Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Noviasari, Dilli Trisna; Nurwati, Nurwati
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3921

Abstract

Memperoleh pekerjaan yang layak adalah hak setiap manusia. Setiap orang memiliki hak-hak dasar perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan baik bagi diri maupun keluarga. Perjuangan Hak Asasi Manusia di negara ini telah mencapai titik yang urgen. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh pekerjaan harus didapatkan semua masyarakat, baik yang sehat secara fisik maupun disabilitas. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ini yakni pendekatan yuridis normativ, sedangkan jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan memaparkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah dilakukkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan arti penting perlindungan Hak Asasi Manusia dalam pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah belum terlaksananya peraturan yang ada, hal ini terbukti dengan tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah bagi kaum disabilitas, terbatasnya anggaran yang tersedia bagi pembinaan penyandang disabilitas, serta perilaku keluarga cenderung malu terhadap anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Kesimpulannya pada praktiknya penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, sehingga menyebabkan penyandang disabilitas menjadi lebih terpuruk secara psikis namun sosial ekonomi.
Technical Note: Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya; Larasati, Ika Arum; Endaryo, Dimas Bagas; Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Nurwati, Nurwati; Heniyatun, Heniyatun; Dakum, Dakum; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v0i0.10251

Abstract

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya, technical note ini menyajikan langkah-langkah pengajuan perwalian anak melalui lembaga pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengajuan permohonan penetapan perwalian anak dapat dilakukan di Pengadilan. Dalam technical note ini dibatasi untuk pendaftaran perwalian di Negeri Mungkid untuk pendaftaran calon TNI. Harapannya melalui technical note ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengajuan perwalian karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna; Kurniaty, Yulia; Adriantini Sintha Dewi, Dyah; Suharso, Suharso; Basri, Basri; Noviasari, Dilli Trisna; Suryawan, Ari; Azizah, Rizka Chellin Dwi; Ajrina, Alika Rahma
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10970

Abstract

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat, kerja, hingga pendidikan. Kasus bullying dan kekerasan seksual banyak terjadi dilingkungan Pendidikan karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan kelas sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan fisik, dan karena adanya sifat iri. Sehingga pencegahan bullying dan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab bagi semua orang, dengan banyaknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum mengenai anti bullying dan kekerasan seksual bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan terjadinya bullying dan kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan. Penyuluhan ini dilaksanakan dibeberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang dengan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan materi terjadi peningkatan pengetahuan para siswa terkait pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan para siswa dalam menjawab pertanyaan terkait karakteristik, pencegahan dan sebab terjadinya bullying dan kekerasan seksual.
Pendampingan Hukum kepada Masyarakat Desa Maduretno-Magelang dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Dakum; Noviasari, Dilli Trisna; Iswanto, Bambang Tjatur; Andrian, Ulfa Faradilla
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37856

Abstract

Pembagian waris merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memilik beberapa sistem hukum, baik hukum perdata BW, hukum Islam, dan adat. Banyaknya hukum yang berlaku menjadi salah satu tantangan dalam pembagian waris yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain keberagaman hukum waris di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya yakni prosedur dan tata cara pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang tidak hanya pada satu instansi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Maduretno Kecamatan Kaliangkrik kurang memahami prosedur pembagian waris dan tata cara pembuatan surat keterangan waris. Tujuan pengabdian masyarakat ini yakni meningkatkan pemahaman warga Desa Maduretno mengenai prosedur pembagian waris, tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memberikan panduan praktis mengenai syarat administrasi yang dibutuhkan dalam pembuatan SKW. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sosialisasi dan pendampingan dengan mitra aktif secara langsung mengenai pembagian waris dan tata cara pembuatan SKW. Hasil yang diperoleh dalam pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada mitra tentang seluk beluk waris dan memiliki kemampuan membuat SKW sebagai langkah awal mengurus harta waris.   Abstract Legal Assistance to Maduretno-Magelang Village Community in Making a Certificate of Inheritance.Inheritance distribution is one of the most important issues in society, especially in Indonesia, which has several legal systems, including BW civil law, Islamic law, and customary law. The multitude of applicable laws becomes one of the challenges in inheritance distribution that occurs within the community. In addition to the diversity of inheritance laws in Indonesia, the next challenge is the procedures and methods for creating a Certificate of Inheritance (SKW) that are not limited to a single institution. This has caused most of the people in Maduretno Village, Kaliangkrik District, to have a limited understanding of the inheritance distribution procedures and the process of creating a Certificate of Inheritance. The aim of this community service is to enhance the understanding of the residents of Maduretno Village regarding inheritance distribution procedures, the methods of distributing inherited assets in accordance with applicable laws, and to provide practical guidance on the administrative requirements needed to create an Inheritance Certificate (SKW). The methods used in this community service activity include socialization and direct assistance with active partners regarding inheritance distribution and the procedures for creating an SKW. The results obtained from this service provide partners with knowledge about the intricacies of inheritance and the ability to create an SKW as an initial step in managing inherited assets.
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Hak dan Mutu di Sekolah Dasar Ardianto, Anugrah Dwi Setyo; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan guna memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak dan mutu yang sama pada Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yurudis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan. Analisa data yang digunakan yaitu berupa metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Pemendikbudristek No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dalam pelaksaannya belum efektif. Hal tersebut berdasarkan faktor anggaran, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
Implementasi Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) Dalam Mewujudkan Pelayanan Lansia Di Kota Magelang Herawati, Diandra Yuanita; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12119

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga), memastikan bahwa setiap lansia yang ada di Kota Magelang wajib memperoleh pelayanan yang sama. Permasalahan yang timbul dalam menerapkan Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) masih banyak lansia yang tidak mengetahui Inovasi SIAMOR sehingga banyak lansia yang tidak menggunakan pelayanan tersebut akan tetapi banyak lansia yang membutuhkan sehingga Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) belum berhasil dalam mengimplementasikanya. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian pendekatan Sosiologi hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori George C Edward III yang menyatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan berhasil atau tidak berhasil yaitu: faktor komuikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Kota Magelang dan UPT PSC119 Kota Magelang. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan data skunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang bersangkutan serta dokumentasi. Serta analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mengimplementasikan Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) dalam mewujudkan pelayanan lansia belum berhasil berdasarkan analisis faktor komunikasi, dan faktor sumber daya yaitu staf dan fasilitas.
Analisis Penerapan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Insani, Yeirmila Nurlita; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Berdasarkan 5 (lima) indikator menurut Van Meter dan Van Horn yang meliputi: (1) standar, tujuan, dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik pelaksana; (4) sikap dan komunikasi antar pelaksana; dan (5) lingkungan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang telah berhasil menerapkan kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, hambatan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia disebabkan oleh belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pembentukan lembaga khusus dari penyelenggara perlindungan data pribadi yang bertugas menjaga keamanan dari data pribadi dan memastikan kesesuaian praktik perlindungan data pribadi di Indonesia.
Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik Izzati, Alfina Nur; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12374

Abstract

Pemerintah Desa di Kecamatan Kaliangkrik telah menyusun RKPDesa yang berlaku untuk satu tahun ke depan. Namun, beberapa desa masih belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa serta faktor-faktor yang menghambat mereka dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk memperkuat data, dilakukan wawancara dengan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Kaliangkrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Meskipun secara administratif beberapa desa telah mengadakan kegiatan pemberdayaan, faktanya kegiatan tersebut belum sepenuhnya bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Selain itu, meskipun secara formal Kepala Desa tidak mengalami hambatan, dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan fluktuasi harga pasar yang berdampak signifikan pada pendapatan petani.
Technical Note: Panduan Praktis Strategi Aman dalam Transaksi Fintech di Indonesia Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Iswanto, Bambang Tjatur; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Sulistyaningsih, Puji; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.11952

Abstract

Perkembangan Industri Financial Technology (Fintech) yang pesat memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan kepada masyarakat. Perkambangan ini membawa dampak positif namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan pengguna. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam bertransaksi fintech dengan aman dan efektif. Rekomendasi ini mencakup praktik terbaik yang harus diterapkan, seperti memilih platform fintech yang terpercaya, melakukan riset sebelum berinvestasi, menggunakan fitur keamanan tambahan, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi sumber daya dan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk situs resmi untuk memverifikasi legalitas penyelenggara fintech, aplikasi keuangan pribadi untuk mengelola keuangan, serta program edukasi dan webinar yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Pemanfaatan sumber daya ini memiliki tujuan pengguna fintech dapat meningkatkan literasi keuangan dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan fintech. Berdasarkan pemahaman yang holistik dan kesadaran calon pengguna fintech, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech secara optimal, mendukung inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial Agatha, Amanda Delvia; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan mutu yang sama secara minimal dalam penelitian ini berfokus pada rehabilitasi lansia terlantar di luar panti sosial Kota Magelang tahun 2023. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dalam penerapannya belum efektif. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran dan faktor masyarakat.