Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA Yandriza Yandriza; Tenofrimer Tenofrimer; Siska Elvandari
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.297

Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan menemukan bagaimana penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Metode penulisan ini mengggunakan pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dalam penulisan ini, menitikberatkan pada Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia mampu memenuhi tujuan hukum, yakni : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Perlu dilakukan upaya yang terpadu untuk menemukan sebuah kriteria atau indikator dalam menemukan konsep keseimbangan, sehingga pemahaman yang keliru dalam penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dapat diluruskan kembali melalui pendekatan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia.

PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Tenofrimer Tenofrimer; Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.292

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan baru saja diundangkan menggantikan undang-undang pemasyarakatan sebelumnya. Salah satu fungsi pemasyarakatan adalah menyangkut pelayanan tahanan. Dengan demikian terdapat penegasan posisi pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana yang tidak hanya berperan pada bagian akhir proses peradilan, tetapi juga pada saat berjalannya peradilan pidana melalui pelayanan tahanan. Pengaturan ini tentu memiliki korelasi terhadap perlindungan ham tahanan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pedekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pengaturan fungsi pelayanan tahanan dalam undang-undang pemasyarakatan, menunjukkan bahwa terdapat penegasan dan penguatan perlindungan ham terhadap tahanan atau tersangka. Hal ini juga sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Disamping itu juga pengaturan ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan berupa perlindungan terhadap hak tahanan.

Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat Tenofrimer Tenofrimer; Yoserwan Yoserwan; Diana Arma
Nagari Law Review Vol 4 No 1 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.65-78.2020

The illegal circulation and drug abuse crime are one of the crimes that endangers to the life of the nation and state. The National Narcotics Agency (BNN) report an increase in drug abuse victims and its prevalence. This condition requires an effort to overcome both through the penal and non-penal policy. West Sumatera with its Minangkabau Adat (customary) Society has its own Adat Law as traditional values specifically in the form of the nagari government system and the nagari customs. This paper discusses how the values of adat law can be functioned as a non-penal policy in fighting drug abuse crime. The study applied empirical legal research with several villages as samples. The result of the study reveals that the role of the nagari in combating drugs abuse just supports the programs carried out by other government agencies. Nagari does not have a special program in the prevention and eradication of drugs. Only some Nagaris that have their own rules in the form of nagari regulations that specifically regulate the prevention and eradicating drug abuse. Nagari as a government institution has the authority and mission to carry out governance based on customary law in addition national law. Minangkabau customary law contains with philosophical values that can play a role and be utilized as a basis for making nagari regulations and a basis for implementing governance, especially in efforts to eradicate drug crime. These various values willn strongly support efforts to prevent and overcome the problem of drug abuse such as, strengthening religious values, strengthening the values of togetherness and solidarity between and among each other and strengthening leadership values

Dampak Penghapusan Ketentuan Pidana Pencemaran Limbah B3 Oleh Korporasi Industri Kelapa Sawit Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Rahmi Wijaya, Annisa; Yandriza; Tenofrimer
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.2.p.10-21.2024

The Palm Oil industry produces Hazardous and Toxic Waste (B3). However, along with the development of legal regulations in Indonesia, Law Number 6 of 2023 concerning Cipta Kerja was born. This legal reform has an impact on several changes in a statutory provision, one of which is the provision regarding the environment. One of the changes in the ratification of the Job Creation Law is the elimination of criminal sanctions for environmental crimes which are replaced with administrative sanctions. The provisions in the Job Creation Law that abolish Article 102 of the UUPPLH where the abolition of this article can no longer be subject to criminal liability to any person who manages B3 waste without a permit. The research used is normative legal research using the Status Approach. This research is descriptive in nature which is organized systematically. The results of the study state that the impact of the palm oil industry on B3 waste pollution provides convenience for corporations, but reduces the quality of life of the surrounding community. This also affects environmental legal protection, such as the lack of deterrent effects, non-optimal ecological recovery, and poor environmental supervision. With the Cipta Kerja Law, corporations are only subject to administrative sanctions for such violations

Peran Unit PPA Polres Payakumbuh dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Harianja, Marissa; Tenofrimer; Yandriza
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.1.p.28-37.2025

Children Victims of Physical Violence are children who experience violence with pain, illness or serious injury. In Indonesia, physical violence against children is the second most common form of violence after sexual violence. However, seeing the surge in cases that continue to increase, especially cases of physical violence against children, raises a question regarding the role of this the PPA Unit of the Payakumbuh Police. Therefore, the formulation of the problem that will be discussed in this study is how is the role of the PPA unit of the Payakumbuh Police in providing protection for children victims of physical violence This research uses a sociological juridical method with the nature of descriptive research analysis. The results of the study show that the role of the Payakumbuh Police PPA Unit in an effort to provide protection, namely through mentoring, providing motivation and cooperating with related parties. Assistance to children victims of physical crimes at the Payakumbuh Police has been carried out since the report and/or complaint was received by the PPA Unit. This is mandatory to provide protection for victims both in prevention, mentoring, medical rehabilitation and social rehabilitation efforts which are the rights of children victims of physical violence. The obstacles experienced by this unit are in terms of victims, personnel, facilities, and the Special Service Room. The solution carried out by the Payakumbuh Police is to synergize between PPA personnel and the Payakumbuh Police, approach the victim, provide knowledge to personnel and utilize existing facilities

PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Tenofrimer, Tenofrimer; Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.292

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan baru saja diundangkan menggantikan undang-undang pemasyarakatan sebelumnya. Salah satu fungsi pemasyarakatan adalah menyangkut pelayanan tahanan. Dengan demikian terdapat penegasan posisi pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana yang tidak hanya berperan pada bagian akhir proses peradilan, tetapi juga pada saat berjalannya peradilan pidana melalui pelayanan tahanan. Pengaturan ini tentu memiliki korelasi terhadap perlindungan ham tahanan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pedekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pengaturan fungsi pelayanan tahanan dalam undang-undang pemasyarakatan, menunjukkan bahwa terdapat penegasan dan penguatan perlindungan ham terhadap tahanan atau tersangka. Hal ini juga sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Disamping itu juga pengaturan ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan berupa perlindungan terhadap hak tahanan.

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA Yandriza, Yandriza; Tenofrimer, Tenofrimer; Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.297

Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan menemukan bagaimana penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Metode penulisan ini mengggunakan pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dalam penulisan ini, menitikberatkan pada Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia mampu memenuhi tujuan hukum, yakni : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Perlu dilakukan upaya yang terpadu untuk menemukan sebuah kriteria atau indikator dalam menemukan konsep keseimbangan, sehingga pemahaman yang keliru dalam penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dapat diluruskan kembali melalui pendekatan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia.

Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Afrizal, Riki; Kurniawan, Iwan; Tenofrimer, Tenofrimer
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1954

Perubahan UU Pemasyarakatan memuat salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mengatur fungsi layanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi ini dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pengaturan fungsi pelayanan anak dan pelaksanaan pelayanan anak dalam undang-undang pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan anak meliputi penerimaan anak, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pelepasan anak. Penyelenggaraan layanan tersebut didasarkan pada perhatian terhadap hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada penguatan sistem peradilan pidana anak dan menegaskan kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut

The Role of Adat Institution In The Settlement of Criminal Cases Through Restorative Justice In West Sumatera Yoserwan, Yoserwan; Irzal Rias, A.; Tenofrimer, Tenofrimer; Arma, Diana; Raspati, Lucky
Nagari Law Review Vol 6 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.146-157.2023

The process and mechanism for settling criminal cases always progresses from time to time. One of the mechanisms for settling criminal cases in today's modern era is settlement through Restorative Justice. Although initially, its application was more informal and limited, this concept has developed and has become part of the Criminal Justice System. Settlement mechanisms that involve many related parties and are oriented towards the repair or restoration of various parties affected by a crime are seen as more capable of providing justice. One of the parties involved in the Restorative Justice process besides the perpetrator and the victim is the community. Within the scope of Adat peoples (Masyarakat Adat), community involvement is represented by Adat institutions through Adat leaders. This research examines the role of Lembaga Adat (adat institution). in resolving cases through Restorative Justice in West Sumatra. The research uses empirical legal research methods, namely by collecting data either through law enforcement agencies or customary institutions. The results of the research were analyzed by juridical qualitative. The results of the research show that in West Sumatra the settlement of criminal cases through restorative justice has involved Adata institutions represented by Adat leaders. Community involvement is formed through a memorandum of understanding between law enforcement agencies, in this case, the police and prosecutors institution, and involves Adat institutions in the implementation process. In the future, the involvement of Adata institutions in the settlement of criminal cases, especially through restorative justice, needs to be optimized, because the justice obtained will be more in line with the feelings of justice in society.

Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Riki Afrizal; Iwan Kurniawan; Tenofrimer Tenofrimer
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1954

Perubahan UU Pemasyarakatan memuat salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mengatur fungsi layanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi ini dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pengaturan fungsi pelayanan anak dan pelaksanaan pelayanan anak dalam undang-undang pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan anak meliputi penerimaan anak, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pelepasan anak. Penyelenggaraan layanan tersebut didasarkan pada perhatian terhadap hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada penguatan sistem peradilan pidana anak dan menegaskan kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search