Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Indonesian Comparative Law Review Borobudur Law Review Perspektif Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Hakim, Hary Abdul
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore Setiawati, Diana; Hakim, Hary Abdul; Hasby Yoga, Fahmi Adam
Indonesian Comparative Law Review Vol 2, No 2: June 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.2219

Abstract

Industrial revolution 4.0 offers both opportunities and challenges to all countries, including Indonesia. Personal data protection is necessary to encourage digital innovation. The existing regulation relating to personal data in Indonesia does not give sufficient protection especially with regard to the use of artificial intelligence and therefore is inadequate to encourage digital economic development. This paper aims to explore the importance of strong data protection regulation in Indonesia. This normative legal research employs comparative approach. Comparative study was made upon the development of personal data protection regulation in China, South Korea and Singapore. The study shows that these countries provide good lesson for Indonesia to learn in developing personal data protection regulation.
Unitary, Federalized, or Decentralized?: The Case Study of Daerah Istimewa Yogyakarta as the Special Autonomous Regions in Indonesia Sung, Ming-Hsi; Hakim, Hary Abdul
Indonesian Comparative Law Review Vol 1, No 2: June 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.1210

Abstract

The professed constitutional unitary state claim has been highly debated.  Some argue that Indonesia shall be a unitary state in name, pursuant to Article 1 Para. III of the Indonesian Constitution, but Constitutional reforms after 1998 when the autocratic President Gen. Soeharto stepped down granted broad authority to local government, leading Indonesia to a quasi-federation situation in practice. On the other hand, some stick to the aforementioned Article, insisting that decentralization embedded in the Constitution Article 18 Para. II is by no means making Indonesia federal.  This article takes the Act No. 13 of 2012 on Special Region of Yogyakarta (the Daerah Istimewa Yogyakarta) granting autonomy to Daerah Istimewa Yogyakarta as a case study to argue for the latter, asserting that the case merely exemplifies the decentralization characteristic embedded in the Constitution. This paper first examines the political features of federalism through a historical legal perspective, showing that the current state system in Indonesia is decentralized but not federalized. This paper concludes  that the recognition of Daerah Istimewa Yogyakarta as an autonomous region is simply a practice of constitutional decentralization. This paper also higlights that with recent political development, echoing that the decentralization theory is not a product of legal interpretation, but a constitutional and political reality.
Customary criminal law in the Eastern of Indonesia: the special autonomy Province of Papua Aisy, Salsabila Rahadatul’; Hakim, Hary Abdul; Krisnan, Johny; Hardyanthi, Try; Masithoh, Mutia Qori Dewi
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5553

Abstract

Autonomy is often seen as an institutional instrument to manage sub state nationalist conflict. Its implementation is also a key in determining its impact on conflict. After the reform period 1999 “Autonomy and Decentralization” in Indonesia are widely welcomed. While Papua is an inseparable part of special autonomy in Indonesia. Papua as a former Dutch territory which was later handed over to Indonesia has many advantages, both in terms of culture, customary law and natural resources. But on the other hand, the fact is that the indigenous Papuan people does not agree to join as part of Indonesian territory. This rejection was accompanied by separatist actions based on their interest mentioned in the memorandum for Papuan independence. This research is the first to aim to measure whether the special autonomy given to Papua has been effectively carried out in an effort to defend Papua as a part of Indonesia. Second, in the application of this special autonomy related to the existent of customary criminal law in papua. The research used normative legal research by statute approach, the data collected through library research and also analysed used descriptive qualitative. So it is concluded that the application of the special autonomy given to Papua has a big impact on democracy in Indonesia, as well as the Papua regional government given specialization in managing its regional potential. Although there are still problems in its implementation.
Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman Setiawati, Diana; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Anisahaq, Nabila; Dwi, Cindy; Endah, Qori; Tyas, Erni; Putri, Erna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8686

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang ddalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Menurut Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan sebuah akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan data yang didapatkan banyak masyarakat di Desa Daleman yang belum menggunakan akta otentik. Adapun tujuan dalam pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan akta otentik sebagai bentuk kepastian hukum. Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung di Desa Daleman. Tahapan pengabdian ini dimulai dari pencarian lokasi pengabdian, kemudian perizinan kepada RT, dan selanjutnya adalah penyuluhan dimana kami akan terjun langsung ke lapangan dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Daleman. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini nantinya berupa laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat.
Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna; Kurniaty, Yulia; Adriantini Sintha Dewi, Dyah; Suharso, Suharso; Basri, Basri; Noviasari, Dilli Trisna; Suryawan, Ari; Azizah, Rizka Chellin Dwi; Ajrina, Alika Rahma
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10970

Abstract

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat, kerja, hingga pendidikan. Kasus bullying dan kekerasan seksual banyak terjadi dilingkungan Pendidikan karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan kelas sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan fisik, dan karena adanya sifat iri. Sehingga pencegahan bullying dan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab bagi semua orang, dengan banyaknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum mengenai anti bullying dan kekerasan seksual bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan terjadinya bullying dan kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan. Penyuluhan ini dilaksanakan dibeberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang dengan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan materi terjadi peningkatan pengetahuan para siswa terkait pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan para siswa dalam menjawab pertanyaan terkait karakteristik, pencegahan dan sebab terjadinya bullying dan kekerasan seksual.
Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Tjatur Iswanto, Bambang; Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11964

Abstract

Mayoritas masyarakat Desa Sambak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pemeliharaan tanaman pertanian dan hewan ternak tentu menjadi tanggungjawab utama pemilik agar tidak merugikan orang lain. Demikian halnya hewan ternak yang tidak dikandang tentu berkeliaran bebas hingga sampai ke pekarangan tetangga dan menimbulkan masalah seperti buang kotoran atau merusak tanaman. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, agar masyarakat Desa Sambak terhindar dari masalah hukum akibat hewan ternak yang mengganggu lingkungan tetangga. Hasil penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa setelah setelah penyampaian materi warga menjadi paham bahwa hewan ternak yang mengganggu kenyamanan/merugikan warga lain termasuk tindak pidana. Hal ini ditunjukkan dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait hewan ternak atau peliharaan yang buang kotoran atau merusak tanaman milik tetangga merupakan tindak pidana.
Thinking the Future Potential of Artificial Intelligence in Law Enforcement Putri, Feby Milenia Yahya Krisna; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Espares, Gerald
Perspektif Hukum VOLUME 24 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v24i2.319

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) indicates the beginning of a new era in the development of digital technology. In general, AI's capabilities are considered to be able to solve problems which have been experienced by professionals, including AI robots which have also been widely used in law enforcement processes. However, the development of AI in law enforcement is certainly not without obstacles in which it is marked by the existence of a legal vacuum which forms the basis for the legality of AI use and a lack of literacy among law enforcers regarding the use of AI. In addition, law enforcement officials in Indonesia are still less aware of the benefits of using AI in order to support their profession. The aim of this study is to analyze the urgency of the implementation of AI for law enforcement in providing legal services and law enforcement processes. The research method used was a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Moreover, the analysis was conducted qualitatively and presented descriptively. The result shows that Artificial Intelligence (AI) is very important in helping develop services and law enforcement in which law enforcers in Indonesia so far still rely on manual or conventional methods in conducting their duties. Furthermore, AI can provide benefits in terms of time efficiency and accuracy in assessing cases which are urgently needed by law enforcement. Meanwhile, in terms of law enforcement's perception of the use of AI, they position AI as an assistant which cannot completely replace the law enforcement profession since AI does not have the human characteristics which law enforcement officers should have.
AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia Masithoh, Mutia Qori Dewi; Hakim, Hary Abdul; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Iswanto, Bambang Tjatur
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i2.17832

Abstract

The profess on the development of Artificial Intelligence (AI) has widely transformed a new era in the digital technology, social economic, human need and professional behavior. Eventually, artificial intelligence automates even more aspects of legal profession. Furthermore, AI allows the legal profession to automate lower-level tasks, freeing time to focus on complex analysis and client interaction. The research aims to know the literacy of legal professional on the use of AI. The methods used in this study are normative-empirical legal research. Furthermore, research uses primary data which obtained from questionary survey, secondary data i.e., law, books, journals and other related legal sources for research. Meanwhile, the research will analyze through descriptive qualitatively. The research shows that the literacy level of law enforcers in the use of AI is in the medium category. Data shows that 75% of legal professional shows their positive respond about the implementation of AI in their profession. While other shows, 8% of high percentage and 17% of low percentage.
Penerapan Asas Concursus Realis Pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg Wardani, Amanda Putri Kusuma; Basri, Basri; Hakim, Hary Abdul; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9604

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas Concursus Realis dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, yang memutuskan bahwa anak melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdakwa juga melakukan tindak pidana lain, termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan melarikan wanita belum dewasa (Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP), tetapi hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Concursus Realis serta menilai ketepatan putusan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder dari peraturan dan putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan Concursus Realis karena tidak didakwakan oleh jaksa. Putusan hakim sudah sesuai dengan asas ultra petita, yang melarang putusan di luar dakwaan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten Prank Widodo, Anggi Kurnia; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9848

Abstract

Fenomena konten Prank saat ini semakin mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain, bahkan hingga menimbulkan kematian. Seiring dengan meningkatnya kasus Prank yang berujung pada dampak hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku konten Prank. Metode yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Prank dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE serta KUHP. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Prank terjadi ketika terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan KUHP serta tidak adanya perbuatan yang dapat menghilangkan hukuman pelaku, seperti alasan untuk membenarkan atau membela. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka berdasarkan teori pemidanaan relativistik, demi ketertiban masyarakat dan untuk menegakkan ketertiban, maka perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya.
Co-Authors Aisy, Salsabila Rahadatul’ Ajrina, Alika Rahma Anisahaq, Nabila Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Diana Setiawati Dwi, Cindy Dyah Adriantini Sintha Dewi Endah, Qori Espares, Gerald Fungky Dyan Pertiwi Hardyanthi, Try Hasby Yoga, Fahmi Adam Johny Krisnan, Johny Masithoh, Mutia Qori Dewi Noviasari, Dilli Trisna Oesman Raliby Putri, Erna Putri, Feby Milenia Yahya Krisna Rochiyati Murniningsih, Rochiyati Rusdjijati, Retno Siti Noor khikmah Suharso Suharso Sung, Ming-Hsi Suryawan, Ari Tyas, Erni Wardani, Amanda Putri Kusuma Widodo, Anggi Kurnia Yulia Kurniaty