Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review PALAR (Pakuan Law review) Journal Evidence Of Law Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WLRev
Irza, Muhammad Yusril
UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH Muhammad Yusril Irza; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani; Elisabeth Febriana
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.558

Abstract

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang memerlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum seluruh warga sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua mengenai pencegahan kekerasan seksual serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pendekatan partisipatif di Desa Karangmocol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, mekanisme pelaporan, serta pentingnya budaya sadar hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Selain itu, kegiatan menghasilkan modul penyuluhan hukum dan rekomendasi bagi sekolah sebagai upaya penguatan kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Program ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum dan memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Normatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional Sugeng Wahyudi; Arif Awaludin; Muhammad Yusril Irza; Ikama Dewi Setia Triana
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8611

Abstract

This research is grounded in the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, which raises normative questions regarding the legal status of gratification within Indonesia’s anti-corruption framework. The study aims to analyze the normative position of gratification following criminal law codification and to assess its implications for evidentiary mechanisms under the Anti-Corruption Law. Employing a normative legal research method, this study applies statutory and conceptual approaches through comprehensive literature review of primary and secondary legal sources. The findings indicate that gratification remains regulated under the Anti-Corruption Law as lex specialis and is not nullified by the National Criminal Code. The reversal of the burden of proof mechanism continues to apply, although its interpretation must align with fundamental criminal law principles such as culpability and proportionality. The study concludes that systematic harmonization between both legal regimes is essential to ensure legal certainty and strengthen anti-corruption enforcement.
Co-Authors Aniek Periani Arif Awaluddin Arif Awaludin, Arif Dewi Setia Triana, Ikama Elisabeth Febriana Esti Ningrum Ferdian Pamungkas Jaya, Nyoman Serikat Putra Kurniawan Abdul Azis Mochamad Syamsudin Mokhamad Hadi Syafa’at Rusito Sugeng Wahyudi