aturan hukum yang lebih tinggi, hingga potensi sengketa hukum antar desa yang terlibat dalam peraturan bersama tersebut]]>
<![CDATA[Post-Election Reconciliation in 2024 as a Constitutional Convention in Indonesia: A Progressive Legal Culture Perspective ]]>
<![CDATA[Prasetio, Dicky Eko]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>;
<![CDATA[Noviyanti, Noviyanti]]>
<![CDATA[ Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jlr.v7i1.26999
<![CDATA[Post-general election reconciliation takes place to prevent polarisation and ongoing conflict after the general election in Indonesia. This research analyses and formulates post-2024 election reconciliation as a constitutional convention that must be implemented to maintain national unity and support progressive legal culture practices. The progressive legal culture refers to the character and culture of Indonesian society, emphasising the family dimension and noble values in society. This research is normative legal research, prioritising conceptual and statutory approaches. The research results confirm that constitutional conventions, as unwritten laws that must be obeyed, should fulfil several characteristics: repeated constitutional acts, substantially based on political ethics and constitutional morality, and having ethical binding force. When recognised as a constitutional convention, post-election reconciliation should serve as a moral and ethical framework that guides political actors and society in maintaining unity. The implication of post-election reconciliation as a constitutional convention is that it has ethical validity and must be implemented; however, if such reconciliation is not observed, it cannot be fair for the judicial institution. This research recommends the institutionalisation of post-election reconciliation as a constitutional convention, ensuring that Indonesia's legal culture prioritises morality and minimises societal divisions, safeguarding national unity and preventing social disintegration.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SANTRI PESANTREN AL-FATTAH SEKARAN LAMONGAN TERKAIT LABEL HALAL PADA KOSMETIK ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>;
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>
<![CDATA[ Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dharmawangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46576/rjpkm.v2i2.1069
<![CDATA[Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berkewajiban melindungi masyarakat muslim, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen muslim merupakan pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Berdasarkan hal tersebut konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjadi konsumen yang cerdas perlu dilakukan pemberdayaan hukum dengan pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik khususnya bagi Santri Pondok Al Fattah Sekaran Lamongan. Metode yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut meliputi (1) sosialisasi, (2) penayangan video, (3) diskusi, (3) simulasi baik di kelas maupun di swalayan. Hasil kegiatan menunjukkan, sesudah mengikuti kegiatan para santri : 1) memiliki pengetahuan hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 2) memiliki pemahaman hukum artinya mereka memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 3) terkait sikap hukum, para santri menyetujui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik. Tetapi dari aspek perilaku hukum, tim kurang berhasil membentuk perilaku hukum para santri untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait. Mayoritas para santri masih memilih dan/atau membeli kosmetik yang tidak mencantumkan label halal]]>
<![CDATA[Legal Literacy Related to Processed Food Labels for Students at Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejomulyo Magetan ]]>
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>;
<![CDATA[Hermono, Budi]]>;
<![CDATA[Azizah, Siti Nur]]>;
<![CDATA[Faisol, Syahid Akhmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v6i2.73680
<![CDATA[labels aim to provide legal literacy for the target audience, namely MI Darul Ulum Rejomulyo students, Magetan Regency by looking at knowledge, understanding, attitudes and behavior of students before and after the activities given in the form of questionnaires and sheets observation. The results of the Community Service activities after the Community Service team provided legal literacy, showed that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding the laws and regulations on processed food labels. However, the legal behavior still shows students who do not really care about processed food labels.]]>
<![CDATA[Reconstructing Indonesia’s Trademark Registration System through the Lens of General Principles of Good Governance to Realize Substantive Justice ]]>
<![CDATA[Masnun, Muh. Ali]]>;
<![CDATA[Prasetio, Dicky Eko]]>;
<![CDATA[Awang, Mohd Badrol]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jllr.v5i3.7547
<![CDATA[The constitutive or first-to-use system in trademark registration in Indonesia actually creates problems, particularly in failing to meet substantive justice aspects in trademark registration. This is because the constitutive or first-to-use system only provides protection for registered trademarks. This research aims to analyze and reconstruct a trademark registration system that accommodates the General Principles of Good Governance (AUPB). This study provides a novel perspective by integrating the General Principles of Good Governance (AUPB) with Indonesia's trademark registration system, offering a unique approach to enhance substantive justice in trademark law. The research highlights the need for reform in the Indonesian trademark registration process, which can guide policymakers and legal practitioners in improving the accuracy and fairness of trademark protection, thereby reducing disputes and enhancing the protection of intellectual property rights. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The research results confirm that the "first to file" system in trademark registration in Indonesia has undermined substantive justice because it only provides legal protection when a trademark has been registered. The urgency to make AUPB a guideline in the trademark registration process is oriented so that the DJKI trademark registration process can prioritize aspects of accuracy and prudence. Reconstructing a trademark registration system model that embodies substantive justice can be done by not applying the constitutive system absolutely but rather relatively by accommodating developments in trademark registration practices. This application needs to be combined with the general principles of good governance to create a fair and effective system in protecting trademark rights and realizing substantive justice.]]>
