Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jambura Law Review Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Legisia Ex Aequo Et Bono Journal of Law
Masnun, Muh. Ali
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Beneficiary Pays Principle : Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 11 No 1 (2024): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v11i1.957

Abstract

Air merupakan aspek penting bagi setiap makhluk hidup tak terkecuali dengan manusia. Di Indonesia, upaya untuk menjaga sumber daya air telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 (UU SDA) yang diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU SDA masih belum optimal dalam mengatur mengenai beneficiary pays principle (BPP). BPP merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan sumber daya air di mana pemanfaat sumber daya air diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan BPP dalam UU SDA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan dengan negara lain. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa BPP masih dirumuskan secara terbatas dan secara parsial dalam UU SDA. Simpulan dari penelitian ini yaitu perlu revisi terhadap UU SDA dan PP SDA supaya aspek BPP dapat dituangkan dalam UU SDA dan PP SDA secara optimal sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya air.
Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa Nurhidayat, Tri; Masnun, Muh. Ali; Widodo, Hananto; Disantara, Fradhana Putra
JURNAL LEGISIA Vol 16 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58350/legisia.v16i2.534

Abstract

Peraturan bersama kepala desa merupakan instrumen hukum penting di tingkat desa untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait batasan materi muatannya menimbulkan kebingungan dan potensi konflik yurisdiksi, sehingga diperlukan kejelasan pedoman untuk menjamin efektivitas implementasinya dalam konteks otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan batasan tersebut. Penelitian hukum normatif mengkaji aturan-aturan hukum tertulis melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk memahami kekaburan hukum terkait batasan materi muatan peraturan bersama kepala desa, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memaparkan bahwa kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dan spesifik dalam perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan pemerintah daerah. Akibatnya, peraturan bersama sering kali mengatur hal-hal di luar kewenangan desa, yang berdampak pada munculnya konflik kewenangan, penafsiran yang tidak seragam, pelanggaran aturan hukum yang lebih tinggi, hingga potensi sengketa hukum antar desa yang terlibat dalam peraturan bersama tersebut
Post-Election Reconciliation in 2024 as a Constitutional Convention in Indonesia: A Progressive Legal Culture Perspective Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali; Noviyanti, Noviyanti
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.26999

Abstract

Post-general election reconciliation takes place to prevent polarisation and ongoing conflict after the general election in Indonesia. This research analyses and formulates post-2024 election reconciliation as a constitutional convention that must be implemented to maintain national unity and support progressive legal culture practices. The progressive legal culture refers to the character and culture of Indonesian society, emphasising the family dimension and noble values in society. This research is normative legal research, prioritising conceptual and statutory approaches. The research results confirm that constitutional conventions, as unwritten laws that must be obeyed, should fulfil several characteristics: repeated constitutional acts, substantially based on political ethics and constitutional morality, and having ethical binding force.  When recognised as a constitutional convention, post-election reconciliation should serve as a moral and ethical framework that guides political actors and society in maintaining unity. The implication of post-election reconciliation as a constitutional convention is that it has ethical validity and must be implemented; however, if such reconciliation is not observed, it cannot be fair for the judicial institution. This research recommends the institutionalisation of post-election reconciliation as a constitutional convention, ensuring that Indonesia's legal culture prioritises morality and minimises societal divisions, safeguarding national unity and preventing social disintegration.
PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SANTRI PESANTREN AL-FATTAH SEKARAN LAMONGAN TERKAIT LABEL HALAL PADA KOSMETIK Sulistyowati, Eny; Nugroho, Arinto; Wardhana, Mahendra; Masnun, Muh. Ali
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i2.1069

Abstract

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berkewajiban melindungi masyarakat muslim, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen muslim merupakan pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Berdasarkan hal tersebut konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjadi konsumen yang cerdas perlu dilakukan pemberdayaan hukum dengan pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik khususnya bagi Santri Pondok Al Fattah Sekaran Lamongan.  Metode yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut meliputi (1) sosialisasi, (2) penayangan video, (3) diskusi, (3) simulasi baik di kelas maupun di swalayan. Hasil kegiatan menunjukkan, sesudah mengikuti kegiatan para santri : 1) memiliki pengetahuan hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 2) memiliki pemahaman hukum artinya mereka memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 3) terkait sikap hukum, para santri menyetujui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik. Tetapi dari aspek perilaku hukum, tim kurang berhasil membentuk perilaku hukum para santri untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait. Mayoritas para santri masih memilih dan/atau membeli kosmetik yang tidak mencantumkan label halal
Legal Literacy Related to Processed Food Labels for Students at Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejomulyo Magetan Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Nugroho, Arinto; Hermono, Budi; Azizah, Siti Nur; Faisol, Syahid Akhmad
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i2.73680

Abstract

labels aim to provide legal literacy for the target audience, namely MI Darul Ulum Rejomulyo students, Magetan Regency by looking at knowledge, understanding, attitudes and behavior of students before and after the activities given in the form of questionnaires and sheets observation. The results of the Community Service activities after the Community Service team provided legal literacy, showed that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding the laws and regulations on processed food labels. However, the legal behavior still shows students who do not really care about processed food labels.
Co-Authors Ardiyan, Deny Arinto Nugroho BUDI HERMONO Dharma, Bagus Surya Disantara, Fradhana Putra ENY SULISTYOWATI Faisol, Syahid Akhmad HANANTO WIDODO Ikram, Denial Islamiyah, Rahayu Lestari, Putri Diah Mahendra Wardhana, Mahendra Nurhidayat, Tri Prasetio, Dicky Eko Putra, Melandrie Rizky Putri S., Azzahra Damara Putri, Shafira Monica Siti Nur Azizah, Siti Nur Suryana, Alifiyan Wira